JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat kebijakan moneter yang tidak biasa sepanjang Mei hingga Juni 2026.

Dalam kurun waktu sebulan, BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan total kenaikan kumulatif 100 basis poin (bps), dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen.

Kenaikan pertama sebesar 50 bps terjadi pada RDG Bulanan 19-20 Mei 2026, dilanjutkan kenaikan 25 bps dalam RDG Mingguan 9 Juni 2026 di luar jadwal reguler, dan kenaikan terakhir 25 bps pada RDG 17-18 Juni 2026.

Langkah ini menjadikan periode Mei-Juni 2026 sebagai salah satu fase pengetatan moneter paling agresif dalam dua dekade terakhir, dengan skala kenaikan serupa terakhir tercatat pada 2005.

Prioritas utama kebijakan ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, yang sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di kisaran Rp 18.175 per dollar AS pada 8 Juni 2026, sebelum menguat ke kisaran Rp 17.900 per 25 Juni 2026.

Tekanan terhadap rupiah bersumber dari kombinasi ketidakpastian geopolitik global, tingginya permintaan valuta asing korporasi domestik, serta arus keluar modal dari pasar ekuitas Indonesia yang mencapai Rp 70,85 triliun sepanjang tahun per 24 Juni 2026

Dinamika kebijakan perlu dicermati

Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) Stefanus Dennis Winarto mengatakan, di tengah pengetatan moneter ini, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal senilai Rp 26,34 triliun pada 22 Juni 2026 untuk menopang konsumsi domestik.

Sementara BI mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dalam volume besar sebagai instrumen stabilisasi turut memunculkan fenomena crowding out di pasar obligasi jangka pendek yang perlu dicermati investor.

Ia menilai dinamika ini membawa konsekuensi struktural yang perlu dipahami investor.

"Ketika BI menerbitkan SRBI dalam volume besar untuk menstabilkan rupiah, instrumen ini secara tidak langsung meng-crowd out SBN jangka pendek pemerintah. Investor cenderung beralih ke SRBI yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi pada tenor serupa, sehingga yield di segmen jangka pendek ikut terdorong naik. Kondisi ini membentuk siklus yang bersifat reflexive, rupiah melemah, BI menerbitkan lebih banyak SRBI, yield jangka pendek naik, dan permintaan terhadap rupiah semakin tergerus," jelas Stefanus dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Strategi investasi di tengah suku bunga tinggi

Dalam kondisi suku bunga yang masih tinggi dan ketidakpastian pasar yang belum sepenuhnya mereda, Stefanus menjelaskan, pendekatan investasi yang selektif dan terukur semakin relevan untuk dipertimbangkan.

"Yield SBN tenor 10 tahun yang berada di kisaran 7,2 persen saat ini jauh lebih tinggi dibanding level awal tahun sebesar 6,09 persen. Meskipun telah turun dari puncaknya di 7,5 persen pada 9 Juni 2026, level tersebut masih mencerminkan premi risiko yang cukup signifikan dan membuka peluang menarik bagi investor yang ingin masuk ke instrumen pendapatan tetap," ujar Stefanus.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pengelolaan yang lebih aktif dalam menavigasi

kondisi pasar saat ini.

"Di kondisi pasar obligasi yang volatile seperti saat ini, reksa dana pendapatan tetap (RDPT) dengan pengelolaan yang lebih aktif seperti Insight Elite Fund berpotensi lebih optimal karena manajer investasi dapat merespons perubahan yield secara lebih fleksibel dan memanfaatkan peluang yang muncul," ungkap dia.

Bagi investor yang mengutamakan likuiditas, ia bilang, reksa dana pasar uang (RDPU) tetap relevan sebagai instrumen penempatan dana sambil mencermati perkembangan kondisi makro lebih lanjut.

"Dalam kondisi seperti ini, disiplin dalam pengelolaan risiko dan konsistensi strategi investasi tetap menjadi kunci," ucap dia.

Inflow asing mengalir ke instrumen moneter

Sebagai informasi, respons pasar terhadap kenaikan suku bunga terlihat cukup cepat.

Kepemilikan asing pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) meningkat dari Rp 114,05 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp 238,09 triliun per 15 Juni 2026, atau naik Rp 124,04 triliun sepanjang tahun.

Khusus sejak akhir Mei hingga 15 Juni, kepemilikan asing di SRBI bertambah Rp 21,61 triliun dalam kurang dari dua pekan, dengan imbal hasil SRBI pada lelang 24 Juni 2026 tercatat di 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, 7,54 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,70 persen untuk tenor 12 bulan.

Efek serupa juga terlihat pada pasar obligasi pemerintah.

Sebelum serangkaian rate hike, outflow asing di pasar SBN tercatat Rp 11,36 triliun sepanjang tahun per 19 Mei 2026.

Pasca kenaikan suku bunga, angka tersebut menyusut menjadi Rp 4,35 triliun sepanjang tahun per 22 Juni 2026.

Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun per 24 Juni tercatat di 7,24 persen, naik dari 6,09 persen pada awal tahun.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga yang agresif turut membentuk pola tidak biasa pada yield curve, yield SUN tenor 1 tahun di 7,17 persen justru melampaui tenor 2 tahun di 7,12 persen dan tenor 3 tahun di 7,09 persen, sebelum kembali naik ke 7,24 persen pada tenor 10 tahun.

Hal ini mencerminkan besarnya tekanan kebijakan moneter pada instrumen jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA — Manuver Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan BI Rate ke level 5,75% memaksa industri perbankan memutar otak menyiasati ancaman bengkaknya biaya dana dan kredit.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 Juni 2026 resmi menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini menebalkan sinyal pengetatan moneter.

Gubernur BI Perry Warjiyo beralasan, keputusan tersebut diambil demi meredam gejolak nilai tukar rupiah di tengah kepungan ketidakpastian global, sekaligus mengawal target inflasi 2,5±1% pada 2026 hingga 2027.

Kebijakan ini memperpanjang tren rezim suku bunga tinggi. Padahal, bank sentral sempat melonggarkan sabuk moneter dengan memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 4,75% pada penghujung 2025.

Namun, cuaca buruk di pasar eksternal memaksa otoritas moneter putar haluan. Sepanjang tahun ini, BI Rate melesat 100 basis poin secara kumulatif.

Dampaknya, biaya dana (cost of fund) perbankan terancam bengkak, memicu perang sengit memperebutkan dana pihak ketiga.

Seiring dengan hal ini, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan mengaku masih menakar efek dari keputusan bank sentral sebelum mengutak-atik suku bunga kredit.

Kebijakan bank berlogo pita emas ini nantinya akan sangat bertumpu pada laju aliran dana masyarakat ke brankas perusahaan.

“Yang namanya menaikkan suku bunga atau tidak, tergantung dengan cara kita mendapatkan funding di masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Meski patuh pada ritme yang didiktekan otoritas, Bank Mandiri enggan buru-buru membebani nasabah dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi.

“Nanti lah kita lihat situasi. Ini baru sebulan, impact-nya baru terasa berikutnya,” katanya.

Di tengah pasang-surut kebijakan moneter, Riduan mengklaim laju bisnis Mandiri hingga pertengahan 2026 belum melenceng dari Rencana Bisnis Bank (RBB).

“Kami masih on track untuk RBB yang kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market,” ujarnya.

Pertahanan aset pun diklaim kokoh. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) masih tertekan di bawah level satu persen.

“Mandiri rendah kan NPL-nya, 0,97%. Jadi sampai hari ini tren vintage, kualitasnya masih bagus,” katanya.

Sementara itu, PT Bank Oke Indonesia Tbk. Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai kenaikan 25 basis poin ini tak lagi mengejutkan karena sudah terbaca oleh radar pasar.

Dia pun tak menampik bahwa ruang likuiditas yang menyempit akan memanaskan kompor kompetisi penghimpunan dana.

"Namun, suku bunga yang lebih tinggi tetap berpotensi meningkatkan biaya dana dan memperketat persaingan penghimpunan dana pihak ketiga," katanya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Mengakali situasi ini, Bank Oke memilih jalan aman yakni menyalurkan kredit secara selektif dengan profil risiko terukur, meracik produk simpanan yang kompetitif, serta menjaga benteng likuiditas.

Di sisi lain, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan ke level 5,75% merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

BCA menyebut akan terus memantau perkembangan suku bunga acuan bersama berbagai indikator lain seperti kondisi makroekonomi, risiko, persaingan industri, likuiditas perbankan, dan permintaan kredit.

Berbagai faktor tersebut dinilai akan menjadi pertimbangan dalam menentukan arah suku bunga, baik untuk produk kredit maupun pendanaan.

"Faktor-faktor tersebut akan memengaruhi pergerakan suku bunga baik di sisi kredit maupun di sisi pendanaan," tuturnya.

Di mata analis, langkah agresif BI adalah sebuah keniscayaan. Ekonom Senior sekaligus Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menyebut manuver hawkish ini sebagai taktik pre-emptive dan ahead the curve.

Bank sentral harus melangkah antisipatif menjinakkan tekanan eksternal, meski di seberang sana The Federal Reserve Amerika Serikat masih menahan suku bunga di kisaran 3,5–3,75%.

Dia meminta pelaku industri dan pasar modal tidak reaktif menyikapi pil pahit moneter ini.

“Yang diperlukan adalah sikap tenang dan terkendali dari semua unsur pemangku kepentingan karena situasi dan kondisi saat ini secara rasional objektif membutuhkan langkah extraordinary yang sifatnya temporer dari BI sebagai otoritas moneter,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Ryan memproyeksikan tensi suku bunga baru bisa melandai ke level 4,5% sampai dengan 5,0% jika kabut sentimen negatif global, termasuk konflik di Iran, mulai menipis dan harga minyak dunia kembali jinak di kisaran US$70–US$72 per barel.

Sembari menunggu badai reda, dia ingin pemerintah meracik kebijakan fiskal yang lebih akomodatif lewat realokasi anggaran yang tepat sasaran.

Sinkronisasi mesin moneter dan fiskal, menurutnya, menjadi kunci utama untuk menjaga urat nadi ekonomi tetap berdenyut sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona merah pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (18/6/2026). Pelemahan IHSG ditimpa oleh harga saham TLKM, EMTK, hingga BBRI yang anjlok.

Adapun, investor menunggu sejumlah agenda penting yang berpotensi menentukan arah pasar, mulai dari keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) hingga hasil tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI.

Berdasarkan data IDX Mobile pada Pukul 09.05 WIB, IHSG dibuka melemah 1,20% atau turun 74,40 poin ke level 6.191,89. Terpantau sebanyak 329 saham melemah, 202 saham menguat, dan 428 saham stagnan.

Pelemahan IHSG terutama dipicu oleh tekanan pada saham-saham unggulan di Indeks LQ45 yakni saham PT Telkom Indonesia (persero) Tbk, (TLKM) turun 7,77% ke level Rp2.730, disusul saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melemah 3,45% ke level Rp560, kemudian saham PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI) turun 2,92% ke level Rp2.990.

Selanjutnya pelemahan terjadi pada saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (BMRI) turun 2% ke level Rp4.400, dan saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (BBNI) turun 1,84% ke level Rp3.730.

Sebaliknya saham yang mengalami penguatan adalah saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 2,79% ke level Rp368, saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) naik 1,79% ke level Rp171, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) naik 1,34% ke level Rp3.770, saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 0,9% ke level Rp1.700, saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) naik 0,78% ke level Rp22.725.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih dibayangi volatilitas dalam beberapa hari ke depan seiring investor menunggu sejumlah agenda penting yang berpotensi menentukan arah pasar, mulai dari keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) hingga hasil tinjauan aksesibilitas pasar oleh MSCI.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai perhatian investor saat ini tertuju pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Kamis (18/6), MSCI Global Market Accessibility Review dan rebalancing indeks FTSE pada Jumat (19/6), serta MSCI Annual Market Classification Review yang dijadwalkan pada 24 Juni 2026.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah juga masih berada dalam tekanan. Mata uang Garuda ditutup melemah 0,21% ke level Rp17.762 per dolar AS di pasar spot pada Rabu (17/6).

"Sehingga diperkirakan IHSG bergerak sideways dengan kecenderungan melemah pada rentang 6.100 hingga 6.350," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Kamis (18/6).

Fokus utama pasar domestik hari ini adalah keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia. Berdasarkan konsensus pasar, BI diperkirakan kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

Meski demikian, pandangan para ekonom masih terbelah. Sebagian menilai BI memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga mengingat tekanan inflasi mulai mereda sejalan dengan turunnya harga minyak dunia dan menurunnya tensi geopolitik global.

Namun, sebagian lainnya memperkirakan bank sentral masih akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang masih berada di bawah tekanan.

Menurut Phintraco, prioritas utama BI saat ini tetap menjaga stabilitas eksternal dan memperkuat rupiah. Karena itu, peluang kenaikan suku bunga masih terbuka meskipun siklus pengetatan agresif sebelumnya telah dilakukan.

Selain RDG BI, pelaku pasar juga menanti hasil evaluasi MSCI terkait aksesibilitas pasar modal Indonesia yang menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir.

Phintraco memetakan tiga skenario yang berpotensi terjadi dari pengumuman MSCI.

Skenario pertama, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market (EM), namun masih membekukan masuknya saham baru ke indeks MSCI. Kondisi ini diperkirakan memberikan dampak netral hingga cenderung positif bagi pasar karena tidak memunculkan kejutan negatif.

Skenario kedua, MSCI menurunkan status Indonesia menjadi Frontier Market. Jika hal itu terjadi, pasar berpotensi menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya risiko capital outflow dari investor global yang mengikuti indeks acuan MSCI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Sekuritas Indonesia memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya dalam beberapa bulan ke depan lewat kenaikan BI Rate hingga ke level 6%.

Brian Lee, Maybank IBG Economist, menilai BI perlu menaikkan suku bunga lebih agresif untuk menarik dana asing masuk kembali ke pasar domestik.

Hal ini mengingat masih adanya berbagai tekanan terhadap aset Indonesia dan rupiah, mulai dari ketidakpastian regulasi, kekhawatiran fiskal, tingginya harga minyak dunia, hingga surplus perdagangan yang terus menyempit.

Dia menjelaskan dengan cadangan devisa yang sudah berkurang sekitar US$11 miliar, BI dinilai tidak ingin hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan rupiah. Di sisi lain, inflasi diperkirakan akan sementara waktu melampaui target BI sebesar 1,5%-3,5% dalam beberapa bulan mendatang.

"Oleh karena itu, analis kini memperkirakan masih akan ada tambahan kenaikan suku bunga sebesar 50 bps hingga akhir 2026, yang akan membawa BI Rate ke level 6%. Level tersebut hanya sedikit di bawah puncak suku bunga pascapandemi yang mencapai 6,25%," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, risiko kenaikan suku bunga yang lebih agresif masih terbuka, terutama jika Selat Hormuz belum kembali dibuka hingga akhir Juni dan harga minyak dunia terus meningkat.

"Untuk rapat BI pekan depan, skenario dasar yang diperkirakan pasar adalah kenaikan suku bunga sebesar 25 bps. Namun, jika nilai tukar dolar AS menembus Rp18.200 sebelum 18 Juni, BI berpotensi menaikkan suku bunga lebih besar, yakni hingga 50 bps," terangnya.

Sebelumnya, pasar memperkirakan pemerintah akan keberatan terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut karena pertumbuhan ekonomi sedang menghadapi berbagai tekanan. Namun, keputusan BI menggelar rapat darurat dan menaikkan suku bunga hanya sepekan sebelum rapat reguler menunjukkan besarnya urgensi BI untuk menahan pelemahan rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga menunjukkan sikap yang sejalan dalam menjaga stabilitas rupiah. Dalam konferensi pers bersama Kementerian Keuangan dan BI pada 6 Juni lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kedua institusi akan memperkuat upaya menjaga stabilitas rupiah dan menarik kembali aliran modal asing ke Indonesia.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) di luar jadwal rapat kebijakan moneternya yang seharusnya berlangsung pada 17-18 Juni. Langkah ini dilakukan setelah BI sebelumnya juga telah menaikkan suku bunga sebesar 50 bps pada bulan lalu, sehingga BI Rate kini berada di level 5,50%.

Selain itu, BI juga menaikkan suku bunga fasilitas simpanan (Deposit Facility) dan fasilitas pinjaman (Lending Facility) masing-masing sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan 6,25%.

Kebijakan pengetatan moneter ini dilakukan untuk mendukung stabilitas rupiah yang mengalami pelemahan lebih besar dari perkiraan. Menurut BI, tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, tingginya permintaan valuta asing (valas) di dalam negeri, serta keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan Indonesia.

Sebagai respons, BI tidak hanya menaikkan suku bunga, tetapi juga meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan. Selain itu, BI memberikan insentif bagi investor asing berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging) sebesar 10%, membuka kembali lelang repo untuk menjaga likuiditas pasar, serta meningkatkan intervensi di pasar valuta asing baik melalui transaksi spot, NDF, maupun DNDF.

Rupiah Sempat Mendekati Rp18.200 per Dolar AS

Sebelum pengumuman kenaikan suku bunga, rupiah telah melemah sekitar 2,4% sejak rapat BI pada Mei dan sekitar 8% sejak awal tahun. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah bahkan sempat mendekati level Rp18.200.

Setelah keputusan kenaikan suku bunga diumumkan, rupiah berhasil menguat sekitar 0,6% dan ditutup di level Rp18.060 per dolar AS.

Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak 23 bps menjadi 7,5%, level tertinggi sejak November 2022, sebelum akhirnya turun tipis ke 7,4%.

Cadangan devisa Indonesia juga terus mengalami penurunan. Pada Mei 2026, cadangan devisa turun menjadi US$144,9 miliar, atau berkurang US$1,3 miliar dibandingkan April. Ini merupakan penurunan selama lima bulan berturut-turut dan menjadi level terendah dalam dua tahun terakhir. Sejak mencapai puncaknya pada Desember 2025, cadangan devisa telah berkurang sekitar US$11 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Langkah itu dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bank sentral terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang belum kunjung mereda, meski ditutup menguat tipis pada perdagangan Selasa (9/6/2026).

Adapun, kenaikan suku bunga acuan diumumkan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan yang berlangsung Selasa ini.

PEXELS/DEFRINO MAASY Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi mencairkan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.707.940.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar.

Keputusan itu sekaligus menegaskan stabilisasi rupiah menjadi prioritas utama otoritas moneter.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyebut kenaikan BI Rate merupakan lanjutan dari kebijakan pengetatan moneter yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan keputusan terbaru ini, total kenaikan BI Rate sepanjang tahun 2026 telah mencapai 75 basis poin.

Nafan mencatat waktu pelaksanaan RDG yang relatif mendadak menunjukkan adanya perhatian serius dari Bank Indonesia terhadap perkembangan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

“RDG BI yang cukup mendadak ini dapat ditafsirkan bahwa otoritas bank sentral khawatir dengan perkembangan rupiah akhir-akhir ini,” ujar Nafan.

Menurutnya, keputusan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya mereda meskipun BI telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valuta asing hingga kenaikan suku bunga acuan sebelumnya.

Di sisi lain, Nafan menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diuji oleh pasar.

SHUTTERSTOCK/HARISMOYO Ilustrasi Bank Indonesia

Ia mengatakan pelaku pasar akan mencermati apakah kenaikan BI Rate kali ini mampu memperkuat nilai tukar rupiah dan mengembalikan minat investor asing terhadap aset-aset keuangan Indonesia.

“Namun, perlu diperhatikan lebih lanjut apakah kenaikan BI Rate ini mampu kembali mengangkat rupiah dan mengembalikan minat investor asing terhadap instrumen keuangan Indonesia,” tukasnya.

Untuk diketahui, nilai tukar di pasar spot menguat saat penutupan perdagangan Selasa.

Mata uang Garuda terapresiasi 129,50 poin atau 0,71 persen ke level Rp 18.058 per dollar Amerika Serikat (AS).

Naiknya nilai kurs rupiah terhadap mata uang Paman Sam tak berselang lama setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan, kenaikan BI Rate dilakukan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah yang tengah melemah akibat tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

“RDG Mingguan Bank Indonesia pada hari ini, tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, kenaikan BI Rate juga sebagai upaya menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 agar sesuai sasaran BI di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.

Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2% pada 2026.

Purbaya menyebut bahwa terjaganya tekanan inflasi inti yang mengindikasikan masih luasnya ruang gerak fiskal tanpa memicu pengetatan moneter agresif dari bank sentral.

Purbaya menilai bahwa struktur inflasi saat ini memberikan sinyal positif. Meskipun inflasi umum tercatat sebesar 2,92% pada Desember 2025, angka tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas.

Sebaliknya, inflasi inti yang menjadi tolak ukur permintaan riil masyarakat masih terjaga di level 2,3%. Bahkan, sambungnya, jika harga emas dikeluarkan dari komponen inflasi inti maka angkanya hanya di 1,5%.

"Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah, belum ada demand pull inflation. Artinya, saya punya ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga signifikan dari bank sentral," ujarnya dalam Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026), Selasa (27/1/2026).

Bendahara negara itu mengakui sempat khawatir ekonomi Indonesia akan mengalami pemanasan mendadak alias overheating, terlihat inflasi umum sudah melonjak 2,92% meski pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%.

Masalahnya, Purbaya menjelaskan kondisi overheating biasanya memaksa Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan, yang pada akhirnya justru mengerem laju ekspansi dunia usaha dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih punya ruang mengambil langkah ekspansif akibat data inflasi inti yang masih cenderung landai serta pengakuan BI mengenai kapasitas potential growth rate Indonesia yang mencapai 6,2%,

"Bank sentral mengakui sekarang potential growth rate-nya bisa 6,2%. Buat saya itu oke, saya bisa dorong ke 6,2% tanpa ada gangguan berarti dalam hal perlambatan ekonomi karena kebijakan moneter," tegasnya.

Purbaya juga meyakini tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik cenderung menanjak. Menurutnya, setelah mencatatkan pertumbuhan 5,12% pada kuartal II/2025 dan 5,04% pada kuartal III/2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan penutup tahun lalu.

"Kemungkinan kuartal keempat [2025] tembus 5,45% atau lebih tinggi sedikit," klaimnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Soliditas investor domestik kini menjadi benteng terakhir pasar Surat Berharga Negara (SBN) RI yang belakangan terus kehilangan tenaganya. Di tengah berbagai sentimen yang membayangi pasar modal RI, larinya investor asing kini membebani tugas yang lebih berat bagi investor institusi domestik.

Melansir data Trading Economics, imbal hasil acuan SBN RI saat ini telah bertengger di level 7,14% atau mengalami pelemahan 16,85% year-to-date (YtD). Posisi terendah sepanjang tahun ini, terakhir kali dicapai SBN RI pada Maret 2025.

Bisnis.com, JAKARTA- Saham sejumlah emiten yang terkait dengan emas seperti MDKA, ARCI, HRTA dan lainnya terkapar pada perdagangan Senin (2/2/2026). Hal itu disinyalir lantaran harga emas yang anjlok pada Senin (2/2/2026).

Melansir Bloomberg pada Senin (2/2/2026), harga emas di pasar spot sempat anjlok hingga 6,3% sebelum bergerak ke level US$4.680,76 per ons atau terkoreksi 4,4%.