Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir

Jakarta (ANTARA) - Bagi sebagian masyarakat desa, urusan meminjam uang sering kali tidak rumit: yang penting cepat, ketika kebutuhan mendesak datang.

Dalam situasi seperti itu, rentenir dan tengkulak kerap menjadi pilihan. Meski biaya yang harus dibayar lebih mahal dibandingkan kredit formal, keduanya menawarkan sesuatu yang sering kali tidak dimiliki lembaga keuangan resmi: kecepatan, kemudahan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Ketika petani membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, berobat, atau membeli sarana produksi menjelang musim tanam, proses yang sederhana sering kali lebih penting dibandingkan besarnya bunga pinjaman.

Kondisi inilah yang ingin diubah pemerintah melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan ekonomi perdesaan.

Selain memangkas rantai distribusi barang, koperasi ini dirancang memiliki berbagai unit usaha, mulai dari distribusi sembako, pupuk, logistik, pergudangan, hingga pemasaran hasil pertanian dan produk masyarakat desa. Di dalamnya juga terdapat unit lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan berbunga rendah.

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, jauh di bawah biaya pinjaman yang umumnya dikenakan oleh rentenir maupun pinjaman daring.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa salah satu kegiatan koperasi desa adalah melakukan pembiayaan ultra mikro dengan tingkat bunga rendah. Itu menjadi alternatif bagi masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik rentenir dan pinjaman online.

Namun, apakah kehadiran Kopdes Merah Putih dengan sendirinya akan membuat masyarakat meninggalkan rentenir dan tengkulak?

Rentenir dan tengkulak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama di desa bukan sekadar tingginya bunga pinjaman, melainkan terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.

Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan, dokumen usaha yang memadai, atau riwayat kredit yang cukup untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Di sisi lain, kebutuhan modal sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, rentenir menawarkan solusi yang praktis. Tidak ada proses verifikasi yang panjang, tidak ada persyaratan administrasi yang rumit, dan dana dapat diperoleh dalam waktu relatif cepat.

Keunggulan rentenir terletak pada kecepatan layanan yang selama ini sulit ditandingi oleh lembaga keuangan formal.

Hal serupa diamini oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor. Ia mengakui masih ada petani yang terpaksa meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan rumah tangga.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena petani membutuhkan dana segera, sementara akses pembiayaan formal belum selalu mudah dijangkau.

Selain itu, masyarakat desa juga terbiasa dengan mekanisme yang sederhana. Mereka lebih memilih proses yang cepat dibandingkan harus menghadapi prosedur administrasi yang panjang.

Untuk itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh rendahnya bunga kredit yang ditawarkan.

Jika proses pengajuan pinjaman tetap rumit dan pencairan membutuhkan waktu lama, masyarakat kemungkinan akan tetap memilih sumber pembiayaan yang sudah mereka kenal, meskipun biaya yang harus dibayar lebih tinggi.

Koperasi perlu menawarkan model pembiayaan yang lebih fleksibel. Proses pengajuan harus sederhana, pencairan dilakukan dengan cepat, dan skema pembayaran disesuaikan dengan karakteristik usaha masyarakat desa.

Jika memungkinkan dana dapat dicairkan dalam waktu maksimal 1x24 jam, sehingga benar-benar mampu menjadi alternatif ketika masyarakat membutuhkan dana mendesak.

Tantangan lain yang dihadapi Kopdes Merah Putih adalah menggantikan sebagian fungsi yang selama ini dijalankan oleh tengkulak. Selama ini tengkulak sering diposisikan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar petani. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara petani dan tengkulak sering kali lebih kompleks.

Banyak petani menjalin hubungan jangka panjang dengan tengkulak karena mereka tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga memberikan modal usaha atau membantu kebutuhan keuangan sebelum masa panen tiba.

Di sini tengkulak tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembiayaan dan pemasaran yang selama ini berjalan di tingkat desa.

Maka dari itu, jika ingin mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak, Kopdes Merah Putih tidak cukup hanya menyediakan kredit murah. Koperasi juga harus mampu menjadi pembeli yang memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Pendekatan tersebut penting karena masalah yang dihadapi petani bukan hanya soal pembiayaan, melainkan juga akses pasar dan kepastian pendapatan.

Mengelola risiko

Meski demikian, menyediakan pembiayaan yang cepat dan mudah bukan tanpa risiko. Faktanya, sejumlah Kopdes Merah Putih yang sudah mulai beroperasi, saat ini justru memilih belum membuka unit lembaga keuangan mikro atau unit simpan pinjam karena terkait kekhawatiran kredit macet.

Pengurus koperasi memilih fokus terlebih dahulu menjalankan usaha yang dinilai minim risiko dan berputar cepat, seperti gerai sembako, distribusi LPG, dan pupuk.

Pilihan ini cukup rasional. Sebagai lembaga yang baru berdiri, Kopdes Merah Putih perlu menjaga kesehatan arus kas demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha.

Tanpa tata kelola yang profesional dan sistem pengawasan yang independen, pembiayaan murah justru berpotensi memicu moral hazard di tingkat anggota dan membebani keuangan koperasi.

Untuk itu, pembiayaan harus terintegrasi dengan sistem pendampingan, pelatihan usaha, akses pasar, hingga kemitraan dengan sektor swasta.

Pasalnya, pendampingan tidak kalah penting dibandingkan pembiayaan. Pendampingan diperlukan untuk memastikan dana yang diterima petani digunakan secara produktif, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hasil produksi.

Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya menjadi lembaga penyalur kredit. Koperasi harus berkembang menjadi ekosistem ekonomi desa yang mampu menghubungkan pembiayaan, produksi, distribusi, dan pemasaran dalam satu rantai usaha yang saling mendukung.

Saat ini, pemerintah terus memacu operasionalisasi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Sebagai tahap awal, sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Targetnya 40 ribu unit koperasi dapat beroperasi secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, melainkan oleh kemampuannya beroperasi secara berkelanjutan, tanpa bergantung terus-menerus pada dukungan pemerintah.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana koperasi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, memperkuat akses pasar, serta menghadirkan solusi yang lebih baik dibandingkan rentenir maupun tengkulak.

Jika mampu menyediakan pembiayaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus menghadirkan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya memastikan Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan sebagai entitas bisnis, bukan sekadar memiliki bangunan fisik.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah target pemerintah mengoperasikan 20.000 hingga 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus 2026, setelah sebelumnya sekitar 1.000 koperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur resmi beroperasi pada bulan lalu.

Menurut Yusuf, saat dihubungi di Jakarta pada Jumat, pembangunan fisik koperasi memang dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat karena didukung anggaran dan tenggat yang jelas.

Namun, tantangan yang lebih besar adalah membangun kegiatan usaha yang mampu bertahan dan berkembang.

"Membangun usaha yang hidup membutuhkan modal kerja, rantai pasok yang berfungsi, pengelola yang kompeten, dan permintaan riil dari masyarakat," katanya.

Ia menambahkan target operasional ribuan koperasi dalam waktu singkat perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas usaha yang dijalankan.

Ia menilai keberhasilan program pada akhirnya tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang berdiri, melainkan oleh kemampuan koperasi menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut dia, apabila yang dihitung hanya jumlah bangunan atau unit koperasi yang selesai dibentuk, target tersebut mungkin dapat tercapai, namun belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan koperasi yang sehat secara bisnis.

Yusuf juga menyoroti aspek pembiayaan koperasi yang perlu mendapat perhatian.

Menurut dia, sebagian Koperasi Merah Putih dibentuk dengan dukungan pinjaman sehingga harus memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang memadai agar dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pengalaman masa lalu menunjukkan sejumlah lembaga ekonomi desa dibentuk dengan target yang ambisius, tetapi kemudian kehilangan aktivitas usaha karena tidak memiliki model bisnis yang kuat.

Akibatnya, lanjut dia, bangunan dan kelembagaan tetap ada, tetapi fungsi ekonominya tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Yusuf menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan model bisnis, kapasitas sumber daya manusia pengelola, rantai pasok, serta potensi pasar di masing-masing desa agar Kopdes Merah Putih dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sumedang (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjalin lebih dari 70 kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) bersama berbagai sektor guna memperkuat ekonomi desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Sumedang, Jawa Barat, Kamis, menyatakan bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan kerja sama luas antar-pemangku kepentingan.

“Kita telah melakukan lebih dari 70 MoU dan kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, BUMN (Badan Usaha Milik Desa), hingga pihak luar negeri. Karena pembangunan desa tidak bisa dilakukan sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan desa tersebut mengacu pada konsep kolaborasi "super team" yang sesuai dengan arahan Presiden dalam membangun ekonomi negara.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk mempercepat transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

"Indonesia memiliki 75.266 desa. Jadi kalau Menteri Desa harus turun ke semua desa setiap hari, tidak mudah selesai. Karena itu perlu kolaborasi. Presiden kita mengatakan, kita ini harus jadi super team," jelasnya.

Kemendes PDT juga menilai desa memiliki peran strategis karena sebagian besar kebutuhan pangan nasional berasal dari wilayah pedesaan, mulai dari beras, jagung, sayur, buah, hingga protein hewani.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa juga menyinggung perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi salah satu program prioritas dalam kerja sama lintas sektor tersebut.

Ia menyebut ribuan BUMDes telah berkembang dengan capaian pendapatan yang bervariasi, mulai dari di bawah Rp1 miliar hingga mencapai Rp28 miliar per tahun.

Selain itu, sejumlah BUMDes juga telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti Kanada, Prancis, Inggris, hingga Afrika Selatan melalui produk unggulan desa.

“BUMDes telah mengekspor kentang, produk sapi, hingga ikan ke Kanada, Prancis, Inggris, dan Afrika Selatan. Ada desa dengan pendapatan Rp17,6 miliar, ada juga yang Rp28 miliar per tahun.,” ujarnya.

KemenDes PDT menegaskan bahwa seluruh kerja sama dan penguatan program, termasuk pengembangan BUMDes, diarahkan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di desa.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sumedang (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari tata kelola penguatan ekonomi masyarakat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan penguatan kelembagaan dilakukan untuk memastikan desa menjadi subjek utama dalam pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Koperasi ini memiliki peran yang sangat penting dan vital bagi desa karena akan menjadi penggerak ekonomi desa. Aset dari koperasi desa ini akan menjadi aset desa yang akan memberikan keuntungan besar bagi desa,” ujarnya di Sumedang, Jawa Barat, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa seluruh hasil keuntungan KDMP nantinya akan menjadi milik desa setempat, sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa.

“Yang 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa, dan 80 persen kembali ke masyarakat di desa itu. Dengan demikian, tidak ada keuntungan yang dibawa ke kota. Semua perputaran ekonomi tetap berada di desa,” jelasnya.

Menurutnya, sistem tersebut menjadi pembeda KDMP dengan model ritel pada umumnya yang keuntungannya cenderung mengalir ke investor di perkotaan.

Penguatan KDMP juga menjadi bagian dari strategi nasional pembangunan desa dalam periode 2025–2029 yang menempatkan desa sebagai pusat pemerataan ekonomi nasional.

Dalam kerangka tersebut, Kemendes mengarahkan pembangunan desa melalui 12 Aksi Bangun Desa, termasuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan KDMP sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pada kesempatan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa saat ini terdapat 75.266 desa yang menjadi sasaran utama pembangunan berbasis desa dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kemendes juga mencatat jumlah desa mandiri meningkat menjadi 20.503 desa pada 2025, naik dari 17.203 desa pada 2024, sementara desa tertinggal turun menjadi 4.672 desa.

Meski demikian, masih terdapat 9.366 desa tertinggal dan sangat tertinggal yang menghadapi tantangan dasar, termasuk 5.000 desa dengan keterbatasan air bersih, 8.984 desa belum memiliki fasilitas pengolahan sampah, serta 3.906 desa dengan kondisi jalan rusak berat.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi KDMP sebagai instrumen ekonomi desa agar perputaran ekonomi tidak keluar dari desa, melainkan kembali menjadi nilai tambah bagi masyarakat.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Masalahnya dia berpotensi menjadi kompetitor dari UMKM-UMKM yang ada di desa, selama produk yang dijual itu produk subsidi dan relatif sejenis

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) difokuskan pada fungsi agregasi produk agar tidak bersinggungan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa.

“Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya menjadi agregator dari produk-produk UMKM untuk bisa dijual dengan gerai, dibandingkan menjadi kompetitor,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai potensi tumpang tindih dapat muncul apabila koperasi menjual produk subsidi yang sejenis dengan barang yang telah dipasarkan pelaku usaha lokal.

“Masalahnya dia berpotensi menjadi kompetitor dari UMKM-UMKM yang ada di desa, selama produk yang dijual itu produk subsidi dan relatif sejenis,” ujarnya.

Menurut Bhima, fungsi agregasi memungkinkan koperasi menghimpun produksi pelaku usaha kecil, kemudian meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan sebelum dipasarkan ke pembeli yang lebih luas.

Dengan peran tersebut, koperasi dinilai dapat memperluas akses pasar UMKM sekaligus memperkuat rantai pasok di tingkat desa.

"Jadi kalau ada UMKM di situ misalnya memproduksi porang, KDMP ini harus bisa packaging, harus bisa mengolah, dan juga bahkan mencari pembeli-pembeli di luar dari desa itu," ucap Bhima.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perancangan model usaha koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pengembangan kapasitas pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, Bhima juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam aspek pembiayaan program, mengingat skema yang melibatkan APBN, dana transfer ke daerah, hingga Dana Desa berpotensi menekan ruang fiskal.

Ia menambahkan, jika tidak dikelola dengan baik, risiko kegagalan usaha dapat berdampak berantai terhadap fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta sektor perbankan.

“Kalau gagal secara bisnis, efeknya bisa berantai, bukan cuma ke fiskal pusat dan daerah, tapi juga ke sektor perbankan, NPL (non-performing loan/kredit bermasalah)-nya bisa tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah menegaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak ditujukan untuk menggantikan atau mematikan usaha kecil di desa.

Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi Ambar Pertiwiningrum menyatakan koperasi desa justru diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui skema keanggotaan dan pembiayaan.

“KDMP tidak akan mematikan usaha kecil, tidak akan mematikan warung-warung kecil. Bahkan warung kecil milik warga akan menjadi anggota koperasi,” ungkap Ambar.

Menurut dia, pelaku usaha kecil di desa dapat memanfaatkan koperasi sebagai akses pembiayaan melalui unit simpan pinjam untuk mengembangkan usaha, sehingga koperasi berperan sebagai wadah pemberdayaan.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membentuk sekitar 80.000 unit KDMP di seluruh Indonesia dengan target pembangunan sekitar 20.000 hingga 30.000 unit KDMP dapat diselesaikan pada Juni 2026, sebagai tahap awal percepatan program di berbagai daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Koperasi bukan bekerja hanya untuk koperasi, tapi untuk menggerakkan ekonomi dasar

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menekankan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih perlu memperkuat keterkaitan dengan aktivitas ekonomi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

“Koperasi bukan bekerja hanya untuk koperasi, tapi untuk menggerakkan ekonomi dasar. Jadi semestinya ada efek multiplier-nya termasuk terhadap penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan di tengah rencana pemerintah membentuk hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih dengan dukungan pendanaan yang diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun.

Pemerintah juga telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Faisal menjelaskan dampak Kopdes tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang diserap untuk operasional koperasi, tetapi juga dari kemampuannya mendorong tumbuhnya usaha di desa.

Menurut dia, keterkaitan tersebut dapat tercipta apabila koperasi mampu menyerap produk lokal dan menghubungkannya dengan pasar yang lebih luas.

“Semestinya menyerap produk-produk lokal setempat untuk kemudian disambungkan dengan pasar,” ujarnya.

Ia menilai koperasi dapat berperan sebagai agregator yang menghimpun produksi dari pelaku usaha kecil di desa, kemudian menyalurkannya kepada pembeli atau offtaker yang lebih besar.

Dengan peran tersebut, koperasi diharapkan mampu meningkatkan skala usaha sekaligus nilai tambah produk lokal.

Faisal menambahkan sektor usaha yang dikembangkan koperasi sebaiknya mengikuti sektor penggerak ekonomi desa, seperti pertanian dan komoditas unggulan setempat.

Selain itu, koperasi juga dapat mengembangkan usaha berbasis potensi lain, seperti pariwisata desa, termasuk produk kerajinan, fesyen, dan kuliner.

Namun, ia menekankan efektivitas Kopdes tetap bergantung pada kesiapan sistem dan pengelolaan yang tepat.

“Manajer yang bagus tidak akan sukses tanpa ada sistem. Sistem yang bagus juga kurang akan bisa bekerja kalau tidak dipimpin oleh manajer yang baik,” katanya.

Ia juga menilai pemahaman terhadap kondisi lokal menjadi penting agar koperasi dapat berjalan sesuai karakteristik ekonomi dan sosial budaya desa.

“Kalau manajer yang direkrut bukan dari daerah setempat, tantangannya adalah pengetahuan tentang kondisi daerah di mana koperasi tersebut berada,” tuturnya.

Faisal menambahkan perlunya sistem pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal.

Ia mengingatkan agar pengembangan Kopdes tidak mengganggu pelaku usaha lokal yang telah berjalan.

“Jangan sampai justru keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu mematikan ekonomi dan pelaku-pelaku lokal yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan Kopdes pada akhirnya diukur dari kemampuannya menggerakkan ekonomi desa secara luas, termasuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat usaha lokal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai infrastruktur ekonomi desa untuk memperkuat akses masyarakat terhadap logistik, pembiayaan, dan pasar.

Ia mengatakan koperasi tersebut akan berfungsi sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi petani dan nelayan, serta menyalurkannya ke pasar maupun lembaga seperti Bulog guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 unit Kopdes Merah Putih dapat diselesaikan pada Juni 2026, dengan lebih dari 32.000 lokasi telah disiapkan dan sebagian di antaranya memasuki tahap penyelesaian.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, terutama dalam pemilihan dan pengawasan manajer koperasi.

“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, kualitas SDM pengurus koperasi menjadi faktor penentu karena kemampuan manajerial akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi.

Pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Menurut Esther, langkah tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas pengelola agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program.

Ia mengingatkan pengelolaan koperasi perlu disertai pemahaman dan penerapan manajemen risiko agar tidak memicu persoalan kredit macet.

“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik,” ujar Esther.

INDEF merekomendasikan pelatihan pengurus secara terstruktur serta penerapan pengawasan dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas operasional koperasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Secara total, kebutuhan pendanaan program Kopdes diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional koperasi.

“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.

Berdasarkan kajian INDEF, program Kopdes Merah Putih berpotensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Namun, lanjut Esther, pendekatan yang dinilai masih terpusat perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal.

Ia menjelaskan bahwa model usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Sektor usaha paling menguntungkan itu tergantung karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar daerah,” tuturnya.

Ia mencontohkan daerah penghasil ikan dapat mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan hasil olahan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan program Kopdes Merah Putih akan dibentuk hingga sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia dengan model usaha terintegrasi berbasis potensi desa.

Pemerintah juga menargetkan koperasi tersebut memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, simpan pinjam, gudang, hingga distribusi logistik dan komoditas pangan untuk memperpendek rantai distribusi.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia tengah menapaki babak baru pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Sebanyak 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.

Untuk mencapai ambisi besar tersebut, pemerintah, kini mengebut pembangunan infrastruktur koperasi, sekaligus menyesuaikan regulasi agar proses pembiayaan lebih sederhana dan cepat.

Awalnya, pembiayaan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), berdasarkan proposal yang diajukan koperasi. Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes Merah Putih.

Mekanisme tersebut dinilai terlalu administratif dan berisiko memperlambat proses pencairan dana.

Akibatnya, PMK No. 49/2025 dicabut, dan pemerintah melakukan penyesuaian skema pembiayaan. Meski aturan berubah, plafon tetap sama, yakni Rp3 miliar per unit koperasi.

Dalam skema baru, dana Rp3 miliar dibagi menjadi Rp2,5 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan Rp500 juta untuk biaya operasional (operational expenditure/opex).

Belanja modal diarahkan untuk pembangunan fisik koperasi, seperti gerai sembako, gudang logistik, klinik desa, apotek, hingga cold storage. Sementara itu, biaya operasional digunakan sebagai modal kerja awal agar koperasi dapat segera beroperasi dan langsung memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Dengan pola ini, koperasi tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga langsung memiliki fasilitas yang bisa dirasakan masyarakat.

Plafon kredit Rp3 miliar tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk komoditas maupun pembangunan infrastruktur, sesuai kebutuhan koperasi di masing-masing wilayah.

Misalnya, jika sebuah koperasi membutuhkan 500 tabung LPG 3 kg, maka bantuan diberikan dalam bentuk tabung gas, bukan uang untuk membeli tabung tersebut.

Seluruh proses pencairan dilakukan secara non-tunai, melalui Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih (Simkopdes) yang terintegrasi dengan bank Himbara.

Permintaan kebutuhan dari koperasi akan tercatat dan diverifikasi oleh bank, sesuai wilayah kerja, kemudian pembayaran dilakukan oleh bank kepada BUMN terkait untuk menyalurkan barang atau komoditas ke koperasi.

Penyesuaian skema pembiayaan ini lahir dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih yang ditetapkan pada 22 Oktober 2025. Detail teknis pembiayaan masih menunggu PMK terbaru.

Sesuai inpres tersebut, Menteri Keuangan akan menyalurkan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pembangunan gerai dan gudang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran Dana Desa yang akan disalurkan mencapai Rp40 triliun, lebih dari separuh pagu anggaran Dana Desa tahun 2026 yang sebesar Rp60 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk cicilan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan.

Dengan plafon Rp3 miliar per unit, total pembiayaan untuk membangun 80 ribu koperasi mencapai Rp240 triliun.

Selain itu, sesuai inpres, Menteri Keuangan juga akan menempatkan dana di bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sumber likuiditas dalam rangka pembiayaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang ditugaskan melakukan pembangunan gerai dan gedung koperasi.

Pembangunan dilakukan di atas tanah negara yang saat ini masih terus diinventarisasi.

Targetnya ambisius: 80 ribu bidang tanah terdata hingga awal tahun depan, dengan tujuh gerai wajib berdiri di setiap koperasi.

Hingga awal November, pemerintah mencatat lebih dari 8.000 unit Kopdes Merah Putih sedang dibangun, dengan target percepatan 20 ribu titik pada November, 40–50 ribu titik pada Desember, dan seluruh pembangunan rampung pada Maret 2026.

Dampak nyata

Di tengah percepatan pembangunan, beberapa Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi percontohan operasional sudah mulai berjalan dan memberi gambaran nyata bagaimana koperasi desa bisa menggerakkan ekonomi desa. Salah satunya adalah Kopdes Panerusan Wetan di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Bermodal Rp18 juta, koperasi ini mampu mendulang pendapatan Rp104,4 juta hanya dalam tiga bulan, dari Agustus hingga pertengahan November 2025.

Produk unggulan mereka adalah gula semut dan kopi robusta khas Pegunungan Sitata. Kedua komoditas ini tidak hanya menjadi identitas lokal, tetapi juga penggerak ekonomi desa.

Kopdes Panerusan Wetan, bahkan sudah menjalankan distribusi pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia, membuka gerai sembako, pergudangan, logistik, serta unit usaha gas elpiji dan produk UMKM.

Dengan 314 anggota aktif, koperasi ini menerapkan prinsip simpanan wajib Rp5.000 per bulan dan simpanan pokok Rp50 ribu per anggota.

Contoh lain datang dari Kopdes Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Didukung Dana Desa, koperasi ini telah memiliki 10 gerai, mulai dari koperasi simpan pinjam (KSP) syariah, gerai sembako, pangkalan LPG, klinik kesehatan, apotek, kafe merah putih, hingga gudang dan toko sarana produksi pertanian.

Sejak diluncurkan pada Juli 2025, gerai sembako Kopdes Aeng Batu-Batu mencatat omzet sekitar Rp400 juta. Kopdes ini, bahkan berencana menambah tiga unit bisnis baru, yaitu pabrik es untuk melayani hasil tangkapan nelayan, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), dan pengadaan kapal perikanan yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan potensi desa yang cukup lengkap, yakni laut, pantai, tambak, perkebunan, pertanian, hingga peternakan, Kopdes Aeng Batu-Batu dapat mengoptimalkan aset desa agar mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Transparansi

Walaupun sejumlah kisah kopdes tampak menjanjikan, tantangan besar masih membayangi. Program Kopdes Merah Putih adalah proyek dengan ambisi besar, tetapi kebijakan yang berubah-ubah menunjukkan perencanaan belum sepenuhnya matang.

Jika cicilan benar ditanggung oleh Dana Desa, yang berarti oleh negara, maka perlu ada mekanisme berbasis produktivitas dan transparansi agar Dana Desa tidak sekadar menjadi “pelunas cicilan,” melainkan benar-benar mendorong koperasi desa tumbuh sehat.

Risiko lain muncul ketika koperasi hanya membangun fisik, tanpa mampu mengoperasikan usaha secara berkelanjutan. Ketergantungan pada Dana Desa juga bisa membuat koperasi rapuh.

Transparansi publik menjadi kunci. Portal yang menampilkan data koperasi penerima, plafon pembiayaan, dan mitra offtaker akan memperkuat akuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan di tingkat desa.

Tanpa sistem akuntabilitas publik, sulit memastikan dana benar-benar digunakan untuk koperasi produktif.

Karena itu, ada baiknya program ini dijalankan secara bertahap dan berbasis kinerja. Uji coba terhadap 1.000 koperasi percontohan, misalnya, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan, sebelum diperluas ke skala nasional.

Kisah-kisah Kopdes Merah Putih yang mulai eksis di berbagai daerah memang memberi harapan bahwa program ini bisa berjalan.

Namun di tingkat nasional, tantangan tetap besar, yakni bagaimana memastikan 80 ribu koperasi tidak hanya berdiri, melainkan benar-benar hidup, beroperasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Sebab, tujuan utama Kopdes Merah Putih bukan hanya membangun koperasi, melainkan mewujudkan cita-cita desa mandiri serta mewujudkan pemerataan ekonomi, hingga ke pelosok.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga akan berpartisipasi dalam proyek ketahanan pangan pemerintah, khususnya pembangunan peternakan ayam, pedaging, dan petelur di berbagai daerah di Indonesia.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pembangunan peternakan ayam, pedaging, dan petelur tersebut akan dikaji dan akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan dikeluarkan oleh Kementerian.

"Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana," ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan peternakan merupakan dukungan di sektor ketahanan pangan khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan protein.

"Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana menanamkan investasi senilai Rp20 triliun guna membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di berbagai daerah di Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar memperkuat pasokan pangan nasional untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menyampaikan pembangunan peternakan ayam tersebut merupakan hasil kesepakatan dari rapat finalisasi hilirisasi di sektor pertanian, pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan yang melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.

"Hal-hal yang penting dari seluruh investasi yang kita percepat adalah potensi kelapa, kakao, mente, kelapa sawit, kelapa dalam, kemudian peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp20 triliun," ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Amran, proyek ini akan digelar secara masif di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kekurangan pasokan ayam dan telur saat program MBG berjalan penuh.

"Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai MBG. Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang," tegasnya.

Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dengan prioritas pembangunan di wilayah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

"Di seluruh Indonesia yang kekurangan shortage untuk daging ayam dan telur. Kita mulai sekarang pra-FS (feasibility study) arahannya beliau, kemudian insya Allah mudah-mudahan Januari sudah start (bangun peternakan). Kita persiapan satu bulan," kata Amran.

Pembangunan peternakan ayam terintegrasi ini menjadi bagian dari program hilirisasi pangan nasional yang kini tengah dipercepat. Amran menyebut, total rencana investasi di sektor pertanian dan seluruh turunannya mencapai Rp371 triliun.

"Ini atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi bersama Pak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), juga Kepala Danantara, Kepala BKPM, dan menteri terkaya, karena beliau yang punya uang. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat," jelasnya.

Melalui pengembangan peternakan ayam berskala nasional ini, pemerintah menargetkan pasokan daging ayam dan telur tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan akibat program MBG. Berdasarkan perhitungan Bapanas, tambahan kebutuhan untuk mendukung program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun.

Selain menjaga stabilitas pasokan pangan, proyek besar ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan penyerap tenaga kerja baru. Amran memperkirakan, pengembangan peternakan ayam, perkebunan, dan sektor turunannya berpotensi menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja dalam empat tahun ke depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan keuangan yang merata menjadi kunci penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, akses layanan keuangan tersebut kini semakin mudah dijangkau berkat kehadiran AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi wujud nyata perluasan akses keuangan bagi warga desa, termasuk para lansia tanpa harus pergi jauh ke kota.

Petugas pengelola AgenBRILink KDMP Padang Mantinggi, Muhammad Iqbal A. Nursal bercerita bahwa gagasan membuka layanan AgenBRILink muncul ketika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nagari Padang Mantinggi resmi menetapkan lokasi operasionalnya. Ia melihat peluang besar untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat bertransaksi tanpa hambatan jarak.

"Hasil musyawarah anggota koperasi pada 26 Agustus 2025 menetapkan bangunan di Jorong I sebagai lokasi operasional koperasi. Di tempat itu pula, AgenBRILink mulai dijalankan, sekaligus difungsikan sebagai toko sembako untuk mendukung perputaran ekonomi lokal," ujar Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Kini, Iqbal menyampaikan, bahwa AgenBRILink KDMP Nagari Padang Mantinggi telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu program unggulan daerah. Berkat dukungan dan kepercayaan warga, membuat layanan ini terus tumbuh. Tercatat, dalam periode Agustus hingga Oktober 2025, aktivitas transaksi meningkat sekitar 20-30%, dengan pengguna sebagian besar berasal dari anggota koperasi, perangkat desa, petani, hingga kelompok lansia.

"Masyarakat sangat senang dengan adanya layanan AgenBRILink di dekat desa. Sekarang cukup berjalan kaki, layanan sudah bisa diakses, dan yang paling penting tidak perlu antre panjang. Beragam layanan keuangan juga tersedia, mulai dari tarik dan setor tunai, isi ulang dompet digital, hingga top up saldo kartu BRIZZI," ujar Iqbal.

Meski saat ini koperasi belum memiliki karyawan khusus untuk mengelola unit AgenBRILink, namun semangat gotong royong menjadi energi utama yang menjaga layanan ini tetap berjalan. Para pengurus koperasi, termasuk Muhammad Iqbal pun bergantian menjalankan operasional sambil terus belajar meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, AgenBRILink menjadi suatu ikhtiar untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan dekat dengan masyarakat desa.

Sementara itu, Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih Nagari Padang Mantinggi sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Melalui program AgenBRILink, BRI terus memperluas jaringan layanan keuangan hingga ke pelosok wilayah, menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani lembaga keuangan formal.

"Kehadiran AgenBRILink di Koperasi Desa Merah Putih Padang Mantinggi menjadi bukti nyata sinergi antara BRI dan koperasi desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, modern dan berdaya saing. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas," tutur Dhanny.

Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk dukungan nyata BRI terhadap keberlanjutan KDKMP adalah melalui kehadiran AgenBRILink, yang kini menjadi bagian integral dari operasional koperasi. Dengan jaringan AgenBRILink, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan perbankan secara mudah dan terjangkau bagi warga desa.

Kehadiran AgenBRILink tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan yang lebih dekat dan inklusif, tetapi juga memperkuat peran koperasi sebagai pusat ekonomi lokal. Tercatat, hingga akhir September 2025, terdapat lebih dari 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).