Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia mulai memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dirhamsyah menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dia menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dirhamsyah menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring penerapan kebijakan tersebut, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI). Program tersebut memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC menata kawasan wisata Peninsula Island di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali guna meningkatkan kualitas destinasi dan mendongkrak aktivitas pariwisata.

“Tidak hanya melakukan pembaruan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan ruang publik yang lebih representatif, mendukung berbagai aktivitas wisata serta memperkuat aspek keberlanjutan,” kata General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ia merinci penataan kawasan termasuk akses menuju Water Blow yang ada di dalam Peninsula Island sudah mencapai 78,5 persen.Water blow merupakan wisata alami dengan deburan ombak memecah karang sehingga menimbulkan sensasi buih alami yang banyak digemari wisatawan termasuk penikmat fotografi.

Terdapat juga pengerjaan untuk peremajaan dan penataan jalan, pembangunan jalan menuju Pulau Nusa Dharma, pekerjaan instalasi limbah, drainase, fasilitas resapan air hujan dan tangki air juga dikebut.

Sedangkan penataan eks jalan menuju Peninsula sudah mencapai 98 persen dan penanaman rumput di area amphitheatre sudah selesai 100 persen, kata Agus, penyelesaian pemasangan batu andesit di area helipad juga sudah rampung.

Saat ini, lanjut dia, penataan sudah memasuki minggu ke-25 dengan kemajuan proyek keseluruhan mencapai sekitar 23 persen.

Menurut dia, setelah penataan kawasan, sejumlah aktivitas pariwisata bisa digenjot yang diharapkan meningkatkan perekonomian seperti mendukung penyelenggaraan wisata konferensi (MICE), wisata olahraga dan agenda internasional lainnya.

Selain itu, ia berharap kawasan itu akan menjadi ruang publik yang ikonik, sekaligus memperkuat daya saing dan memberi manfaat ekonomi kepada pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata Nusa Dua.

“Transformasi yang mulai terlihat hari ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang,” imbuh Agus.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia akan memberlakukan komisi aplikasi atau potongan sebesar 8% mulai 1 Juli 2026 dari setiap biaya perjalanan bagi seluruh mitra pengemudi layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) atau ojek online (ojol).

Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi aplikasi sebesar 8% dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Menurut Dirhamsyah, melalui penyesuaian komisi tersebut perusahaan tetap akan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dia menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dirhamsyah menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi saat ini sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dia menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dirhamsyah menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun penerapan komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring dengan penerapan komisi aplikasi 8%, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).

YPSSI merupakan program perlindungan yang memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Jakarta: Pemerintah memastikan kebijakan pembatasan potongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen pada tahap awal hanya akan diterapkan untuk layanan roda dua. Sementara itu, pengaturan bagi layanan transportasi daring roda empat masih akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai pihak.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, fokus regulasi saat ini diarahkan pada layanan roda dua karena memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi paling besar dibandingkan layanan lainnya.

"Untuk saat ini, pengaturan komisi 8 persen diprioritaskan bagi ojek online roda dua karena jumlah pengguna maupun pengemudinya memang paling banyak," ujar Dudy dikutip dari Antara.

Menurutnya, aturan yang sedang disusun belum mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi dengan kendaraan roda empat. Hal tersebut disebabkan mekanisme pengaturan transportasi roda empat berbeda dengan layanan ojek online.

Dudy menjelaskan, kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek berada di bawah Kementerian Perhubungan, sedangkan operasional di daerah lainnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ia mengungkapkan sejumlah perusahaan aplikator telah mengusulkan agar regulasi transportasi daring roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Namun, usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.

"Kami harus berdiskusi dengan seluruh stakeholder, bukan hanya operator, tetapi juga pemerintah provinsi agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan," kata Dudy.

Pemerintah, lanjutnya, memilih memulai kebijakan ini dari sektor roda dua sebagai langkah awal untuk memperkuat kepastian regulasi transportasi berbasis aplikasi. Sebelumnya, Dudy memastikan aturan mengenai pemotongan komisi maksimal 8 persen akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 tanpa melalui masa uji coba.

Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring.

"Langsung diberlakukan mulai 1 Juli. Nanti kita lihat bagaimana respons di lapangan," ujar Dudy.

Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, yang menetapkan batas maksimal potongan pendapatan pengemudi oleh perusahaan aplikator sebesar 8 persen.

Saat mengumumkan kebijakan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa skema pembagian pendapatan yang berlaku selama ini dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi para pengemudi.

Menurut Presiden, penyesuaian besaran komisi dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada para pengemudi ojek online yang setiap hari bekerja di jalan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan alasan aturan terkait komisi 92% alias potongan 8% untuk aplikator baru berlaku untuk transportasi online roda dua.

Dudy menjelaskan, kebijakan tersebut difokuskan lebih dahulu pada layanan roda dua karena jumlah pengguna maupun mitra pengemudinya jauh lebih besar dibandingkan layanan roda empat.

"Jadi, sekarang ini yang fokus dilakukan adalah untuk roda dua, karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Dia mengatakan, regulasi terbaru mengenai komisi tersebut untuk sementara hanya berlaku bagi layanan ojekonline (ojol) roda dua.

Pemerintah akan lebih dulu melihat implementasi kebijakan tersebut sebelum mempertimbangkan pengaturan pada layanan roda empat.

Menurutnya, karakter regulasi angkutan daring roda empat berbeda dengan roda dua. Untuk wilayah Jabodetabek, pengaturan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Adapun di luar Jabodetabek, kewenangan pengaturan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan operator angkutan daring tersebut memang telah mengusulkan agar pengaturan layanan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga tidak berbeda-beda di setiap daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sebelum diambil keputusan.

"Tetapi kami harus bicara dengan stakeholder yang berkait, tidak hanya operator tetapi juga pemerintah daerah semua, apakah kami satukan saja pengaturan terhadap kendaraan roda empat," ujarnya.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk mulai menerapkan potongan 8% pada 1 Juli 2026

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojol sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojol, taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak kebijakan Gojek dan Grab yang menerapkan potongan aplikasi atau platform ojek online (Ojol) sebesar 8% hanya untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Lily menilai kebijakan yang hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, aturan yang kerap diterapkan secara sepihak oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, dan lainnya terjadi karena status pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo belum diakui sebagai pekerja.

Dia menilai kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan pekerja transportasi online yang hanya sekitar Rp100.000 per hari atau masih berada di bawah standar upah minimum, termasuk UMP Jakarta yang saat ini mencapai Rp5,7 juta per bulan.

“Demikian juga dengan kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari yang sangat rawan kecelakaan kerja di jalan raya,” kata Lily.

Selain itu, menurut Lily, para pekerja transportasi online juga belum memperoleh berbagai hak ketenagakerjaan, seperti upah layak, jam kerja delapan jam per hari, cuti haid dan melahirkan, dukungan bagi penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, serta hak untuk melakukan perundingan kerja bersama.

“Maka agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114,” kata Lily.

SPAI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, segera memasukkan aturan perlindungan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ke dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengumumkan akan mulai menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.

“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Catherine, implementasi skema bagi hasil tersebut bukan langkah yang mudah karena akan menimbulkan tantangan bagi lini bisnis roda dua perseroan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai penyesuaian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari peluang pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif bagi pelanggan, hingga keberlanjutan ekosistem bisnis.

Dia juga memastikan Gojek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik serta memberikan manfaat bagi mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Di sisi lain, Grab Indonesia juga menyatakan akan mulai menerapkan skema bagi hasil sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua, yakni GrabBike, efektif per 1 Juli 2026.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Neneng menegaskan implementasi kebijakan tersebut juga tidak mudah. Oleh sebab itu, Grab akan melakukan sejumlah penyesuaian dengan penuh pertimbangan agar layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem terjaga, dan peluang pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.

Lebih lanjut, Neneng mengatakan komitmen menjaga keseimbangan tersebut sejalan dengan perjalanan Grab selama lebih dari satu dekade sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal itu tercermin dari kontribusi Grab terhadap sekitar 50% industri ride-hailing dan layanan pengantaran daring, dukungannya dalam menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta pelaksanaan program Grab untuk Indonesia dengan nilai lebih dari Rp100 miliar bagi mitra pengemudi.

Ke depan, Grab menyatakan akan terus memperkuat komitmennya di Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, memiliki jurus jitu untuk menekan tingginya biaya tani dengan menyalurkan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani yang dapat digunakan secara gratis.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan adapun bantuan alsintan yang diberikan tersebut berupa 10 unit Traktor Roda Dua (TR2), 4 unit Traktor Roda Empat (TR4), serta benih padi tahap pertama sebanyak 26.900 kilogram untuk areal tanam seluas 1.076 hektare yang akan dimanfaatkan oleh 59 kelompok tani.

"Bantuan ini akan kami bagikan secara bertahap. Jadi untuk tahap kedua nantinya akan disalurkan kembali 68.950 kilogram benih padi untuk lahan seluas 2.258 hektare," kata Annisa Suci Ramadhani dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di tengah tantangan perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, keterbatasan tenaga kerja pertanian, serta kebutuhan peningkatan hasil produksi, transformasi menuju pertanian modern bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan," ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus mempercepat modernisasi pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

Dia berharap penggunaan alsintan tersebut mampu mempercepat proses pengolahan lahan dan waktu tanam, menekan biaya usaha tani, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, meningkatkan indeks pertanaman, serta mendorong produktivitas lahan.

Sementara bantuan benih padi diharapkan menghasilkan pertanian yang lebih baik, pertumbuhan yang seragam, serta produktivitas yang lebih tinggi sehingga berdampak pada peningkatan hasil panen dan pendapatan petani.

Annisa mengingatkan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar penyaluran barang, melainkan modal pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak diukur dari jumlah bantuan yang diserahkan, melainkan dari manfaat yang dirasakan petani.

"Kepada 14 kelompok penerima alsintan dan 59 kelompok tani penerima benih padi, saya agar bantuan digunakan secara tepat sasaran, dirawat dengan baik sebagai aset bersama, serta menjadi pendorong lahirnya budaya pertanian yang maju, profesional, adaptif, produktif, dan berdaya saing," sebutnya.

Bupati juga meminta Dinas Pertanian beserta seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Dharmasraya untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

"Ketika petani semakin kuat, produksi meningkat, dan pangan terjaga, maka ekonomi daerah akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik," tegasnya.

Annisa mengajak seluruh pihak menjadikan momentum penyerahan bantuan tersebut sebagai penguat semangat bersama untuk mewujudkan pertanian Dharmasraya yang maju, mandiri, modern, berkelanjutan, dan menjadi kebanggaan daerah.

Sementara itu, Wali Nagari/Kepala Desa Sitiung Julisman mengatakan bantuan alsintan dan benih padi merupakan hal yang sangat dibutuhkan petani di desanya itu sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

"Bantuan ke desa kami ini, merupakan sebuah perhatian yang besar dari Bupati Dharmasraya. Sesuai arahan dari bupati, kami akan berupaya agar target dari bantuan alsintan itu bisa terwujud dengan baik," tegasnya.

Dia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh kelompok tani sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Masyarakat diperkirakan akan merasakan dampak langsung dari berbagai insentif ekonomi yang digelontorkan pemerintah pada semester II 2026.

Mulai dari diskon transportasi, bantuan pangan, hingga subsidi sektor industri, seluruh program tersebut dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Salah satu yang paling terasa adalah diskon tiket transportasi yang berlaku pada periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain itu, tarif dasar kapal Pelni juga mendapat potongan 30 persen yang berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Di sektor penerbangan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Insentif serupa kembali diberikan saat periode Natal dan Tahun Baru 2027 untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap terjangkau.

Diskon tiket kereta api 30 persen kembali berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Sementara itu, diskon kapal Pelni 30 persen diterapkan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pemerintah juga kembali menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada periode yang sama untuk mendukung arus transportasi akhir tahun.

Di sektor industri, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif bea masuk 0 persen untuk suku cadang pesawat.

Sementara di sektor ketenagakerjaan, program magang dan vokasi diperkuat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program stabilisasi harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Seluruh rangkaian kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus ini mencakup berbagai sektor strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pemerintah menegaskan bahwa paket stimulus ini disusun untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menempati peringkat kedua sebagai wisata ramah muslim di dunia. Posisi Indonesia sejajar dengan Arab Saudi dan Turki.

Peringkat tersebut mengacu pada laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 yang dirilis Mastercard-CrescentRating. GMTI merupakan indeks tahunan yang mengukur tingkat keramahan suatu negara terhadap wisatawan Muslim melalui berbagai indikator, termasuk aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Indeks ini menjadi salah satu acuan utama bagi industri pariwisata global dalam melihat perkembangan pasar wisata halal yang terus tumbuh.

Pada tahun ini, Indonesia berada di peringkat kedua dalam laporan GMTI. Peringkat Indonesia kali ini naik tiga tingkat dari posisi kelima pada 2025.

Indonesia meraih skor 79, meningkat tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia pun kini sejajar dengan Arab Saudi dan Turki di posisi kedua.

Namun, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang menempati peringkat pertama dengan skor 83.

Sementara, Qatar berada di posisi kelima dengan skor 76. Lalu, Uni Emirat Arab turun empat peringkat ke posisi keenam dengan skor 75.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kenaikan peringkat tersebut menjadi salah satu yang paling menonjol dalam daftar 20 besar GMTI 2026. Indonesia tercatat sebagai negara dengan peningkatan peringkat terbesar di kelompok papan atas. Sementara, sejumlah negara lain stagnan atau justru mengalami penurunan posisi.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam memenuhi standar dan persyaratan GMTI, sehingga Indonesia berhasil meningkatkan peringkat dan semakin diperhitungkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (21/6/2026).

Widiyanti juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya memperbaiki peringkat, akan tetapi juga membukukan skor tertinggi sepanjang keikutsertaannya dalam pemeringkatan GMTI.

Menurut Widiyanti, peningkatan peringkat Indonesia menjadi sinyal bahwa berbagai upaya pengembangan ekosistem wisata ramah Muslim mulai membuahkan hasil.

Indonesia menurutnya terus memperkuat layanan yang dibutuhkan wisatawan Muslim, mulai dari ketersediaan tempat ibadah, kemudahan memperoleh makanan halal, fasilitas di bandara, hingga akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim.

Selain itu, kekayaan budaya dan warisan Islam yang tersebar di berbagai daerah turut menjadi nilai tambah yang memperkuat daya tarik Indonesia di mata wisatawan dunia.

Ditambah, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta semakin kuatnya ekosistem halal, Indonesia kian dekat dengan target menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan pencapaian ini menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim yang kompetitif di tingkat global. Dia optimistis Indonesia mampu terus meningkatkan kualitas layanan dan daya saing sehingga dapat kembali menempati posisi teratas pada pemeringkatan GMTI tahun mendatang.

"Kami optimistis dapat kembali meraih posisi sebagai ‘Muslim-Friendly Destination of the Year’ pada tahun depan," ujar Bayu Aji.

JAKARTA - DPP PSI menggelar pengajian dan santunan anak yatim-duafa dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H. Kegiatan itu digelar di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (16/6/2026).

“Kita sama-sama tahu bahwa 1 Muharram ini sering disebut lebaran baru anak yatim ya Pak Ustaz dan hari ini juga adalah waktu di mana kami dari PSI ingin berbagi kebahagiaan, memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan dhuafa,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Isyana Bagoes Oka.

Isyana mengatakan, DPP PSI berkomitmen rutin menggelar program santunan kepada anak yatim dan duafa sebagai upaya nyata keberpihakan kepada mereka.



“Tentu saja apa yang kami lakukan di sini bukan sekadar rutinitas semata, tapi bagaimana kami di PSI ingin selalu berbagi berkah, berbagi kebahagiaan, terutama kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa,” kata Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN ini.

Sementara itu, ketua panitia acara, Danik Eka Rahmaningtiyas menjelaskan, penerima santunan DPP PSI berjumlah 100 anak dan berasal dari sejumlah kelompok, yaitu panti asuhan putra dan putri Al-Hayya Depok, binaan lingkungan Tapos, dan binaan majelis taklim Nurul Hikmah Bekasi Timur.

“Latar belakang mereka yaitu anak yatim, piatu, yatim-piatu dan kalau dari binaan lingkungan itu mereka duafa. Jadi ini program DPP PSI, targetnya karena melihat 1 Muharam itu terkenalnya sebagai Lebarannya anak yatim, harapannya ke depan bisa rutin bagi mereka,” pungkasnya.

Selain penyerahan santunan, acara juga berisi tausiah yang disampaikan Ustaz Takwa. Beberapa anak melakukan tanya jawab dengan pengurus DPP PSI. Mereka bercerita tentang cita-cita dan harapan ketika dewasa nanti.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti kongsi Agung Sedayu Grup dan Salim Grup, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) akan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) IV atau private placement sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnis anak usaha.

Mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 26 Juni 2024 serta keterbukaan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, perseroan akan menerbitkan sebanyak 72,48 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana sekitar Rp498,28 miliar.

Dana segar yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan sekaligus menunjang kelangsungan operasional dan pengembangan bisnis dua entitas anak, yakni PT Panorama Eka Tunggal dan PT Karunia Utama Selaras.

Seluruh saham baru yang diterbitkan dalam aksi korporasi ini akan diserap oleh investor nonafiliasi, yaitu PT Victoria Jaya Abadi dan Providentia Wealth Management Ltd.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD IV, perseroan menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp6.875 per saham. Harga tersebut telah memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia yang mensyaratkan harga pelaksanaan minimal 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut sebelum pengajuan pelaksanaan private placement.

Aksi korporasi ini juga akan meningkatkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dari sebelumnya 18,117 miliar saham menjadi 18,189 miliar saham.

Sementara itu, modal ditempatkan dan disetor perseroan akan bertambah menjadi sekitar Rp1,82 triliun setelah seluruh proses PMTHMETD IV selesai dilaksanakan.

Adapun jadwal pelaksanaan PMTHMETD IV telah ditetapkan sebagai berikut:

Penerbitan saham PMTHMETD IV: 23 Juni 2026

Pencatatan saham hasil PMTHMETD IV di Bursa Efek Indonesia: 24 Juni 2026

Pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD IV: 25 Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menyiapkan sejumlah proyek baru sepanjang 2026 ini, mulai dari residensial yang baru diluncurkan hingga hotel yang sedang dalam tahap pembangunan.

Direktur PANI Arthur Salim mengatakan perseroan baru saja meluncurkan proyek Ubud at Pasir Putih Residence yang terdiri dari 74 unit. Proyek yang dibiayai dari kas internal perusahaan tersebut berpotensi menyumbang marketing sales hingga Rp400 miliar apabila seluruh unit berhasil terjual.

"Selain proyek residensial, perseroan juga tengah melanjutkan pembangunan sejumlah proyek hospitality, termasuk hotel bermerek Hilton dan Padma yang akan menjadi bagian dari penguatan ekosistem kawasan PIK2," ujarnya dalam Public Expose Live, Kamis (11/6/2026).

Direktur Pantai Indah Kapuk Dua, Yohanes Edmond Budiman mengatakan, PANI tengah menggarap proyek di Hotel Hilton di Central Business Districk PIK 2 seluas dengan total nilai investasi sekitar Rp 800 miliar.

Adapun hotel ini akan berdiri dengan 20 lantai dan menawarkan sebanyak 271 kamar untuk mendukung aktivitas MICE di kawasan tersebut.

"Kami menargetkan Hotel Hilton dapat beroperasi pada akhir tahun 2027 dan menjadi salah satu penyumbang utama untuk memperkuat recurring income perusahaan ke depannya," terangnya.

PANI pada tahun ini berfokus pada ketiga lini bisnisnya, yakni residensial, komersial, dan kawasan industri secara seimbang.

"Masing-masing segmen memiliki karakteristik dan basis pelanggan yang spesifik atau khusus, sehingga strategi kami adalah menjaga keseimbangan penjualan di seluruh segmen tersebut sambil terus menyesuaikan dengan kondisi pasar dan perbedaan yang berkembang," lanjutnya.

Strategi tersebut diharapkan mampu mencapai target marketing sales senilai Rp4,3 triliun yang ditopang oleh penjualan rumah, ruko, rukan, dan kavling komersial.

Tak hanya itu, Corporate Secretary PANI Christy Grassela menambahkan, perusahaan juga melirik peluang dari beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition (NICE) pada kuartal IV/2025 lalu yang dikelola PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK).

Pada tahun ini, NICE tercatat telah menjadi tempat gelaran 46 acara termasuk konser Westlife, Java Jazz Festival, dan pameran MICE lainnya.

Per kuartal I/2026, PANI meraup pendapatan sebesar Rp1,1 triliun atau melonjak 82% secara tahunan. Sedangkan, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PANI tercatat sebesar Rp578,3 miliar atau naik lebih dari sepuluh kali lipat dibanding Rp 49,5 miliar pada kuartal I/2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.