Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi asosiasi peternak ayam petelur setempat menyuplai telur ayam ras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Situbondo Muh Abdul Rahman menyampaikan bahwa sejumlah peternak telur telah dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo dan mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Hari ini sejumlah peternak ayam petelur sudah kami pertemukan dengan Koordinator Kecamatan SPPG dan Korwil BGN Situbondo dan disepakati pembelian telur langsung ke peternak," kata dia saat dihubungi di Situbondo, Rabu.

Rahman menjelaskan, fasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Korwil BGN itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait imbauan agar dapur umum MBG membeli telur langsung ke peternak.

Saat ini, lanjut Rahman, pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo dengan SPPG di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi peternak telur ayam ras dengan SPPG untuk penandatangan nota kesepakatan, dan nantinya SPPG membeli telur ayam ras ke peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia," kata dia.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam petelur asal Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Yunardi, mengaku senang karena dengan menyuplai telur ayam ras ke SPPG akan meningkatkan pendapatan peternak ayam petelur di Kota Santri itu.

"Tentunya dengan fasilitasi pemerintah daerah ini akan sangat membantu para peternak, mengingat harga jual ke SPPG lebih tinggi dari pasaran karena mengikuti Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyalurkan jagung pakan subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga keberlanjutan peternak unggas dan menstabilkan harga nasional.

"Jagung pakan sudah kita subsidi. Ada jagung 200 ribuan ton (itu) subsidi (melalui) SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan program SPHP jagung pakan disalurkan pemerintah untuk memberikan pasokan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak unggas. Fasilitas subsidi harga jagung pakan telah bergulir sejak awal Mei 2026.

Amran mengaku telah menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP jagung dengan target sementara sebanyak 213,2 ribu ton dari total alokasi 242 ribu ton untuk tahun ini.

Ia menjelaskan stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi cadangan jagung pemerintah (CJP).

Lebih lanjut, dia mengatakan usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.

"Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli, supaya petani (jagung) berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik yaitu Rp5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai," terang Amran.

Amran menjelaskan, realisasi penyaluran program SPHP jagung pakan tahun 2026 hingga 29 Juni mencapai 55,5 ribu ton. Target program itu menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertanian.

Adapun total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sebanyak Rp678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Terpisah, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen berbeda jauh terhadap kondisi harga di tingkat peternak.

Kehadiran pemerintah sedang dibutuhkan untuk mendukung peternak unggas yang saat ini sedang mengalami penurunan harga di hilir.

"Telur masih Rp30.000 per kilo atau sesuai HAP (harga acuan penjualan). Namun hari ini di kandang, teman-teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata-rata nasional Rp21.000. Bahkan hari ini di daerah Jawa Timur sebagai sentral ayam, di Blitar, Magetan, itu rata-rata ada Rp 17.000 per kilo," kata Maino.

Oleh karena itu, Bapanas juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk dapat menghubungkan daerah yang sedang mengalami harga telur dan ayam broiler yang berfluktuasi ke asosiasi peternak yang membutuhkan dukungan penyerapan.

"Jadi peternak bisa mendapatkan harga yang baik dan tentunya nanti di tingkat konsumen juga bisa mendapatkan harga yang wajar atau sesuai HAP," urai Maino.

Bapanas juga mendorong penyerapan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sehingga dapat memberikan efek pengungkit terhadap harga di tingkat peternak.

Selanjutnya Bapanas juga mendorong pelaksanaan komitmen penyerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung dari peternak unggas dapat berlaku secara nasional.

Dengan begitu, saat program makan bergizi gratis (MBG) mulai aktif sepenuhnya kembali usai libur sekolah di pertengahan Juli mendatang dapat berpengaruh terhadap peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemprov melakukan kajian dan evaluasi terkait ketersediaan stok dan kebutuhan telur masyarakat untuk diterbitkan surat edaran gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melindungi peternak ayam petelur lokal di Nabire sekaligus mendorong pengembangan usaha mereka dengan mengurangi atau pembatasan pasokan telur dari luar daerah agar pengusaha setempat tetap sejahtera dan memperoleh nilai ekonomis.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) Papua Tengah Brian Sendoh di Nabire, Selasa, mengatakan banyaknya pasokan telur dari luar mengancam usaha peternak ayam petelur di Nabire.

“Pemprov melakukan kajian dan evaluasi terkait ketersediaan stok dan kebutuhan telur masyarakat untuk diterbitkan surat edaran gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan, kajian tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi peternak lokal untuk berkembang.

Pihaknya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah serta pemerintah kabupaten, terutama daerah penghasil telur seperti Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

Ia menjelaskan, saat ini produksi telur lokal di Papua Tengah terus meningkat, namun peternak menghadapi tantangan karena pasokan telur dari luar daerah masih masuk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah.

"Kebijakan pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada pemberdayaan pengusaha telur lokal di Papua Tengah agar usaha mereka bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena harga pakan ternak yang meningkat telah mendorong naiknya biaya produksi peternak lokal.

Di sisi lain, telur dari luar daerah, terutama dari Surabaya dan Makassar, tersedia dalam jumlah melimpah dengan harga yang relatif lebih rendah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Yasor Victor Sawo mengatakan pasokan telur dari luar daerah ke Nabire masih cukup tinggi.

Ia menyebutkan pada Mei 2026 sebanyak 30,9 ton telur didatangkan dari Surabaya dan Makassar, sedangkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah pasokan yang masuk telah mencapai 14,2 ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, kebutuhan konsumsi telur rumah tangga di daerah tersebut mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan.

Di sisi lain, produksi telur lokal terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peternak ayam petelur di Nabire.

Salah satu peternak besar bahkan mampu memproduksi sekitar 12.600 butir telur per hari yang setara dengan 378.000 butir atau 22 ton per bulan.

Meski stok telur di Nabire tergolong melimpah, harga telur di tingkat pedagang saat ini berkisar Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per rak berisi 30 butir, naik dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per rak.

Ia menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga pakan ternak, sehingga peternak lokal membutuhkan dukungan kebijakan agar hasil produksinya dapat terserap pasar dengan baik.

Pihaknya berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah terkait langkah pengendalian pasokan telur dari luar daerah karena izin untuk memasukkan telur dari luar daerah kewenangan pemprov.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kudus (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa sebagian besar sapi yang sebelumnya dinyatakan positif terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini mulai sembuh seiring upaya pengobatan yang dilakukan.

"Sebelumnya tercatat ada 24 ekor ternak yang terjangkit PMK, setelah dilakukan pengobatan untuk saat ini sudah berkurang banyak karena yang tersisa tiga ekor yang masih dalam proses penyembuhan," kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah di Kudus, Jumat.

Ia mencatat dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 14 ekor ternak dinyatakan sembuh, tiga ekor masih dalam proses penyembuhan, sedangkan tujuh ekor dilakukan potong paksa.

Upaya pencegahan, kata dia, selain melalui sosialisasi dan edukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kendang dan kesehatan ternak, pihaknya juga kembali menggenjot vaksinasi PMK.

Ia mengungkapkan, selama 2026, pihaknya menargetkan bisa melakukan vaksinasi PMK terhadap 2.500 ekor ternak, baik sapi maupun kerbau.

"Sebelumnya kami sudah menyelesaikan vaksinasi PMK dengan menyasar 1.150 ekor ternak, sedangkan satu bulan mendatang kami ingin menuntaskan sisa 1.300 dosis untuk seribuan ekor ternak," ujarnya.

Pasca Idul Adha, kata dia, yang patut diwaspadai justru hewan ternak yang baru masuk kandang, sehingga harus menjadi prioritas pemeriksaan dan vaksinasi PMK," ujarnya.

Ia juga mengingatkan peternak untuk tetap waspada, karena kasus sebelumnya dari satu ekor ternak yang terjangkit, semua ternak yang dikandang ikut tertular sehingga harus dilakukan potong paksa.

Untuk itulah, kata dia, pentingnya menjaga kebersihan kendang dan pemeriksaan kesehatan secara dini, sehingga ketika muncul gejala yang identik dengan PMK, maka ternak harus segera diisolasi agar tidak menular.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional.

"Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok, yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

Amran menegaskan penurunan harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga komoditas peternakan di tingkat produsen tetap berada pada level yang sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga peternak memperoleh kepastian usaha.

Amran mengatakan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan harga telur sempat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

Untuk membantu menjaga harga, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk mendorong frekuensi konsumsi menjadi lebih tinggi sebagai instrumen stabilisasi pasar.

"Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu," ucap Amran.

Bapanas mencatat pergerakan harga ayam broiler tingkat peternakan mulai bergerak positif. Rata-rata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp22.107 per kilogram (kg).

Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rata-rata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp25.000 per kg.

Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp24.019 per kg.

Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rata-rata harga paling rendah di Rp22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp26.500 per kg.

Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.

Untuk pelaksanaan Program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton.

Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama sektor swasta memperkuat daya saing industri peternakan nasional melalui Indo Livestock 2026 yang mempertemukan ratusan pelaku usaha dari 30 negara untuk mendorong investasi.

"Indo Livestock 2026 mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mendorong pertumbuhan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Agung menyampaikan hal itu dalam pembukaan pameran dan forum internasional terkemuka bidang peternakan di Indonesia, Indo Livestock 2026 Expo & Forum, yang diselenggarakan di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Banten.

Agung menyampaikan ajang itu diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI bersama PT Napindo Media Ashatama (Napindo) sebagai tuan rumah.

"Pemerintah dan pelaku industri memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi demi meningkatkan daya saing sektor peternakan dan kesehatan hewan nasional," ujarnya.

Pameran yang bersinergi dengan Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet, dan Indo Fisheries 2026 Expo & Forum ini menghadirkan 600 peserta dari 30 negara dengan tujuh paviliun negara, yakni China, Eropa, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam.

Sebagai wadah strategis diplomasi ekonomi dan pengembangan industri, pameran itu mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, investor, serta profesional dari berbagai negara untuk memperluas peluang kerja sama, transfer teknologi.

Selain itu mendorong investasi yang mendukung transformasi industri peternakan, pakan ternak, pengolahan susu, pertanian, kesehatan hewan, alat-alat kedokteran hewan, perikanan, dan akuakultur di Indonesia.

Untuk pertama kalinya, lanjut Agung, sejak penyelenggaraan perdana pada tahun 2002, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan, mempertegas posisi Indo Livestock sebagai platform strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mendorong pertumbuhan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Agung menegaskan sektor peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani untuk mewujudkan visi Generasi Emas 2045, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor guna meningkatkan produksi, memperkuat investasi, serta memperluas akses pasar bagi produk peternakan Indonesia.

Menurut dia, Indo Livestock merupakan salah satu pameran peternakan berskala internasional terbesar di Indonesia yang mempertemukan pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan sektor peternakan dari berbagai negara.

Ia menjelaskan ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi industri, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi peternakan Indonesia melalui penguatan kerja sama dan transaksi bisnis lintas negara.

Selain itu, Indo Livestock menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para pemangku kepentingan sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mempercepat modernisasi usaha yang berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, Managing Director Napindo, Arya Seta Wiriadipoera mengatakan ajang itu merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan platform yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara dalam satu ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor peternakan dan industri pendukungnya.

Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk dan teknologi, tetapi juga sarana untuk memperluas jejaring bisnis, mendorong transfer pengetahuan, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Lebih dari sekadar ajang pameran, Indo Livestock merupakan platform kolaborasi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem industri yang terintegrasi," katanya.

Melalui partisipasi ratusan perusahaan dari berbagai negara, pihaknya berharap penyelenggaraan tahun ini dapat mendorong lahirnya peluang kerja sama, investasi, dan transfer teknologi yang berkontribusi terhadap pengembangan sektor peternakan, kesehatan hewan, pertanian, perikanan, dan akuakultur Indonesia.

Selain menghadirkan pameran berskala internasional, Indo Livestock 2026 juga menyelenggarakan beragam program unggulan yang dirancang untuk mendorong pengembangan industri sekaligus memperluas partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah Indo Livestock Grand Championship (ILGC) yang menjadi sorotan tahun ini pada penyelenggaraan perdananya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga harga telur ayam ras di tingkat peternak, mulai dari peningkatan konsumsi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan penyerapan produksi, hingga dukungan pakan ternak.

Ia mengatakan langkah tersebut diambil menyusul melemahnya harga telur di tingkat peternak akibat kurangnya penyerapan pasar.

“Ada beberapa langkah kita ambil kemarin. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya, ada SPHP,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, langkah pertama dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG guna membantu menyerap produksi peternak.

Amran mengatakan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang merespons dengan langsung meningkatkan konsumsi telur dalam program tersebut.

“Bu Nanik luar biasa, beliau katakan konsumsi telur satu biji (dalam MBG) dinaikkan menjadi tiga biji per minggu,” ujarnya.

Selain mendorong penyerapan melalui MBG, pemerintah juga meminta para pembeli atau offtaker dalam skala besar membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan agar harga telur di tingkat peternak tidak terus melemah akibat kelebihan pasokan di pasar.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram (kg) dan meminta seluruh pelaku usaha mematuhi harga tersebut guna melindungi pendapatan peternak.

Sementara Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Suwardi pada 11 Juni menjelaskan rata-rata harga telur ayam ras di tingkat produsen sempat berada di kisaran Rp21.000 per kg atau sekitar 20 persen di bawah HAP.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui program MBG.

Bapanas sebelumnya menyampaikan transaksi pembelian telur untuk kebutuhan dapur MBG dilakukan langsung kepada koperasi dan asosiasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kg dan ditingkatkan secara bertahap menuju HAP di tingkat produsen.

Selain memperkuat permintaan, pemerintah menyiapkan dukungan dari sisi biaya produksi melalui penyediaan jagung dari Perum Bulog untuk membantu kebutuhan pakan ternak.

“Pakan ternak dari jagung, dari Bulog,” ucap dia.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan yang dijalankan Bulog menetapkan harga jagung Rp5.000 per kg di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak guna membantu menekan biaya produksi peternak unggas.

Amran menjelaskan biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur sehingga dukungan jagung diharapkan dapat membantu menjaga margin usaha peternak.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga telur di lapangan mengingat terdapat masa libur sekolah yang berpotensi mengurangi penyerapan melalui program MBG.

Namun, setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung, Amran optimistis konsumsi telur diperkirakan akan semakin meningkat seiring pelaksanaan program tersebut.

“Minimal setelah libur ini (harga telur peternak) naik lagi,” ungkap dia.

Untuk sementara, pemerintah juga mengimbau seluruh offtaker membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah di bawah pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Mentan menegaskan langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi pendapatan peternak telur di tengah tekanan harga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, Sulawesi Selatan guna mendukung pasokan telur nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan proyek tersebut telah memasuki tahap awal pembangunan melalui kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan di Bone, Sulawesi Selatan.

"Kita ada program peternakan ayam terintegrasi di Bone. Kita sudah groundbreaking di sana. Nanti harapannya telur-telurnya (yang diproduksi) bisa membantu proses pemenuhan kebutuhan telur di MBG," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, pengembangan peternakan ayam terintegrasi tersebut dirancang mencakup seluruh rantai usaha mulai dari pembibitan, pembesaran ayam petelur, hingga produksi telur.

PTPN I berharap hasil produksi telur dari kawasan peternakan tersebut nantinya dapat diserap oleh program MBG guna mendukung kebutuhan pangan bergizi masyarakat.

Aris menjelaskan kapasitas produksi yang sedang dipersiapkan cukup besar dengan populasi mencapai ribuan ekor ayam petelur, meski angka pasti masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.

Pengembangan usaha perunggasan itu menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis PTPN I yang tidak hanya berfokus pada komoditas perkebunan, tetapi juga sektor peternakan.

Ia mengatakan kebutuhan telur nasional masih memiliki ruang pertumbuhan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang membutuhkan tambahan pasokan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Aris, kondisi surplus produksi ayam dan telur yang kerap terjadi lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan sejumlah wilayah lain masih memerlukan pasokan tambahan.

Baginya keberadaan program MBG berpotensi meningkatkan penyerapan telur sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat produsen.

Dalam menjalankan proyek tersebut, PTPN I menerapkan pola kemitraan dengan menggandeng perusahaan swasta dan PT Berdikari, BUMN yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi, guna memanfaatkan pengalaman serta teknologi perunggasan yang dimiliki mitra.

Melalui skema tersebut, PTPN I berperan menyediakan lahan pengembangan, sementara mitra usaha bertanggung jawab menjalankan operasional peternakan dan penerapan teknologi produksi modern.

Aris menilai model kemitraan penting diterapkan karena perusahaan masih dalam tahap belajar dan beradaptasi untuk mengembangkan bisnis perunggasan secara berkelanjutan dan kompetitif.

Ke depan, PTPN I berharap proyek peternakan ayam terintegrasi di Sulawesi Selatan dapat menjadi model pengembangan usaha yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program MBG.

Aris menambahkan, PTPN I tidak hanya mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, tetapi juga menyiapkan proyek serupa di Lampung untuk memperluas kapasitas produksi.

Pengembangan di Lampung akan dilakukan melalui skema yang sama yakni kemitraan bersama PT Berdikari dan pihak swasta.

"Jadi ada di Lampung maupun di Sulawesi. Sama-sama dengan Berdikari dan sama dengan swasta, tiga pihaklah kerja sama," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bersedia memenuhi permintaan Aceh untuk kebutuhan ketahanan pangan, mulai dari percetakan sawah baru hingga penyediaan irigasi.

"Gabah, pupuk, irigasi, cetak sawah baru, berapapun permintaan Aceh kita layani," kata Zulkifli Hasan usai melantik pengurus DPW PAN Aceh, di Banda Aceh, Sabtu.

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto hari ini sangat berpihak kepada rakyat kecil sehingga terus berupaya memperbaiki pasar khususnya sektor pangan.

Selain itu, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia sudah 29 tahun masuk pasar, dalam prinsipnya di sektor pangan, maka negara ini tidak harus swasembada, kalau memiliki uang dan kurang beras cukup diimpor.

Tetapi, menurut Zulhas, bersama Presiden Prabowo telah ditegaskan Indonesia harus swasembada. Karena swasembada merupakan kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan.

"Pangan bukan hanya sekedar beras untuk makan. Tapi pangan menyangkut 100 juta rakyat Indonesia. Ada petani, nelayan dan ada peternak," ujarnya.

Zulhas menegaskan, berdasarkan UUD dan Pancasila, telah diatur bahwa pertanian, peternakan adalah usaha rakyat, bukan konglomerat. Dicontohkan, dulu tidak ada yang namanya ayam broiler, melainkan ayam kampung.

Sekarang di pasar bebas, lanjut dia, masuk ayam broiler dan dikendalikan cuma dua perusahaan dari Thailand dan Malaysia. Kemudian tempe-tahu dikendalikan satu perusahaan. Lalu, roti, mie juga oleh satu-dua perusahaan.

"Nah ini, kita ingin tata bersama Pak Prabowo. Alhamdulillah sebagai contoh, kita ingin swasembada beras. Kita berpihak kepada petani, harga gabah dinaikkan agar petani sejahtera. Pokok subsidi lebih besar, diskon harga, dipermudah. Dalam tempo satu tahun, petani Indonesia sudah luar biasa. Dan kita sudah tidak impor beras lagi," katanya.

Tak hanya sektor pertanian, Zulhas juga menuturkan, seluruh kekayaan alam di pasar bebas, diberikan kepada yang mempunyai uang, mereka mengatur semuanya, termasuk pertambangan, bahkan cukup banyak yang mengobral perizinan.

Akhirnya, lanjut dia, lingkungan rusak dan rakyatnya miskin, sedangkan yang kaya adalah orang per orang. Lalu, negara diberi dan dijatahkan. Bahkan, juga terkadang dibohongi.

Seharusnya, menurut Zulhas, kekayaan alam, emas, perak, batu bara dan nikel milik negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan persoalan ini yang ingin diluruskan kembali oleh pemerintah.

"Ini yang kita ingin perbaiki. Saudara, karena itulah kami setia dengan Pak Prabowo. Memang dalam perubahan yang sangat penting sekarang ini, tentu ada perlawanan bagi mereka-mereka yang sudah nyaman. Tetapi kalau kita bisa melewati ini, Indonesia menjadi negara adil, setara dan maju," demikian Zulkifli Hasan.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendukung peningkatan kapasitas peternak domba melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Kabupaten Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto di Cirebon, Jumat, mengatakan penguatan kemampuan peternak menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor peternakan.

Menurut dia, sektor peternakan memiliki peran strategis karena mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar usaha peternakan semakin berkembang,” katanya.

Atas dasar itu, ia mengatakan pihaknya mendukung program peningkatan kapasitas peternak yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar di Kabupaten Cirebon pada pekan kedua Juni 2026..

Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi peternak, karena menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha peternakan.

“Selain itu, materi yang diberikan dalam bimtek dapat diterapkan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan maupun pengembangan ternak,” katanya.

Menurut dia, kemampuan peternak yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak yang dihasilkan.

“Produktivitas yang lebih baik dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang,” katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan peningkatan produktivitas juga berpotensi memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi peternak.

Ia mengatakan peternak perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan dan peluang usaha peternakan yang terus berubah.

“Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat guna mendukung kemajuan sektor peternakan,” ujar dia.

Bambang menuturkan kegiatan pembinaan seperti bimtek menjadi salah satu sarana, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan.

“Pada akhirnya, peningkatan produktivitas akan berdampak pada kesejahteraan peternak serta memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026