Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan anggaran untuk Kementerian ESDM pada 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Angka tersebut naik sebesar 26,11 persen dibandingkan anggaran pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun

"Khusus untuk tahun 2027, total pagu anggaran yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar Rp27,33 triliun," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Adapun anggaran pagu indikatif tersebut terdiri dari alokasi untuk program strategis infrastruktur sebesar 82 persen atau Rp22,48 triliun, belanja operasional sebesar 13 persen atau Rp3,56 triliun, dan publik nonfisik sebesar 5 persen atau Rp1,3 triliun.

"Jadi belanja operasional ESDM itu dari total pagu anggaran 13 persen saja karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh program-program yang ada di masyarakat," terangnya.

Bahlil merinci anggaran Rp27,22 triliun tersebut bakal dibagi untuk Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp532,75 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sebesar Rp11,32 triliun.

Ditjen Ketenagalistrikan Rp10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) sebesar Rp702,53 miliar, serta Ditjen Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp1,81 triliun.

Kemudian, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN) sebesar Rp78,6 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM sebesar Rp86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM sebesar Rp881,43 miliar, Badan Geologi sebesar Rp749,49 miliar.

Lebih lanjut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar Rp474,43 miliar dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebesar Rp105,31 miliar.

"Memang angka ini lebih banyak habis di alokasi di Ditjen Listrik dan Ditjen Migas. Kenapa? karena ini berangkat dari rapat-rapat kerja dengan anggota Komisi XII yang selalu menyampaikan bahwa urusan Listrik Desa, urusan pemasangan gratis, urusan Jaringan Gas (Jargas)," ujar Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menandatangani Kontrak Pembangunan dan Konsultan Pengawas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) Kabupaten Cirebon Tahap 1.

“Mohon pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Ketika nantinya dilakukan serah terima pekerjaan, kami berharap seluruh pekerjaan sudah memenuhi aspek kualitas dan ketepatan waktu,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Agung Kuswardono.

Dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis, ia menjelaskan pembangunan Jargas Kabupaten Cirebon Tahap 1 direncanakan mencakup sekitar 41 ribu lebih sambungan rumah (SR) yang tersebar di Kecamatan Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang.

"Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada 20 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026," katanya.

Melalui pembangunan Jargas ini, Ditjen Migas berharap pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga dapat semakin meningkat sekaligus mendukung penyediaan energi yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan penandatanganan kontrak ini menjadi tahapan awal koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jargas Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dengan menghadirkan PT PGAS Solution sebagai kontraktor pembangunan dan PT Surveyor Indonesia sebagai konsultan pengawas.

Penandatanganan kontrak berlangsung di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Rabu (20/5).

Inspektur IV Kementerian ESDM Bambang Utoro menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek akan dilakukan secara ketat untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai regulasi dan standar yang berlaku.

“Kami akan memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai tata waktu, kualitas, dan ketentuan regulasi atau compliance yang berlaku. Karena pembangunan Jargas ini merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Bambang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik 19 pejabat tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM, Bahlil merotasi pejabat di sejumlah direktorat, meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), dan Badan Geologi.

Selain itu, Bahlil juga merombak pejabat di lingkungan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Berikut 19 pejabat eselon II Kementerian ESDM yang dilantik pada hari ini, Rabu (6/5/2026):

1. Erick Hutrindo sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (sebelumnya Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM).
2. Rakhmawati sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (sebelumnya Perencana Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM).
3. Joko Hadi Wibowo sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Migas (sebelumnya Inspektur Migas Ahli Madya Ditjen Migas).
4. Totoh Abdul Fatah sebagai Sekretaris Ditjen Minerba (sebelumnya Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba)
5. Asep Kurnia Permana sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba (sebelumnya Penyelidik Bumi Ahli Madya Badan Geologi).
6. Hendra Iswahyudi sebagai Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba (sebelumnya Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE).
7. Priatin Hadi Wijaya sebagai Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE (sebelumnya Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi).
8. Noor Arifin Muhammad sebagai Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE (sebelumnya Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas).
9. Gigih Udi Atmo sebagai Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE (sebelumnya Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE).
10. Tony Susandy sebagai Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE (sebelumnya Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen EBTKE).
11. Ryllo Ashuri Panay sebagai Direktur Penanganan Aset Barang Bukti Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (sebelumnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Komisi Pemilihan Umum).
12. Yunus Saefulhak sebagai Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM (sebelumnya Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional).
13. Siti Sumilah Rita Susilawati sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi (sebelumnya Sekretaris Ditjen Minerba).
14. Surya Herjuna sebagai Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Badan Geologi (sebelumnya Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba)
15. Edi Wibowo sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM (sebelumnya Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE).
16. Bayu Nugroho sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM (sebelumnya Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Ditjen Gatrik).
17. Sumartono sebagai Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (sebelumnya Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM).
18. Chrisnawan Anditya sebagai Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Migas (sebelumnya Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM).
19. Surya Widyantoro sebagai Deputi Eksploitasi SKK Migas (sebelumnya Kepala Divisi Pengeboran dan Sumuran SKK Migas)

Pemerintah mulai menyiapkan uji teknis terhadap bahan bakar baru bernama Bobibos sebelum produk tersebut bisa dipasarkan secara luas ke masyarakat.

Pengujian akan dilakukan oleh Lemigas untuk memastikan klasifikasi, standar mutu, dan aspek keamanannya.

Arahan itu disampaikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM setelah kembali memanggil produsen Bobibos, PT Inti Sinergi Formula, guna mematangkan tahapan pengujian laboratorium yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

"Ditjen Migas kembali memanggil PT Inti Sinergi Formula (Bobibos) untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium serta memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan atau digunakan secara luas," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (23/4).

Noor menjelaskan pemerintah masih perlu memastikan posisi Bobibos secara teknis, apakah produk tersebut masuk kategori Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penentuan klasifikasi itu dinilai penting karena akan berpengaruh pada standar spesifikasi, izin edar, hingga jaminan keamanan bagi konsumen.

"Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel," ujarnya.

Pengujian awal nantinya dimulai dari pengambilan sampel di tangki penyimpanan menggunakan standar internasional ASTM D4057.

Setelah itu, Lemigas akan melanjutkan serangkaian uji laboratorium untuk menilai kesesuaian kandungan produk dengan parameter bahan bakar yang berlaku di Indonesia.

Dalam identifikasi internal yang dilakukan sebelumnya, pemerintah menemukan spesifikasi Bobibos belum sepenuhnya memenuhi sejumlah parameter standar baik untuk kategori BBN maupun BBM.

Karena itu, Ditjen Migas meminta seluruh proses verifikasi dilakukan lebih rinci sebelum produk tersebut memperoleh kepastian status.

"Rangkaian tes harus dilakukan dalam pengawasan dan sesuai standar prosedur. Hal ini demi melindungi masyarakat dari risiko kerusakan mesin, serta memberikan kepastian hukum sebagai dasar pengaduan produk jika tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan," ujarnya.

Ditjen Migas menyebut pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi inovasi bahan bakar alternatif karya dalam negeri, terlebih di tengah tekanan krisis energi global.

Namun, setiap produk baru tetap harus melalui tahapan pembuktian ilmiah dan pengujian formal agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan saat mulai digunakan konsumen.

Pembahasan mengenai Bobibos sendiri sudah dimulai sejak pertemuan awal pada 14 April 2026. Dalam pertemuan lanjutan ini, PT Inti Sinergi Formula menyatakan siap berkoordinasi dengan Lemigas untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis selama proses pengujian berlangsung.

Hasil uji tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah menentukan apakah Bobibos layak dipasarkan sebagai bahan bakar alternatif baru atau masih membutuhkan penyempurnaan formula sebelum dapat digunakan secara massal.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ditjen Migas ESDM, Saleh Abdurrahman menerangkan keputusan pemerintah menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026.

Menurut Saleh, naiknya harga bbm jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, mengacu pada harga pasar, margin, hingga pajak yang dihitung berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS) yang merupakan acuan utama harga minyak di kawasan ini.

"Sudah ada formula harga BBM nonsubsidi dari Kementerian ESDM. Salah satunya adalah harga dasar yang mengacu pada MOPS," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Minggu (19/4/2026).

Pemerintah harus menaikkan harga BBM nonsubsidi imbas lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah sejak Februari 2026.

Sejak Februari, pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Saat ini, harus ada penyesuaian supaya fiskal tetap terkendali.

Bila tak disesuaikan, memebratkan badan usaha.

"Sekarang MOPS-nya sudah naik. Kalau tidak disesuaikan, akan memberatkan badan usaha karena ini bukan BBM subsidi,” kata Saleh.

Kenaikan harga kebutuhan pokok

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tak merembet ke harga kebutuhan pokok masyarakat terutama sembako.

Stabilitas harga pangan mesti dijaga dan dipastikan ketersediaannya supaya daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus," jelasnya, Minggu (19/4/2026).

Rivqy juga meminta pemerintah terus terang kepada masyarakat mengenai kondisi terkini stok energi nasional. Transparansi terkait beban subsidi, ketersediaan, hingga distribusi di tengah gejolak dunia harus disampaikan ke publik luas.

Tujuannya, agar masyarakat paham kenapa harus ada kebijakan mengenai penghematan BBM.

"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini,” lanjutnya. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com "Harga Minyak Dunia Turun, Kenapa BBM Nonsubsidi di RI Justru Naik?" dan "Harga BBM Naik, Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Tak Merembet ke Kebutuhan Pokok"

Kami mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara Timur Tengah yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz, menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia, dan (negara di) ASEAN,

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memitigasi dan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Dengan seluruh langkah strategis mitigasi yang telah kami lakukan, dapat kami tegaskan bahwa pasokan BBM dan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, langkah tersebut meliputi pengalihan sumber impor, pengaturan konsumsi energi, hingga optimalisasi produksi dan kilang dalam negeri.

Salah satu langkah utama adalah mengalihkan sumber impor energi dari kawasan Timur Tengah yang terdampak kendala distribusi, seperti di Selat Hormuz, ke negara lain.

“Kami mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara Timur Tengah yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz, menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia, dan (negara di) ASEAN,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengaturan konsumsi BBM dan LPG secara wajar dan bijak melalui kebijakan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Rizwi mengatakan, pemerintah juga menginstruksikan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengutamakan minyak mentah produksi dalam negeri bagi kebutuhan kilang nasional.

“Crude yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri,” tuturnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan kilang domestik, termasuk penyesuaian produksi untuk memperkuat pasokan LPG nasional.

Pemerintah juga melakukan pencarian tambahan pasokan LPG, baik dari impor maupun produksi dalam negeri, serta mengalihkan sebagian pasokan LPG industri untuk kebutuhan LPG 3 kilogram bagi masyarakat.

Di sisi hilir, BPH Migas juga melaporkan ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut, ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari.

“Kita simpulkan ketahanan stok BBM nasional dalam kondisi aman,” kata Wahyudi.

Ia menambahkan, distribusi BBM selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 juga berjalan lancar, termasuk di wilayah tujuan mudik dan daerah terpencil.

Sementara itu, kebutuhan LPG nasional tercatat sebesar 25 ribu metrik ton per hari pada 2025 dan meningkat menjadi 26 ribu metrik ton per hari pada 2026 hingga Februari.

Kebutuhan tersebut masih belum sepenuhnya dipenuhi produksi dalam negeri sehingga sebagian dipasok melalui impor.

Pada 2025, ketergantungan impor LPG mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan, dan meningkat menjadi 83,97 persen pada 2026 hingga Februari.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi domestik melalui pembangunan sejumlah fasilitas baru.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan, beberapa proyek LPG direncanakan mulai beroperasi pada 2026, antara lain fasilitas di Cilamaya dengan kapasitas 163 metrik ton per hari serta mini LNG/LPG plant sebesar 30 metrik ton per hari.

Selain itu, direncanakan pembangunan LPG plant di Jambimerang berkapasitas 320 metrik ton per hari, Senoro 54 metrik ton per hari, serta perluasan kapasitas di Jawa Timur sebesar 50 metrik ton per hari.

Djoko juga menyebut adanya komitmen tambahan suplai LPG dari Jepang melalui proyek Inpex di Australia untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah memastikan pasokan BBM dan LPG tetap terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan perkembangan rencana Shell Plc untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

Djoko menyebut, perusahaan asal Inggris itu saat ini telah melakukan joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

“Dia sudah join sama Kufpec 50:50, dia mengajukan proposal ke Ditjen Migas [Kementerian ESDM]. Ada dua offshore, tiga onshore, kalau tidak salah,” ujar Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian wilayah kerja (WK) migas yang diminati Shell untuk eksplorasi.

Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell bakal kembali berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025.

Rikky menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

“Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu. Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

“Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berembus sejak awal 2025. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan WK eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

SURABAYA, KOMPAS.com – Sebagai tindak lanjut dari kegiatan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Jawa Timur, Pertamina Patra Niaga bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan beberapa pihak lainnya menggelar konferensi pers di SPBU 51.601.65 Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10/2025).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberi perhatian terhadap isu ini serta menjelaskan langkah cepat yang telah dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Lemigas.

Ia mengatakan bahwa perhatian ini merupakan bentuk kepedulian publik agar Pertamina terus berkomitmen memberikan pelayanan energi yang lebih baik.

“Terkait isu kontaminasi yang terjadi pada Pertalite, kami memberikan atensi serius agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Izinkan kami terus berbenah, memperbaiki layanan untuk lebih baik ke depan agar Pertamina yang kita cintai ini menjadi rumah kita bersama, dan Pertamina ini menjadi rumah energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Mars Ega, dikutip dari keterangan pers, Jumat (31/10/2025).

Mars Ega menambahkan, Pertamina Patra Niaga sudah membuka posko pengaduan di sejumlah SPBU dan melakukan pengecekan di hampir 300 SPBU di Jawa Timur.

"Dalam melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara, prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air, dan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat," tambahnya.

Terakhir, ia pun mengatakan akan bersikap tegas kepada siapapun pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan yang melanggar SOP mutu produk yang dapat merugikan citra perusahaan dan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak, dan kami juga berkomitmen untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak dan betul-betul dapat dibuktikan bahwa membeli BBM di Pertamina," tuturnya.

Koordinator Pengujian Aplikasi Produk Lemigas Kementerian ESDM, Cahyo Setyo Wibowo mengungkap bahwa Lemigas telah melakukan pengambilan sampel Pertalite dari sejumlah SPBU di Jawa Timur untuk diuji di laboratorium.

Ia menegaskan bahwa Lemigas bersama Ditjen Migas akan terus melakukan analisis lanjutan, termasuk jika ditemukan laporan serupa di daerah lain.

"Kemudian bisa kami sampaikan, pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas. Sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya, adalah on spesifikasi, atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu untuk jenis produk Pertalite. Ini mengacu ke SK DDN Migas Nomor 486 Tahun 2017," ujar Cahyo.

Penyebab gangguan mesin kendaraan bukan semata BBM

Sementara itu, Ahli Teknik Kimia ITS, Prof. Renanto, menjelaskan bahwa fenomena gangguan mesin kendaraan tidak dapat langsung dikaitkan dengan bahan bakar.

Menurutnya, secara teori, karakteristik kimia hidrokarbon pada bahan bakar tidak memungkinkan air untuk larut dalam jumlah besar di dalamnya.

“Hasil uji spek BBM Pertalite yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan standar, maka tentu saja Pertalite ini akan bebas air. Jadi tidak masalah kalau Pertalite digunakan sebagai bahan bakar untuk motor, hanya spesifikasi kebutuhan BBM motornya harus disesuaikan, apakah sesuai dengan Pertalite,” terang Prof. Renanto.

Perwakilan mekanik bengkel otomotif di Surabaya, Juanda, mengatakan bahwa fenomena gangguan pada kendaraan ini, tidak semata-mata disebabkan oleh bahan bakar, melainkan bisa berasal dari berbagai faktor teknis pada komponen kendaraan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di bengkel miliknya dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar kasus dapat diatasi melalui pengecekan dan perawatan rutin.

“Masalah brebet itu bisa disebabkan banyak hal. Di bengkel kami, kami periksa dulu tekanan pompa bensin, sensor-sensor injeksi, dan kondisi busi. Dari banyak kasus yang datang, ternyata yang paling sering penyebabnya ada di busi. Setelah diganti, mesin langsung kembali normal,” kata Juanda.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan penyebab gangguan dari bahan bakar sebelum memastikan kondisi kendaraan sesuai spesifikasinya.

“Setiap sepeda motor punya rekomendasi oktan bahan bakar sendiri. Jadi sesuaikan dulu dengan spek motor, jangan panik. Kadang cukup ganti busi saja sudah selesai,” tambahnya.

Kepala Unit Intelkam Polres Surabaya, Iptu Taufik, yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan Pertamina dalam memberikan klarifikasi kepada publik.

Ia mengatakan pentingnya peran media untuk membantu menyampaikan informasi secara jernih dan proporsional kepada masyarakat.

“Kami berharap informasi terkait hasil uji dan klarifikasi ini bisa disampaikan dengan jernih dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Peran rekan-rekan media sangat penting dalam menjaga agar situasi tetap kondusif dan informasi tersampaikan secara tepat,” ujar Taufik.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk terus memperkuat pelayanan bagi masyarakat.

Pertamina meyakini sebagai BUMN, Pertamina tidak saja sebagai pelayan masyarakat, namun juga sebagai Rumah Energi bagi masyarakat melalui layanan salahsatunya di SPBU yang juga menyediakan Musala, Mini Market, Cafe, Tambah Angin dan Air, serta Toilet yang bersih. Karena bahwasannya Pertamina ingin menjadikan SPBU nyaman bagi konsumen dan terasa seperti "Ini Rumah Kita".

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada Pertamina jika terbukti terjadi kelalaian dalam penyaluran bahan bakar jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur. Penegasan ini disampaikan menyusul laporan masyarakat terkait gangguan mesin kendaraan setelah pengisian bahan bakar di sejumlah daerah di Jatim.

Bahlil menyampaikan hal itu saat meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 26 di Malang, Rabu (29/10/2025) malam WIB. Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan laporan sementara dari lembaga teknis menunjukkan kualitas bahan bakar masih sesuai standar.

“Saya berada di Malang untuk mengecek langsung kualitas BBM di sejumlah SPBU. Sampai saat ini laporan dari Lemigas, Ditjen Migas, dan tim Pertamina menunjukkan hasil uji sementara masih baik. Namun besok kami akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan lengkap,” ujar Bahlil, dikutip Kamis (30/10/2025).

Pemeriksaan lapangan dilakukan di beberapa SPBU di Surabaya, Gresik, dan Lamongan yang sebelumnya dilaporkan masyarakat. Tim gabungan Ditjen Migas, Lemigas, dan Pertamina Patra Niaga meninjau kualitas bahan bakar menggunakan metode uji visual dan uji pasta air untuk mendeteksi kemungkinan adanya kontaminasi.

Berdasarkan laporan awal dari Lemigas, bahan bakar yang disalurkan dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya berada dalam kondisi baik dan memenuhi spesifikasi mutu. Namun, pemerintah tetap menunggu hasil lengkap dari pengujian lanjutan.

“Kalau benar ada sesuatu yang dilakukan oleh Pertamina dan itu menimbulkan masalah, pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi tegas,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, langkah penegakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keamanan publik dan mutu energi nasional. Pemerintah juga meminta Pertamina menjaga transparansi selama proses investigasi serta menindaklanjuti setiap laporan konsumen melalui mekanisme resmi yang telah disiapkan.

Koordinasi antara Kementerian ESDM, melalui Ditjen Migas dan Lemigas, dengan Pertamina Patra Niaga akan dilanjutkan melalui rapat teknis pada Kamis (30/10/2025) pukul 13.00 WIB.

Jakarta, CNBC Indonesia -Pertamina Patra Niaga, bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Lemigas, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, sekaligus memastikan kualitas bahan bakar, serta pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia -Pertamina Patra Niaga, bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Lemigas, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, sekaligus memastikan kualitas bahan bakar, serta pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) berikut ini.

Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM dan Lemigas melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Jawa Timur pada Rabu (29/10).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan kualitas bahan bakar serta pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan.

"Terkait kejadian beberapa kendaraan konsumen yang mengalami kendala, kami segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan dan menyiagakan posko layanan konsumen di wilayah terdampak," ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Mars Ega turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak atas ketidaknyamanan tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen yang mengalami ketidaknyamanan atas kejadian ini," ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami meninjau langsung SPBU di Gresik dan Surabaya untuk memastikan langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pertamina, termasuk mekanisme keluhan konsumen yang kini tersedia di SPBU," ujar Laode.

Dalam peninjauan tersebut, Ditjen Migas dan Lemigas melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM.

"Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional," tambah Laode.

Dalam kesempatan ini, Mars Ega menambahkan berdasarkan hasil uji laboratorium, produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya dalam kondisi sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Meski demikian, Pertamina Patra Niaga tetap melakukan investigasi lanjutan di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas pada jaur distribusi.

"Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telfon, email maupun DM media sosial," pungkasnya.