Bisnis.com, JAKARTA — Pencatatan saham perdana (IPO) PT Nitrasanata Dharma Tbk. (JECX) akan diselenggaran pada 7 Juli 2026. Berdasarkan prospektus perusahaan yang bergerak di bidang layanan rumah sakit dan klinik swasta khusus mata itu, JECX akan menghimpun dana melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) senilai Rp609,98 miliar. Perseroan menawarkan sebanyak 487,98 juta saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Berdasarkan prospektus bertanggal hari ini, Selasa (30/6/2026), saham yang ditawarkan terdiri atas 325,32 juta saham baru yang diterbitkan dari portepel atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO serta 162,66 juta saham divestasi milik Dr. dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang mewakili 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum.

Perseroan menetapkan harga penawaran sebesar Rp1.250 per saham dengan nilai nominal Rp16 per saham. Level ini berada di rentang bawah karena dalam periode book building, saham JECX ditawarkan pada level Rp1.200 - Rp1.400.

Dengan harga pelaksanaan tersebut, nilai keseluruhan penawaran umum mencapai Rp609,98 miliar, yang terdiri atas Rp406,65 miliar dari penerbitan saham baru dan Rp203,33 miliar dari penjualan saham divestasi.

Seiring dengan pelaksanaan IPO, perseroan juga menyelenggarakan program Employee Stock Allocation (ESA). Sebanyak 11,1 juta saham atau sekitar 2,27% dari total saham yang ditawarkan dialokasikan kepada karyawan dengan harga pelaksanaan yang mengacu pada harga penawaran umum.

Prospektus menyebutkan saham yang ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.

Perseroan juga menyatakan saham divestasi yang dijual dalam IPO dimiliki secara sah oleh pemegang saham penjual, bebas dari sengketa maupun jaminan kepada pihak lain, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Pelaksanaan penawaran umum perdana saham tersebut dijamin dengan skema full commitment oleh penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang ditunjuk yakni Trimegah Sekuritas (LG).

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun . Dalam gugatan ini, Dharma menguji sejumlah pasal berkaitan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Putusan atas perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan aturan mengenai KLB dan wabah dalam UU Kesehatan tetap konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai Pasal 353 Ayat (2) Huruf G. Pemohon, dalam hal ini Dharma Pongrekun menilai frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam penetapan status KLB menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran luas.

Namun, MK berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan kepada Menteri Kesehatan merupakan hal lazim secara administratif untuk mengatur hal-hal teknis yang dinamis.

"Penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17 Tahun 2023. In casu, asas dan prinsip dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat esensi yang dimohonkan pemohon," katanya.

Terkait Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, MK menegaskan bahwa aturan tersebut adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara. Mahkamah menilai efektivitas tindakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat.

"Secara konstitusional, kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.

MK juga menolak keberatan pemohon atas Pasal 395 Ayat (1) yang mewajibkan setiap orang melaporkan adanya orang yang diduga sakit berpotensi KLB. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa warga negara tidak memiliki kompetensi medis untuk melakukan penilaian tersebut.

Mahkamah menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah instrumen early warning system. Masyarakat tidak diminta melakukan diagnosis medis profesional melainkan melaporkan pengetahuan faktual berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.

"Kata harus dalam segera melaporkan tidak dimaknai sebagai sanksi, melainkan wujud partisipasi warga negara. Menjadi tidak tepat jika dimaknai menjadi berhak, karena partisipasi masyarakat akan kehilangan esensinya," katanya.

Mengenai Pasal 400 tentang larangan menghalang-halangi penanggulangan KLB serta Pasal 446 terkait sanksi pidana (overcriminalization), MK berpendapat bahwa karakteristik wabah berbeda dengan kondisi normal karena mengancam keselamatan publik secara luas.

"Norma Pasal 446 hakikatnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang (criminal policy). Tujuannya bukan semata menghukum melainkan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (protection of public health and safety)," ujar Adies.

Mahkamah menyimpulkan seluruh dalil yang diajukan pemohon, mulai dari kriteria KLB hingga potensi kriminalisasi dalam penanganan wabah adalah tidak berdasar menurut hukum.

Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang penawaran umum perdana saham (IPO) kembali ramai menjelang paruh kedua 2026. Di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham, enam perusahaan bersiap menguji minat investor sekaligus membuktikan daya tarik fundamental bisnis mereka.

Enam calon emiten tersebut adalah PT RANS Entertainment Indonesia Tbk. (RANS), PT Bach Multi Global Tbk. (BACH), PT Nitrasanata Dharma Tbk. (JECX), PT Esa Medika Mandiri Tbk. (EMMI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk. (PRDL), serta PT Niramas Utama Tbk. (JELI).

Gelombang IPO tersebut berlangsung ketika pasar saham domestik masih berada dalam tekanan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat melemah 31,81% secara year-to-date (YtD) ke level 5.896,14 hingga penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026).

Pelemahan IHSG juga diiringi aksi jual bersih (net sell) investor asing yang secara agregat mencapai Rp71,68 triliun. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan IPO akan sangat ditentukan oleh kemampuan emiten menawarkan valuasi yang menarik dan prospek pertumbuhan yang meyakinkan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai antrean IPO saat ini memang bertepatan dengan tingginya BI Rate. Kondisi tersebut membuat biaya dana (cost of fund) dari sektor perbankan meningkat sehingga bunga kredit modal kerja maupun investasi menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, melalui pasar modal perusahaan dapat menghimpun dana segar tanpa dibebani pembayaran bunga secara berkala maupun kewajiban pelunasan pokok utang sebagaimana pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Karena itu, IPO dinilai menjadi alternatif restrukturisasi permodalan yang lebih sehat untuk menjaga likuiditas perusahaan.

“Pendanaan lewat IPO di sisa akhir tahun ini sangat menarik dari sisi kebutuhan emiten, tetapi proses eksekusinya akan menuntut kompromi besar pada penentuan harga perdana agar bisa memikat likuiditas investor yang sedang selektif,” jelas Nafan, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Nafan, investor tetap perlu bersikap selektif dengan mempertimbangkan kombinasi valuasi, profitabilitas, sponsor atau ultimate beneficial owner (UBO), penggunaan dana IPO, hingga risiko likuiditas setelah saham tercatat di Bursa.

Dalam penilaiannya, PRDL menjadi salah satu emiten yang menarik dari sisi valuasi. Emiten yang didukung Grup Prodia tersebut diperdagangkan pada kisaran price to earnings ratio (PER) 10,3–12,3 kali dengan price to book value (PBV) pasca-IPO sekitar 1,2–1,4 kali.

“Kalau BACH mencatat ROE tertinggi 28,9% dan didukung Grup Djarum, dengan potensi market cap sekitar Rp2,04 triliun,” jelas Nafan.

Sementara itu, JECX memiliki keunggulan berupa dukungan Grup Emtek serta potensi kapitalisasi pasar terbesar di antara calon emiten IPO lainnya, yakni sekitar Rp4,55 triliun. Namun, valuasinya juga menjadi yang paling premium dengan PER sekitar 52,9–61,8 kali.

Untuk RANS, Nafan menilai perusahaan memiliki keunggulan dari sisi brand awareness, mencatat return on assets (ROA) tertinggi sebesar 13,2%, serta debt to equity ratio (DER) terendah di antara para calon emiten IPO, yakni 0,35 kali.

“JELI dan EMMI sama-sama mencatat ROE solid masing-masing 27,0% dan 25,2%, namun valuasi yang premium dan leverage keduanya relatif lebih tinggi,” terang Nafan.

Growth Story

Sementara itu, Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai EMMI dan PRDL merupakan dua calon emiten yang memiliki growth story paling solid. Menurutnya, kedua perusahaan di sektor kesehatan tersebut masih ditopang oleh ekspansi bisnis diagnostik dan peluang penetrasi pasar yang luas.

Selain itu, Abida menilai RANS memiliki keunggulan sebagai emiten ekonomi kreatif dengan tingkat brand recognition yang tinggi. Namun, model bisnis berbasis konten masih memerlukan pembuktian mengenai keberlanjutan pertumbuhan usahanya.

Di sisi lain, JELI sebagai emiten sektor konsumer dinilai memiliki basis permintaan yang relatif stabil sehingga dapat menopang prospek pertumbuhan jangka panjang.

Dalam menilai penggunaan dana IPO, Abida menjelaskan bahwa alokasi dana untuk melunasi utang tidak serta-merta mengurangi daya tarik suatu emiten, selama langkah tersebut dibarengi dengan rencana ekspansi bisnis yang jelas.

Menurutnya, pelunasan utang pada periode suku bunga tinggi justru dapat memperkuat struktur neraca dan meningkatkan profitabilitas perusahaan pada masa mendatang. Yang perlu dicermati investor adalah proporsi penggunaan dana antara deleveraging dan investasi untuk pertumbuhan sebagai indikator kualitas growth story perusahaan.

Secara keseluruhan, Abida menilai momentum IPO pada semester kedua 2026 berpotensi membaik seiring meredanya tensi geopolitik, meningkatnya kepastian pasca-evaluasi MSCI, serta peluang rebound IHSG yang dapat membuka window of opportunity lebih kondusif bagi emiten baru.

“Antrean IPO yang mulai ramai adalah sinyal pemulihan kepercayaan pasar modal dengan kualitas emiten sebagai penentu keberlanjutan momentum,” jelas Abida.

Gelombang IPO pada sisa tahun ini juga dinilai mendapat dukungan dari tingginya tingkat suku bunga. Menurutnya, IPO justru menjadi alternatif pendanaan yang lebih menarik di tengah BI Rate sebesar 5,75% karena tidak menambah beban bunga sebagaimana pinjaman bank.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana calon emiten PT Nitrasanata Dharma Tbk. (JECX) melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) menarik dicermati karena memiliki keterkaitan dengan Grup Emtek.

Melalui anak usahanya, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), Emtek tercatat telah menjadi pemegang saham strategis JEC sejak 2022.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada April 2022, emiten rumah sakit berkode saham SAME, yang merupakan anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. atau (EMTK) mengakuisisi 28% saham PT Nitrasanata Dharma (NSD), pengelola Jakarta Eye Center (JEC).

Akuisisi tersebut dilakukan melalui pembelian 16.396 saham dari Keutenberg Holdings B.V. sehingga SAME resmi menjadi pemegang saham strategis JEC.

Grup yang dikenal sebagai pemilik stasiun televisi SCTV dan Indosiar tersebut dalam beberapa tahun terakhir agresif membangun ekosistem kesehatan melalui jaringan EMC Healthcare. Dalam laporan tahunan Emtek, disebutkan bahwa investasi di JEC merupakan bagian dari ekspansi ekosistem kesehatan grup untuk memperkuat jaringan layanan kesehatan berstandar internasional.

Hingga saat ini, JECX memiliki dan mengoperasikan 5 RS khusus mata dan 11 klinik mata yang tersebar di berbagai wilayah.

Dengan dukungan pemegang saham strategis yang memiliki rekam jejak kuat di pasar modal dan sektor kesehatan, JECX berpotensi memperoleh manfaat dari sinergi jaringan rumah sakit, pengembangan teknologi kesehatan, hingga akses pendanaan yang lebih luas.

Sebagai informasi, calon emiten dengan kode saham JECX tersebut akan melakukan Initial Public Offering (IPO) dan menawarkan maksimal sekitar 487,98 juta saham. Jumlah ini setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Berdasarkan prospektusnya, JECX akan menawarkan 162,88 saham divestasi pemilik yang mewakili 2% dari modal ditempatkan disetor pasca penawaran umum saham.

Baik saham baru maupun saham divestasi tersebut akan ditawarkan dengan harga di kisaran Rp1.200– Rp1.400. Alhasil JECX berpotensi mengantongi dana sebesar Rp683,17 miliar dari aksi IPO tersebut. Dari nilai tersebut sekitar Rp455,45 miliar merupakan dana hasil dari penawaran umum atas saham baru dan sisanya Rp227,72 miliar merupakan hasil penawaran umum atas saham divestasi.

Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO tersebut untuk sejumlah kepentingan, yakni sebesar Rp49 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Kemudian sebesar Rp100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Selanjutnya senilai Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak. Rinciannya adalah senilai Rp50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Usai sidang perbaikan permohonan gugatan, Dharma berharap tuhan memberi petunjuk untuk hakim konstitusi yang mengadili perkaranya.

"Saya juga berharap, kepada kami semua di sini berharap dan rakyat Indonesia berharap bahwa bapak hakim yang meneliti atau menyidangkan gugatan uji materi kami diketuk hatinya oleh Tuhan, karena ini akan menyangkut keselamatan jiwa keluarganya juga, bukan cuma kita saja tetapi jiwa keluarga kita," kata Dharma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menuturkan, gugatan ini diajukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa terbebas dari tekanan-tekanan yang ia sebut terbungkus lewat undang-undang kesehatan.

"Kami melihat, saya khususnya melihat bahwa adanya 'udang di balik batu', hal-hal terselubung yang terkandung di dalam setiap pemaknaan undang-undang tersebut," ucap dia.

Dharma menilai lahirnya UU Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pandemi Covid-19. Ia pun menyinggung Epstein Files yang telah memprediksi adanya pandemi Covid-19.

"Karena di Epstein File terbuka bahwa pandemi COVID-19 atau KLB-KLB (Kejadian Luar Biasa) yang terjadi di dunia ini adalah diarsiteki oleh kekuatan global yang berada di balik semua isu-isu yang ada," ujar dia.

Dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam persidangan perbaikan permohonan, Kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Perbaikan Petitum Gugatan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/6/2026). Adapun dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Dalam persidangan perbaikan permohonan, kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan setelah tim Dharma Pongrekun mendapatkan masukan dari majelis hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma Pongrekun disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Berikut Perbaikan Petitum yang Dilakukan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi.

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya menggelar edukasi ketahanan pangan bagi siswa-siswi SMPN 51 Jakarta. Kegiatan berlangsung di RPH Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur yang diikutipeserta yang mayoritas terdiri dari pengurus OSIS di RPH Dharma Jaya, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan secara langsung proses penyediaan pangan protein hewani yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Didampingi oleh lima orang guru, para siswa diajak menelusuri proses pasok pangan hewani secara menyeluruh, mulai dari pemeliharaan ternak, proses pemotongan, pengolahan, penyimpanan, hingga tahap distribusi produk ke masyarakat.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman menyatakan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam membangun kesadaran literasi pangan sejak dini.

“Kami berharap kunjungan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai pentingnya ketahanan pangan serta peran berbagai pihak dalam menjaga kualitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” tuturnya, Jumat (12/6/2026).

Raditya menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial dalam keberlanjutan sektor pangan ke depan. “Lebih dari sekadar kunjungan, kami ingin para siswa memahami bahwa di balik setiap produk protein yang dikonsumsi, terdapat rantai proses yang panjang, melibatkan teknologi, dan pengawasan yang ketat.

Dengan memahami proses ini, kami berharap para siswa dapat menjadi agen perubahan yang lebih menghargai sumber daya pangan dan peduli terhadap pentingnya kualitas gizi untuk masa depan bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 51 Jakarta, Erni Setianingrum menilai kunjungan ini sangat bermanfaat karena mampu menjembatani teori yang dipelajari di sekolah dengan praktik langsung di lapangan. Menurutnya, program ini juga selaras dengan Program Adiwiyata yang mendorong kepedulian siswa terhadap kesehatan dan keberlanjutan sumber daya pangan.

Selama kegiatan, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi melalui berbagai diskusi interaktif mengenai sistem pengawasan mutu dan standar kebersihan industri pangan modern.

Salah satu peserta, Dinda Kayla Alifa, mengaku terkesan dengan ketelitian setiap tahapan pengolahan. Sedngkan siswa lainnya, Casa Aprilo Sialoho menyebut bahwa pengalaman ini memberikan gambaran akan panjangnya proses pengawasan ketat demi memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Dengan terlaksananya kunjungan ini, Perumda Dharma Jaya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pendidikan generasi muda dalam memahami pentingnya kedaulatan dan ketahanan pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp90,00 miliar untuk tahun buku 2025. Berikut jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai BBMD.

Pembagian dividen tunai ditetapkan usai mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada Selasa (9/6/2026). Jumlah dividen tunai tersebut setara dengan nilai Rp22,33 per lembar saham.

“Dividen dibagikan kepada pemegang saham sebanyak 4.029.124.600 lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki perseroan,” tulis manajemen Bank Mestika Dharma dalam ringkasan risalah RUPSLB, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, manajemen Bank Mestika Dharma menyebut bahwa sisa laba perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan memperluas operasional perbankan, serta peningkatan sumber daya manusia.

Adapun, nilai tebaran dividen Bank Mestika Dharma pada tahun buku 2025 sedikit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai catatan, Bank Mestika Dharma pada tahun buku 2024 memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp138 miliar, atau setara dengan nilai Rp34,25 per saham. Pada tahun buku 2023, perseroan juga membagikan dividen Rp138 miliar dari laba bersih Rp416,1 miliar.

Menyusul putusan tersebut, para pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan mengumumkan bahwa akhir periode perdagangan saham tanpa hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026.

Kemudian, periode awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) jatuh pada 19 Juni 2026 di pasar reguler dan negosiasi, serta 23 Juni 2026 di pasar tunai.

Lebih lanjut, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) akan dilaksanakan pada 22 Juni 2026. Pembayaran dividen tunai akan berlangsung pada 9 Juli 2026.

Jadwal pembagian dividen tunai Bank Mestika Dharma:

Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen)

-Pasar reguler dan negosiasi: 18 Juni 2026

-Pasar tunai: 22 Juni 2026

Awal periode perdagangan saham dengan hak dividen (ex dividen)

-Pasar reguler dan negosiasi: 19 Juni 2026

-Pasar tunai: 23 Juni 2026

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date): 22 Juni 2026

Tanggal pembayaran dividen: 9 Juli 2026

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya kembali mendapat kepercayaan dari berbagai instansi dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemotongan hewan kurban pada Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Dewi Indriati Rano mengapresiasi layanan Dharma Jaya saat berkunjung ke gerai Djawara di Kantor Perumda Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, produk daging yang dijual memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau bagi masyarakat. “Saya baru belanja di Djawara di Kantor Dharma Jaya Cakung. Dagingnya segar-segar semua dan harganya murah banget dibanding harga pasar,” ujar Dewi Rano.

Dharma Jaya kini menjadi pilihan berbagai instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam layanan penyembelihan dan pengemasan hewan kurban karena dinilai profesional dan terpercaya.

“Kadang-kadang kalau kita mau potong hewan kurban saat Iduladha itu kotornya, belum baunya. Jadi kita percayakan ke Dharma Jaya. Semua instansi, teman-teman saya juga banyak yang bertanya dan ternyata Dharma Jaya bisa menerima. Luar biasa,” ungkapnya.

Kepercayaan berbagai pihak kepada Dharma Jaya menunjukkan layanan pemotongan hewan kurban yang dijalankan perusahaan telah memenuhi prinsip ASUH serta didukung Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi.

Kepala Sekretariat KORPRI BKD DKI Jakarta Amirudin mengatakan, pihaknya tahun ini menyalurkan sebanyak 13 sapi kurban dari perangkat daerah dan satu sapi bantuan presiden yang disembelih sekaligus didistribusikan untuk masyarakat yang menderita stunting.

Seluruh proses penyembelihan hewan kurban KORPRI dilaksanakan di fasilitas milik Perumda Dharma Jaya sesuai arahan pimpinan. Kerja sama dengan Dharma Jaya memberikan kemudahan dan transparansi bagi panitia kurban, terutama terkait biaya pemotongan dan pengadaan hewan kurban.

KORPRI Jakarta rutin mempercayakan proses pemotongan hewan kurban kepada Dharma Jaya setiap tahunnya. Menurut dia, para pekurban juga diberikan keleluasaan untuk membeli hewan kurban dari Dharma Jaya maupun dari luar dengan ketentuan biaya pemotongan yang telah ditetapkan perusahaan.

Dia juga menilai layanan pemotongan hewan kurban di Dharma Jaya memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari jaminan kesehatan hewan hingga proses penyembelihan yang profesional dan sesuai syariat Islam.

Amirudin menuturkan profesionalisme Dharma Jaya memberikan rasa aman bagi panitia kurban dalam menjalankan proses distribusi hewan kurban kepada masyarakat.

“Penyembelihannya dilakukan secara ASUH yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Hewan- hewan di Dharma Jaya juga sudah diperiksa oleh tim kesehatan sehingga dipastikan layak. Selain itu, proses penyembelihannya dilakukan oleh Juru Sembelih Halal (Juleha) yang tersertifikasi,” katanya.

Seorang perempuan yang pernah jadi finalis dalam ajang Miss Indonesia, Claudia Florenza Lola Ananta, terlihat mengikuti Career Corner yang digelar CT Corp dalam Jogja Financial Festival (JFF) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (23/5).

"Saya Claudia Floriza Lolananta. Saya Finalis Miss Indonesia 2024, Mas," katanya di sela kegiatan, Sabtu (23/5) dikutip dari detikJogja.

Claudia mengikuti psikotes untuk melamar menjadi bagian dari tim produksi Trans TV.

"Saya masuk dan memilih di Trans TV sehingga jadi kreatif dan juga PA," tambah lulusan anyar dari Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma itu.

Claudia mengaku sudah mempersiapkan untuk ikut tes karier hari ini di Jogja Financial Festival 2026. Di antaranya adalah mencari bahan di internet hingga bertanya ke temannya.

"Searching di Google atau tanya ke teman yang memang jurusan psikologi nih. Kebetulan saya jurusannya accounting. Jadi saya ingin belajar banyak dari yang psikologi," ungkapnya.

"Kemudian persiapan latihan-latihan soal secara mandiri. Jadi pada hari ini, saya bisa lebih prepare, lebih siap lagi untuk menghadapi psikotes dari CT Corp ini," lanjut finalis Miss Indonesia 2024 yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Sebagai generasi Z, Caludia ingin mencurahkan ide-ide barunya dalam karier di dunia kreatif.

"Karena awalnya aku tertarik masuk ke situ untuk nge-play di kreatif dan juga PA. Karena aku ngerasa sebagai Gen Z kita itu mempunyai ide-ide yang lebih kreatif lagi. Kita ingin mencoba yang baru, apalagi itu kan bisa brainstorming di back stage," jelasnya.

Rangkaian rekrutmen itu berlangsung pada Sabtu (23/5) pagi. Hari ini merupakan hari kedua digelarnya Career Corner dalam ajang Jogja Financial Festival 2026.

Tampak para pelamar duduk di kursi yang diatur berjejer. Tidak terdengar riuh di ruangan tes.

Sesekali beberapa peserta berinteraksi dengan peserta lainnya. Meski begitu, mereka tampak serius mengikuti tes.

Para calon pekerja itu menggunakan gawai masing-masing untuk mengerjakan soal. Saat itu tes yang diselenggarakan merupakan tes psikotes.

Sebelum menjawab soal, para peserta serius mendengarkan arahan dari petugas saat menjelaskan soal. Beberapa kali, pencari kerja kompak menjawab contoh pertanyaan yang ditanya petugas.

Lalu, mereka kembali melihat gawai masing-masing. Terlihat petugas lainnya memantau para peserta dengan berkeliling ruangan, dan sesekali memberikan penjelasan pada peserta yang mengalami kesulitan.

Baca berita lengkapnya di sini.

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya siap melakukan pemotongan ribuan ekor sapi kurban di Jakarta pada Hari Raya Iduladha 1447 H. Kesiapan ini didukung penuh oleh kepercayaan dari sejumlah lembaga tinggi negara dan organisasi kemasyarakatan.

Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Irwan Nusyirwan menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan pemotongan hewan kurban yang aman, sehat, dan terpercaya. Seluruh proses akan dikelola menggunakan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang telah tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan halal.

“Fasilitas pemotongan semi-mekanik kami memiliki kapasitas operasional mencapai 200 hingga 250 ekor per hari. Sebagai bagian dari standardisasi layanan, kami mengerahkan 100 personel profesional, termasuk Juru Sembelih Halal (Juleha) bersertifikat serta tim pengemasan yang kompeten,” ujar Irwan Nusyirwan di Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).

Irwan menambahkan, sinergi lintas instansi ini bukan sekadar soal pemotongan, melainkan upaya bersama untuk memastikan daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat Jakarta memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Karena itu, pihaknya menyediakan solusi hulu ke hilir lewat layanan pengelolaan daging kurban yang komprehensif.

"Layanan kami mencakup pemotongan, pemisahan karkas, hingga pengemasan khusus (customized packaging) dalam takaran kilogram. Hal ini sengaja kami siapkan untuk memudahkan masyarakat dalam proses distribusi yang lebih praktis dan higienis," imbuhnya.

Guna menjamin kualitas tersebut, seluruh hewan kurban yang dikelola Dharma Jaya wajib melalui pemeriksaan ketat oleh tim dokter hewan untuk memastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit menular lainnya. Melalui fasilitas rantai dingin (cold chain) yang dimiliki perusahaan, mata rantai distribusi daging kurban dipastikan tetap segar hingga diterima oleh masyarakat yang berhak.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarahkan pemotongan hewan kurban ke RPH resmi untuk menjaga kebersihan lingkungan kota serta meminimalisir risiko pencemaran limbah pemotongan.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara merespons permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dilayangkan Dharma Pongrekun . Kemenkes menegaskan setiap regulasi kesehatan tetap memperhatikan hak warga negara.

"Pada prinsipnya, pengaturan dalam UU Kesehatan disusun untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak warga negara," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Aji Muhawarman, Minggu (17/5/2026).

Pemerintah tetap menghargai uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, Kemenkes juga akan mempelajari secara lengkap permohonan uji materi yang diajukan.

"Pengajuan ini masih di tahap awal, sehingga saat ini pemerintah, khususnya Kemenkes masih mempelajari secara lengkap materi permohonan yang diajukan pemohon," katanya.

Aji memastikan pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemenkes juga akan memberikan penjelasan, argumentasi hingga dokumen-dokumen dalam memberikan pandangan nantinya.

"Pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta menyiapkan penjelasan, argumentasi, dan dokumen yang diperlukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Dharma Pongrekun mengajukan uji materi terhadap lima pasal yang termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal yang diuji berkaitan dengan penanggulangan pencegahan wabah dan kejadian luar biasa (KLB).

Pasal yang diuji di antaranya Pasal 353 ayat (2) huruf g, Pasal 394 Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 dan Pasal 446. Dharma meminta Pasal 400 dan Pasal 446 dibatalkan.

Sementara, Dharma meminta agar MK menyatakan Pasal 353 ayat (2) terkait frasa 'kriteria lain yang ditetapkan Menteri' harus dibatalkan dan diubah menjadi 'kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan kajian bersama dengan Konsil dan Kolegium dan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat serta harus diumumkan secara transparan kepada publik'.

Untuk Pasal 394, dia meminta agar diubah menjadi 'Setiap orang memiliki hak dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah dengan tetap menghormati hak atas persetujuan tindakan medis dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian meminta agar Pasal 395 ayat (1) diubah menjadi 'Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan/atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan/atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat'.