Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (1/7/2026). Sejumlah saham seperti MBMA, INCO, hingga JPFA bergerak menguat hingga penutupan perdagangan.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup menguat 0,22% ke level 384,92. Dari 27 konstituen, sebanyak 15 saham menguat, 6 melemah, dan 6 saham stagnan.

Penguatan harga saham dipimpin oleh PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang naik 10,39% ke Rp510, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menguat 5,10% ke Rp4.330, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 3,86% ke Rp2.020.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 3,83% ke Rp2.440, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik 3,41% ke Rp1.060, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 2,82% ke Rp292.

Sebaliknya, pelemahan harga saham dialami oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang turun 6,76% ke Rp3.170, PT United Tractors Tbk. (UNTR) melemah 4,24% ke Rp22.025, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 2,20% ke Rp2.670.

Senasib, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turun 1,90% ke Rp3.100, PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk. (INKP) turun 1,06% ke Rp7.000, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 1,04% ke Rp3.810.

Beberapa saham yang stagnan antara lain PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan bahwa dalam perdagangan awal semester kedua tahun ini, IHSG masih dalam tren pelemahan.

"Secara teknikal, IHSG masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan cenderung kembali tertekan dengan support 5.560 dan resistance 5.735. Selama belum mampu kembali ke atas area resistance, tekanan jual diperkirakan masih akan mendominasi," tulis analis, Rabu (1/7/2026).

Menilik sentimen yang menyertai pasar, investor hari ini akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi seperti S&P Global Manufacturing PMI Indonesia, inflasi, dan neraca perdagangan yang akan menjadi indikator kondisi ekonomi domestik.

"Dari eksternal, perhatian juga tertuju pada data ketenagakerjaan AS, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed," ujar analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memang mengurangi kemungkinan terjadinya skenario terburuk di pasar energi. Namun, DBS Research menilai risiko geopolitik masih membayangi prospek harga minyak dan saham-saham energi.

Analis DBS Pei Hwa Ho menilai persoalan program nuklir Iran pada dasarnya belum terselesaikan, melainkan ditunda. Karena itu, premi risiko perang yang sempat mendorong harga minyak diperkirakan belum sepenuhnya hilang dalam beberapa bulan ke depan.

Dia memperkirakan saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) masih memiliki peluang untuk bangkit setelah terpuruk sejak awal tahun.

"Kami tetap mempertahankan rekomendasi buy untuk PTTEP, Medco dan CNOOC yang saat ini masih diperdagangkan di bawah level sebelum konflik," tulis Pei Hwa Ho dalam riset DBS yang dikutip Kamis (25/6).

Di Indonesia, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) melalui anak usahanya Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) memiliki keterkaitan tidak langsung dengan emiten migas PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU).

DBS menilai Iran memiliki insentif untuk memperpanjang proses negosiasi sehingga ketidakpastian geopolitik masih akan berlangsung. Selain itu, Israel tidak termasuk pihak yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) sehingga bentrokan dengan Hizbullah di Lebanon masih terjadi.

Menurut DBS, pasar saat ini berpotensi terlalu optimistis. Harga minyak Brent yang berada di bawah US$ 80 per barel dinilai telah mencerminkan skenario terbaik dari proses perdamaian. Padahal, persoalan Iran masih jauh dari selesai meski Presiden AS Donald Trump berupaya menghindari eskalasi konflik.

Saham MEDC Diramal Bisa Bangkit

Pei Hwa menilai koreksi yang terjadi pada saham-saham energi sejak April membuka peluang akumulasi bagi investor. Kinerja saham sektor energi memang tertinggal dibandingkan saham teknologi yang kembali menjadi favorit pasar berkat tren kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurut Pei Hwa, risiko penurunan saham migas saat ini relatif terbatas karena pasar telah memperhitungkan skenario terbaik dalam harga minyak. Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik diperkirakan tetap bertahan selama negosiasi lanjutan terkait program nuklir Iran berlangsung.

"Sementara itu, kami percaya ketidakpastian geopolitik akan terus berlanjut selama negosiasi kesepakatan nuklir berlangsung. Bisa 60 hari, bisa juga jauh lebih lama," tulis Pei.

DBS memperkirakan harga minyak dan gas masih akan bertahan di atas level sebelum krisis. Dukungan juga datang dari pengisian kembali persediaan global yang berpotensi mengimbangi kekhawatiran terhadap perlambatan permintaan dari Cina.

Walaupun begitu, tren harga komoditas energi diperkirakan mulai melandai menuju 2027. Karena itu, investor akan lebih memperhatikan katalis lain dan karakter defensif emiten migas dibandingkan hanya mengandalkan kenaikan harga minyak.

DBS mempertahankan rekomendasi buy untuk saham MEDC dengan target harga Rp 1.600 per saham. Pada perdagangan Kamis (25/6), saham MEDC berada di level Rp 1.065 per saham. Dalam sebulan terakhir harga sahamnya turun 20,5%, sedangkan dalam tiga bulan terakhir terkoreksi sekitar 40,8%.

Sementara itu, analis BinaArtha Sekuritas Ivan Rosanova memberikan rekomendasi trading buy untuk MEDC dengan target harga di kisaran Rp 1.140 hingga Rp 1.475 per saham.

DBS melihat MEDC memiliki dua mesin pertumbuhan utama pada 2026, yaitu bisnis minyak dan gas serta kontribusi dari PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Laba bersih MEDC diperkirakan melonjak 88% secara tahunan menjadi US$ 382 juta. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan volume produksi minyak dan gas setelah kepemilikan MEDC di Blok Corridor naik menjadi 70%.

Pada tahun buku 2025, laba bersih MEDC tercatat sebesar US$ 100,92 juta atau setara Rp 1,69 triliun. Torehan itu turun 72,5% dibandingkan laba bersih perseroan tahun buku 2024 sebesar US$ 367,35 juta.

Selain itu, kontribusi AMMN diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga tembaga dan membaiknya tingkat utilisasi fasilitas smelter. DBS menilai kombinasi pertumbuhan dari bisnis migas dan kepemilikan di AMMN membuat MEDC menjadi alternatif investasi yang lebih murah.

Meski harga saham MEDC merosot dalam sejak awal tahun, DBS menilai hal tersebut lebih dipengaruhi sentimen makroekonomi Indonesia dan regulasi ekspor baru.

Menurut DBS, MEDC relatif tidak terdampak kebijakan ekspor yang mengatur komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Karena itu, perseroan dinilai masih berada dalam posisi yang baik untuk menikmati pemulihan laba pada periode mendatang.

PT Indobuildco menjadi sorotan imbas dari eksekusi lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat yang berujung ricuh pada Kamis (18/6). Perseroan Terbatas ini bergerak di bidang pengembangan properti yang diketahui sebagai pengelola Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Indobuildco adalah perusahaan tertutup sehingga profil lengkap terkait visi-misi, struktur organisasi, dan informasi lainnya tidak disajikan secara umum. Bahkan, perusahaan ini tidak memiliki situs korporat khusus. Dengan begitu, CNNIndonesia.com merangkum dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh umum.

Perusahaan ini dibentuk oleh Ibnu Sutowo yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh pada era Orde Baru karena mempunyai banyak aset dan jaringan aset. Kini, Indobuildco dilanjutkan anaknya Pontjo Sutowo sebagai Direktur Utama.

Perusahaan didirikan pada 8 Februari 1970 saat pemerintah membuka peluang pembangunan hotel internasional di kawasan Senayan. Hotel ini dibangun untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata internasional se-Asia Pasifik yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang.

Mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga konglomerat Sutowo yang pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dilansir dari CNBCIndonesia.

Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, tetapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu. Dengan demikian, Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengajukan surat izin pembangunan hotel kepada Pertamina untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

[Gambas:Youtube]

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan bergelimang uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuildco.

Dalam kesaksian Ali Sadikin berdasarkan arsip Detik (2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuildco milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Saat itu, pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Akhirnya, PT Indobuildco diberi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan selama 30 tahun.

Awalnya, hotel tersebut bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Namun, kontroversi bermula ketika kontrak pengelolaan dengan Hilton International berakhir pada 2006. Setelah itu, hotel tidak lagi menggunakan merek Hilton dan berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya pemerintah berhasil memenangkan hak kelola hotel bintang lima tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengeksekusi kembali aset negara yang berlokasi di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis, (18/6/2026). Sebelumnya, lahan tempat berdirinya Hotel Sultan itu diduduki selama 50 tahun lamanya oleh PT Indobuildco yang terafiliasi keluarga Sutowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg I) Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa tindakan eksekusi tersebut dilakukan seiring dengan diputuskannya perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

Selain itu, Bambang juga menyebut, eksekusi tersebut sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki seluruh aset negara dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

“Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ujarnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Kamis (18/6/2026).

Bambang menjelaskan, aset seluas 13,6 hektare (ha) tersebut merupakan aset negara usai pemerintah mengakuisisi sejumlah lahan di Kawasan Gelora pada 1959 untuk keperluan ajang Asean Games IV.

Apabila ditarik ke belakang, pemerintah memang tercatat membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Kemudian, pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan pada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB-nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habis pada 2023, pada titik inilah sengketa mulai membuncah.

PT Indobuildco menilai masih memiliki hak untuk kembali melakukan perpanjangan HGB meskipun upaya pengajuan telah ditolak pemerintah. Dengan demikian, alas hak blok 15 secara sah sepenuhnya kembali ke negara.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," ujar Bambang.

Sementara itu, Tim Bisnis telah berusaha menghubungi manajemen PT Indobuildco, akan tetapi hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.

Nasib Para Pekerja Hotel Sultan

Di balik proses eksekusi tersebut, nasib ratusan para pekerja eks Hotel Sultan banyak mendapat sorotan. Memastikan hal itu, pemerintah menekankan akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak karyawan.

Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg II) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan untuk dapat mempekerjakan kembali para karyawan eks Hotel Sultan tersebut.

Dia menuturkan, pihaknya akan melaksanakan upaya inventarisasi dan ruang komunikasi interaktif dengan para pekerja eks Hotel Sultan.

Adapun, prosesnya akan dilaksanakan langsung oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebagai badan layanan umum (BLU) yang mengelola aset tersebut.

"Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambilalihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK," ujar Juri.

Pemerintah juga mengimbau agar para pekerja tidak perlu risau terkait kelanjutan mata pencaharian mereka seiring dengan dibukanya posko pengaduan resmi.

Kemensetneg memastikan operasional posko pengaduan akan berjalan transparan untuk menjembatani koordinasi teknis langsung antara eks karyawan dengan pihak manajemen PPKGBK.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendirikan posko khusus untuk memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi ulang basis data seluruh karyawan.

Rakhmadi menambahkan, pihaknya juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengawal hak para pekerja eks Hotel Sultan.

“Tentu kita juga sudah mengadakan rakor dengan Kemenaker, pastinya memastikan agar hak-hak mereka terpenuhi,” tuturnya.

Rencana Pengembangan Blok 15 GBK

Selain memastikan bakal menyelesaikan persoalan pemenuhan hak pekerja, pemerintah juga mengaku telah menginstruksikan PPKGBK untuk mulai menyusun peta perencanaan pengelolaan Blok 15 tersebut.

Juri menuturkan, belum dapat mengungkap seperti apa peta jalan pengembangan ke depan. Dia mengaku masih fokus pada suksesi eksekusi dan inventarisasi aset eks Hotel Sultan yang masih berlangsung.

Kendati demikian, Dirut PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menyebut, pengelolaan eks Hotel Sultan ke depan dipastikan akan dilaksanakan sesuai undang-undang yang ada, untuk nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

“Sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetneg tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini,” ujar Rakhmadi.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, PPKGBK berencana menyiapkan rencana besar untuk merevitalisasi kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih luas dan modern pasca-eksekusi.

Transformasi ini dirancang untuk mengintegrasikan akses publik dengan stasiun MRT baru, sekaligus mengubah area yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi kawasan inklusif bagi warga Jakarta maupun wisatawan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai langkah alih fungsi ini menjadi momentum tepat untuk menata ulang kawasan Senayan sesuai dengan cetak biru awalnya.

Menurutnya, pemanfaatan lahan sebagai area Ruang Terbuka Hijau dinilai paling efektif untuk dijalankan. Selain guna menyeimbangkan komposisi ruang hijau, hal ini juga akan meminimalisir celah sengketa alas hak penggunaan bangunan.

"Kawasan Senayan itu kan ditetapkan sebagai kawasannya Gelora Senayan. Daerah itu kan daerah-daerah buat terbuka hijau yang di kawasan Gelora yang dikelola oleh Setneg, melalui BLU PPK GBK. Yang paling pas memang terbuka hijau atau itu perluasan dari kawasan olahraga Senayan," ujar Agus kepada Bisnis.

Agus menambahkan, jika ke depan pemerintah tetap ingin mengombinasikan area tersebut menjadi kawasan campuran (mixed-use) yang terintegrasi dengan transit cepat massal (MRT), maka kejelasan status hukum harus menjadi prioritas utama.

Badan usaha yang bekerja sama ke depan wajib mematuhi batasan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) milik negara. Oleh karena itu, tata kelola kontrak jangka panjang barang milik negara (BMN) ini harus dipertegas sejak awal sebelum lahan kembali dikerjasamakan.

“Pemerintah boleh menyewakan, nanti dikasih HGB 30 tahun atau berapa puluh tahun. Kan tidak ada tanah sewa seumur hidup. Nanti ketika pemerintah mau tidak memperpanjang ya harus dikembalikan itu aja prinsipnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) menegaskan status kepemilikan tanah Blok 15 atau eks Hotel Sultan sepenuhnya milik negara dan tidak pernah dialihkan ke pihak swasta.

Manajemen PPK GBK menyatakan bahwa tanah eks Hotel Sultan merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora yang sah secara hukum. Seiring hal itu, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara merupakan pemegang kendali hak atas lahan tersebut.

"Pemerintah tidak pernah melepaskan, menjual, ataupun mengalihkan hak atas tanah eks Hotel-hotel terbaik Sultan kepada pihak mana pun, termasuk kepada PT Indobuildco," tulis manajemen PPK GBK dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam edaran yang dibagikan, lahan seluas 13,6 hektare tersebut dilaporkan telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pemerintah sejak periode 1959 sampai 1962. Pembebasan lahan kala itu dilakukan secara masif demi suksesi pembangunan infrastruktur penunjang gelaran olahraga internasional Asian Games IV.

Kemudian, duduk perkara sengketa ini bermula ketika pemerintah membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta nasional pada awal 1970-an untuk memenuhi kebutuhan hotel bertaraf internasional.

Pada 1971, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin membangun hotel dan menggunakan tanah seluas sekitar ±13 hektare kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Indobuildco pertama kali mengantongi HGB Hotel Sultan lada 1973 dan habis pada 2003. Kemudian, HGB nya kembali diperpanjang selama 20 tahun dan habus pada 2023.

"Izin tersebut kemudian digunakan oleh PT Indobuildco untuk memperoleh HGB Nomor 20/Gelora atas nama PT Indobuildco. HGB itu kemudian dipecah menjadi HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora," imbuhnya.

Eksekusi Berujung Ricuh

Adapun, pemerintah mulai melakukan eksekusi Hotel Sultan pada hari ini, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para petugas Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) hingga Kepolisian sidah berjaga sejak pukul 07.00 WIB. Di waktu yang sama, para massa aksi mengaku aliansi pekerja PT Indobuildco sudah berjaga di depan lobi.

Pihak Kepolisian mulai melakukan negosiasi pada pukul 09.00 WIB dengan aliansi pekerja. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil. Hingga pada pukul 09.30 personel gabungan mulai mendorong mundur massa aksi yang menolak pengosongan.

Kericuhan sempat terjadi selama setengah jam, massa aksi tampak mulai melempar batu hingga bambu untuk mengimbangi dorongan dari aparat penegak hukum (APH).

Adapun, APH terpantau baru dapat merangsek masuk ke dalam Hotel Sultan pada pukul 10.10 WIB. Dalam laporannya, PPK GBK akan mengamankan sejumlah aset hotel yang ada. Nantinya, aset-aset tersebut dibuka opsi untuk dapat dikembalikan kepada PT Indobuildco.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa PT Indobuildco telah menikmati hak istimewa selama setengah abad dalam mengelola kawasan eks Hotel Sultan, yang berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK)

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto jelang upaya eksekusi riil terhadap aset strategis milik negara tersebut pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Dia menyatakan bahwa pengosongan lahan ini merupakan muara dari sengketa hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Di mana, langkah penertiban ini juga sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak swasta.

"Hari ini kita semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum, pengadilan jadi tanah Eks Hotel Sultan," ujar Bambang di Kompleks GBK Senayan, Kamis (18/6/2026).

Bambang menjelaskan, aset seluas 13,6 hektare (Ha) tersebut pada awalnya merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 silam untuk keperluan ajang Asian Games IV.

Namun, dalam perjalanannya, pengelola eks Hotel Sultan yakni PT Indobuildco tak diperpanjang Hak Penggunaan Bangunannya (HGB). Akan tetapi, badan usaha tersebut tak kunjung menyerahkan aset yang ada hingga berlanjut ke ranah hukum.

"Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap pemulihan aset negara guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Pemerintah berkomitmen untuk menarik kembali seluruh kekayaan negara yang masih berada di bawah kontrol pihak lain demi kepentingan publik yang lebih luas.

"Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkas Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengultimatum PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo beserta seluruh penghuni di Blok 15 eks Hotel Sultan untuk segera mengosongkan kawasan tersebut secara sukarela menjelang eksekusi besok.

Kuasa Hukum Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK Kharis Sucipto menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan tetap digelar pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kharis memastikan jadwal tersebut tidak mengalami perubahan ataupun penundaan, di mana seluruh persiapan teknis dan pengamanan terkait jalannya eksekusi kini telah dimatangkan.

"Apabila Indobuildco atau penghuni atau siapapun yang mendiami/menempati Blok 15 tidak bersedia meninggalkan atau mengosongkan objek eksekusi secara sukarela, maka eksekusi tetap berjalan," ujar Kharis kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, segala dampak hukum maupun risiko material yang timbul akibat penolakan pengosongan secara sukarela tersebut sepenuhnya bukan lagi menjadi tanggung jawab PN Jakarta Pusat.

Pihak PPKGBK juga mengingatkan bahwa surat pemberitahuan resmi dari pengadilan sejatinya telah dilayangkan dan memuat klausul imbauan pengosongan kepada manajemen Indobuildco maupun pihak terafiliasi.

Oleh karena itu, manajemen PPKGBK meminta komitmen dan kooperasi dari seluruh pihak yang saat ini masih menduduki aset negara tersebut untuk menghormati ketetapan hukum.

Langkah persuasif diharapkan dapat tercipta demi menjaga kondusivitas selama proses pengalihan fisik bangunan cagar budaya tersebut berlangsung besok.

Kharis berharap proses sterilisasi lahan di jantung bisnis Jakarta ini dapat diselesaikan secara tertib dan aman tanpa ada gesekan di lapangan.

"Hal inilah yang mendasari kami meminta agar seluruh pihak mendukung dan menghormati pelaksanaan eksekusi kawasan eks Hotel Sultan pada hari Kamis, 18 Juni 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan jadwal pembagian dividen tunai sebesar US$87 juta, dengan dividen final cair pada 3 Juli 2026.

Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (4/6/2026). Jumlah dividen tersebut mencakup dividen interim sebesar US$42 juta yang telah dibagikan pada November 2025 dan dividen final sebesar US$45 juta yang akan dibayarkan pada 3 Juli 2026.

Manajemen Medco menjelaskan dividen interim senilai US$42 juta atau setara Rp684,6 miliar telah dibayarkan kepada pemegang saham pada 28 November 2025 dengan nilai Rp28,4459 per saham.

Sementara itu, dividen final yang akan dibagikan mencapai US$45 juta atau sekitar Rp733,5 miliar. Perseroan menyebut nilai dividen final tersebut setara dengan sekitar US$0,0018 per saham.

"Pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun 2025 sebesar US$87.000.000 sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan," tulis manajemen dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan keterbukaan informasi, dividen final yang akan dibagikan mencapai US$45 juta dengan nilai dividen sebesar US$0,0018 per saham.

Pembagian dividen tersebut melengkapi dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya sebesar US$42 juta atau US$0,0017 per saham.

Dengan demikian, total dividen yang dibagikan MEDC untuk tahun buku 2025 mencapai US$87 juta atau US$0,0035 per saham.

Nilai dividen tersebut setara dengan sekitar 86,2% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang 2025 yang tercatat sebesar US$100,92 juta.

Manajemen MEDC menetapkan daftar pemegang saham (recording date) yang berhak atas dividen tunai pada 18 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Adapun investor yang ingin memperoleh hak dividen di pasar reguler dan negosiasi harus memiliki saham MEDC paling lambat pada cum dividen yang jatuh pada 15 Juni 2026.

Jadwal Dividen MEDC

• Cum dividen pasar reguler dan negosiasi 15 Juni 2026
• Ex dividen pasar reguler dan negosiasi 17 Juni 2026
• Cum dividen pasar tunai 18 Juni 2026
• Ex dividen pasar tunai 19 Juni 2026
• Recording date (DPS) 18 Juni 2026
• Pembayaran dividen 3 Juli 2026

Dengan jadwal tersebut, investor yang tercatat sebagai pemegang saham pada 18 Juni 2026 berhak menerima dividen tunai yang akan dibayarkan pada 3 Juli 2026.

Per akhir 2025, MEDC membukukan total ekuitas sebesar US$2,36 miliar dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar US$13,92 juta.

Selain menyetujui pembagian dividen, pemegang saham juga menerima Laporan Tahunan dan mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas kinerja pada tahun lalu.

Dalam agenda yang sama, pemegang saham menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2026.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam jajaran dewan komisaris, nama-nama yang menjabat adalah Yani Y. Panigoro sebagai Komisaris Utama, Yaser Raimi A. Panigoro sebagai Komisaris, Roberto Lorato sebagai Komisaris, serta Marsillam Simandjuntak dan Royke Tumilaar sebagai Komisaris Independen.

Sementara itu, susunan direksi terdiri atas Hilmi Panigoro sebagai Direktur Utama, Ronald Gunawan sebagai Direktur dan Chief Executive Officer (CEO), Amri Siahaan sebagai Direktur dan Chief Operating Officer (COO), Benny Setiawan sebagai Direktur dan Chief Financial Officer (CFO), serta Sanjeev Bansal sebagai Direktur dan Chief Growth Officer (CGO).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Medco terbaru

Dewan Komisaris

• Yani Y. Panigoro : Komisaris Utama
• Yaser Raimi A. Panigoro : Komisaris
• Roberto Lorato : Komisaris
• Marsillam Simandjuntak : Komisaris Independen
• Royke Tumilaar : Komisaris Independen

Direksi

• Hilmi Panigoro : Direktur Utama
• Ronald Gunawan : Direktur dan Chief Executive Officer
• Amri Siahaan : Direktur dan Chief Operating Officer
• Benny Setiawan : Direktur dan Chief Financial Officer
• Sanjeev Bansal : Direktur dan Chief Growth Officer

Selain itu, pemegang saham menyetujui pengalihan sebanyak 150 juta saham treasuri hasil program pembelian kembali saham (buyback) tahun 2025 untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi karyawan, direksi, dan dewan komisaris perseroan beserta entitas anak dan afiliasinya.

RUPS juga menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan usaha guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

MedcoEnergi merupakan perusahaan energi terintegrasi yang memiliki tiga lini bisnis utama, yakni minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta pertambangan tembaga dan emas.

Selain mengoperasikan aset migas di Indonesia dan sejumlah negara lain, grup juga memiliki bisnis pembangkit listrik melalui PT Medco Power Indonesia serta kepemilikan non-konsolidasi di PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Indonesia.

Jakarta: PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2026 yang membahas dan menyetujui berbagai agenda penting terkait kinerja tahun buku 2025 serta arah kebijakan perusahaan ke depan.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui laporan tahunan Perseroan, mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2025, serta menerima laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas selama periode yang sama.

Salah satu keputusan utama dalam RUPST adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun 2025. MedcoEnergi memutuskan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dengan total sebesar USD87.000.000.

Dari jumlah tersebut, sebesar USD42.000.000 telah lebih dahulu dibayarkan sebagai dividen interim pada 28 November 2025, atau setara Rp28,4459 per saham. Sementara itu, dividen final sebesar USD45.000.000 atau sekitar USD0,0018 per saham akan didistribusikan pada 3 Juli 2026.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, dan Surja yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026.

RUPST turut menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Adapun komposisi terbaru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Yani Y. Panigoro
Komisaris: Yaser Raimi A. Panigoro
Komisaris: Roberto Lorato
Komisaris Independen: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen: Royke Tumilaar

Direksi

Direktur Utama: Hilmi Panigoro
Direktur & Chief Executive Officer: Ronald Gunawan
Direktur & Chief Operating Officer: Amri Siahaan
Direktur & Chief Financial Officer: Benny Setiawan
Direktur & Chief Growth Officer: Sanjeev Bansal

Dalam agenda lainnya, RUPST juga menyetujui rencana pengalihan sebanyak 150.000.000 saham hasil pembelian kembali tahun 2025. Saham tersebut akan digunakan untuk program kepemilikan saham bagi karyawan serta Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk di lingkungan anak perusahaan dan afiliasi.

Selain itu, pemegang saham menyepakati perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang menyesuaikan maksud dan tujuan perusahaan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebagai bagian dari penyesuaian regulasi dan struktur usaha yang berlaku.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menetapkan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, menegaskan bahwa penetapan tanggal tersebut bersifat mengikat.

“Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan,” ujar Kharis dalam ke Senin (25/5/2026).

Kharis menambahkan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026 yang telah dikirimkan kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

Dia menilai jeda waktu yang diberikan oleh pihak pengadilan sudah cukup bagi PT Indobuildco untuk segera melakukan pengosongan atau meninggalkan objek sengketa secara sukarela.

Menurutnya, imbauan pengosongan sukarela tersebut juga berlaku bagi para penghuni atau pihak mana pun yang mendapatkan hak menempati tanah dan bangunan dari Indobuildco.

“Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru. Kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan objek tersebut tanpa perlu adanya tindakan paksa,” tegas Kharis.

Lebih lanjut, Kharis menyebutkan bahwa penetapan jadwal ini menandai berakhirnya proses hukum panjang terkait penyelamatan aset negara di kawasan tersebut.

Dia menegaskan tidak ada lagi alasan hukum bagi pihak mana pun untuk menunda proses pengembalian aset negara kepada pemerintah setelah seluruh tahapan di pengadilan selesai.

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya siap melakukan alih kelola aset secara profesional, transparan, dan memastikan pemanfaatannya kembali untuk kepentingan publik.

“Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik,” pungkas Rakhmadi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memastikan proses eksekusi pengosongan kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) eks Hotel Sultan tetap berjalan pada 18 Juni 2026 meski PT Indobuildco belum meninggalkan lokasi secara sukarela. Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus upaya menjaga ketertiban agar pelaksanaan eksekusi tidak memicu persoalan baru.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, mengatakan pengadilan tetap akan memimpin proses pengosongan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan eksekusi akan tetap dilakukan apa pun kondisi di lapangan nantinya.

“Eksekusi pengosongan tetap berjalan sesuai hukum,” kata Kharis, Selasa (26/5/2026).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan tertanggal 19 Mei 2026. Dalam amar putusan, tanah eks HGB 26/Gelora dan eks HGB 27/Gelora beserta bangunan yang berdiri di atasnya wajib diserahkan kembali kepada negara.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan kawasan secara sukarela sebelum tanggal pelaksanaan eksekusi. Langkah tersebut dilakukan agar proses pengambilalihan aset negara berjalan tertib dan tidak menimbulkan konflik baru di lapangan.

Kharis menjelaskan pengadilan turut mengimbau seluruh penghuni maupun pihak yang memperoleh hak dari PT Indobuildco agar segera meninggalkan kawasan Blok 15 GBK. Menurutnya, imbauan itu penting demi menghindari hambatan saat proses eksekusi dilakukan.

“Pengadilan dalam suratnya sudah mengimbau agar PT Indobuildco, penghuni, serta pihak lain yang menduduki kawasan Blok 15 GBK untuk meninggalkan/mengosongkan kawasan Blok 15 secara sukarela,” ujarnya.

Pihak pemerintah menilai tenggat waktu hampir satu bulan yang diberikan pengadilan sudah cukup bagi PT Indobuildco untuk melakukan pengosongan mandiri. Dengan begitu, pelaksanaan eksekusi nantinya diharapkan dapat berlangsung aman dan kondusif.

“Ini penting agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Kharis.

Sebelumnya, pengadilan menetapkan Kamis, 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan eks Hotel Sultan di kawasan GBK. Penetapan tersebut disebut bersifat final dan wajib dihormati seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.

Kawasan eks Hotel Sultan selama ini menjadi bagian dari polemik panjang terkait pengelolaan aset negara di area strategis Gelora Bung Karno. Pemerintah kini menegaskan proses hukum harus tetap dijalankan demi kepastian pengelolaan aset negara sesuai putusan pengadilan.

Jakarta: Upaya menjaga ketahanan energi nasional terus diperkuat. Salah satunya lewat kolaborasi terbaru antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Medco E&P Sakakemang B.V. dalam penyediaan pasokan gas untuk mendukung operasional kilang Pertamina.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan Key Terms Sheet Perjanjian Jual Beli Gas yang berlangsung dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi operasional Pertamina Patra Niaga, khususnya untuk mendukung proses pengolahan energi di kilang.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan kebutuhan energi untuk operasional kilang dapat terpenuhi secara andal dan berkelanjutan,” ujar Mars Ega dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Mei 2026.

Mars Ega menjelaskan, melalui dukungan pasokan gas dari Medco E&P Sakakemang B.V, pihaknya berharap sinergi ini dapat memperkuat rantai pasok energi nasional dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang.

Melalui kerja sama ini, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai Subholding Downstream Pertamina dalam memastikan ketersediaan pasokan energi yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung kebutuhan operasional jangka panjang.

(ANN)