Eksekusi lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/6), berujung ricuh. Meski aparat berhasil masuk lokasi, massa menolak mundur dan justru melempari batu dan botol ke aparat.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara," kata Bambang di GBK, Kamis (18/6).

Pengambilalihan Hotel Sultan oleh negara didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga konglomerat Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang.

Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo.

Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi dikendalikan keluarga Sutowo.

Pada 2006, kontrak pengelolaan dengan Hilton International berakhir. Setelah itu, hotel tidak lagi menggunakan merek Hilton dan berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya pemerintah berhasil memenangkan hak kelola hotel bintang lima tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 4 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut, Bank Mandiri menyebut obligasi yang akan dilunasi memiliki nilai pokok sebesar Rp1,95 triliun. Perseroan telah mengalokasikan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok obligasi tersebut saat jatuh tempo.

Langkah ini mencerminkan kesiapan Bank Mandiri dalam memenuhi kewajiban kepada investor sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

Adapun, ketersediaan dana pelunasan juga menunjukkan komitmen perseroan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang prudent dan memenuhi seluruh kewajiban sesuai jadwal.

Dalam keterbukaan informasi itu, perseroan tidak menyebutkan adanya dampak khusus terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha akibat pembayaran obligasi tersebut.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau green bond merupakan instrumen pendanaan yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Dalam perkembangan lain, Bank Mandiri menyatakan akan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit secara hati-hati setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.

Kebijakan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar, dinamika likuiditas, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 yang menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal global.

“Terlepas dari arah pergerakan suku bunga, perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang andal,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, Bank Mandiri akan terus memperkuat strategi ekosistem value chain serta meningkatkan kapabilitas digital guna mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara berkelanjutan.

Sementara itu, terkait kebijakan pricing, perseroan memastikan setiap penyesuaian bunga simpanan maupun kredit akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga Pertamax hingga Rp3.950 per liter dinilai menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya kewajiban pembayaran utang, potensishortfallpenerimaan negara, dan membengkaknya kebutuhan belanja energi.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax per hari ini, Rabu (10/6/2026), bukan sekadar penyesuaian mengikuti harga pasar. Hal itu juga mencerminkan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

Menurut dia, tekanan terhadap APBN saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari tingginya kewajiban pembayaran utang hingga risiko penerimaan negara yang tidak mencapai target.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.Outlookpenerimaan pajakshortfalldiperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6/2026). Pada saat yang sama, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Bhima menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam gejolak harga energi melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Namun, tekanan fiskal yang semakin besar membuat kemampuan tersebut mulai terbatas.

Selain faktor fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat beban pemerintah. Menurut Bhima, kurs rupiah yang melemah sekitar 8% sejak awal tahun memperbesar biaya impor BBM dan meningkatkan kebutuhan kompensasi energi.

Dia menilai persoalan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan faktor domestik yang turut menentukan besarnya biaya energi nasional.

Begitu rupiah terus melemah, biaya impor BBM akan semakin mahal dan berdampak langsung terhadap kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," ujarnya.

Bhima menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai mengalihkan sebagian tekanan biaya energi kepada konsumen nonsubsidi untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Meski demikian, langkah tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

Selain itu, biaya transportasi dan logistik juga berpotensi meningkat sehingga memberikan tekanan lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

Secara terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan dampak kenaikan Pertamax tidak hanya dirasakan saat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan.

Menurut dia, biaya distribusi barang, transportasi usaha kecil, hingga mobilitas pekerja berpotensi ikut meningkat seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

"BBM bukan barang biasa. BBM adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang melonjak bukan hanya ongkos mengisi tangki," katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, kenaikan Pertamax saat ini tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga mencerminkan semakin beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan APBN, stabilitas harga energi, dan daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), tengah mematangkan peta jalan restrukturisasi utang yang ditargetkan dapat mulai dieksekusi dan rampung pada semester II/2026.

Aksi korporasi tersebut bakal mencakup penyesuaian tingkat bunga kupon, penataan kembali jadwal jatuh tempo pokok dan bunga untuk paruh kedua tahun ini, hingga penyesuaian pemenuhan rasio keuangan.

Corporate Secretary Wijaya Karya, Ngatemin, menyatakan WIKA akan menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) dalam waktu dekat guna memuluskan rencana tersebut.

“Perseroan perlu melakukan restrukturisasi komprehensif melalui RUPO dan RUPSU kepada pemegang obligasi sukuk maupun bilateral kepada perbankan pada awal semester II/2026,” ucap Ngatemin dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (28/5/2026).

Sebelum melangkah ke meja RUPST, manajemen WIKA menargetkan formula final dari usulan skema penataan kewajiban komprehensif ini dapat diselesaikan pada akhir semester I/2026 ini. Dengan demikian, rangkaian tahapan pelaksanaan restrukturisasi dapat langsung berjalan di paruh kedua.

Terkait rincian formula atau besaran penyesuaian tingkat kupon dan imbal hasil baru yang akan disodorkan kepada kreditur, pihak WIKA menyatakan saat ini hal tersebut masih berada dalam tahap penggodokan formal.

Ngatemin menyebutkan bahwa tingkat bunga serta jadwal pembayaran pokok dan bunga yang mengikat perseroan saat ini masih mengacu pada ketentuan lama yang termaktub di dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta Master Restructuring Agreement (MRA).

“Adapun skema baru yang akan diusulkan kepada pemegang obligasi sukuk maupun perbankan, saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif dengan pemegang saham mayoritas perseroan,” pungkasnya.

Di tengah proses penyehatan, WIKA mencatatkan peningkatan Gross Profit Margin (GPM) dari 7,9% pada 2024 menjadi 8,5% pada 2025. Perseroan juga menurunkan utang usaha sebesar Rp1,79 triliun dan utang berbunga Rp2,08 triliun. Nilai piutang turut menurun Rp1,89 triliun menjadi Rp4,58 triliun.

Sepanjang tahun buku 2025, WIKA membukukan kontrak baru sebesar Rp17,46 triliun dengan total aset mencapai Rp50,15 triliun. Perseroan menyatakan akan melanjutkan penguatan struktur keuangan melalui tiga pilar utama yakni restrukturisasi komprehensif, divestasi aset non-inti, serta pemulihan piutang.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh Militer Israel akan tiba di Indonesia pada sore hari ini, Minggu (24/5/2026).

Diketahui, mereka sebelumnya ditangkap oleh Israel saat menjalani misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Mereka adalah Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa; Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa; Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat.

Kemudian Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso; Hendro Prasetyo dari Smart 171; ⁠Bambang Noroyono, jurnalis Republika; Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika; Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo; dan Rahendro herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN.

Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, mengatakan mereka diterbangkan dari Dubai dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sore hari ini.

"Insha Allah aktivis jurnalis GSF tersebut akan tiba pukul 15.30 WIB (di Bandara Soekarno-Hatta)," katanya dalam keterangan tertulis saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Sebelum pemulangan, mereka lebih dulu menjalankan serangkaian tes kesehatan. Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menyampaikan mereka menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pendataan oleh otoritas Turki.

Adapun kasus ini bermula ketika kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dicegat militer Israel. Sejumlah relawan dari berbagai negara, termasuk sembilan WNI, sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan melalui koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama sejumlah perwakilan RI di luar negeri.

Pemerintah Indonesia juga mengecam perlakuan yang diterima para relawan selama masa penahanan dan menilai tindakan terhadap warga sipil dalam misi kemanusiaan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

IDXChannel -Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Rupiah hari ini bahkan sempat jatuh hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun, langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Dari faktor domestik, lanjut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun pada 2026, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil.

"Fenomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) bersiap melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 Seri A yang jatuh tempo pada 7 Juli 2026.

Direktur Keuangan Medco Energi, Anthony R. Mathias, mengungkapkan bahwa perseroan telah menyediakan dana sebesar Rp150 miliar untuk memenuhi kewajiban pokok obligasi tersebut, beserta kupon yang belum terbayar.

“Perusahaan telah menyediakan dana untuk melakukan pelunasan pembayaran obligasi pada tanggal 7 Juli 2026. Dana untuk pembayaran pokok telah ditempatkan di rekening escrow perusahaan,” ujar Anthony dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Sabtu (21/3/2026).

Adapun, dana untuk pembayaran pokok obligasi tersebut berasal dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 yang dilakukan pada Juni 2025 lalu.

Sebagai informasi, penerbitan obligasi tahun 2025 tersebut menghimpun dana total sebesar Rp1 triliun, yang memang diproyeksikan untuk melunasi utang obligasi rupiah perseroan yang jatuh tempo pada tahun 2026.

Selain dana pokok di rekening escrow, Medco telah mengalokasikan dana untuk pembayaran kupon di rekening giro perseroan guna memastikan proses pelunasan berjalan tepat waktu sesuai komitmen kepada pemegang surat utang.

Hingga saat ini, manajemen MEDC menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengubah keputusan atau hal penting lainnya terkait pelunasan tersebut.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, MEDC membidik rekor produksi minyak dan gas (migas) baru pada 2026. Seiring target tersebut, perseroan agresif menarik sejumlah fasilitas kredit dari perbankan sejak awal tahun.

Sepanjang 2025, perseroan mencatat produksi sebesar 156.000 barrel of oil equivalent per day (boepd). Pada kuartal IV/2025, produksi bahkan mencapai puncaknya di 178.000 boepd dengan rata-rata 176.000 boepd.

Sementara itu, untuk operasional tahun buku 2026, Medco menargetkan produksi 165.000–170.000 boepd. Jika tercapai, angka tersebut akan menjadi tingkat produksi tertinggi sepanjang sejarah operasional perseroan.

Untuk mendukung ekspansi tersebut, Medco menarik sejumlah fasilitas kredit sejak awal tahun. Pada 4 Februari 2026, perseroan menandatangani pinjaman Rp8 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan tenor 84 bulan untuk kebutuhan operasional umum.

Pada hari yang sama, Medco juga memperoleh fasilitas kredit Rp800 miliar dari PT Bank ICBC Indonesia yang akan digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan pendanaan perusahaan dengan tenor 60 bulan.

Selanjutnya, pada 10 Maret 2026, perseroan menandatangani fasilitas kredit senilai US$100 juta atau sekitar Rp1,69 triliun dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) cabang Singapura dengan tenor 5 tahun untuk kebutuhan operasio­nal umum.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan dana untuk melunasi pokok surat utang Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyebut telah menyediakan dana yang diperlukan untuk melakukan pelunasan pokok Surat Utang sebesar US$500 juta atau setara Rp8,49 triliun (kurs JISDOR Rp16.982). Dana pelunasan tersebut ditempatkan perseroan pada aset likuid.

“Pelunasan Surat Utang tersebut akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2026 sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam penerbitan Surat Utang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas perseroan, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Surat utang tersebut merupakan Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang diterbitkan BNI pada 30 Maret 2021 senilai US$500 juta dengan bunga 3,75% per tahun.

Instrumen ini diterbitkan mengacu pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan US Securities Act dan tercatat di Singapore Stock Exchange. Adapun surat utang tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Manajemen memastikan pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan bank dengan logo 46 itu.

“Pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan,” ujar manajemen.

Dalam sebulan terakhir, saham BBNI turun 90 poin atau 2,01%. Kendati begitu secara tahun berjalan, saham bank dengan logo 46 itu naik tipis 20 poin atau 0,46% (year to date/YtD).

Bisnis.com, JAKARTA — Sukuk ritel perdana 2026, SR024 akan mulai ditawarkan pemerintah pada Jumat (6/3/2026). Diterbitkan pada era suku bunga rendah, kalangan analis memprediksi imbal hasil yang ditawarkan produk ini tidak akan jauh berbeda dengan SBN Ritel perdana 2026, ORI029.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, memprediksi imbal hasil dari SR024 akan berada pada level 5,4%—6,0%. Hal itu mempertimbangkan yield SBN di pasar sekunder dengan tenor serupa.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield SBN bertenor 3 tahun kini telah berada pada level 5,43%. Sementara itu, SBN bertenor 5 tahun menawarkan yield sebesar 5,81%.

“Melihat yield SBN sekunder tenor 3—5 tahun yang berkisar di area 5,4—6,0%, proyeksi kupon SR024 kemungkinan beraada di rentang tersebut,” kata Putri kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/3/2026).

Belum lagi, outlook Moody’s dan wanti-wanti S&P terhadap risiko kredit Indonesia, berpotensi mendorong pasar untuk meminta imbal hasil lebih besar. Putri menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan imbal hasil yang lebih kompetitif pada penerbitan kali ini.

“Sentimen negatif dari S&P maupun Moody’s dapat menjadi pertimbangan bagi DJPPR untuk menawarkan kupon yang cukup kompetitif agar tetap menarik minat investor, terutama di tengah kondisi pasar yang lebih sensitif terhadap risiko,” katanya.

Menilik data historis, penerbitan SR sebetulnya cukup dinanti pasar. Pada penerbitan SR perdana 2025, SR022 misalnya, DJPPR bahkan membukukan penjualan sebesar 132,57% dari target.

Dari Rp21 triliun target yang ditetapkan pemerintah, pasar cukup agresif menyerap produk ini hingga total penjualan mencapai Rp27,84 triliun.

Realisasi itu bahkan terjadi dalam fakta imbal hasil yang ditawarkan SR022 cenderung kecil dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan 2 SBN Ritel lainnya yang terbit pada periode suku bunga 5,75%.

Saat itu, SR022 menawarkan imbal hasil sebesar 6,45% dan 6,55% atau jauh dibandingkan dengan ORI027 sebagai SBN Ritel perdana 2026 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,65%—6,75%.

Namun, kondisinya agak berbeda dengan SR023 yang hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun atau 93,65% dari target. Saat itu, suku bunga BI gencar dipangkas dan membuat SR023 menawarkan imbal hasil sebesar 5,80% dan 5,95%, terpaut cukup jauh dibandingkan SBR014 yang diterbitkan sebelumnya dengan imbal hasil 6,25% dan 6,35%.

Selama jarak penerbitan SBR014 dan SR023, BI memangkas suku bunga hingga 50 bps. Kalangan analis saat itu menilai, pasar masih mengekspektasikan imbal hasil yang sama besarnya dengan SBR014. Tak pelak, SR023 menjadi SBN Ritel yang mencatatkan penjualan terkecil sepanjang 2025.

Namun, kini kondisinya cukup berbeda. Bank Indonesia (BI) telah lama menahan suku bunga, sehingga ekspektasi pasar diprediksi tidak jauh berbeda dengan imbal hasil yang ditawarkan ORI029.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto bahkan memprediksikan DJPPR bakal memberikan imbal hasil sebesar 5,40—5,80%. Pasalnya, kondisi pasar dinilai tidak jauh berbeda dibandingkan periode penerbitan ORI029 sebelumnya.

“Antara 5,40 sampai 5,80%. Bisa jadi hampir sama [dengan ORI029] karena memang kondisi pasarnya sendiri tidak jauh berbeda,” kata Ramdhan.

Ihwal peluang serapan pasar, Ramdhan menilai kondisinya cukup positif. Likuiditas domestik dan upaya pendalaman pasar yang dilakukan DJPPR berpotensi memberikan serapan lebih besar terhadap produk ini.

Terlebih, SR024 menjadi SBN Ritel 2026 yang memiliki periode penawaran terpanjang. “Ya harapannya sih bisa terjual sesuai target lah. Apalagi ini kan masa penawarannya cukup panjang, antara sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran,” katanya.

Untuk diketahui, SR024 akan ditawarkan pada periode 6 Maret—15 April 2026. Nantinya, imbal hasil secara resmi akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa penawaran dimulai. SR biasanya akan menawarkan imbal hasil tetap hingga jatuh tempo.

Berikut Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:

• ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026
• SR024 pada 6 Maret—15 April 2026
• ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026
• ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026
• SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026
• SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026
• SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026
• ST017 pada 6 November—2 Desember 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, bakal menggelar lelang Surat Utang Negara pekan depan, Selasa (3/3/2026). Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat menghimpun dana hingga Rp33 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah sedikitnya bakal menerbitkan 9 seri SUN untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2026. Diperinci, 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang menawarkan tenor pendek dan 6 seri lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga seri SPN tersebut antara lain SPN01260404 (New Issuance), SPN12260604 (Reopening), dan SPN12270304 (New Issuance). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo selama 1—12 bulan. Imbal hasil yang ditawarkan produk ini diskonto.

Sementara keenam seri obligasi yang ditawarkan antara lain FR0109(Reopening), FR0108(Reopening), FR0106(Reopening), FR0107(Reopening), FR0102(Reopening), dan FR0105(Reopening). Keenam seri ini menawarkan imbal hasil yang berkisar pada 5,87—7,12%, dengan maturity date berkisar 5—38 tahun.

Imbal hasil terbesar digenggam oleh produk FR0106 dan FR0107, dengan besaran 7,12%. Kedua produk ini masing-masing jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045. Meskipun menggenggam imbal hasil terbesar, kedua produk ini bukan merupakan seri dengan tenggat jatuh tempo terlama.

Tenggat jatuh tempo terlama digenggam oleh produk FR0105 yang memiliki imbal hasil sebesar 6,87% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo tersingkat digenggam oleh FR0109 yang memiliki kupon senilai 5,87% dan jatuh tempo pada 15 Maret 2031.

”Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” katanya dalam pengumumannya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan ada tiga dampak yang muncul dari rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun, terhadap industri perbankan.

"Perpanjangan SAL, penempatannya sampai September akan mengurangi tensi perebutan dana, terutama di bank Himbara dan bank-bank besar," ujar Andry kepada wartawan, Rabu (25/2).

Dia menjelaskan, ketika perebutan dana alias likuiditas menyempit, maka potensi perbankan untuk menurunkan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) terbuka.

"Kalau suku bunga DPK turun, harusnya bunga kredit juga turun," jelasnya.

Andry mengatakan ada tiga alasan utama kebijakan untuk memperpanjang tenor SAL bisa berdampak positif bagi industri perbankan.

Pertama, meredakan tensi perebutan likuiditas oleh bank-bank besar. Andry mengatakan jika penempatan SAL dibiarkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026, maka tekanan likuiditas bakal meningkat.

"Momentumnya kurang pas. Di saat bersamaan demand likuiditas meningkat karena kebutuhan pendanaan korporasi dan persiapan Lebaran," ungkap Andry.

Kedua, perpanjang tenor SAL hingga September 2026 mampu mendorong pertumbuhan kredit. Hal ini didukung ruang perbankan untuk menurunkan bunga kredit.

"Sejauh ini proyeksi pertumbuhan kredit industri perbankan (2026) antara 9-11 persen," katanya.

Ketiga, Andry mengatakan meredanya tekanan likuiditas berpotensi menurunkan tensi suku bunga. Andry menilai saat ini dampak penurunan suku bunga belum optimal mendorong suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) alias bunga simpanan turun.

Menurutnya, kondisi likuiditas yang lebih terjaga menekan potensi perbankan untuk menaikkan suku bunga demi menarik dana. Alhasil, biaya dana atau cost of fund perbankan menjadi lebih stabil.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan pemerintah memperpanjang penempatan dana Rp200 triliun diperbankan selama enam bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan agar tetap stabil hingga September mendatang.

Purbaya menjelaskan, tambahan dana Rp200 triliun yang jatuh tempo 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang. Dengan demikian, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas akibat penarikan dana pemerintah.

"Penambahan Rp200 triliun saat itu tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.