Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap adanya rencana efisiensi anggaran sebesar Rp12,71 triliun pada dipa tahun anggaran (TA) 2026 guna menjaga kesehatan fiskal nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah efisiensi tersebut sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, pelaksanaan efisiensi dilakukan melalui mekanisme optimalisasi pagu belanja sebagai respons atas dinamika ekonomi global dan upaya menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, semula pagu anggaran Kementerian PU pada 2026 ditetapkan sebesar Rp118,89 triliun. Dengan adanya rencana efisiensi tersebut, maka pagu anggaran tersisa sebesar Rp106,18 triliun.

Dody menekankan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyesuaian detail alokasi unit organisasi (Unor) internal bersama Kementerian Keuangan untuk menetapkan prioritas proyek yang tetap berjalan.

Proses revisi anggaran ini ditargetkan rampung pada pertengahan bulan ini sebelum dipaparkan secara resmi kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan akhir.

"Kami belum menyampaikan secara detail [rencana output proyek dengan anggaran baru] untuk mendapat persetujuan di Komisi V karena kami masih melakukan revisi anggaran bersama Unor terkait dan Kemenkeu yang diberikan tenggat waktu (deadline) 15 April 2026," lanjut Dody.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Para lembaga kajian ekonomi Indonesia memperkirakan defisit APBN bisa melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ini berpeluang terjadi melalui dampak perang berkepanjangan terhadap harga minyak dunia maupun nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, defisit APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Target itu ditetapkan berdasarkan di antaranya asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), dan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000 dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdampat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

Skenario terburuk yang dihasilkan Core adalah nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS dan harga minyak US$130 per barel. Pada kondisi tersebut, defisit APBN bisa melebar dari target Rp689,1 triliun ke Rp1.135 triliun atau 4,41% terhadap PDB.

Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis, nilai tukar rupiah ditutup pada harga Rp16.997 per dolar AS, Selasa (17/3/2026). Sementara itu, harga minyak pada hari yang sama untuk jenis Brent pengiriman Mei naik ke US$103,04 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) US$96,03 per barel.

Core pun memberikan sepuluh rekomendasi jangka pendek. Salah satunya adaah menjaga batas defisit tidak melewati 3% dengan meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kedua program tersebut secara total menyerap anggaran sekitar Rp418 triliun, sehingga menjadi belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi," bunyi kajian tersebut.

Perlu revisi anggaran

Pada kajian terpisah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

Melalui analisis bertajuk 'Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia', LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.

"Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran," dikutip dari situs resmi LPEM UI, Minggu (15/3/2026).

Seperti halnya kajian Core Indonesia, lembaga think thank ekonomi UI itu menyajikan sejumlah skenario defisit APBN mengikuti tren kenaikan harga minyak maupun depresiasi rupiah.

Dari sisi harga minyak, setiap kenaikan US$1 harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan memicu tambahan belanja Rp10,3 triliun dan penerimaan ke APBN Rp3,5 triliun.

Sementara itu, setiap kenaikan nilai tukar AS terhadap rupiah yakni Rp100 per dolar AS bisa memicu penambahan belanja Rp6,1 triliun dan penerimaan Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, setiap kenaikan US$1 harga minyak bisa memperlebar defisit sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan depresiasi rupiah yakni Rp800 miliar. LPEM UI menilai, worst case scenario atau skenario terburuk dampak perang ini bisa memicu pelebaran defisit hingga 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

"Tanpa revisi anggaran, defisit APBN berpotensi mengalami pelebaran melebihi 3% PDB apabila konflik Iran-AS memicu kenaikan harga minyak yang berkepanjangan," bunyi kajian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

Potensi melebarnya defisit hingga melewati batas 3% terhadap PDB itu bisa terjadi apabila dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran berkepanjangan sehingga membuat harga minyak naik melewati asumsi makro APBN.

Melalui analisis terbaru bertajuk 'Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia', LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.

Sejak konflik memanas pada 18 Februari 2026, harga minyak sempat menyentuh level US$100 dolar per barel atau melewati asumsi APBN yakni US$70 dolar per barel. Di sisi lain, LPEM UI turut mencatat arus modal keluar dari pasar obligasi sebesar US$0,41 miliar hingga 6 Maret 2026 sehingga menekan nilai tukar rupiah sempat ke level Rp17.000 per dolar AS.

"Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran," dikutip dari situs resmi LPEM UI, Minggu (15/3/2026).

Secara terperinci, lembaga think thank ekonomi UI itu menyajikan sejumlah skenario defisit APBN mengikuti tren kenaikan harga minyak maupun depresiasi rupiah.

Dari sisi harga minyak, setiap kenaikan US$1 harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan memicu tambahan belanja Rp10,3 triliun dan penerimaan ke APBN Rp3,5 triliun.

Sementara itu, setiap kenaikan nilai tukar AS terhadap rupiah yakni Rp100 per dolar AS bisa memicu penambahan belanja Rp6,1 triliun dan penerimaan Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, setiap kenaikan US$1 harga minyak bisa memperlebar defisit sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan depresiasi rupiah yakni Rp800 miliar. Adapun APBN 2026 menargetkan defisit akhir tahun mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

LPEM UI menilai, worst case scenario atau skenario terburuk dampak perang ini bisa memicu pelebaran defisit hingga 3,52% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran. Risiko terburuk ini berdasarkan pada kondisi harga minyak atau ICP bertahan pada level US$120 per barel selama tiga bulan dan nilai tukar menyentuh Rp17.250 per dolar AS.

Peluang defisit tembus 3,52% terhadap PDB juga bisa terjadi dengan level nilai tukar rupiah yang sama, serta harga minyak bertahan di US$100 per barel selama lima bulan dan US$90 per barel selama tiga bulan.

"Tanpa revisi anggaran, defisit APBN berpotensi mengalami pelebaran melebihi 3% PDB apabila konflik Iran-AS memicu kenaikan harga minyak yang berkepanjangan," bunyi kajian tersebut.

Anggaran MBG hingga Harga BBM

Kajian tersebut lalu merekomendasikan agar pemerintah menyesuaikan sejumlah pos anggaran belanja di tengah ruang fiskal yang sempit. Contohnya, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pagunya Rp335 triliun tahun ini.

MBG dinilai mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp3.149,7 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menuai sorotan karena dinilai tidak memiliki bukti empiris yang memadai akan dampaknya ke perekonomian.

"Kurang memadainya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak," bunyi kajian tersebut.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuannya agar meringankan beban fiskal untuk belanja subsidi BBM.

Kebijakan ini pernah diambil pemerintah kala perang Rusia dan Ukraina meletus pada 2022. Harga Pertalite pada September 2022 dikerek dari Rp7.650 ke Rp10.000.

Opsi terakhir yang bisa dilakukan pemerintah yakni implementasi subsidi yang tepat sasaran. Subsidi bisa dialokasikan kepada masyarakat miskin dan rentan guna membantu daya beli mereka.

Sebelumnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa belum akan mengubah APBN 2026 di tengah gejolak akibat perang.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan juga pemerintah bakal memastikan target lifting migas turut tercapai. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum akan merevisi anggaran karena rata-rata harga Indonesia Crude Price (ICP) masih di kisaran US$68 dolar per barel.

Angka ini masih jauh di bawah asumsi makro APBN 2026 yang mematok ICP di kisaran US$70 per barel. "Estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya, dikutip Kamis (11/3/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa saat ini ruang fiskal masih mampu untuk memitigasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka opsi untuk merevisi anggaran kendati harga minyak dan rupiah sempat melebar dari nilai fundamental yang menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Harga Mulai Fluktuatif

Harga minyak dunia bergerak fluktuatif setelah beredar kabar bahwa International Energy Agency (IEA) mengusulkan pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel.

Harga Brent sempat melonjak hingga 3,7% sebelum mengurangi kenaikannya, sementara WTI bergerak di sekitar US$84 per barel di tengah volatilitas ekstrem pekan ini—setelah harga sempat menembus US$100 per barel pada Senin.

Pelepasan cadangan yang diusulkan IEA diperkirakan akan melampaui 182 juta barel yang sebelumnya dilepas negara anggota IEA pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima arus perdagangan minyak global, memaksa sejumlah produsen besar di Teluk memangkas produksi dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, gas alam, serta produk turunan seperti diesel.

Lalu lintas kapal tanker di jalur tersebut dilaporkan menyusut drastis, sementara pelaku pasar terus memantau kemungkinan dimulainya kembali aktivitas perdagangan secara normal.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat terkait, negara anggota IEA diperkirakan akan memutuskan proposal pelepasan cadangan darurat tersebut pada Rabu. Kebijakan itu dapat langsung diberlakukan jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan, meski protes dari satu negara saja berpotensi menunda rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka opsi untuk merevisi anggaran kendati harga minyak dan rupiah sempat melebar dari nilai fundamental yang menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Harga Mulai Fluktuatif

Harga minyak dunia bergerak fluktuatif setelah beredar kabar bahwa International Energy Agency (IEA) mengusulkan pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel.

Harga Brent sempat melonjak hingga 3,7% sebelum mengurangi kenaikannya, sementara WTI bergerak di sekitar US$84 per barel di tengah volatilitas ekstrem pekan ini—setelah harga sempat menembus US$100 per barel pada Senin.

Pelepasan cadangan yang diusulkan IEA diperkirakan akan melampaui 182 juta barel yang sebelumnya dilepas negara anggota IEA pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima arus perdagangan minyak global, memaksa sejumlah produsen besar di Teluk memangkas produksi dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, gas alam, serta produk turunan seperti diesel.

Lalu lintas kapal tanker di jalur tersebut dilaporkan menyusut drastis, sementara pelaku pasar terus memantau kemungkinan dimulainya kembali aktivitas perdagangan secara normal.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat terkait, negara anggota IEA diperkirakan akan memutuskan proposal pelepasan cadangan darurat tersebut pada Rabu. Kebijakan itu dapat langsung diberlakukan jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan, meski protes dari satu negara saja berpotensi menunda rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah yang sempat menjauhi asumsi makro APBN 2026 menghadapkan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi belanja atau revisi anggaran. Pemerintah sejauh ini masih menunggu perkembangan dan berharap kedua indikator utama dalam APBN tidak melompat jauh dari nilai fundamentalnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pihaknya membutuhkan waktu untuk menganalisis perombakan APBN di tengah harga minyak yang melejit dan nilai tukar rupiah yang ambruk. Menurut Purbaya, pemerintah harus hati-hati dalam merombak APBN.

Purbaya mengaku telah dipanggil ke Istana Negara untuk membahas terkait dengan antisipasi dampak kondisi geopolitik global. Meski begitu, dia menilai selama fondasi ekonomi baik, pemerintah bisa gampang mengendalikan dampak geopolitik yang tengah panas.

Selain itu, pemerintah berupaya memastikan uang di sistem dengan cukup dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengendalikan kebijakan moneter. "Subsidi BBM pun masih aman dan masih kuat karena kenaikan [harga minyak] baru beberapa hari. Jadi belum cukup mengubah-ubah anggaran [APBN] kita," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menganalisis dampak dari gejolak geopolitik seperti kenaikan harga minyak dunia hingga nilai tukar rupiah yang merosot.

"Dalam menetapkan respons APBN itu harus lebih hati-hati dibanding merespons harga saham," katanya.

Rasionalisasi Belanja

Sementara itu, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja guna menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN. Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan.

"Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bukan berasal dari dirinya. Kebijakan ini sudah ada ketika dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya menilai isu tersebut mencuat akibat kesalahpahaman terkait waktu penetapan anggaran yang terjadi sebelum dirinya ditunjuk sebagai bendahara negara.

"Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September September tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transfer ke daerah. Jadi bukan saya yang motong transfer ke daerah," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menjelaskan, sehari setelah dirinya dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transfer ke daerah sebesar Rp 43 triliun.

"Tapi setelah itu ribut kan, tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026 disitu ada kenaikan transfer ke daerah Rp43 Triliun. Saya nggak kurangin,sepeserpun Saya cuma tanya, ya cukup pak, cukup. Yaudah, go ahead," ujarnya.

Kendati ada kenaikan, sejumlah kepala daerah sempat mendatangi kantor Kementerian Keuangan beberapa pekan lalu untuk mengajui keberatan akan pemotongan TKD.

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak langsung menambah TKD juga mempertimbangkan perbaikan tata kelola keuangan daerah terlebih dahulu.

"Kalau sekarang saya naikin transfer ke daerah nggak mungkin. Karena pandangan dari pemimpinan di atas nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain," ujarnya.

Purbaya memberi kesempatan 2 triwulan kepada para pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik. Terutama dari sisi efisiensi belanja, serta dampak terhadap perekonomian daerah.

Dirinya memberi waktu 2 triwulan untuk para pemerintah daerah

"Nanti kalau kita berhasil, saya hitungkan ekonomi sudah lebih bagus kan. Income saya juga lebih bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah transfer ke daerahnya," ujarnya.

"Tapi kalau anda nggak perbaikin, saya nggak bisa propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu anda," ujarnya.