Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga suku bunga pembiayaan PT PNM, hingga KUR Perumahan, merupakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya," kata Maruarar atau Ara di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Ia menyampaikan pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS menjadi 400 ribu dari 45 ribu pada 2025.

Lalu, untuk Program KUR Perumahan pemerintah tidak membebankan jaminan untuk plafon dengan nilai yang di bawah Rp100 juta dengan bunga 0,5 persen per bulan dan 6 persen per tahun.

"PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis, itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara," kata dia.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu Menteri Ara datang bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Menteri PKP menyampaikan khusus BSPS indikator kesuksesan program itu adalah menjadikan rumah yang semula tidak layak menjadi layak huni.

Karena program ini memiliki fokus terhadap MBR, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan yang terbaik.

"Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menambahkan bedah rumah dikuatkan dengan program lainnya.

"Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan memperlakukan pengemudi ojek daring (ojol) sebagai pelaku usaha mikro sehingga dapat mengakses berbagai program pemberdayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman mengatakan pengemudi ojol nantinya akan dimasukkan dalam kategori pelaku usaha mikro transportasi daring, dan berhak mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pembiayaan melalui KUR, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga program pemberdayaan lainnya.

“Dan mereka berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pemerintah ingin memanfaatkan fleksibilitas waktu yang dimiliki pengemudi ojol untuk mendorong mereka mengembangkan usaha lain di luar layanan transportasi daring.

Dengan begitu, lanjut dia, pengemudi ojol tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tetapi pada saat yang sama memperoleh kesempatan untuk membangun usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Maman menilai para pengemudi ojol telah memiliki modal dasar sebagai pelaku usaha karena menjalankan pekerjaannya secara mandiri, mulai dari memiliki kendaraan sendiri hingga menanggung biaya operasional secara mandiri.

Selain akses pembiayaan, Maman mengatakan mayoritas pengemudi ojol juga berpotensi memperoleh fasilitas pembebasan pajak karena rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp500 juta per tahun.

Ia menambahkan pemerintah berharap pengemudi ojol tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan transportasi daring, tetapi juga mampu mengembangkan usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan.

Lebih lanjut, Maman mengatakan pemerintah akan mendorong seluruh pengemudi ojol menjadi bagian dari kelompok pelaku usaha mikro. Proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol.

"Secara otomatis mereka akan menjadi pengusaha mikro. Dan memang sebagian besar dari teman-teman asosiasi ojol juga mengharapkannya ke arah sana," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan persyaratan administratif, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak akan menjadi fokus pada tahap awal implementasi kebijakan.

"Yang terpenting proses transisi ini berjalan dulu. Nanti pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak aplikator, dengan pihak asosiasi ojol untuk mengatur dan menyiapkan semua sebaik mungkin," katanya.

Maman menambahkan pemerintah akan menyusun mekanisme teknis bersama perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar implementasi kebijakan berjalan lancar tanpa mengganggu ekosistem transportasi daring.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong mahasiswa memanfaatkan koperasi sebagai wadah membangun usaha bersama di tengah berkembangnya peluang bisnis pada sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, hingga ekonomi hijau.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Ferry mengatakan koperasi saat ini telah bertransformasi dan merambah berbagai sektor strategis sehingga menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan.

Menurut dia, Kementerian Koperasi terus melakukan transformasi menuju koperasi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman, dikelola secara profesional, berbasis teknologi digital, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Saat berbicara dalam acara Literasi Perkoperasian bagi Generasi Muda secara daring, ia mengatakan menyambut baik keterlibatan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), komunitas kewirausahaan kampus, dan berbagai unit usaha mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai keterlibatan para mahasiswa menunjukkan bahwa kampus memiliki kontribusi besar sebagai pusat perubahan.

“Keterlibatan para mahasiswa menunjukkan bahwa kampus memiliki kontribusi besar bagi pusat perubahan," kata Menkop.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan pesan kepada mahasiswa untuk membangun pola pikir kewirausahaan dan tidak takut gagal, serta memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolaborasi.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan kegiatan literasi terebut diikuti 250 mahasiswa Unpad yang tergabung dalam komunitas kewirausahaan Unpad Preneur.

Sebanyak 49 tim wirausaha muda juga memamerkan produk inovatif mereka.

Menurut Destry, produk-produk tersebut diharapkan dapat dipasarkan melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat memperluas skala usaha para wirausaha muda.

Ketika skala ekonominya tercapai, teman-teman wirausaha muda ini akan menjadi pengusaha kebanggaan bangsa dengan badan hukum koperasi," ujar dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengatakan koperasi perlu dipandang sebagai instrumen ekonomi yang relevan bagi generasi muda, meski selama ini masih muncul berbagai persepsi keliru di masyarakat.

Ia mengajak mahasiswa untuk melihat koperasi sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai perkoperasian dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai perkembangan zaman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Menteri Kabinet Indonesia Maju era mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Nadiem telah ditetapkan tersangka di Gedung Kejagung, Jakarta pada Kamis (4/9/2025). Pada persidangan agenda putusan, Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2026).

Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem turut dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

Pada kasus ini, Kejagung menduga telah terjadi korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek dengan nilai proyek Rp9,9 triliun. Berawal pada 2020, Kemendikbudristek membuat rencana pengadaan bantuan peralatan TIK untuk SD, SMP, dan SMA.

Tim pengadaan merekomendasikan pemakaian laptop berbasis Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu menggantinya dengan kajian baru yang memakai Chromebook. Diduga, penggantian spesifikasi itu tak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian, diduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat.

Sekelumit tentang Nadiem. Pria kelahiran Singapura, 4 Juli 1984 ini merupakan seorang pengusaha. Dia adalah putra dari Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri.

Ayahnya merupakan aktivis dan pengacara dengan keturunan Minang-Arab. Sedangkan, ibunya merupakan seorang penulis lepas dan dia adalah putri Hamid Algadri, seorang perintis kemerdekaan Indonesia.

Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat dan berhasil mendapat gelar BA pada jurusan tersebut. Dia juga pernah mengikuti pertukaran antarpelajar di London School of Economics.

Setelah mendapatkan gelar sarjananya di tahun 2006, karena tidak puas akan ilmu yang dia miliki, maka Nadiem kembali melanjutkan pendidikannya seperti ayahnya dan mengambil gelar masternya di Harvard Business School sehingga mendapatkan gelar Master Of Business Administration. Pria lulusan Harvard ini memilih kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kariernya.

Diketahui, Nadiem bekerja di salah satu perusahaan konsultan ternama yaitu Mckinsey & Company Jakarta. Dia bekerja menjadi Co-founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku.

Dengan pengalaman kerjanya, Nadiem memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan transportasi yaitu Gojek di tahun 2011. Kemudian, tahun 2015 nama Gojek semakin terkenal saat merilis aplikasi mobil sehingga membuat banyak menarik minat para pelanggan untuk menggunakan jasa Gojek. Nadiem sangat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memasarkan aplikasi yang dia buat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun 4 jembatan gantung guna mendukung peningkatan konektivitas antar kampung, desa dan kecamatan di Provinsi Banten.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan jembatan gantung merupakan infrastruktur sederhana namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Jembatan gantung memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan akses terhadap layanan publik semakin terbuka,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Keempat infrastruktur kerakyatan ini dibangun di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jurang, atau perbukitan agar mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan.

Keempat jembatan gantung mulai dibangun pada Maret-April Tahun 2026, meliputi Jembatan Gantung Inten Jaya, Jembatan Gantung Cigoong Utara, dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) di Kabupaten Lebak, serta Jembatan Gantung Cibungur di Kabupaten Pandeglang.

Masing-masing jembatan, kata Dody, memiliki panjang antara 40 hingga 80 meter dan diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki, kendaraan roda dua serta ambulans dalam kondisi darurat.

Dody mengatakan, berdasarkan progres pekerjaan konstruksi hingga 25 Juni, pembangunan seluruh jembatan menunjukkan progres yang positif. Jembatan Gantung Inten Jaya dengan bentang utama sepanjang 80 meter telah mencapai progres fisik 26,67 persen. Jembatan ini dibangun untuk memangkas waktu tempuh masyarakat yang selama ini harus memutar melalui jalur yang lebih jauh.

Selanjutnya Jembatan Gantung Cibungur yang juga memiliki panjang 80 meter telah mencapai progres fisik 19,25 persen. Jembatan ini akan menghubungkan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, dengan Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, sehingga akses masyarakat antar wilayah menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.

Adapun Jembatan Gantung Cigoong Utara dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) dibangun dengan panjang masing-masing 40 meter di Kabupaten Lebak. Jembatan Cigoong Utara dengan progres 26,80 persen akan mempermudah akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian bagi masyarakat di Dusun Salasih, Nagreg, dan Paranje.

Sementara itu, Jembatan Kampung Bagu (Ciminyak) dengan progres 23,50 persen menghubungkan Kampung Bagu, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang dengan Kampung Cikaung, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira yang selama ini dipisahkan oleh aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

Menurut Dody, dengan tersedianya akses yang lebih aman dan efisien, keberadaan jembatan gantung tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten.

Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sesuai target yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar porsi distribusi produk minyak goreng Minyakita menjadi 100 persen untuk BUMN Pangan.

“Kami tiga bulan yang lalu sudah mengajukan penambahan kuota menjadi 65 persen dari 35 persen. Namun, Bapak Mentan bahkan menambahkan menjadi 100 persen kepada BUMN Pangan,” ujar Rizal ketika ditemui di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen.

Rizal berharap agar penambahan kuota distribusi produk Minyakita oleh BUMN Pangan dapat menambah penugasan Bulog, sehingga meningkatkan kinerja pelayanan Bulog kepada masyarakat.

“Harapannya, semakin banyak tugas, maka akan lebih bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rizal.

Pada Senin (22/6), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kita menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan keputusan pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri akan membantu menjaga daya saing, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia.

"Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kita menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada," kata dia di Jakarta, Senin.

Bahlil mengatakan penurunan harga LNG dilakukan melalui efisiensi di sepanjang rantai pasok, baik dari sisi hulu maupun hilir yang melibatkan pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), hingga badan usaha penyalur.

"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," katanya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut berlaku efektif sejak diumumkan, yakni hari ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan selama ini pemerintah telah menerapkan tiga skema harga gas bagi industri, yakni melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas yang disalurkan melalui pipa, serta LNG.

Namun, ia mengakui harga LNG mengalami kenaikan yang cukup tajam dalam beberapa waktu terakhir.

"Yang terjadi kenaikan itu, yang cukup signifikan itulah LNG. Dari harga 13-14 sampai 23 dolar AS," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah memutuskan ikut menanggung beban penurunan biaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor gas agar harga LNG bagi industri dapat ditekan.

"Itu yang kemudian pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab dengan hulu migas, kemudian KKKS dan Pertamina untuk kemudian kita memperkecil cost-nya. Ya ibarat kata begini, ini jangan terlalu banyak minta untung," ucapnya.

Selain menurunkan harga LNG, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur gas nasional melalui pembangunan jaringan pipa antardaerah.

Menurut Bahlil, proyek pipa gas saat ini sedang berjalan dan ditargetkan sebagian rampung pada 2027.

Di Sumatera, pemerintah juga membangun jaringan Dumai–Sei Mangkei sekaligus memperbesar kapasitas pipa eksisting agar distribusi gas lebih fleksibel.

"Kalau terjadi surplus gas di Sumatera, bisa kita alihkan ke Jawa. Kalau surplus di Jawa Timur, bisa kita alihkan ke Jawa Barat," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengumumkan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 24 Juni 2026. Langkah ini diambil lantaran Gus Yaqut mengalami gangguan di saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, selama proses pembantaran Gus Yaqut terus dijaga petugas KPK. "Dalam masa pembantaran penahanan ini, Petugas Pengawal Tahanan (Waltah) KPK juga melakukan pengamanan secara melekat," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

"Hal ini untuk menjamin keamanan tahanan selama dibantarkan," sambungnya.

Di sisi lain, Budi berharap tindakan medis terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini segera dilakukan. "KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan agar yang bersangkutan bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," katanya.

Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan kementeriannya terus mempersiapkan tahapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang salah satunya fokus pada pembahasan model bisnis.

"Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya," kata Ferry dalam pidato pembukaan agenda Sarasehan Nasional MPDI, di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan program KDKMP didorong untuk menggerakkan perekonomian ke arah lebih produktif, sehingga perlu menghitung potensi profit secara rinci agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Koperasi tersebut akan menjadi tempat menyalurkan barang-barang subsidi, mulai elpiji 3 kilogram, pupuk, beras, hingga minyak goreng.

Barang subsidi, seperti elpiji 3 kilogram yang dipasarkan melalui KDKMP dikatakannya harus dipastikan harganya terjangkau. Kemudian, stok perlu dijamin mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat di suatu wilayah desa maupun kelurahan.

"Begitu pun pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar dia.

KDKMP disebutnya juga berperan sebagai pihak yang akan menyerap dan memperdagangkan hasil produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan masyarakat dengan harga bersaing.

Selain itu, Menkop Ferry menyebut saat ini terdapat 13 ribuan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen.

Lebih lanjut, pembangunan gerai dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang selanjutnya berkolaborasi dengan TNI, sehingga tahapannya mampu berjalan cepat.

"Dan yang sedangkan berlangsung sekitar 20 ribuan," ujarnya lagi.

Menkop mengemukakan bahwa KDKMP awalnya memang kebijakan yang bersifat top down, tetapi dalam perjalanannya program ini turut melibatkan peran dari kepala daerah dan dinas terkait.

Lalu, proses pembentukan badan hukum setiap KDKMP dijalankan melalui musyawarah khusus di tingkat desa dan kelurahan.

"Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat," ujar dia pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026