JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga mantan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 21 Mei 2026. Mereka ditahan terkait perkara dugaan korupsi di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU.

Ketiganya berinisial DP, mantan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU; RS selaku mantan Sekretaris dirjen Cipta Karya; dan AS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di sekretariat ditjen Cipta Karya.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma menjelaskan, penahanan dilakukan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

"Peranan Tersangka Sdr. DP selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Air adalah melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar dan 2 unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air," kata Dapot, Jumat (22/5/2026).

Sementara RS dan AS, berperan secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar.

Lihat video: Menteri Dody Buka Suara usai Kejati DKI Geledah Kantor Kementerian PU



Atas perbuatannya, DP disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidiair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jo.Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapot menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah dan sejumlah uang tunai dalam bentuk Dolar Amerika Serikat serta pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun Swasta.

Dapot memastikan, penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara.

"Terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan sejak hari ini Kamis, 21 Mei 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana Sdr. DP ditahan di Rutan Salembang Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Sdr. RS dan Sdr. AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur," ucapnya.

Achmad Al Fiqri

Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA dan ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih.

“Pemprov Maluku melibatkan bupati dan wali kota di Maluku membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk pengamanan pantai, penanganan bantaran sungai, dan penyediaan air bersih di wilayah kepulauan,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai pertemuan dengan Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta, Selasa.

Berkaitan dengan hal itu ia menjelaskan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.

Menurut dia, Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek sumberdaya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan saat mulai beroperasi pada 2027.

“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Selain itu ia menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai.

Disamping itu, keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU Dedy Natrihfazhal Dedisky Nazaroeddin menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menyebut Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek prioritas yang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2027.

“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.

Ia menegaskan, pengoperasian Blok Masela diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk di Tanimbar sehingga kebutuhan air baku juga akan meningkat secara signifikan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingatkan pelaku industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar segera menuntaskan kewajiban perizinan usaha sebelum masa tenggang berakhir pada 31 Maret 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang mengatur sanksi pidana bagi setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanpa izin.

Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PU, Bhakti, menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan tidak ringan.

Sesuai Pasal 70 UU SDA Tahun 2019 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

Selain ancaman pidana, pemerintah juga menyoroti batas akhir masa penyesuaian perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam beleid tersebut, pelaku usaha AMDK diberikan waktu tiga tahun untuk mengurus izin, yang akan berakhir pada 31 Maret 2026.

“Jadi, waktunya tinggal dua bulan lagi dari sekarang. Makanya, dari satu minggu yang lalu, kami sibuk mendiskusikan bagaimana kalau seandainya masa tenggang dari UU Cipta Kerja berakhir. Apa yang harus dilakukan,” ujar Bhakti dalam diskusi Rakernas I AMDATARA (Perkumpulan Usaha AMDK Nusantara) di Jakarta baru-baru ini.

Ia menjelaskan, perusahaan yang telah memanfaatkan sumber air tetapi belum memiliki izin usaha tetap dapat mengurus perizinan.

Namun, mereka akan dikenakan denda administratif saat proses pengajuan izin. Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat enam bulan sejak izin ditetapkan.

Sebagai ilustrasi, Bhakti mencontohkan perusahaan AMDK yang telah mengambil air dari sungai sejak 2022 tanpa izin usaha.

Selama masa tenggang sebelum penegakan penuh pada Maret 2026, perusahaan tersebut belum dikenai sanksi pidana. Meski demikian, perhitungan denda administratif tetap diberlakukan.

“Perusahaan AMDK itu akan dihitung tarif dendanya terhadap pemakaian air mulai sejak UU Cipta Kerja disahkan, yaitu 2 November 2020. Jadi, kalau pengambilan airnya dari 20 tahun yang lalu, dendanya akan dibatasi sampai dengan November 2020,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan agar pelaku industri AMDK memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

Menurut dia, konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan cukup berat, baik berupa pidana penjara maupun denda miliaran rupiah.

“Semua punya niat baik untuk memajukan negeri, tapi jangan sampai cacat gara-gara tidak mematuhi undang-undang yang akan diberlakukan,” ujarnya.

Bhakti berharap momentum Rakernas I AMDATARA dapat dimanfaatkan untuk saling mengingatkan antaranggota industri agar tidak menghadapi risiko sanksi ketika masa tenggang resmi berakhir.

"Kami berharap ini momen yang bagus buat teman-teman industri AMDK. Karena waktunya cuma dua bulan. Pastikan semua anggota asosiasi AMDATARA ini bisa memahami dengan baik konsekuensi dari diberlakukannya UU Cipta Kerja itu. Karena, bisa saya pastikan sanksinya cukup berat,” pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang