Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap alasan menunjuk Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU.

Dody menilai Arnold adalah sosok yang profesional dan memiliki latar belakang sesuai, yaitu pernah bertugas di Korps Zeni TNI.

"Ya memang profesional di bidangnya. Kan beliau juga Zeni kan," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan Korps Zeni TNI memiliki tugas yang berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur seperti Kementerian PU.

Dody mengatakan dirinya sengaja menghadirkan "darah baru" dari luar Kementerian PU agar pola kerja bisa lebih baik.

"Kita masukkan darah baru dari luar. Siapa tahu kemudian cara kerjanya bisa lebih bagus lagi dibandingkan yang kemarin," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kehadiran Arnold juga dibutuhkan untuk melakukan dan penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk bendungan yang sempat mangkrak.

Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan jaringan irigasi untuk menghadapi ancaman El Nino berkepanjangan.

"Saya merasa perlu darah baru dari luar dan kebetulan Pak Presiden berkenan dengan salah satu yang diusulkan dari kami," kata Dody.

Ia turut menjelaskan alasan pelantikan Arnold dilakukan pada hari libur. Dody mengatakan ini semata-mata untuk percepatan jalannya program pemerintah.

Dody membantah pelantikan dilakukan diam-diam karena berlangsung pada tanggal merah. Menurut dia, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada istilah hari libur.

"Presiden saja dilantik hari Minggu. Di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu enggak ada hari libur," ujar Dody.

"Kalau Sabtu Minggu itu saya mesti jalan cek proyek, mesti ke lapangan. Enggak ada tanggal merah (di pemerintahan ini), semua tanggal hitam," jelasnya.

Ia menjelaskan pelantikan sudah melalui konsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mereka mengizinkan.

Dody menegaskan tidak ada yang ditutupi dalam proses pelantikan ini.

Poisisi Direktur Jenderal SDA Kementerian PU sebelumnya diisi oleh Dwi Purwantoro. Ia mengundurkan diri bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana beberapa bulan lalu. Mereka mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat ini.

Terbaru, Dwi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ia terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sudah menyerahkan mengusulkan sejumlah nama sebagai pengganti dua direktur jenderal (dirjen) yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto.

Dua posisi yang kosong adalah Dirjen Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Namun, Dody belum bisa membocorkan nama-nama calon dirjen PU tersebut. Ia menjelaskan keputusan siapa yang bakal terpilih merupakan kewenangan presiden.

"Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana yang nanti diambil itu hak beliau," ujar Dody saat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4) dikutip Detik Finance.

Sebelumnya, Dody mengatakan ada dua dirjen PU mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di Kementerian PU.

Yang mengundurkan diri adalah Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Belakangan, Prabowo menyatakan kedua dirjen itu tidak mundur, melainkan dipecat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

[Gambas:Youtube]

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku mendapat telepon langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya mengundurkan diri.

Dua pejabat yang mundur tersebut adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) D. Purwantoro.

Dody mengatakan Presiden Prabowo menghubunginya ketika ia sedang melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia bahkan sempat menghentikan perjalanan di tengah jalan tol untuk menerima telepon dari Kepala Negara. Dalam percakapan itu, Prabowo mengapresiasi langkah yang diambil kementeriannya.

"Beberapa hari yang lalu pada saat saya sedang kunjungan kerja di Sumatera Barat, saya berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telpon dan memberikan apresiasinya," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Dody menjelaskan kedua dirjen tersebut sebenarnya sudah memutuskan mundur sejak pertama kali diperiksa dalam proses internal di Kementerian PU. Mereka memilih mengundurkan diri sebelum dibebastugaskan atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Oleh karena itu, Dody tidak ingin membeberkan lebih detail mengenai kasus ini.

Pengunduran diri dua dirjen ini berkaitan dengan temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dody mengatakan surat dari BPK sebenarnya tertanggal Agustus 2025, tetapi baru diterima secara fisik oleh Kementerian PU pada 3 Maret 2026.

BPK pun meminta Kementerian PU membentuk tim ad hoc, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja serta mengaktifkan kembali Komite Audit.

Fokus utama setelah temuan ini adalah memastikan dana Rp1 triliun itu dapat dikembalikan ke negara. Menurut Dody, dana sebesar itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Ia mencontohkan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun jembatan, sekolah, hingga rumah sakit.

"Makanya itu kita akan kejar mudah-mudahan sebelum dengan waktu 60 hari yang disampaikan oleh BPK dari tanggal waktu kita terima surat itu 3 Maret, kita sudah bisa menjawab dengan lebih positif lagi," ujar Dody.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan gedung baru Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, segera dibangun. Namun pelaksanaannya dilakukan di lahan lain dari lokasi bangunan yang ambruk sebelumnya.

Menurut Dody, lokasi baru dipilih karena lokasi lama saat ini menjadi tempat kejadian perkara ambruknya gedung tiga lantai yang setidaknya menewaskan 63 santri. Kepolisian, ujar dia, juga masih mendalami perkara itu.

"Progresnya masih dicek sama teman-teman, cuma kemarin terakhir kan ada info, mereka (pihak pesantren) mau menyerahkan tanah yang lain karena tanah yang (lama) itu kan tidak bisa kita utak-atik karena sudah diproses di Polda kan," ujar Doddy ditemui di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11).

Dody mengatakan, pihak pengurus Al Khoziny pun menyerahkan lahan baru untuk pembangunan gedung baru, yang lokasinya tak jauh dari letak kompleks pesantren lama mereka.

Dody menyebut setidaknya ada 2.000 santri yang membutuhkan gedung baru tersebut.

Melihat hal itu, pemerintah pun merasa perlu turun tangan untuk menyediakan akses dan fasilitas pendidikan bagi mereka, pascatragedi ambruknya gedung.

"Karena kan di situ ada sekitar hampir hampir 2.000-an apa santri yang hari ini kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan karena kan sekolahnya roboh," kata dia.

Lebih lanjut, Dody mengatakan pihaknya kini sedang mengupayakan pembangunan gedung baru Al Khoziny itu bisa dimulai akhir tahun 2025 ini.

Meski begitu ada banyak kajian teknis yang harus mereka lakukan lebih dulu seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) hingga pengurusan persetujuan bangunan gedung.

"Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya, secepat-cepatnya. Tapi kan teknokrasi saya mesti benar. Misalnya kan disampaikan ada tanah baru tuh kan. Bisa kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa," ujar Dody.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana mengatakan, pihaknya tengah melakukan tahap perencanaan teknis dan administrasi tanah di lokasi pembangunan gedung baru Pesantren AL Khoziny, di lahan seluas 4.100 meter persegi.

"Mudah-mudahan bisa segera disetujui dan di-approve. Total luasannya 4.100 sesuai dengan ketersediaan lahan yang disiapkan oleh yayasan. Jadi ini sekarang kami sedang berproses untuk menyelesaikan administrasi tanahnya," ucapnya.

Gedung baru Pondok Pesantren Al Khoziny segera dibangun kembali pascainsiden ambruknya bangunan tiga lantai yang menewaskan 63 santri, Senin (29/9) lalu.

Penyebab ambruknya gedung itu diduga disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Namun hingga kini polisi belum menetapkan seorang pun tersangka dalam tragedi itu.

Gedung Al Khoziny ini akan dibangun di Jalan Siwalanpanji II, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, tanah itu masih berupa area persawahan.

Dewi mengatakan pemindahan lokasi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan akses, terutama setelah pengalaman sulitnya evakuasi dan masuknya alat berat saat musibah terjadi di lokasi lama.

"Karena kami mempertimbangkan di sana tentunya ada proses yang tetap harus berjalan, kemudian kita bisa lihat di sana aksesnya juga sangat terbatas pada saat kemudian terjadi kejadian seperti kemarin, akses untuk alat berat itu juga sangat sulit," kata Dewi.

Dewi menambahkan lokasi baru yang dipilih berada lebih dekat dengan jalan raya dan memiliki akses yang lebih lebar, sehingga akan memudahkan pembangunan serta penanganan bila terjadi kondisi darurat di kemudian hari.

"Nah itu sebenarnya salah satu kriteria keandalan bangunan. Jadi kalau terjadi kebakaran, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu ada kemudahan akses dari sarana-prasarana yang menanggulangi terjadinya bencana, itu bisa mudah untuk masuk. Jadi disini kita lihat aksesnya sangat mudah, dekat dengan jalan raya, cukup lebar jalannya, jadi kami kira pemindahan ini adalah jalan yang terbaik," tutupnya.