Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berhenti menggunakan dalih gejolak eksternal sebagai kambing hitam atas rentannya kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, pemerintah harus menghentikan kebiasaan menuding faktor-faktor di luar kendali domestik seperti kebijakan moneter ketat dari bank sentral Amerika Serikat The Fed maupun eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah, ketika merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.

"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," ujar Said dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu memaparkan, pemerintah harus membuka diri terhadap kritik demi meredam tekanan ganda dari pasar valas dan pasar modal. Banggar mendorong setidaknya tiga langkah yang harus segera dieksekusi untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Said mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi merupakan risiko terbesar bagi pelaku usaha sehingga otoritas tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.

Kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Secara khusus, Banggar mengapresiasi proposal pemerintah yang mematok target defisit RAPBN 2027 di level 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini menunjukkan tren positif. Pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas seperti MBG [makan bergizi gratis] dan KDMP [koperasi desa merah putih]," jelasnya.

Ketiga, membenahi tata kelola pasar modal. Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham di bursa, meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) di atas 15%, dan mengevaluasi self-regulatory organization (SRO).

Dilema Utang dan Anomali Energi

Di samping urusan pasar keuangan, Banggar DPR juga menyoroti dilema pengelolaan utang pada tahun depan. Di satu sisi, pemerintah dihadapkan pada tumpukan utang jatuh tempo yang besar; di sisi lain, asumsi yield SBN 10 tahun dalam KEM-PPKF 2027 dipatok cukup tinggi yaitu 6,5%–7,3%.

Said mengingatkan bahwa yield utang negara yang tinggi akan membebani ruang fiskal pemerintah karena bengkaknya biaya bunga, meski juga berpotensi menarik minat investor. Investor, lanjutnya, tidak hanya tergiur imbal hasil, tetapi juga menimbang volatilitas kurs, defisit fiskal, hingga cadangan devisa.

"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Said.

Terakhir, menilik dinamika global yang tak menentu, Banggar mengkritik keras anomali kebijakan energi nasional yang dinilai tidak sinkron dan rawan guncangan.

Indonesia selama ini mengekspor batu bara untuk menopang kebutuhan energi dunia, namun di saat yang bersamaan, konsumsi dalam negeri sangat bergantung pada impor BBM. Ironisnya, biaya impor energi yang mahal ini diperparah oleh penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasokan. Lebih tragis lagi, pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi agar kebijakan kita semakin resilien dari gejolak eksternal," jelasnya.

Adapun dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8%–6,5%, inflasi 1,5%–3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70–US$95 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai revisi outlook negatif terhadap sejumlah bank BUMN oleh lembaga pemeringkat internasional lebih dipengaruhi faktor eksternal dan perubahan outlook sovereign Indonesia, bukan karena pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s mengikuti perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Penyesuaian tersebut lebih mencerminkan faktor eksternal dan dinamika makroekonomi global serta keterkaitannya dengan profil sovereign, bukan karena penurunan fundamental kinerja bank-bank tersebut,” ujar Dian kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebagaimana diketahui, Fitch sebelumnya merevisi prospek peringkat jangka panjang sejumlah bank pelat merah menjadi negatif dari stabil. Penilaian tersebut mencakup bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Dian, di tengah ketidakpastian global, bank-bank Himbara masih menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil serta tetap memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK memandang outlook negatif tersebut lebih merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko eksternal dan tekanan fiskal, bukan indikasi langsung adanya tekanan terhadap kesehatan bank.

Meski demikian, perubahan outlook sovereign dinilai berpotensi meningkatkan premi risiko (risk premium) yang dapat berdampak pada kenaikan biaya pendanaan secara moderat serta memicu volatilitas jangka pendek pada saham bank BUMN di pasar modal.

Namun, Dian menegaskan akses pendanaan global bank-bank Himbara masih terjaga. Hal ini tercermin dari peringkat kredit masing-masing bank yang tetap berada pada level investment grade.

“Peringkat tersebut menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, serta profitabilitas yang tetap resilien,” katanya.

Selain itu, minat investor global terhadap negara berkembang seperti Indonesia juga dinilai masih cukup besar, sehingga prospek pendanaan eksternal bank nasional tetap relatif terjaga.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat fundamental bank Himbara tetap solid hingga akhir 2025. Mayoritas bank BUMN mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit yang melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,6%.

Secara rinci, kredit Bank Mandiri tumbuh 14,13%, BRI 10,41%, BNI 10,13%, dan BTN 11,90%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga masih kuat, terutama pada komponen dana murah atau CASA.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) bank Himbara berada pada kisaran 18% hingga 21%, jauh di atas ketentuan minimum. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di bawah 3%.

Ke depan, OJK juga menilai perubahan outlook tersebut masih bersifat reversible atau dapat kembali membaik seiring perbaikan prospek ekonomi global dan domestik serta penguatan indikator fiskal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara peers kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Di sisi lain, minat investor yang masuk pasar surat utang negara terus mengalami penyusutan dalam 4 kali lelang terakhir. Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Tetap Yakin Terkendali

Kendati demikian, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Pantau Indikator Spread

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform jual beli aset kripto Indodax memberikan penjelasan terkait informasi viral di media sosial yang mengungkap kehilangan dana yang dialami oleh para pengguna.

CEO Indodax William Sutanto menyatakan berdasarkan penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, pihaknya menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna.

Meski demikian, William mengklaim akses tersebut tidak berasal dari sistem Indodax, melainkan terjadi akibat faktor eksternal, seperti phishing, malware, atau metode social engineering yang menargetkan perangkat maupun kredensial pribadi pengguna.

"Kami memohon maaf atas kekhawatiran yang timbul di ruang publik akibat beredarnya informasi ini. Kami memahami perhatian masyarakat dan kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab dan transparan," ujar William dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025).

Dia menyebut pihaknya berkomitmen untuk mendampingi para member yang terdampak dan menindaklanjuti setiap kasus secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, dia menegaskan bahwa aspek keamanan akun terus menjadi fokus perusahaan. Dia menyebut perusahaan akan menghubungi para member terkait secara satu per satu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut sesuai dengan kronologi masing-masing kasus.

Selain itu juga membuka ruang komunikasi bagi member lain yang ingin membahas kondisi akun mereka secara lebih detail.

William menyatakan pihaknya secara konsisten mengedukasi pengguna untuk menjaga keamanan akun, antara lain dengan mengaktifkan Two-Factor Authentication (2FA), tidak membagikan data sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak, meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, serta memastikan perangkat yang digunakan terbebas dari malware.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform jual beli aset kripto Indodax memberikan penjelasan terkait informasi viral di media sosial yang mengungkap kehilangan dana yang dialami oleh para pengguna.

CEO Indodax William Sutanto menyatakan berdasarkan penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, pihaknya menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna.

Meski demikian, William mengklaim akses tersebut tidak berasal dari sistem Indodax, melainkan terjadi akibat faktor eksternal, seperti phishing, malware, atau metode social engineering yang menargetkan perangkat maupun kredensial pribadi pengguna.

"Kami memohon maaf atas kekhawatiran yang timbul di ruang publik akibat beredarnya informasi ini. Kami memahami perhatian masyarakat dan kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab dan transparan," ujar William dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025).

Dia menyebut pihaknya berkomitmen untuk mendampingi para member yang terdampak dan menindaklanjuti setiap kasus secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, dia menegaskan bahwa aspek keamanan akun terus menjadi fokus perusahaan. Dia menyebut perusahaan akan menghubungi para member terkait secara satu per satu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut sesuai dengan kronologi masing-masing kasus.

Selain itu juga membuka ruang komunikasi bagi member lain yang ingin membahas kondisi akun mereka secara lebih detail.

William menyatakan pihaknya secara konsisten mengedukasi pengguna untuk menjaga keamanan akun, antara lain dengan mengaktifkan Two-Factor Authentication (2FA), tidak membagikan data sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak, meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, serta memastikan perangkat yang digunakan terbebas dari malware.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengingatkan catatan macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan tidak disamaratakan dalam penyaluran kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menilai lembaga keuangan perlu membedakan debitur yang terdampak faktor eksternal dengan debitur yang bermasalah secara karakter.

“Jadi mesti hati-hati. Kalau Rp200 ribu saja tidak mau bayar, masa kamu kasih Rp200 juta?” kata Nixon selepas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta, Selasa (18/11/2025) lalu.

Nixon menjelaskan debitur yang tercatat bermasalah di SLIK secara garis besar berasal dari dua kelompok besar. Pertama, debitur yang terkena pukulan kondisi ekonomi, penurunan pendapatan, atau masalah kesehatan hingga kesulitan memenuhi kewajiban.

“Kalau kredit bermasalah di SLIK itu, there are two reasons,” ucap Nixon. Ia menyebut kelompok pertama sebagai korban situasi, bukan semata-mata tidak beritikad baik membayar.

Kelompok kedua, tutur Nixon, adalah debitur yang macet karena karakter, sengaja tidak memenuhi kewajiban meski nilai tunggakan relatif kecil. Dalam kasus seperti ini, bank diminta ekstra hati-hati menyalurkan kredit baru.

“Tapi kedua, SLIK bermasalah ini bisa jadi karena karakter. Memang orangnya tidak mau bayar,” ujar Nixon. Ia menilai perilaku seperti itu menjadi sinyal risiko tinggi bila tetap diberi fasilitas pinjaman yang lebih besar.

Nixon menekankan pentingnya penilaian iktikad baik debitur dalam fungsi intermediasi perbankan. Ia menilai tanpa pembedaan penyebab tunggakan, penggunaan SLIK justru berpotensi menimbulkan masalah moral hazard. “Itu yang menurut saya harus dipilah, jangan sama rata,” tutur Nixon. Ia menambahkan proses penilaian karakter debitur sebaiknya diserahkan kepada bank melalui asesmen langsung.

BTN mencatat debitur yang benar-benar menjadi korban faktor eksternal cenderung kooperatif saat menghadapi masalah pembayaran. Mereka mau datang ketika dipanggil bank serta bersedia mengurus surat permohonan dan dokumen yang dibutuhkan.

“Nah, yang korban biasanya kooperatif. Dipanggil mau datang, mau menemui bank. Bikin surat permohonan, itu yang kooperatif, yang korban,” kata Nixon. Sikap ini dinilai menjadi indikator masih adanya niat debitur untuk menyelesaikan kewajiban.

Sebaliknya, debitur yang tidak kooperatif dinilai berisiko tinggi bila kembali diberi kredit. Nixon menyinggung debitur yang enggan membayar kewajiban kecil, sulit ditemui saat dipanggil, hingga memilih menggugat dengan bantuan kuasa hukum.

“Tapi kalau tidak kooperatif, Rp200 ribu saja tidak mau bayar. Dipanggil lagi ketemu, cenderung protes. Bawa lawyer lagi. Ngapain kamu kasih kredit lagi orang kayak gitu?” ujar Nixon. Ia menegaskan catatan SLIK pada debitur seperti ini tidak semestinya diperlakukan sama dengan mereka yang terdampak krisis ekonomi.

Sebelumnya, OJK menegaskan SLIK tidak dimaksudkan menjadi penghambat penyaluran kredit oleh lembaga jasa keuangan. SLIK disebut berfungsi sebagai sumber informasi netral yang mendukung penilaian kelayakan calon debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan status kredit yang tercatat di SLIK bukan satu-satunya acuan dalam analisis pembiayaan. Lembaga jasa keuangan tetap diminta mempertimbangkan faktor karakter, kapasitas, dan prospek usaha calon debitur sebelum mengambil keputusan kredit.