Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2% pada 2026.

Purbaya menyebut bahwa terjaganya tekanan inflasi inti yang mengindikasikan masih luasnya ruang gerak fiskal tanpa memicu pengetatan moneter agresif dari bank sentral.

Purbaya menilai bahwa struktur inflasi saat ini memberikan sinyal positif. Meskipun inflasi umum tercatat sebesar 2,92% pada Desember 2025, angka tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas.

Sebaliknya, inflasi inti yang menjadi tolak ukur permintaan riil masyarakat masih terjaga di level 2,3%. Bahkan, sambungnya, jika harga emas dikeluarkan dari komponen inflasi inti maka angkanya hanya di 1,5%.

"Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah, belum ada demand pull inflation. Artinya, saya punya ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga signifikan dari bank sentral," ujarnya dalam Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026), Selasa (27/1/2026).

Bendahara negara itu mengakui sempat khawatir ekonomi Indonesia akan mengalami pemanasan mendadak alias overheating, terlihat inflasi umum sudah melonjak 2,92% meski pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%.

Masalahnya, Purbaya menjelaskan kondisi overheating biasanya memaksa Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan, yang pada akhirnya justru mengerem laju ekspansi dunia usaha dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih punya ruang mengambil langkah ekspansif akibat data inflasi inti yang masih cenderung landai serta pengakuan BI mengenai kapasitas potential growth rate Indonesia yang mencapai 6,2%,

"Bank sentral mengakui sekarang potential growth rate-nya bisa 6,2%. Buat saya itu oke, saya bisa dorong ke 6,2% tanpa ada gangguan berarti dalam hal perlambatan ekonomi karena kebijakan moneter," tegasnya.

Purbaya juga meyakini tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik cenderung menanjak. Menurutnya, setelah mencatatkan pertumbuhan 5,12% pada kuartal II/2025 dan 5,04% pada kuartal III/2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan penutup tahun lalu.

"Kemungkinan kuartal keempat [2025] tembus 5,45% atau lebih tinggi sedikit," klaimnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam ras dan daging ayam ras masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) secara rerata nasional hingga pekan kedua Januari 2026.

BPS mencatat harga telur ayam tertinggi mencapai Rp120.000 per kilogram, sedangkan harga daging ayam ras menyentuh Rp100.000 per kilogram.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai tingginya harga kedua komoditas tersebut disebabkan oleh kombinasi tekanan dari sisi biaya produksi dan lonjakan permintaan, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebenarnya alasan kenapa harga tetap tinggi melampaui HAP karena ada kombinasi cost push inflation atau kenaikan biaya produksi dan demand pull inflation atau lonjakan permintaan, misalnya dari program makan bergizi gratis [MBG],” kata Eliza kepadaBisnis, Selasa (13/1/2026).

Dari sisi biaya produksi, Eliza menjelaskan bahwa pakan menyumbang sekitar 60% dari total biaya produksi unggas, dengan jagung sebagai komponen vital yang porsinya hampir 50%.

Di sisi lain, harga jagung melonjak hingga Rp6.400 per kilogram akibat kebijakan penghentian impor jagung yang memicu kelangkaan stok, terutama bagi peternak mandiri. Bahkan, Eliza menyebut biaya produksi jagung domestik dua kali lipat lebih tinggi dari Amerika Serikat (AS).

“Peternak menggunakan jagung dalam negeri yang relatif lebih mahal karena biaya produksi jagung dalam negeri memang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat dan Brasil,” ujarnya.

Eliza menuturkan kenaikan harga jagung tersebut tercermin dari peningkatan nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan yang terus membaik. Namun, tekanan biaya produksi itu diperparah oleh struktur pasar yang cenderung oligopolistik.

Menurut Eliza, pemain besar atau pabrik pakan skala raksasa mendominasi penyerapan jagung lokal, sehingga peternak mandiri skala kecil kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau.

“Peternak mandiri akhirnya harus membeli melalui rantai distribusi yang panjang dengan harga lebih mahal, sehingga tidak efisien bagi mereka,” terangnya.

Dari sisi permintaan, Eliza menyoroti masifnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG, terutama di Pulau Jawa yang juga menjadi sentra utama peternakan unggas. Dia menilai kondisi tersebut mendorong distributor memprioritaskan pasokan ke SPPG.

Menurutnya, para distributor cenderung memprioritaskan penyaluran pasokan ke SPPG karena skema pembayarannya bersifat tunai dan cepat, berbeda dengan pedagang pasar tradisional yang umumnya menggunakan sistem tempo.

Imbasnya, sambung dia, kondisi tersebut membuat ketersediaan stok di pasar menjadi terbatas dan mendorong kenaikan harga. “Ini menjadi alasan juga kenapa harga di level peternak naiknya tidak setinggi kenaikan harga di level konsumen,” ungkapnya

Ke depan, Core memperkirakan tekanan harga telur ayam masih akan berlanjut pada awal 2026, seiring rencana pemerintah menambah jumlah SPPG serta datangnya momentum Ramadan yang jatuh lebih awal pada Februari—Maret 2026.

Meski begitu, Eliza menilai pemerintah perlu memperkuat peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan. Menurutnya, Bulog perlu menyerap jagung petani dan menyalurkannya kepada peternak mandiri melalui skema subsidi agar harga pakan bisa ditekan.

Selain itu, Bulog juga dinilai perlu menyerap telur dan ayam dari peternak mandiri sehingga memiliki cadangan untuk stabilisasi harga saat harga pasaran naik.

“Setidaknya kalau Bulog operasi pasar secara masif ke masyarakat kalangan menengah bawah, ini akan sangat membantu menjaga daya beli mereka, karena bagi kalangan atas kenaikan harga pangan tidak menjadi masalah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi kembali menjadi isu penting dalam dinamika ekonomi nasional seiring meningkatnya risiko global dan ketidakstabilan harga komoditas.

Pemahaman mengenai inflasi, penyebabnya, serta mitigasinya melalui instrumen investasi yang tepat perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali berdampak luas terhadap komoditas lainnya.

Adapun kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu kondisi penurunan harga secara umum dalam periode tertentu.

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), Rabu (26/11/2025) inflasi bisa dipicu oleh tiga kelompok utama, yakni tekanan dari sisi penawaran, permintaan, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

1. Tekanan dari Sisi Penawaran (Cost Push Inflation)

Inflasi jenis ini terjadi ketika biaya produksi naik sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa. Ada beberapa faktor pemicunya mulai dari depresiasi nilai tukar, yang meningkatkan harga impor dan biaya produksi.

Selain itu, dipicu pula oleh inflasi global atau negara mitra dagang, sehingga harga barang impor ikut terkerek naik. Faktor selanjutnya adalah kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti energi atau bahan pangan strategis.

Tak hanya itu, negative supply shocks akibat bencana alam atau gangguan distribusi barang juga menjadi faktor pemicu. Kondisi tersebut menyebabkan penawaran menurun sementara permintaan tetap, sehingga harga terangkat naik.

2. Tekanan dari Sisi Permintaan (Demand Pull Inflation)

Inflasi juga dapat terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi nasional. Dalam konteks makro, situasi ini muncul ketika output riil berada di atas output potensial, menandakan ekonomi berjalan terlalu panas.

3. Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi pelaku ekonomi turut menjadi pendorong penting. Ada dua jenis ekspektasi. Pertama, ekspektasi adaptif, berdasarkan kondisi inflasi sebelumnya. Kedua, ekspektasi forward-looking, berdasarkan prediksi kebijakan atau kondisi ekonomi mendatang.

Ekspektasi yang meningkat dapat mendorong perusahaan menaikkan harga lebih awal, sementara konsumen mempercepat pembelian, sehingga mendorong inflasi lebih jauh.

Dalam kondisi inflasi yang berpotensi menekan daya beli, sejumlah instrumen investasi dinilai tetap mampu memberikan perlindungan nilai bahkan menawarkan potensi imbal hasil positif.

1. Saham

Saham dianggap sebagai instrumen yang relatif tangguh terhadap inflasi karena pertumbuhan pendapatan perusahaan umumnya berbanding lurus dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, potensi capital gain dan dividen menjadi sumber keuntungan utama, meski fluktuasi pasar tetap menjadi risiko yang perlu diperhatikan.

2. Properti

Investasi properti, seperti rumah atau tanah, memiliki kecenderungan nilai yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain berfungsi sebagai aset yang stabil, properti juga menawarkan potensi pendapatan pasif melalui skema sewa.

3. Logam Mulia atau Emas

Emas menjadi instrumen klasik yang dianggap sebagai safe haven ketika inflasi meningkat. Harga emas cenderung stabil dan mampu mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Meski potensi keuntungan tidak setinggi saham, emas menjadi pilihan ideal bagi investor yang membutuhkan instrumen rendah risiko. (Angela Merici Andriani Uto Keraf)