Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menolak permohonan justice collaborator dari eks Waka BGN Sony Sonjaya.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penolakan itu tidak akan berpengaruh terhadap penyidikan jika nantinya Sony memutuskan untuk tidak terbuka dalam perkara MBG ini.

"Ya, jadi gini. Alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan yang dimiliki Sony Sonjaya. Sebab, alat bukti bisa ditelusuri dari pihak lain.

Misalnya, dari barang bukti elektronik, bukti dokumen, ahli hingga keterangan dari pihak lainnya untuk membuat perkara ini terungkap secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," imbuhnya.

Adapun, Syarief menyatakan untuk menolak pengajuan JC itu lantaran Sony Sonjaya dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus MBG. Hal tersebut terungkap dari proses penyidikan yang ada.

Berdasarkan perannya, Sony diduga berperan besar dalam pengaturan atau penjualan titik SPPG dalam perkara ini. Bahkan, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dari ruangan yang geledah terdapat ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan TA 2023-2024," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026.

Dalam penggeledahan itu, kata Dapot, pihaknya telah mengamankan sejumlah alat bukti seperti dokumen hingga perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang-barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," imbuhnya.

Adapun, Dapot menegaskan bahwa pihaknya bakal menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya masih mendalami aktor intelektual penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus ini.

Oleh sebab itu, jika nantinya alat bukti yang telah dikumpulkan mengarah ke seseorang, maka kepolisian tidak akan segan untuk mengumumkan pelaku ke publik.

"Kemudian tadi apakah sudah [diketahui] aktor intelektualnya? Saya kira nanti kalau kami sudah fix menemukan seluruh alat bukti yang mengarah pada perbuatan seseorang sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami juga akan menginformasikan," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).

Kemudian, dia menjelaskan sejumlah alat bukti baik itu milik korban, pelaku maupun CCTV tengah dianalisa oleh Puslabfor Mabes Polri.

Iman merincikan barang bukti korban berupa baju dan helm yang dikenakan saat terkena siraman air keras. Sementara itu, barang bukti pelaku berupa helm dan wadah air keras yang ditemukan kepolisian di TKP.

"Kami sangat berharap nanti hasil dari uji laboratorium forensik tersebut mudah-mudahan ditemukan sidik jari dari pelaku, kemudian juga DNA dari pelaku yang menempel di helm yang bersangkutan," pungkasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta.

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Alhasil, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kerugian negara kasus korupsi kuota haji tambahan mencapai Rp622 miliar. Hasil tersebut diperoleh dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan Tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (4/3/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pada pokoknya dalam perkara tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp622.090.207.166, sehingga secara jelas tindak pidana korupsi terkait kuota haji merupakan perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang KPK," kata Biro Hukum KPK.

Tim Biro Hukum menegaskan penetapan status tersangka terhadap Yaqut telah memenuhi dua alat bukti yang cukup karena diduga menyalahgunakan jabatan dan upaya melawan hukum.

"Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah melalui serangkaian proses pengumpulan data, informasi, keterangan serta petunjuk sehingga syarat kecukupan minimal dua alat bukti telah terpenuhi," jelasnya.

Tim Biro Hukum menyatakan permohonan error in objecto dan tidak jelas atau obscuur libel. Kemudian menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yaqut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 19/Pid.Pra/2026 PN Jakarta Selatan atau menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Yaqut menyatakan penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak sah karena tidak memenuhi prosedur hukum.

Salah satunya terkait penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik). Ada tiga sprindik yang dipermasalahkan, yakni penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka dan melakukan upaya paksa juga dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat perintah penyidikan Nomor 61/Dik.00/01/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025; surat perintah penyidikan Nomor 61A/2025/Dik.00/01/11/2025 tanggal 21 November 2025; dan surat perintah penyidikan Nomor 01/Dik.00/01/2026 tanggal 8 Januari 2026.

Dalam perkara ini staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz juga ditetapkan tersangka. Kedua diduga meloloskan perubahan aturan pembagian kuota haji. Meski telah menyandang status tersangka, keduanya belum ditahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas. Gugatan ini untuk menentukan sah atau tidaknya status tersangka terhadap Yaqut.

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menghormati hak hukum Yaqut yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia tahun 2023-2024.

"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dalam rangkaian proses penanganan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Budi meyakini bahwa proses penegakkan hukum berjalan transparan dan profesional, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini, katanya, KPK masih menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan.

"KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," turut Budi.

KPK telah menetapkan Yaqut beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Hanya saja keduanya belum ditahan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, SURABAYA – Wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) menunjukkan sebanyak 15 berkas dokumen sebagai alat bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pemalsuan dokumen atau surat autentik kepemilikan atas properti yang terletak di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menjelaskan bukti-bukti baru yang ditunjukkan tersebut diharapkan mampu membongkar praktik ilegal penerbitan akta jual beli (AJB) yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Surat keterangan waris, iya terus kemudian daftar mutasi objek pajak, terus berkaitan sama bukti surat keterangan tanah dari kelurahan yang menerbitkan, yang baru, 2025. Ada 15 lembar yang kita ajukan bukti kita,” beber Wellem di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim.

Wellem mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam perubahan status kepemilikan pada dokumen Letter C di kelurahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Menurutnya, pada pertengahan September 2025, status tanah tersebut masih tercatat atas nama keluarga kliennya. Namun, status kepemilikannya berubah hanya dalam hitungan hari.

“Pada 19 September 2025 itu [tanah] masih atas nama Elisa Irawati [kakak Elina]. Belum beralih ke siapapun, tapi pada tanggal, ingat ya, pada tanggal 23 [September 2025] itu katanya si nenek sudah berubah nama,” tuturnya.

Mengenai hilangnya sejumlah dokumen penting saat aksi perobohan rumah terjadi, Wellem menegaskan bahwa surat-surat tersebut hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini menjadi krusial sebab dokumen-dokumen tersebut seharusnya tersimpan di dalam rumah sebelum aksi pengusiran dan perobohan dilakukan oleh pihak terlapor.

“Iya, pokoknya dokumen sampai dokumen kan waktu itu ada di dalam. Lah, sekarang dipindahkan ke mana kan kita juga enggak tahu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Elina melalui kuasa hukumnya berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.

Kasus tersebut diharapkan dapat dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi masyarakat marjinal yang menjadi korban dari mafia tanah atau prosedur penerbitan dokumen kepemilikan yang cacat hukum.

Wellem mengatakan, setidaknya ada lima orang yang dilaporkan atas dugaan kasus pemalsuan tersebut, termasuk Samuel Adi Kristanto (SAK). Samuel sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara pengusiran, kekerasan dan pembongkaran rumah Elina. Laporan itu pun sudah diterima dengan Nomor: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur.

“Saya berharap ya proses hukum mengenai pelaporan dugaan pemalsuan dokumen ini bisa sampai tuntas. Supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian si nenek. Jadi, menerbitkan akta jual-beli katakan jual-beli tanah terutama, tapi dasarnya kurang. Jadi, kasihan gitu masyarakat kecil,” pungkas Wellem.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan alasan pihaknya keberatan dengan penyerahan daftar barang bukti hingga laporan audit kepada kubu Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim pada kasus Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

Jaksa menjelaskan berdasarkan aturan Pasal 142 KUHAP, tersangka maupun terdakwa tidak memiliki hak menerima alat bukti dari penuntut umum.

"Tidak ada hak tersangka dan atau terdakwa untuk menerima alat bukti dari penuntut umum sebagaimana terdapat dalam pasal 142 KUHAP," ujar jaksa.

Selanjutnya, jaksa maupun penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk menghadirkan alat bukti maupun saksi terkait kepentingan pembuktian.

Adapun, alat bukti maupun laporan audit dapat dilampirkan kepada terdakwa di persidangan dalam konteks diperlihatkan. Dalam hal ini, jaksa menekankan terdakwa tidak berhak mendapatkan salinan alat bukti.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum hanya memberikan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara a quo," imbuhnya.

Di samping itu, jaksa juga mengemukakan alasan lain untuk menyerahkan alat bukti dan laporan audit karena dikhawatirkan disalahgunakan di luar sidang.

"Pertimbangan kami untuk tidak memberikan salinan bukti LHP ini kami khawatir mohon maaf, akan disalahgunakan di luar konteks di persidangan, karena kami menginginkan perkara ini hanya bisa dihadirkan alat bukti itu di depan persidangan bukan di luar persidangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menjelaskan soal penangkapan wartawan berinisial R yang dilakukan oleh Polres Morowali di kasus dugaan pembakaran kantor tambang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan penangkapan itu murni berdasarkan tindak pidana dan tak berkaitan dengan profesi jurnalis.

“Polri menegaskan bahwa kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

Dia menambahkan, polri juga telah berkoordinasi dan menyuratu Dewan Pers sebelum melakukan penangkapan ini. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat melakukan penangkapan.

“Langkah ini kami lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik dan untuk menegaskan bahwa Polri sangat menghormati kebebasan pers serta profesi jurnalis,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kapolres Morowali AKBP Zulkarnaen menegaskan sebelum jurnalis R ditangkap, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup terkait tindak pidananya.

Dia memaparkan, alat bukti yang dikantongi penyidik antara lain keterangan saksi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukannya sisa bom molotov, serta rekaman video yang memperlihatkan perbuatan pelemparan api.

“Kami menjamin proses penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tutur Zulkarnaen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim persoalkan hakim tak mempertimbangkan soal BPKP belum temukan adanya kerugian negara secara nyata dalam sidang praperadilan kliennya.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir mengaku kecewa karena kliennya ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses audit BPKP terkait adanya kerugian negara.

“Hal ini yang sebenarnya sangat kami sayangkan tidak menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini,” ujar Dodi usai sidang di PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

Dodi juga mengaku bahwa pihaknya sempat berharap akan ada temuan hukum baru dalam sidang praperadilan. Namun demikian, hakim tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku seperti prosedural penetapan tersangka.

“Tadinya kita mengharapkan bahwa hakim akan melakukan terobosan hukum sehingga dapat memberikan suatu penemuan hukum, tetapi hakim tetap berpedoman kepada norma-norma positif sebagaimana ketentuan yang baku tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menjelaskan sejumlah pertimbangan gugatan praperadilan itu ditolak. Salah satunya terkait dengan tidak adanya kerugian negara secara riil atau nyata sebagai alat bukti menetapkan Nadiem Makarim tersangka.

Hakim menilai bahwa penyidik bebas memilih minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lebih jauh, Darpawan mengemukakan bahwa dalam putusan konstitusi dari MK tidak ada keharusan untuk menentukan jenis alat bukti yang harus ada dalam menetapkan tersangka.

"Karena hal tersebut sudah merupakan bentuk pengujian atas kewenangan penyidik dalam hal memilih menggunakan alat bukti apa saja untuk membuktikan sangkaannya kepada tersangka," ujar Darpawan di PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

PN Jakarta Tolak Gugatan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) resmi menolak gugatan praperadilan atas status tersangka eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sidang praperadilan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dia menjelaskan sejumlah pertimbangan gugatan praperadilan itu ditolak.

Misalnya, terkait dengan alasan status tersangka Nadiem harus digugurkan karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kubu Nadiem menilai seharusnya SPDP itu memuat nama Nadiem sebelum ditetapkan tersangka.

Dalam hal ini, hakim menyatakan tidak setuju apabila SPDP itu harus diberitahukan kepada calon tersangka yang sudah ditarget penyidik. Sebab, hal itu akan menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum

"Menurut hakim justru jika pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersay sudah diberitahu bahwa dia akan menjadi calon tersangka akan menimbulkan persoalan mendasar yakni ketidakpastian hukum dan sangat berbahaya terhadap penegakan hukum," ujar Darpawan di PN Jaksel, Senin (30/10/2025).

Kemudian, terkait dengan tidak adanya kerugian negara secara riil atau nyata sebagai alat bukti menetapkan Nadiem Makarim tersangka. Hakim menilai bahwa penyidik bebas memilih minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Lebih jauh, Darpawan mengemukakan bahwa dalam putusan konstitusi dari MK tidak ada keharusan untuk menentukan alat bukti yang harus ada dalam menetapkan tersangka.