Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dari ruangan yang geledah terdapat ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan TA 2023-2024," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026.

Dalam penggeledahan itu, kata Dapot, pihaknya telah mengamankan sejumlah alat bukti seperti dokumen hingga perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang-barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," imbuhnya.

Adapun, Dapot menegaskan bahwa pihaknya bakal menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sudah menyerahkan mengusulkan sejumlah nama sebagai pengganti dua direktur jenderal (dirjen) yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto.

Dua posisi yang kosong adalah Dirjen Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Namun, Dody belum bisa membocorkan nama-nama calon dirjen PU tersebut. Ia menjelaskan keputusan siapa yang bakal terpilih merupakan kewenangan presiden.

"Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana yang nanti diambil itu hak beliau," ujar Dody saat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4) dikutip Detik Finance.

Sebelumnya, Dody mengatakan ada dua dirjen PU mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di Kementerian PU.

Yang mengundurkan diri adalah Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Belakangan, Prabowo menyatakan kedua dirjen itu tidak mundur, melainkan dipecat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

[Gambas:Youtube]

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo angkat suara soal pengunduran diri dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya, yakni Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro.

Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Namun, Dody membantah bahwa pengunduran diri keduanya dilakukan secara mendadak. Sebab, proses internal telah dilakukan sebelumnya.

"Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pengunduran diri itu mendadak, tidak bisa juga, karena sudah ada proses sebelumnya," ujar Dody saat meninjau jalur mudik di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/3).

Semula, pihaknya menerima dua kali surat dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Surat itu diterima masing-masing pada Januari dan Agustus 2025.

Dody lalu menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Namun, karena direspons lambat, dia membentuk tim internal yang ia pimpin sendiri.

Berdasarkan temuan tim ad hoc tersebut, dia mengakui bahwa lembaganya tak 100 persen bersih. Tim belakangan mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung.

"Kemudian, alhamdulilah saya dibantu Pak Jaksa Agung," ujar Dody.

Dia bilang, saat ini prosesnya masih berlanjut di Inspektorat Jenderal, dan tim adhoc yang dia pimpin. Namun, Dody mengaku masih berprasangka baik dan menjaga asas praduga tak bersalah.

"Tetapi karena eselon satu itu yang mengangkat dan memberhentikan Pak Presiden, apapun yang saya kerjakan, harus mendapat arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Namun, dia mengaku telah melaporkan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, dia enggan mengungkap arahan tersebut.

"Menurut saya sih, karena masih ada proses di Itjen, kan proses auditnya belum selesai. Tapi pada saat mulai, kita sudah punya data awal," ujar Dody.