Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan anggaran untuk Kementerian ESDM pada 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Angka tersebut naik sebesar 26,11 persen dibandingkan anggaran pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun

"Khusus untuk tahun 2027, total pagu anggaran yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar Rp27,33 triliun," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Adapun anggaran pagu indikatif tersebut terdiri dari alokasi untuk program strategis infrastruktur sebesar 82 persen atau Rp22,48 triliun, belanja operasional sebesar 13 persen atau Rp3,56 triliun, dan publik nonfisik sebesar 5 persen atau Rp1,3 triliun.

"Jadi belanja operasional ESDM itu dari total pagu anggaran 13 persen saja karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh program-program yang ada di masyarakat," terangnya.

Bahlil merinci anggaran Rp27,22 triliun tersebut bakal dibagi untuk Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp532,75 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sebesar Rp11,32 triliun.

Ditjen Ketenagalistrikan Rp10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) sebesar Rp702,53 miliar, serta Ditjen Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp1,81 triliun.

Kemudian, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN) sebesar Rp78,6 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM sebesar Rp86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM sebesar Rp881,43 miliar, Badan Geologi sebesar Rp749,49 miliar.

Lebih lanjut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar Rp474,43 miliar dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebesar Rp105,31 miliar.

"Memang angka ini lebih banyak habis di alokasi di Ditjen Listrik dan Ditjen Migas. Kenapa? karena ini berangkat dari rapat-rapat kerja dengan anggota Komisi XII yang selalu menyampaikan bahwa urusan Listrik Desa, urusan pemasangan gratis, urusan Jaringan Gas (Jargas)," ujar Bahlil.

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta pengolahan temuan gas oleh Mubadala Energy di South Andaman Aceh diproses di daratan yakni di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

"Bagaimana hilirisasinya, dalam hal ini Gubernur Aceh menyampaikan kepada saya agar Aceh jangan menjadi penonton di saat adanya temuan raksasa gas di wilayah Aceh," kata Kepala BPMA Nasri Djalal di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Nasri Djalal usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh membahas terkait isu penemuan gas Mubadala Energy, yang kini jadi perbincangan di tengah masyarakat Aceh.

Nasri menyampaikan, mengenai temuan gas Mubadala, Gubernur Aceh sudah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berisi dua permintaan khusus mengenai pengolahan gas tersebut.

Pertama, kata dia, Aceh meminta kepada Menteri ESDM agar pengolahan gas Mubadala tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore), melainkan di daratan.

"Jadi surat Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM ada dua permintaan, satu agar pengolahan gas itu tidak FPSO di laut, tetapi dilakukan onshore receiving facility (ORF) di KEK Arun," ujarnya.

Permohonan kedua, lanjut Nasri, Gubernur Aceh meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk Aceh. Serta, adanya penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau dokumen perencanaannya karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Terkait permintaan Aceh tersebut, Menteri ESDM sejauh ini belum memberikan jawaban apapun, apakah menyetujui permintaan pemerintah Aceh atau tidak.

"Setahu saya belum ada keputusan dari Menteri, apakah menyetujui permintaan atau tidak, karena di surat Gubernur juga meminta agar menunda sementara Plan of Development (PoD)," kata Nasri.

Dalam kesempatan ini, Nasri juga menuturkan bahwa BPMA telah menyampaikan informasi kepada Gubernur Aceh terkait target produksi Mubadala pada tahap awal ini sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).

Dari angka tersebut, telah direncanakan 100 MMSCFD disalurkan untuk memenuhi kebutuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), lalu 100 MMSCFD kepada pembangkit listrik PLN dan kawasan industri di Medan.

"Dan masih tersisa sekitar 100 MMSCFD. Nah, ini yang menurut rencana akan dialirkan melalui pipanisasi. Apa masalah bagi Aceh ketika itu dialirkan ke pipa. Tentu saja, Aceh tidak dapat apa-apa, ini yang menjadi konsen," ujarnya.

Pertanyaan kemudian, kata Nasri, jika sisa gas itu dialirkan ke Aceh, apakah ada industri yang sanggup menyerap kapasitas produksi seratusan MMSCFD tersebut.

Apalagi, sambung dia, Mubadala dengan teknologi di kedalaman laut, tentu saja membutuhkan biaya modal yang besar untuk dapat menghasilkan gas tersebut.

Bahkan, harga gas Mubadala yang direncanakan sekitar 9 dolar AS per MMBTU (satuan mengukur kandungan gas). Pertanyaannya kemudian, apakah industri di Aceh mampu menyerapnya.

"Artinya, kalau ini dipakai di Aceh bisakah dengan harga 9 dolar AS untuk industri di Aceh. Atau ketika alokasinya diserahkan ke Aceh, pemanfaatan angka sembilan itu masih masuk dalam skema bisnis atau tidak," demikian Nasri Djalal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas terkait skema kerja sama keterlibatan BPMA dalam pengelolaan bersama wilayah kerja lepas pantai di atas 12 mil hingga 200 mil laut garis dasar kewenangan Aceh.

"Kini Aceh tidak lagi sekedar menjadi penonton dalam pemanfaatan sumber daya migas di perairannya di atas 12 mil laut," kata Kepala BPMA, Nasri di Banda Aceh, Minggu.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam ajang Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition yang berlangsung pada 20-22 Mei 2026.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kami optimistis keterlibatan BPMA akan memastikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan daerah sekaligus mendukung pencapaian target produksi nasional,” katanya.

Dengan MoU tersebut, lanjut Nasri, BPMA menerima empat peran strategis. Yakni, BPMA memiliki hak untuk turut serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan hulu migas yang dijalankan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kemudian, dilibatkan dalam kegiatan kehumasan serta ketiga, ikut memfasilitasi proses perizinan di wilayah kerja tersebut.

Keempat, BPMA juga berhak menerima salinan persetujuan Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan dari setiap wilayah kerja yang dikelola KKKS di zona perairan di atas 12 mil laut.

"Kerja sama ini kita diharapkan mampu memberikan dampak ganda, baik bagi pemerintah Aceh maupun kepentingan nasional," ujarnya.

Nasir menegaskan, terobosan ini telah membuka jalan bagi partisipasi aktif pemerintah Aceh dalam mengelola wilayah migas yang sebelumnya sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat.

"Keterlibatan BPMA bakal memastikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan daerah sekaligus mendukung pencapaian target produksi nasional," katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya keterlibatan BPMA, pengawasan dan koordinasi kegiatan usaha hulu migas di wilayah perbatasan kewenangan Aceh diharapkan semakin efektif dan transparan.

Kemudian, dari sisi optimalisasi produksi migas, kolaborasi ini dapat mendorong peningkatan produksi migas dari wilayah kerja di atas 12 mil laut, selama ini potensinya belum tergarap maksimal.

Lalu, peningkatan dana bagi hasil Aceh, di mana produksi yang meningkat secara langsung bakal berkontribusi pada peningkatan alokasi dana bagi hasil migas untuk Aceh sesuai peraturan perundang-undangan, serta untuk ketahanan energi nasional.

"Secara makro, semua ini untuk mendukung target nasional dalam menjaga ketahanan energi melalui optimalisasi seluruh potensi migas di wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk di perairan Aceh," demikian Nasri.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyatakan bahwa kondisi geopolitik global khususnya konflik di wilayah Timur Tengah tidak memberikan dampak secara langsung terhadap operasional hulu migas di Aceh.

"Meskipun tidak terdampak secara langsung, BPMA menyadari pentingnya berkontribusi terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional," kata Kapala BPMA, Nasri Djalal dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Nasri Djalal saat memaparkan materinya dalam kegiatan konvensi dan pameran Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA Convex 2026) ke-50 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten.

Dalam konteks ini, Nasri menegaskan bahwa BPMA beroperasi di sektor hulu, dengan fokus pada pengelolaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Meskipun BPMA tidak secara langsung terpapar dinamika pasar hilir seperti harga bahan bakar yang lebih cepat terdampak volatilitas global, tetapi tekanan eksternal tersebut tetap memengaruhi ekosistem energi secara keseluruhan.

Karena itu, pihaknya terus berupaya memperkuat pengembangan sumber daya domestik, mempercepat eksplorasi guna menemukan cadangan baru, serta mempertahankan produksi dari lapangan yang sudah ada.

"Dengan memastikan aktivitas hulu tetap kuat dan efisien, kami ingin mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal dan mendukung ketahanan energi jangka panjang," ujarnya.

Dia menuturkan, BPMA terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas produksi. Berfokus pada revitalisasi lapangan tua melalui penerapan teknologi maju seperti enhanced oil and gas recovery, sekaligus mempercepat eksplorasi serta pengembangan untuk mengimbangi penurunan produksi alami.

"Kemudian, pihaknya juga memastikan kepastian operasional bagi para kontraktor melalui koordinasi erat dengan pemerintah pusat maupun daerah," katanya.

Selain itu, Nasri juga menuturkan mengenai upaya menggaet investasi di tengah situasi konflik ini, maka yang dibutuhkan lebih dari sekedar potensi sumber daya, melainkan harus mampu menciptakan kepercayaan.

BPMA berkomitmen menawarkan skema fiskal yang kompetitif, memastikan kepastian regulasi, serta menyederhanakan proses perizinan. Serta memberikan jaminan bahwa investasi hulu di Aceh tetap aman, baik dari sisi stabilitas geopolitik maupun kondisi sosial.

Menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif merupakan prioritas utama. BPMA sangat meyakini bahwa kolaborasi internasional sangat penting untuk dilaksanakan.

"Aceh bersama Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global dalam mewujudkan masa depan energi yang aman dan berkelanjutan," demikian Nasri Djalal.

Sebagai informasi, BPMA menargetkan produksi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja (WK) Aceh atau lifting gabungan pada 2026 ini sebesar 10.519 BOEPD (Barrel of oil equivalent per day) atau setara barel minyak per hari.

Target tersebut terdiri dari produksi gas sebesar 48,40 MMSCFD (Million standard cubic feet per day) atau juta standar kaki kubik per hari, dan minyak 1.876 BOPD (Barrel of oil per day) atau barel minyak per hari.

Target 2026 ini, lebih besar dibandingkan tahun 2025 yakni 9.625 BOEPD dari gas 44.58 MMSCFD dan kondensat 1.665 BOPD. Sedangkan untuk realisasi hanya mencapai 9.060 BOEPD, terdiri dari gas 41.40 MMSCFD dan kondensat 1.667 BOPD.

Adapun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam wilayah kerja di bawah kewenangan BPMA yang aktif berproduksi saat ini yaitu, di WK A dioperatori PT Medco E&P Malaka, WK B oleh PT Pema Global Energi (PGE), dan WK Pase dilaksanakan Triangle Pase Inc.

Kemudian, KKKS yang sedang melakukan eksplorasi migas di Aceh dalam wewenang BPMA yakni, WK Bireun-Sigli oleh PT Aceh Energi, WK offshore north west Aceh (ONWA) dan offshore south west Aceh (OSWA) di wilayah barat selatan Aceh oleh Conrad Asia Energy.

Disisi lain, saat ini juga sedang dilakukan eksplorasi migas di laut Andaman Aceh oleh KKKS dibawah kewenangan SKK Migas yakni Mubadala Energy perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) bersama Harbour Energy dari Inggris.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengonfirmasi seluruh Wilayah Kerja (WK) migas di wilayah Aceh, saat ini telah habis diminati investor (sold out).

Merespons tingginya animo investasi tersebut, BPMA telah mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk melakukan kajian penambahan blok migas baru.

Kepala BPMA Nasri Djalal mengungkapkan, tren positif investasi ini mencakup blok-blok terminasi maupun blok eksplorasi lama.

Tingginya minat investor global dan domestik menjadi sinyal kuat kebangkitan kembali daya tarik geologi Aceh di pasar energi internasional.

“Seluruh blok migas di Aceh sudah ada peminatnya."

"Saya sudah bersurat ke Pak Menteri untuk meminta agar dilakukan kajian migas baru, karena seluruh wilayah kerja yang ada sudah ada peminat semua,” ungkap Nasri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama BUMD Pema Global Energi (PGE) memacu penyelesaian proyek optimalisasi lapangan Arun di Aceh Utara melalui Aceh Production Operation - Optimization & Revamping Project (APO ORP) guna meningkatkan penjualan gas.

"Proyek strategis ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan gas dan kondensat serta memperkuat keandalan fasilitas produksi di wilayah kerja (WK) B," kata Kepala Divisi Perawatan Fasilitas dan Pengendalian Proyek BPMA, Helmi di Banda Aceh, Selasa.

Ia menjelaskan, proyek ini merupakan bagian dari upaya peremajaan fasilitas, di mana sejumlah processing unit lama yang telah beroperasi melampaui waktu bakal digantikan dengan fasilitas baru yang lebih andal, efisien, serta sesuai dengan kondisi operasi saat ini.

"Optimalisasi dilakukan melalui pembaruan sejumlah fasilitas utama, meliputi gas compressor, gas processing facility (GPF), dan power plant," katanya.

Helmi menyampaikan, progres pembangunan GPF berkapasitas 60 MMSCFD (million standard cubic feet per day) atau juta standar kaki kubik per hari tersebut hingga saat ini telah mencapai 70 persen. Ditargetkan beroperasi (on-stream) pada Agustus 2026.

Sementara ini, lanjut dia, aktivitas konstruksi terus berjalan, dengan sebagian besar peralatan utama telah selesai di fabrikasi dan terpasang di lokasi. Sedangkan untuk fasilitas gas compressor masih dalam tahap fabrikasi, dijadwalkan dikirim ke lokasi pada Mei 2026.

Setelah beroperasi, GPF diharapkan menjadi tulang punggung produksi migas di WK B dengan tingkat keandalan, efektif dan efisiensi yang lebih tinggi.

"Fasilitas ini diproyeksikan mampu meningkatkan penjualan gas sebesar 12 MMSCFD dari kondisi eksisting, serta menambah produksi kondensat sekitar 300 BPD (dari 1.000 BPD menjadi 1.300 BPD)," tegas Helmi.

Sementara itu, Kepala BPMA, Nasri mengapresiasi percepatan proyek ini karena dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan lifting migas di Aceh, sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah dan nasional.

Menurutnya, proyek ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan operasi, mengoptimalkan produksi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur hulu migas di WK B.

"Kita harapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap peningkatan penerimaan negara dari Aceh," demikian Nasri.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) menjalin kerja sama untuk memperkuat peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Kolaborasi ini difokuskan pada optimalisasi penggunaan produk dan jasa dalam negeri secara terukur dan transparan dalam kegiatan hulu migas. Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas industri tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Ia menyebut, peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri akan berdampak pada pelaku usaha, tenaga kerja, serta rantai pasok di daerah.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal di Aceh untuk terlibat lebih luas dalam rantai pasok industri migas. Peningkatan partisipasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan kapasitas industri dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, dampak ekonomi diperkirakan meluas ke wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, seiring keterkaitan rantai pasok dan distribusi industri di kawasan tersebut.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah, pelaku industri, dan investor dapat melihat kontribusi sektor migas secara jelas terhadap perekonomian.

Ke depan, sinergi antara BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia diharapkan menjadi model penguatan sektor energi sekaligus mendorong kemandirian industri nasional dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

(KIE)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri mengungkapkan, minat investasi sektor minyak dan gas bumi (migas) di Aceh kembali meningkat.

Hingga awal April 2026, BPMA telah menerima tiga surat resmi keberminatan dari calon investor, untuk mengelola wilayah kerja (WK) migas yang sebelumnya telah terminasi.

Nasri menjelaskan, ketiga investor tersebut mengincar blok strategis yang sebelumnya tidak aktif, yakni WK Andaman I (eks Repsol), WK South Block A (eks KRX), dan WK Lhokseumawe (eks Zaratex).

“BPMA telah mendapatkan tiga pengajuan keberminatan untuk melakukan joint study di tahun 2026."

"Ini merupakan WK terminasi yang kini kembali dilirik investor,” ujar Nasri dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Ia merinci, WK Andaman I diminati konsorsium Jepang yang terdiri dari Japan Petroleum Exploration (Japex) dan Japan Organization for Metals and Energy Security (Jogmec).

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyatakan bahwa perusahaan Jepang berminat untuk mengeksplorasi minyak dan gas bumi (Migas) pada blok Andaman 1 di lepas pantai Pidie Jaya dan Bireuen, Aceh yang pernah dibor oleh Repsol.

"Blok bekasnya Repsol di WK (Wilayah Kerja) Andaman 1 yang berada di bawah 12 mil laut itu peminatnya dua perusahaan raksasa Jepang," kata Kepala BPMA, Nasri Djalal, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun dua perusahaan tersebut yakni Japan Petroleum Exploration (Japex) dan Japan Oil serta Gas and Metals National Corporation (Jogmec).

Nasri mengatakan, dua perusahaan Jepang tersebut telah menunjukkan keseriusannya untuk berinvestasi di Aceh, karena sejauh ini mereka sudah melaksanakan presentasi serta sedang mengurus seluruh proses administrasi di Kementerian ESDM.

"BPMA dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sudah setuju bahwa mereka akan mengelola itu. Saat ini hanya proses administrasi seperti penyerahan jaminan. Artinya 99 persen sudah final," ujarnya.

Sebenarnya, kata Nasri, sejauh ini pihaknya telah menerima tiga pengajuan resmi joint study (JS) untuk pengelolaan blok-blok migas terminasi di Aceh, yakni pada blok WK Andaman I (eks Repsol), WK South Block A (eks KRX), dan WK Lhokseumawe (eks Zaratex).

Selain perusahaan Jepang itu, peminat lainnya adalah PT Energi Hijau Biru yang bekerja sama dengan Barakah Petroleum Malaysia. Serta oleh PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh.

Nasri menyampaikan, untuk peminat blok terminasi di Aceh lainnya adalah perusahaan PT Energi Hijau Biru yang bekerja sama dengan Barakah Petroleum Malaysia, mereka ingin mengeksplorasi WK Lhokseumawe (eks Zaratex).

"Mereka juga sudah menyatakan berminat untuk mengelola blok itu. insya Allah pada minggu kedua April ini, kami memanggil mereka untuk menentukan sejauh mana keberminatannya. Nanti juga kita juga evaluasi kemampuan fisik, teknis dan lainnya," katanya.

Kemudian, lanjut dia, WK South Block A (SBA) eks KRX di Aceh Timur, diminati oleh BUMD Aceh yakni PT PEMA, mereka mendapatkan peluang ini berkat adanya PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh.

Ia menjelaskan, pada blok ini terdapat banyak persoalan di awalnya. Di mana, ketika blok itu diterminasi pada 2023, langsung dilakukan open area oleh kementerian. Padahal sesuai PP 23 tersebut, semua blok terminasi di Aceh maupun blok yang habis masa berlaku harus ditawarkan terlebih dahulu ke BUMD.

Kemudian, setelah BPMA mengetahui hal ini, akhirnya dilakukan proses kembali agar dijalankan sesuai amanat PP 23 tersebut, termasuk adanya surat rekomendasi Gubernur Aceh. Artinya, harus ditawarkan ke BUMD Aceh terlebih dahulu sebelum dilaksanakan open area.

"Tiba-tiba di tahun 2025 masuk permintaan penawaran dari PT PEMA untuk mengelola WK south block A. Artinya, alhamdulillah BPMA dan seluruh tim berhasil mengembalikan blok itu sesuai amanat PP 23," ujarnya.

Karena adanya ketertarikan dari PT PEMA, sambung Nasri, BPMA juga segera mengundang mereka untuk membicarakan kelanjutannya.

"Jadi sekarang tinggal di PT PEMA, bagaimana mengelola blok yang sudah ditawarkan ini. Artinya dari segi regulator, kami sudah menjaga hak BUMD," ujarnya.

Nasri menegaskan, BPMA akan terus mendorong percepatan program eksplorasi dan pengembangan migas di wilayah Aceh, termasuk pembukaan sumur-sumur baru oleh Kontraktor Kontra Kerja Sama (KKKS) hingga sumur minyak rakyat.

“Kami berkomitmen menjalankan program pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional,” demikian Nasri Djalal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tetap diteruskan (legalisasi sumur minyak rakyat) sesuai dengan keputusan Menteri ESDM, ya tetap dilakukan

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pelaksanaan program legalisasi sumur minyak rakyat di Aceh tetap berlanjut sebagaimana mestinya meskipun sedang dalam pemulihan pascabencana.

"Tetap diteruskan (legalisasi sumur minyak rakyat) sesuai dengan keputusan Menteri ESDM, ya tetap dilakukan," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM Yudhiawan Wibisono di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Yudhiawan Wibisono menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers di sela-sela kegiatan Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK) di Banda Aceh.

Bahkan, kata dia, mengenai kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat tersebut juga belum ada perubahan, tetap berjalan seperti di awal, termasuk untuk Aceh.

"Belum ada perubahan, masih sesuai," ujarnya.

Selain itu, Yudhiawan juga menjelaskan bahwa sebagai upaya menyerap tenaga kerja, dan dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi atau menunjang APBN, salah satu pilarnya adalah peningkatan pasokan energi nasional.

Tahun ini, kata dia, lifting minyak Indonesia 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, melampaui target APBN, diharapkan hasil tersebut terus meningkat hingga mencapai satu juta barel per hari pada 2030.

"Diharapkan, pada tahun 2030 itu targetnya adalah satu juta barel per hari. Negara kita pernah mengalami yang tinggi, tapi tahun 1998 menurun, sekarang sudah mulai melakukan peningkatan, dan BPMA Aceh punya peranan sangat penting," kata Yudhiawan.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPMA, Nasri Djalal menyatakan bahwa proses legalitas pengelolaan sumur minyak rakyat di Aceh tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Serta, sesuai dengan rekomendasi Gubernur Aceh nomor 500.10.7.3/13940 tertanggal 29 September 2025 perihal finalisasi data dan pengelola sumur minyak masyarakat yang ditujukan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM RI.

"Saat ini sedang dilakukan verifikasi
dan ini kita sedang bicarakan dengan seluruh KKKS agar mekanisme itu berjalan. Tidak ada perubahan tetap sesuai dengan Permen ESDM Nomor 14 tahun 2025, dan seluruh rekomendasi Gubernur Aceh," demikian Nasri Djalal.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengusulkan sebanyak 2.101 sumur minyak rakyat hasil finalisasi bersama kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan legalisasi operasionalnya oleh pemerintah pusat.

Sebanyak 2.101 sumur minyak masyarakat ini tersebar di empat kabupaten yakni Bireuen, Aceh Timur, Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kemudian, juga ada yang berada dalam wilayah kerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Usulan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Kebijakan ini untuk melegalkan sumur minyak rakyat menjadi harapan baru perekonomian daerah dari sektor migas.

Berdasarkan Permen, sumur minyak rakyat ini dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat di daerah setempat.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyatakan gas berupa gelembung yang muncul dari dalam tanah di Dusun Pulo Raya Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur tidak berbahaya bagi masyarakat.

Bidang Keteknikan Geologi dan Geofisika BPMA, Brianto Adhie Setya W, menjelaskan dari hasil pengamatan awal pihaknya tak menemukan adanya kandungan berbahaya dari gelembung tersebut.

"Dari aspek keselamatan, gas ini relatif aman karena tidak mengandung H₂S (hydrogen sulfida) dan CO (karbon monoksida)," kata Brianto usai meninjau lokasi temuan, Rabu (7/1/2026).

Dia juga menyebut gelembung yang muncul dari area bekas endapan lumpur pascabanjir akhir November 2025 ini memiliki tekanan yang tergolong kecil.

Selama tidak ada pemicu, lanjutnya, gas ini tidak berbahaya dan tidak menimbulkan risiko langsung bagi warga sekitar.

Brianto mengatakan pihaknya tetap mengambil sampel gas untuk memastikan jenis dan kandungannya, termasuk apakah gas tersebut berbahaya atau tidak, melalui uji laboratorium.

BPMA pun mendorong adanya kajian lanjutan dari fenomena alam ini berupa pemetaan persebaran gas serta penelitian mengenai ketebalan dan kedalaman sumbernya.

Brianto menyebut hasil kajian akan menjadi dasar penilaian potensi pemanfaatan gas, termasuk kelayakan dan nilai ekonominya.

"Tanpa kajian itu, potensi ekonominya belum bisa ditentukan," tutur Brianto.

Kepala BPMA Nasri Djalal mengimbau masyarakat agar tidak panik terhadap fenomena gas ini dan menunggu hasil penelitian lanjut yang tengah dilakukan.

"Berdasarkan data kajian teknis sejauh ini, fenomena ini tidak berbahaya selama tidak ada pemicunya," kata Nasri.

Namun Nasri meminta masyarakat tetap waspada serta tak melakukan aktivitas pembakaran di dekat sumber gas untuk mencegah risiko yang tak diinginkan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), bersama PT Medco E&P Malaka (Medco E&P) kembali menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir di Provinsi Aceh.

“MedcoEnergi selalu berupaya hadir untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi kami, terutama dalam situasi darurat seperti banjir ini. Kami bekerja bersama KESDM dan BPMA agar bantuan dapat tersalurkan cepat dan tepat sasaran,” kata Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Medco E&P telah menyalurkan bantuan secara bertahap sejak Senin (1/12), termasuk beras, air mineral, minyak goreng, mie instan, susu UHT, sarung, sejadah, mukena dan selimut, serta kebutuhan pokok lainnya.

Medco E&P menyalurkan tambahan sebesar 5 ton bantuan kebutuhan pokok sebagai bagian dari total sekitar 40 ton bantuan yang dipersiapkan untuk disalurkan secara bertahap.

Ronald menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya tanggap darurat pemerintah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keprihatinannya atas dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah.

“Pemerintah bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan mendesak warga,” ujar Bahlil.

Kepala BPMA Nasri Jalal turut menyampaikan pentingnya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik.

“BPMA mengoordinasikan dan memantau proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Kami berharap dukungan ini dapat meringankan beban masyarakat hingga keadaan kembali pulih,” ujar Nasri.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga hari ini tercatat sebanyak 631 jiwa, dengan 472 jiwa dilaporkan hilang. Jumlah korban terluka tercatat sebanyak 2.600 orang, dengan korban yang mengungsi sebanyak 1 juta jiwa.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025