Bisnis.com, JAKARTA – Hingga akhir bulan Maret 2026, pemerintah belum menentukan penerapan tarif bea keluar terhadap komoditas batu bara. Proses pembahasan masih berlangsung. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum sepakat mengenai waktu pengenaannya.

Isu tentang pengenaan bea keluar batu bara pertama kali dilontarkan oleh Menkeu Purbaya yang merespons tingginya angka pengembalian atau restitusi pajak. Lonjakan restitusi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menetapkan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP).

Purbaya menargetkan setoran bea keluar batu bara bisa menambal lubang penerimaan akibat restitusi pajak.

Sekadar catatan, Purbaya menargetkan pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara akan mulai berlaku pada 1 April 2026, demi mengerek penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [2026 penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu, kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya belum lama ini.

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%. Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Lebih lanjut, Purbaya menyadari bahwa kebijakan ini akan memantik penolakan keras dari perusahaan batu bara. Kendati demikian, pemerintah melihat adanya momentum untuk mengamankan penerimaan negara dari windfall profit komoditas saat harga batu bara yang belakangan naik bahkan melewati US$135 per ton.

"Di level teknis mesti diskusikan, apakah industri bisa menerima, bukan maunya dia ya [tapi] profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung, bukan maunya pimpinan perusahaan batu bara. Kalau mereka pasti enggak mau, maunya," ungkap Purbaya.

Sebagai implikasi dari kebijakan bea keluar ini, Purbaya mengisyaratkan akan ada penyesuaian pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang. Pengeksekusian detailnya akan bergantung pada asesmen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apalagi, belakangan harga minyak dunia yang juga melonjak akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri, yang pada akhir berpotensi melebarkan defisit APBN. Oleh sebab itu, untuk menambal pelebaran defisit, otoritas fiskal coba ingin menambah sumber penerimaan baru dari bea keluar batu bara yang harganya belakangan juga naik.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menepis kekhawatiran terkait potensi pelebaran defisit di atas ambang batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dia menggarisbawahi bahwa defisit dua bulan pertama 2026 adalah kondisi yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi penarikan belanja negara ke depan (front-loading) agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

"Kalau [bea keluar] itu boleh, nanti kan pendapatan naik, hitungan defisitnya beda lagi. Jadi orang-orang di luar yang bilang 'gimana Purbaya bilang ekonomi bagus, padahal anggaran defisit', kan memang didesain defisit anggaran, kenapa bingung?" katanya.

ESDM Masih Hati-hati

Bahlil sebelumnya mengemukakan bahwa pembahasan belum tuntas. Dia menekankan pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang dan menerapkan kebijakan tersebut.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Potensi Rp19,3 Triliun

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia yang kerek anggaran subsidi energi dalam negeri.

Fajry mengkalkulasi, potensi penerimaan dari kebijakan windfall tax ini sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

Lebih lanjut, Fajry membedah alasan di balik pemilihan instrumen bea keluar ketimbang menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang biasanya dipakai untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti kenaikan harga batu bara belakangan ini.

Dia meyakini langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," tegas Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sepertinya belum akan mengenakan bea keluar untuk batu bara pada awal 2026 karena peraturannya masih dibahas di level antar kementerian dan lembaga.

"Saat ini, pengaturan bea keluar batu bara masih berada dalam tahap pembahasan lintas kementerian/lembaga, khususnya dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, termasuk pembahasan mengenai penetapan HS komoditas, tarif Bea Keluar, dan Harga Patokan Ekspor (HPE)," terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Adapun Bea Cukai telah melaksanakan fact finding di sejumlah satuan kerja yang melakukan pengawasan ekspor batu bara. Hal itu dilakukan sebagai persiapan dari implementasi kebijakan tersebut.

Kegiatan fact finding itu meliputi pemetaan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta kebutuhan anggaran.

Di sisi lain, persiapan pengenaan bea keluar emas sudah lebih maju daripada batu bara. Bea Cukai telah melakukan internalisasi kepada kantor-kantor terkait mengenani penerapan PMK No.80/2025 agar penerapannya seragam.

"Dari sisi teknis dan pengawasan, Bea Cukai juga telah melakukan pengadaan instrumen pengujian komoditas emas serta mendistribusikannya ke Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) dan kantor pelayanan terkait guna mendukung penelitian dan pemeriksaan barang," lanjut Nirwala.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bea keluar untuk ekspor batu bara ditargetkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas yakni pada 1 Januari 2026.

"Saya target sama [dengan bea keluar emas] 1 Januari," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Next Indonesia Center memperkirakan bea Keluar batu bara yang direncanakan berlaku mulai Januari 2026 berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis memperkirakan perhitungan tersebut dihasilkan dari simulasi riset internal tanpa memasukkan lignit atau batu bara berkualitas rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” ujar Ade dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025)

Ia menjelaskan, pengaktifan kembali bea keluar batu bara merupakan respons atas kebijakan pemerintah setelah sekitar dua dekade komoditas ini bebas pungutan ekspor. Terakhir kali pemerintah menetapkan Bea Keluar batu bara pada periode 2005–2006.

Menurut Ade, kebijakan tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pendapatan negara, tetapi juga mengoreksi bentuk subsidi tidak langsung melalui pembebasan bea ekspor yang selama ini berlaku.

Senior Analyst Next Indonesia Center Sandy Pramuji menyampaikan kebijakan ini dapat menjadi instrumen penting untuk menutup celah praktik manipulasi nilai perdagangan yang selama ini merugikan negara.

“Bea Ekspor Batu bara akan memaksa terjadinya sinkronisasi data dan menjadi alat cross-check yang lebih ketat antara volume produksi, penjualan dan ekspor guna menutup celah manipulasi nilai di masa depan,” kata Sandy.

Menurut Sandy, di tengah posisi Indonesia sebagai pemasok batu bara terbesar dunia dengan total ekspor mencapai 1,8 miliar ton sepanjang 2020–2024 masih terdapat persoalan serius berupa praktik trade misinvoicing atau manipulasi data nilai ekspor. Praktik tersebut membuat nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga riil di pasar internasional.

Ia menegaskan, praktik misinvoicing bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan skema terencana yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Oleh karena itu, Next Indonesia Center memandang pengenaan bea keluar kembali dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal ganda yakni menambah basis penerimaan, sekaligus menjadi alat disiplin perdagangan untuk memastikan kesesuaian data produksi, penjualan, dan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar, termasuk terhadap komoditas emas dan batu bara yang sebentar lagi dikenakan tarif pungutan tersebut.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan bea keluar komoditas emas telah dibahas sehingga pemungutannya dapat segera diimplementasikan. Sementara itu, untuk batu bara baru akan dilaksanakan pada 2026.

Sejalan dengan rencana pengenaan bea keluar pada dua komoditas tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melaksanakan pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar seperti kayu dan kulit; biji kakao; getah pinus; produk hasil pengolahan mineral logam; mineral logam dengan kriteria tertentu; serta kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.

"Penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif melalui pengawasan yang kuat di lapangan," ujarnya kepada Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya memaparkan bahwa dalam aturan kepabeanan, penghitungan bea keluar dihitung secara penilaian mandiri atau self assessment dan diberitahukan dalam dokumen kepabeanan ekspor. Selanjutnya, pemeriksaan dan penghitungan turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Adapun pemeriksaan fisik dilakukan, termasuk dengan uji laboratorium, secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Ada pengecualian bagi eksportir berstatus authorized economic operator (AEO) sehingga pemeriksaan fisik dilakukan secara minimal hingga tidak dilakukan secara fisik.

Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas di lapangan, lanjut Purbaya, pihaknya melakukan pengawasan secara fisik dan administratif terhadap komoditas ekspor yang dikenai bea keluar.

Beberapa hal yang dilakukan untuk pengawasan itu yakni pengawasan pemuatan, kesesuaian pemberitahuan serta kesesuaian perizinan larangan terbatas (lartas). Untuk kesesuaian izin lartas, Purbaya menerangkan upaya itu dilakukan turut memastikan status clean and clear perusahaan eksportir, serta pemenuhan kewajiban pungutan seperti royalti hingga PPh pasal 22.

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menyebut setidaknya ada empat modus penyelundupan yang ditemukan selama ini. Pertama, kesalahan administrasi dalam pemberitahuan.

Kedua, penyamaran ekspor melalui modus antarpulau. Ketiga, upaya penyembunyian dengan mencampur barang legal dan ilegal. Keempat, penyelundupan langsung.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai membenahi tata kelola eksportasi batu bara. Batu bara adalah salah satu komoditas ekspor yang selama ini mendapatkan keistimewaan, salah satunya karena tidak dikenakan bea keluar.

Kalau merunut catatan Kementerian Keuangan, batu bara terakhir kali dikenakan bea keluar pada tahun 2006 lalu. Sejak saat itu praktis komoditas emas hitam itu tidak dikenakan kewajiban untuk membayar setiap eksportasi yang dilakukan, kendati perusahaan batu bara banyak yang meraup cuan dari aktivitas bisnis tersebut.

Dikutip dari paparan Kemenkeu di Komisi XI DPR Senin (17/11/2025), rencana penerapan bea keluar untuk batu bara masih dibahas oleh kementerian dan lembaga. "Jadi kebijakan untuk mengenakan bea keluar dari batu bara ini nanti tetap berdasarkan usulan dari kementerian teknis." ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.

Febrio juga mengemukakan 5 aspek mengenai pertimbangan dan perkembangan rencana pengenaan bea keluar untuk batu bara. Pertama, adanya anomali Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, namun sebagian produknya masih diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah.

Kedua, volatilitas harga yang menunjukkan adanya penurunan harga batu bara acuan alias HBA. Outlook APBN 2025, HBA diperkirakan berada pada harga US$77,8 per ton sehingga rata-rata HBA US$98 per ton.

Ketiga, untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi sehingga pengenaan bea keluar bisa direalisasikan. Keempat, adanya usulan dari kementerian teknis mengenai rencana pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara.

Kelima, saat ini rencana pengenaan bea keluar batu bara masih terus dibahas oleh kementerian dan lembaga. Poin pengenaannya antara lain, mekanisme pengawasan hingga pemeriksaan,

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang memfinalisasi rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK yang akan mengatur pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kebijakan itu sudah dalam proses harmonisasi dan kemungkinan pihaknya akan segera mengumumkannya ke publik.

"Saat Ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir," ujar Febrio di Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

Febrio menjelaskan bahwa pembahasan beleid itu untuk mendukung hilirisasi dan ekosistem bank bulion di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas.

Adapun pengaturannya mencakup dua aspek. Pertama, tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Kedua, tarif bea keluar progresif yang mekanismenya adalah tarif besar akan berlaku untuk harga komoditas yang lebih tinggi.

Febrio menambahkan bahwa penerapan tarif itu nantinya akan mencakup kepada komoditas emas dore atau emas batangan campuran beberapa mineral, granules, cast bar, dan minted bars. tarifnya berkisar 7,5% - 15%.

"RPMK Bea Keluar telah disepakati Kementerian dan Lembaga terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum. RPMK Bea Keluar Emas dalam proses pengundangan."

Bisnis.com, JAKARTA- Sejumlah emiten produsen emas seperti ANTM, MDKA, ARCI dan lainnya berpotensi terdampak kebijakan bea keluar terhadap komoditas emas. Pada Senin (17/11), saham emiten emas seperti MDKA, ARCI, BMRS berada di zona merah, sementara ANTM relatif datar.

Pasar merespons rencana pemerintah untuk mengenakan pungutan bea keluar untuk ekspor empat produk emas pada 2026. Tarif bea keluar untuk produk emas itu berada pada kisaran 7,5% hingga 15% yang diharapkan dapat menyumbang kas negara.