Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 443 jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 3 Debarkasi Palembang tiba dengan selamat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Jumat (5/6/2026).

Dengan kedatangan kloter asal Kabupaten OKU Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kota Palembang tersebut, total jemaah haji yang telah kembali melalui Debarkasi Palembang mencapai 1.329 orang.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Palembang, H M Arkan Nurwahiddin mengatakan seluruh jemaah Kloter 3 tiba dalam kondisi sehat dan proses pemulangan berjalan lancar.

"Alhamdulillah, proses kepulangan Kloter 3 berjalan lancar dan seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat," ujar Arkan, Jumat (4/6/2026).

Saat berangkat ke Tanah Suci, Kloter 3 berjumlah 444 jemaah. Namun saat kembali ke Tanah Air jumlahnya menjadi 443 orang, karena adanya perpindahan kloter atau tanazul untuk menyesuaikan kondisi dan kenyamanan jemaah.

Dua jemaah yang berangkat bersama Kloter 3, yakni Suhana (77) dan Siti Mahmudah (56), telah lebih dahulu pulang bersama Kloter 2. Sementara itu, Kloter 3 menerima satu jemaah tanazul dari Kloter 9, yakni Sri Utami (57) asal OKU Timur.

Setelah tiba di Asrama Haji Palembang, para jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan singkat, menerima paspor dan air zamzam, sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada yang telah disiapkan panitia.

Arkan berharap para jemaah dapat mempertahankan kemabruran haji dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta semua pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik sehingga proses pemulangan ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” jelasnya.

Dia juga membagikan informasi penting terkait regulasi pendaftaran haji yang berlaku saat ini. Berdasarkan ketentuan, para jemaah yang baru pulang ini baru bisa mendaftarkan diri kembali untuk ibadah haji setelah melewati masa tunggu selama 18 tahun.

“Bisa mendaftar haji lagi setelah 18 tahun. Lalu kapan berangkatnya? Berangkatnya setelah 18 tahun itu, masih ada waktu tunggu lagi selama 26 tahun. Jadi kalau 18 ditambah 26, berarti Bapak dan Ibu sekalian akan berangkat haji kembali setelah 44 tahun kemudian. Mudah-mudahan kita diberi umur Panjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia yang baru sembuh dari sakit dan selesai menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi akan segera dipulangkan ke Indonesia, agar jemaah tersebut dapat fokus pada proses pemulihan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Dani Pramudya mengatakan bahwa jemaah yang baru keluar dari rumah sakit langsung masuk dalam daftar prioritas pemulangan ke Tanah Air.

Menurutnya, proses administrasi kepulangan dilakukan secepat mungkin melalui mekanisme tanazul atau pengalihan kelompok terbang (kloter) agar jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama di Arab Saudi.

"Jemaah yang baru selesai menjalani perawatan akan kami dahulukan untuk pemulangan. Begitu keluar dari rumah sakit, proses administrasinya langsung kami percepat agar bisa segera kembali ke Indonesia," kata Dani saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Kamis (4/6/2026).

Dani menjelaskan bahwa tim kesehatan haji telah menyiapkan mekanisme khusus untuk menangani jemaah yang baru sembuh dari sakit.

Setelah dinyatakan boleh meninggalkan rumah sakit, jemaah akan diserahkan kembali kepada kloter masing-masing. Selanjutnya petugas kesehatan bersama petugas kloter segera mengurus proses tanazul agar jemaah dapat bergabung dengan kloter lain yang jadwal kepulangannya lebih dekat.

"Begitu pulang dari rumah sakit, langsung kami koordinasikan dengan kloter. Kemudian kami proses tanazul agar bisa segera masuk ke penerbangan yang tersedia menuju Indonesia," ujarnya.

Menurut Dani, koordinasi dilakukan secara intensif antara petugas kesehatan, petugas kloter, dan penyelenggara haji agar proses perpindahan kloter berjalan lancar tanpa mengganggu jadwal penerbangan.

Selain faktor kesehatan fisik, Kemenhaj juga mempertimbangkan aspek psikologis jemaah yang umumnya ingin segera berkumpul kembali dengan keluarga setelah menjalani perawatan. Dani menilai tidak ada alasan untuk menunda kepulangan apabila seluruh rukun dan kewajiban haji telah diselesaikan oleh jemaah.

"Intinya ibadah hajinya sudah selesai. Kalau kondisi kesehatannya baru pulih, tentu lebih baik segera dipulangkan agar bisa fokus beristirahat dan melanjutkan pemulihan di lingkungan keluarga," katanya.

Dia menambahkan, semakin lama jemaah yang baru sembuh berada di Arab Saudi, semakin besar pula risiko munculnya kelelahan atau gangguan kesehatan lain yang tidak diinginkan.

Saat ini operasional haji Indonesia telah memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh jemaah, termasuk mereka yang memiliki riwayat sakit atau baru selesai menjalani perawatan, dapat kembali ke Indonesia dengan aman dan nyaman.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang telah kembali ke hotel setelah menjalani perawatan untuk tetap menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, memperbanyak istirahat, serta mengikuti arahan petugas kesehatan hingga jadwal kepulangan tiba.

Dengan skema percepatan tersebut, pemerintah berharap jemaah yang sempat mengalami gangguan kesehatan dapat melanjutkan masa pemulihan secara optimal bersama keluarga di Tanah Air setelah menuntaskan ibadah haji.

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia mengintensifkan koordinasi dengan Otoritas Arab Saudi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan pada fase pemulangan jamaah haji Indonesia.

"Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan jamaah sekaligus mengantisipasi dampak penyesuaian operasional yang tengah berlangsung di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah," kata Corporate Communications Division Head Garuda Indonesia Dicky Irchamsyah dalam pernyataan diterima di Jakarta, Kamis.

Melalui koordinasi intensif yang terus dilakukan bersama otoritas setempat, Garuda Indonesia memastikan seluruh jamaah pada penerbangan kloter dua embarkasi Banten (JKB02) telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (3/6) pukul 13.45 WIB.

Penerbangan tersebut sebelumnya diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah pada Selasa (2/6) pukul 22.55 waktu setempat.

Adapun penyesuaian jadwal pada sejumlah penerbangan terjadi seiring adanya kepadatan aktivitas operasional di Bandara Internasional King Abdulaziz yang berdampak pada proses keberangkatan beberapa penerbangan selama periode pemulangan jemaah haji, termasuk penerbangan Haji Garuda Indonesia.

Selain JKB02, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan kloter tiga embarkasi Ujung Pandang, kloter dua embarkasi Medan, kloter dua embarkasi Yogyakarta, serta dua penerbangan ONH Plus dengan nomor penerbangan GA981 dan GA993.

"Saat ini seluruh penerbangan tersebut telah diberangkatkan menuju destinasi masing-masing," tuturnya.

Garuda Indonesia bersama otoritas bandara setempat terus melakukan koordinasi dan langkah mitigasi operasional guna memastikan proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai standar layanan yang ditetapkan.

Selama proses penanganan berlangsung, Garuda Indonesia juga memastikan para jemaah memperoleh pendampingan dan layanan yang diperlukan, termasuk pemenuhan hak-hak jamaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Garuda Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para jamaah, serta turut menyampaikan terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan kerja sama seluruh jemaah atas penyesuaian jadwal yang terjadi.

Ke depan, lanjut Dicky, Garuda Indonesia akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran operasional penerbangan.

"Serta memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dapat berlangsung dengan baik hingga akhir fase operasional haji tahun ini," kata Dicky.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat enam bulan bagi wajib pajak yang menyimpan harta di luar negeri untuk segera membawa masuk dana tersebut ke Indonesia dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Hal itu ia lakukan karena tak ingin kembali menerapkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, ia ingin menjalan prosedur pelaporan pajak yang berlaku.

"Jalankan saja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Setelah masa tenggat habis, Sang Bendahara Negara akan memastikan harta yang belum dilaporkan akan diperiksa.

"Kita kasih waktu lah sampai enam bulan ke depan, setelah itu, kalau masuk kita periksa betul," sambungnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan peserta tax amnesty yang sudah mengungkapkan hartanya tidak akan diutak-atik lagi.

"Pada dasarnya gini, yang sudah tax amnesty enggak akan digali-gali lagi, yang sudah didaftarkan itu ke depan mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa," ucap Purbaya.

Ia juga menegaskan tidak akan melakukan audit ulang terhadap seluruh peserta program tersebut. Yang akan diperiksa hanyalah realisasi komitmen peserta terkait dengan repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia.

"Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai, yang dikejar adalah yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar," ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya meminta pengusaha tidak panik karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memeriksa kembali seluruh wajib pajak peserta tax amnesty.

"Kita tidak akan berburu di kebun binatang," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan akan melakukan konfirmasi terkait informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, mengenai rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terjerat kasus penipuan daring.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan soal adanya laporan dari KBRI Phnom Penh terkait WNI yang meminta dipulangkan ke Tanah Air, Prasetyo mengatakan pihaknya belum menerima informasi detail dan akan mengeceknya terlebih dahulu.

“Nanti saya konfirmasi lagi. Namun, kalau itu memang permohonan dari warga negara kita, ya tentu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada WNI di luar negeri, terutama apabila menghadapi persoalan hukum maupun kondisi darurat.

“Jadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan itu,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan WNI di Kamboja diduga terlibat atau menjadi korban praktik penipuan daring dan meminta fasilitasi pemulangan ke Indonesia melalui perwakilan RI setempat. Pemerintah masih menunggu laporan resmi dan pendalaman lebih lanjut dari instansi terkait.

Pada akhir tahun lalu, Polri memulangkan 9 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan menjadi admin judi online di Kamboja.

Hal itu disampaikan oleh Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025) malam. Irhamni menjelaskan kronologi pemulangan. Dia memaparkan, awalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi dari media sosial pada 8 Desember 2025.

Setelah menghimpun informasi, Bareskrim Polri bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait termasuk KBRI untuk Kamboja.

"Dari hasil koordinasi dan penyelidikan, ditemukan 9 korban, yang di antaranya 3 orang perempuan, dan 6 orang laki-laki yang berasal dari, wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara," katanya.

Dia mengatakan para korban dijanjikan bekerja di luar negeri oleh pihak ketiga atau berperan sebagai sponsor. Pihak ini menyediakan fasilitas transportasi hingga pembuatan paspor.

Dia mengungkapkan salah satu korbannya adalah pasangan suami istri yang dijanjikan oleh pihak sponsor. Bahkan terdapat korban yang sedang mengandung janin 6 bulan. Mereka diiming-imingi gaji Rp9 juta per bulan menjadi operator komputer. Namun sesampainya di sana, para korban dipekerjakan menjadi admin judi online.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengumpulkan informasi mengenai warganya yang menjadi korban banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Hasil pendataan sementara menunjukkan adanya 26 warga Garut yang terdampak bencana, meski pemerintah daerah menegaskan jumlah tersebut belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan laporan mengenai warga Garut terus berdatangan sejak berbagai daerah di Sumatra mengalami banjir besar dan longsor.

Pemkab menduga masih ada warga lain yang belum masuk daftar karena akses ke sejumlah wilayah bencana terputus dan jaringan komunikasi di beberapa titik tidak berfungsi.

“Kami menerima laporan bertahap dari masyarakat maupun jejaring daerah. Data sementara mencatat 26 warga Garut berada di wilayah terdampak. Pendataan belum selesai sehingga kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” ujar Syakur, Kamis (4/12/2025).

Untuk mempercepat proses verifikasi, Pemkab menyiapkan layanan hotline khusus. Kanal ini akan digunakan sebagai pusat aduan bagi masyarakat Garut yang memiliki keluarga di Sumatra dan belum mendapatkan kabar karena terputusnya jaringan komunikasi.

Masyarakat dapat melaporkan nama, alamat asal, serta lokasi terakhir anggota keluarga yang diduga terdampak.

Menurut Syakur, pendataan manual di lapangan masih terhambat kondisi medan. Beberapa wilayah yang diterjang banjir bandang dilaporkan mengalami kerusakan parah, termasuk ambruknya jembatan serta terputusnya akses jalan antarkecamatan.

Selain itu, sebagian warga terdampak harus berpindah tempat untuk mencari lokasi aman sehingga tidak mudah terlacak.

Ia mencontohkan laporan dari Aceh Tengah mengenai situasi pengungsian para korban. Di beberapa titik, warga harus berjalan kaki hingga lima hari untuk keluar dari area yang tertutup material longsor. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serupa terjadi pada warga Garut yang berada di wilayah bencana dan belum tercatat dalam data Pemkab.

“Medan yang sulit membuat banyak informasi terlambat masuk. Bisa saja ada warga Garut yang masih terjebak di lokasi terpencil. Pendataan tetap berjalan sampai seluruhnya bisa dihubungi,” kata Syakur.

Keseriusan pemerintah daerah dalam proses pendataan juga diikuti penyediaan bantuan untuk pemulangan warga. Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta dari biaya tidak terduga (BTT) untuk membantu transportasi warga terdampak.

Anggaran ini meliputi pembelian tiket pesawat dari Sumatra menuju Jakarta dan penjemputan menuju kampung halaman masing-masing di Garut.

Warga yang sudah teridentifikasi dalam pendataan berasal dari sejumlah kecamatan, antara lain Pakenjeng, Pasirwangi, Sukawening, Wanaraja, Karangpawitan, dan Pangatikan. Seluruh data administrasi sedang dikumpulkan sebagai persiapan pemulangan tahap awal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan Pemkab telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan dan pendataan langsung. Tim ini juga bertugas menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat agar daerah memberikan dukungan sosial kepada warga yang terkena bencana di luar wilayahnya.

Nurdin menegaskan hotline akan dioptimalkan sebagai jalur komunikasi utama. Informasi yang masuk dari keluarga korban dan perangkat desa akan digunakan sebagai dasar verifikasi sebelum proses pemulangan dilakukan.

Mekanisme ini diharapkan menghindari data ganda sekaligus memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Data yang sudah masuk baru langkah awal. Kami meminta masyarakat yang memiliki keluarga di Sumatra, terutama di wilayah yang mengalami banjir bandang, untuk segera menghubungi hotline ketika resmi diumumkan. Setiap laporan akan diverifikasi agar tidak ada warga yang terlewat,” tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia terus menangani kasus online scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Sebanyak 110 WNI berhasil diamankan dari sindikat penipuan daring dan kini berada di Detensi Imigrasi Preak Pnov, Phnom Penh, untuk proses pendataan dan pemulangan ke Tanah Air.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menyampaikan bahwa penyelamatan dilakukan setelah terjadi kericuhan di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, pada 17 Oktober 2025.

"Sejak menerima laporan kericuhan, KBRI terus berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan pihak berwenang setempat untuk memastikan keselamatan seluruh WNI," ujar perwakilan KBRI Phnom Penh dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

Dari total 110 WNI, sebanyak 67 orang dijadwalkan dipulangkan ke Indonesia pada 22-24 Oktober 2025. KBRI juga memastikan pendampingan penuh terhadap seluruh korban selama proses administrasi dan pemulangan berlangsung.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 97 WNI sempat terlibat langsung dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober 2025.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, mengatakan dari 97 WNI yang terlibat, 86 orang berada di kantor polisi Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit.

Menurut Judha, tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, empat orang ditahan oleh kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.

"Teman-teman KBRI juga sudah mengunjungi yang dirawat di rumah sakit. Tidak ada kondisi yang mengancam nyawa," tambahnya.

Lebih lanjut, Judha menyoroti bahwa kasus di Kamboja merupakan bagian dari maraknya jaringan online scam yang melibatkan WNI di luar negeri. Sejak tahun 2020 hingga kini, lebih dari 10.000 WNI diketahui terlibat kasus serupa di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, dan Afrika Selatan.

Dari jumlah itu, sekitar 1.500 orang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring dan sebagian besar WNI berangkat tanpa kontrak kerja dan menggunakan visa turis.