Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Uni Eropa akibat isu lingkungan dinilai belum akan mengguncang harga secara signifikan dalam jangka pendek, tetapi berisiko menekan nilai ekspor dan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Farras Farhan menilai penurunan ekspor ke kawasan Eropa saat ini bersifat sementara dan tidak akan berdampak besar terhadap harga, mengingat permintaan domestik masih kuat.

Selain itu, struktur pasar ekspor Indonesia juga tidak bergantung pada Eropa sebagai tujuan utama.

“Risikonya kecil, karena pengimpor terbesar bukan dari Eropa dan permintaan domestik masih besar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan pasokan juga cenderung terbatas karena banyak tanaman sawit memasuki fase peremajaan, sehingga menahan potensi kelebihan suplai.

Dengan kondisi tersebut, harga tandan buah segar (TBS) diperkirakan hanya berfluktuasi dalam jangka pendek, tetapi tetap memiliki prospek positif ke depan.

Meski demikian, tantangan struktural mulai terlihat dari sisi pasar global.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai berkurangnya impor CPO di Uni Eropa bukan sekadar fenomena sementara, melainkan bagian dari pergeseran jangka panjang akibat penerapan regulasi keberlanjutan seperti aturan antideforestasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Ini bukan fluktuasi sementara, tetapi transformasi pasar global yang menuntut standar keberlanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama terletak pada kesiapan rantai pasok domestik, khususnya petani kecil yang belum memenuhi standar ketelusuran dan legalitas. Kondisi ini berpotensi menggerus nilai ekspor meskipun volume tetap terjaga.

Pasalnya, Uni Eropa merupakan pasar premium yang memberikan harga lebih tinggi dibandingkan pasar alternatif. Ketika akses ke pasar tersebut menyusut, ekspor berpotensi bergeser ke pasar nonpremium seperti India dan China dengan harga lebih rendah.

“Volume bisa tetap naik, tetapi nilainya bisa stagnan atau turun karena kehilangan premium pricing,” katanya.

Di sisi lain, pengalihan pengiriman ke pasar lain juga berisiko memicu tekanan harga akibat diskon yang diminta pembeli. Dampak ini akan paling terasa di tingkat petani melalui penurunan harga TBS, seiring dengan transmisi langsung dari harga global.

Afaqa menilai risiko kehilangan posisi strategis di pasar global cukup besar jika Indonesia tidak segera menyesuaikan standar keberlanjutan, terlebih dengan posisi Uni Eropa sebagai penentu tren global. Standar yang diterapkan oleh kawasan tersebut berpotensi diikuti negara lain.

Jika tidak diantisipasi, Afaqa memandang sebagian rantai pasok, terutama petani kecil, berisiko tersisih dari pasar global.

Sebaliknya, pelaku industri mulai merespons dengan mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO untuk menjaga akses pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa pada Rabu menyetujui kesepakatan untuk menunda pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun hingga Desember 2026. Keputusan ini meloloskan salah satu tahapan hukum terakhir sebelum penundaan tersebut resmi menjadi undang-undang.

Mengutip Reuters, parlemen menyetujui penundaan dengan dukungan 405 anggota dalam pemungutan suara tersebut, sementara 242 menolak dan 8 lainnya abstain.

Meski demikian, penundaan ini masih memerlukan persetujuan formal dari negara-negara anggota Uni Eropa yang diperkirakan akan mengesahkan kesepakatan tersebut tanpa perubahan dalam pekan ini.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota mencapai kesepakatan awal mengenai amandemen EUDR dalam sebuah pertemuan di Brussel, Belgia pada Kamis (4/12/2025).

Penundaan yang disetujui para negosiator itu dua kali lebih lama daripada usulan awal Komisi Eropa. Amandemen EUDR juga menghilangkan kebutuhan masa tenggang tambahan enam bulan yang sebelumnya diminta oleh lembaga eksekutif UE tersebut.

Regulasi EUDR dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, daging sapi hingga kakao dan minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai penolakan luas dari berbagai negara produsen serta pelaku industri di Eropa. Gelombang penolakan pun membuat para pembuat kebijakan Uni Eropa berada di bawah tekanan untuk merevisi. Aturan EUDR sebelum revisi sendiri mulanya direncanakan berlaku pada akhir tahun ini.

“Tujuan [amandemen] adalah menyederhanakan penerapan aturan yang ada dan menunda pemberlakuannya agar para pelaku usaha, pedagang, serta otoritas memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan,” demikian pernyataan Dewan Uni Eropa.

Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum kemudian diterbitkan dalam EU Official Journal untuk dapat berlaku sebagai hukum.

Bisnis.com,JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan industri sawit siap menghadapi regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Hal ini seiring dengan Komisi Eropa yang memperpendek penundaan EUDR dari semula 1 tahun menjadi 6 bulan. Aturan itu bertujuan untuk menekan praktik penebangan hutan oleh industri perkebunan, salah satunya kelapa sawit.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pihaknya siap menghadapi EUDR. Dia menuturkan, para pelaku industri sawit bakal menjalankan regulasi EUDR.

"Kalau kita lihat kita sendiri Indonesia, sebenarnya kalau secara perusahaan mereka siap-siap untuk menghadapi EUDR hampir bisa dikatakan siap walaupun tidak semua, tapi siap,” kata Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia menuturkan, sebagian besar perusahaan sawit Indonesia telah memenuhi ketentuan utama EUDR. Ketentuan itu seperti tidak membuka lahan baru setelah 31 Desember 2020.

Namun, Eddy menilai persoalan muncul di tingkat petani. Pasalnya, petani selama ini belum memiliki regulasi pembatasan pembukaan lahan secara ketat.Padahal, EUDR mewajibkan pelaku industri untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak berasal dari area yang terindikasi deforestasi.

“Yang menjadi masalah kita adalah petani-petani ini tidak ada aturan untuk melarang membuka [lahan hutan],” jelas Eddy.

Dia menuturkan, pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan aturan khusus yang melarang pembukaan lahan sawit baru. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, pengusaha juga tidak boleh menolak bermitra dengan petani rakyat meski terindikasi melanggar aturan EUDR.

Menurut Eddy, regulasi EUDR juga tidak akan berdampak signifikan terhadap industri sawit pada 2026. Dia pun mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah juga masih mencari solusi untuk melindungi petani terkait regulasi EUDR ini.

“Khusus di 2026 seharusnya belum terlalu bermasalah, belum bermasalah. Apabila itu diterapkan, apabila kondisinya masih ada seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Eropa mengusulkan penundaan penerapan EUDR selama enam bulan bagi perusahaan-perusahaan besar di kawasan tersebut. Penundaan ini lebih singkat dibandingkan dengan rencana sebelumnya yang sempat mempertimbangkan penundaan selama satu tahun penuh.

EUDR mewajibkan pelaku usaha yang mengekspor produk seperti kedelai, daging sapi, kopi, kakao, dan minyak sawit ke pasar Uni Eropa untuk membuktikan bahwa rantai pasok mereka tidak terkait dengan praktik deforestasi atau perusakan hutan.

Regulasi ini merupakan aturan pertama di dunia yang secara langsung menargetkan deforestasi akibat konsumsi global, dengan ambisi menghentikan sekitar 10% deforestasi global yang dipicu oleh impor Uni Eropa.

Namun demikian, EUDR menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam agenda hijau Uni Eropa karena dinilai membebani pelaku usaha dan petani kecil, termasuk di negara-negara mitra dagang seperti Indonesia, Brasil, dan Malaysia.

Komisaris Lingkungan Uni Eropa, Jessika Roswall, menegaskan komitmen kuat blok tersebut dalam memerangi deforestasi.

“Kami sangat berkomitmen pada tujuan memerangi deforestasi, namun kami juga harus memastikan regulasi ini dapat dijalankan secara efektif,” ujarnya dalam konferensi pers di Luksemburg, dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/10/2025).

Rencana perubahan ini masih memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum akhir tahun, termasuk kemungkinan adanya amandemen tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan produk kayu hasil hutan asal Indonesia tetap memiliki akses ekspor ke pasar Uni Eropa meski terdapat perbedaan definisi kawasan deforestasi di bawah regulasi pencegahan alih fungsi hutan atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Jaminan akses ini terutama berlaku untuk kayu yang berasal dari kawasan berstatus hutan produksi sebelum batas (cut-off) EUDR tertanggal 31 Desember 2020.

Dalam EUDR, pelaku usaha yang mengekspor produk seperti kayu, kedelai, daging sapi, kopi, kakao, dan minyak sawit ke pasar Uni Eropa wajib untuk membuktikan bahwa rantai pasok mereka tidak terkait dengan praktik deforestasi atau perusakan hutan.

Batas deforestasi 31 Desember 2020 sendiri merupakan tanggal batas yang digunakan dalam aturan EUDR untuk memastikan komoditas yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal tersebut

Regulasi ini merupakan aturan pertama di dunia yang secara langsung menargetkan deforestasi akibat konsumsi, dengan ambisi menghentikan sekitar 10% deforestasi global yang dipicu oleh impor Uni Eropa.

Namun demikian, EUDR menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam agenda hijau Uni Eropa karena dinilai membebani pelaku usaha dan petani kecil, termasuk di negara-negara mitra dagang seperti Indonesia, Brasil, dan Malaysia.

“Terkait dengan cut-off date 31 Desember 2020, memang betul bahwa acuan tersebut digunakan untuk menentukan asal bahan baku. Artinya, apabila sumber hasil hutan berasal dari area yang sudah terbuka atau digunakan sebelum tanggal tersebut, dalam tanda kutip ‘halal’, maka produk tersebut masih dapat masuk ke pasar Uni Eropa,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto dalam konferensi pers, Jumat (24/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenhut, Agus Budi Santosa mengemukakan bahwa kayu merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dengan tingkat ketelusuran tinggi, didukung dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini memungkinkan asal-usul bahan baku kayu dapat dilacak dengan jelas.

Adapun dalam konteks pengakuan bersama atau mutual recognition, Uni Eropa dan Indonesia telah memiliki skema Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Skema lisensi ini mengakui keberlanjutan dan legalitas kayu asal Indonesia.

Meski demikian, Agus tidak memungkiri masih terdapat perbedaan definisi dan sudut pandang antara Indonesia dan Uni Eropa. Contohnya, Uni Eropa mendefinisikan deforestasi sebagai hilangnya tutupan pohon, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.

Sedangkan di Indonesia, alih fungsi hutan yang direncanakan dan sah secara hukum, misalnya untuk hutan tanaman industri (HTI), tidak dikategorikan sebagai deforestasi, melainkan bagian dari pengelolaan hutan produksi.

“Tentu memang masih ada beberapa kendala karena perbedaan definisi, perbedaan teknologi, perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan meski barangnya sama, tetapi kalau sudut pandangnya berbeda, bisa jadi berbeda,” katanya.

Terlepas dari perbedaan ini, Agus mengemukakan bahwa sistem pendataan dan pemantauan tutupan hutan Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia, dengan tingkat keterlacakan tinggi.

“Di antara tujuh komoditas yang disasar EUDR, kayu Indonesia ini pelacak-balaknya paling lengkap dan bagus. Kita masuk dalam nilai 4, kategori paling tinggi,” kata Agus.

Sebagai catatan, pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ketat, yaitu melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial, dan Hak Pengelolaan di kawasan hutan, serta izin pemanfaatan kayu untuk kegiatan non-kehutanan (PKKNK) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan wilayah berhutan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Skema perizinan tersebut mengatur agar setiap kegiatan penyiapan lahan, penanaman hutan, atau pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan izin resmi disertai dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, kebijakan kehutanan di Indonesia memaknai deforestasi sebagai perubahan permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa total kawasan hutan Indonesia mencapai 125,7 juta hektare yang terdiri atas 29,6 juta hektare hutan lindung, 29,2 juta hutan produksi, 26,8 juta hektare hutan produksi terbatas dan 12,8 juta hektare hutan produksi konservasi.

Terdapat pula kawasan suaka margasatwa atau kawasan konservasi alam seluas 22,1 juta hektare di darat dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi alam di laut.