Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat kredit Baa2 kepada Danantara Investment Management (DIM), entitas investasi yang berada di bawah struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Meski demikian, Moody's menetapkan outlook negatif, sejalan dengan prospek peringkat utang Pemerintah Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (3/6/2026), Moody's menilai peringkat Danantara Investment Management setara dengan peringkat negara Indonesia karena kuatnya keterkaitan antara DIM dengan pemerintah, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan jika dibutuhkan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, mengatakan peringkat Baa2 untuk DIM didukung oleh struktur kelembagaan Danantara yang menempatkan perusahaan sebagai bagian penting dalam pengelolaan investasi negara.

"Danantara Investment Management memperoleh peringkat Baa2 dengan outlook negatif yang selaras dengan peringkat sovereign Pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikan dalam kerangka kelembagaan Danantara dan ekspektasi kami terhadap dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu," tulis Moody's dalam laporannya.

Moody's juga memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program penerbitan surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan perusahaan tersebut.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau entitas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah.

Menurut Moody's, DIM masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga belum memiliki rekam jejak operasional yang panjang maupun aktivitas usaha yang cukup untuk dinilai secara mandiri. Karena itu, lembaga pemeringkat tersebut belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA) atau penilaian kekuatan kredit independen kepada DIM.

Sebaliknya, peringkat yang diberikan saat ini lebih mencerminkan kedekatan dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan.

DIM sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur Danantara. Perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi badan usaha milik negara (BUMN).

Moody's menilai hubungan kepemilikan tersebut bersifat kuat dan berkelanjutan karena setiap perubahan kepemilikan memerlukan perubahan regulasi melalui amendemen undang-undang.

Pengawasan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Dalam penilaiannya, Moody's juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap DIM.

Anggaran tahunan DIM merupakan bagian dari anggaran BPI Danantara yang harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Dewan tersebut beranggotakan 11 orang, termasuk sembilan menteri aktif di kabinet.

Selain itu, rencana kerja dan anggaran perusahaan juga wajib dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap keputusan investasi yang dilakukan DIM juga harus melalui mekanisme persetujuan berlapis, mulai dari Komite Investasi internal, direksi, dewan komisaris hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham, tergantung besaran dan materialitas transaksi.

Moody's menilai struktur tersebut memperkuat keyakinan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa secara cepat apabila diperlukan.

Dari sisi keuangan, Moody's menilai posisi likuiditas DIM sangat kuat. Perusahaan telah menerima suntikan modal awal sebesar Rp70 triliun pada 2025 dan diperkirakan memperoleh tambahan Rp50 triliun pada 2026 dari BPI Danantara.

Selain modal tersebut, DIM juga telah menghimpun dana melalui penerbitan Patriot Bonds senilai Rp68,4 triliun serta fasilitas kredit bergulir (revolving credit facility) sebesar US$10 miliar, dengan komitmen pendanaan sekitar US$1 miliar.

Peringkat Akan Bergerak Sejalan dengan Indonesia

Meski memperoleh peringkat investment grade, Moody's menegaskan bahwa prospek negatif pada DIM mencerminkan outlook negatif yang saat ini melekat pada peringkat sovereign Indonesia.

Ke depan, perubahan peringkat DIM kemungkinan besar akan mengikuti arah peringkat kredit Indonesia. Jika peringkat sovereign Indonesia meningkat, peringkat DIM berpotensi ikut naik selama hubungan perusahaan dengan pemerintah tetap kuat. Sebaliknya, penurunan peringkat sovereign atau melemahnya hubungan DIM dengan pemerintah dapat menjadi faktor yang menekan peringkat perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitch Ratings menegaskan peringkat kredit sejumlah bank besar di Indonesia di level investment grade ‘BBB’ dengan outlook negatif, mencerminkan tekanan yang masih membayangi peringkat kedaulatan Indonesia.

Dalam laporan terpisah tertanggal 20 April 2026, Fitch mengafirmasi peringkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta Bank Central Asia Tbk pada level ‘BBB’ dengan outlook negatif. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga ditegaskan pada level serupa.

Fitch menyebut outlook negatif tersebut sejalan dengan revisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026, yang dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko eksternal.

“Outlook negatif ini mencerminkan tekanan dari sisi eksternal, termasuk potensi kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur,” tulis Fitch dalam laporannya.

Fitch menilai peringkat bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dukungan pemerintah. Hal ini tercermin dari Government Support Rating (GSR) di level ‘bbb’, yang menunjukkan kemungkinan tinggi adanya bantuan luar biasa dari negara jika dibutuhkan.

Bank Mandiri, misalnya, dinilai memiliki peran sistemik tinggi sebagai bank terbesar di Indonesia dengan pangsa kredit sekitar 22% dan dana pihak ketiga 21%. Hal serupa juga berlaku bagi BRI yang dominan di segmen mikro, serta BNI sebagai salah satu bank terbesar nasional.

Sementara itu, Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang krusial dalam mendukung ekspor nasional, khususnya UMKM, serta memiliki landasan hukum kuat yang memastikan dukungan negara.

Di tengah outlook negatif, Fitch menilai fundamental perbankan nasional tetap solid. Lingkungan operasional dinilai masih kondusif dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, jauh di atas median negara berperingkat ‘BBB’.

Kualitas aset perbankan juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) bank-bank besar umumnya berada di kisaran rendah, seperti Bank Mandiri di level 1,1% dan BCA sekitar 1,7%. Cadangan kerugian kredit juga dinilai memadai untuk meredam potensi peningkatan risiko.

Dari sisi profitabilitas, bank-bank besar dinilai tetap mampu mencetak kinerja solid, ditopang keunggulan franchise, pricing power, serta basis pendanaan yang kuat.

Tekanan dari Margin dan Modal

Meski demikian, Fitch mengingatkan adanya sejumlah tekanan ke depan. Margin bunga bersih (NIM) diperkirakan masih menghadapi tekanan, meski mulai mereda seiring mendekati akhir siklus penurunan suku bunga.

Selain itu, rasio permodalan berpotensi tertekan akibat tingginya pembagian dividen. Bank Mandiri, misalnya, mencatat payout ratio hingga 78% dari laba, sementara BNI sekitar 65%. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang penyangga modal dalam jangka menengah.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit diperkirakan melambat dalam 12–18 bulan ke depan sejalan dengan normalisasi sektor dan meningkatnya kehati-hatian terhadap risiko.

Berbeda dengan bank BUMN, peringkat Bank Central Asia Tbk lebih didorong oleh kekuatan fundamental internal (viability rating).

Fitch menyoroti keunggulan BCA dalam pendanaan murah (CASA tinggi), kualitas aset yang sangat baik, serta rasio permodalan yang sangat kuat dengan CET1 mencapai sekitar 29%.

Namun demikian, outlook negatif tetap melekat akibat keterkaitan dengan peringkat sovereign Indonesia.

Fitch menegaskan bahwa pergerakan peringkat bank-bank tersebut sangat bergantung pada peringkat kedaulatan Indonesia. Penurunan rating sovereign berisiko langsung menekan peringkat bank, terutama yang bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, revisi outlooksovereign menjadi stabil dapat mendorong perubahan outlook bank menjadi stabil. Namun, peluang kenaikan peringkat dinilai terbatas dalam jangka pendek mengingat outlook masih negatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai revisi outlook negatif terhadap sejumlah bank BUMN oleh lembaga pemeringkat internasional lebih dipengaruhi faktor eksternal dan perubahan outlook sovereign Indonesia, bukan karena pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s mengikuti perubahan outlook peringkat sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Penyesuaian tersebut lebih mencerminkan faktor eksternal dan dinamika makroekonomi global serta keterkaitannya dengan profil sovereign, bukan karena penurunan fundamental kinerja bank-bank tersebut,” ujar Dian kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebagaimana diketahui, Fitch sebelumnya merevisi prospek peringkat jangka panjang sejumlah bank pelat merah menjadi negatif dari stabil. Penilaian tersebut mencakup bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Dian, di tengah ketidakpastian global, bank-bank Himbara masih menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil serta tetap memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

OJK memandang outlook negatif tersebut lebih merupakan sinyal kewaspadaan terhadap risiko eksternal dan tekanan fiskal, bukan indikasi langsung adanya tekanan terhadap kesehatan bank.

Meski demikian, perubahan outlook sovereign dinilai berpotensi meningkatkan premi risiko (risk premium) yang dapat berdampak pada kenaikan biaya pendanaan secara moderat serta memicu volatilitas jangka pendek pada saham bank BUMN di pasar modal.

Namun, Dian menegaskan akses pendanaan global bank-bank Himbara masih terjaga. Hal ini tercermin dari peringkat kredit masing-masing bank yang tetap berada pada level investment grade.

“Peringkat tersebut menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, kualitas aset yang terjaga, serta profitabilitas yang tetap resilien,” katanya.

Selain itu, minat investor global terhadap negara berkembang seperti Indonesia juga dinilai masih cukup besar, sehingga prospek pendanaan eksternal bank nasional tetap relatif terjaga.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat fundamental bank Himbara tetap solid hingga akhir 2025. Mayoritas bank BUMN mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit yang melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,6%.

Secara rinci, kredit Bank Mandiri tumbuh 14,13%, BRI 10,41%, BNI 10,13%, dan BTN 11,90%. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga masih kuat, terutama pada komponen dana murah atau CASA.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) bank Himbara berada pada kisaran 18% hingga 21%, jauh di atas ketentuan minimum. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di bawah 3%.

Ke depan, OJK juga menilai perubahan outlook tersebut masih bersifat reversible atau dapat kembali membaik seiring perbaikan prospek ekonomi global dan domestik serta penguatan indikator fiskal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank buka suara ihwal penurunan outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing dari sebelumnya stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dianggap sebagai sovereign.

Dia turut menyebut bahwa meski kondisi perekonomian akhir-akhir kemarin tidak dalam kondisi yang baik, LPEI tetap masih mendapatkan rating yang baik dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAAA (triple A).

“Nah, penurunan untuk outlookrating-nya Indonesia, LPEI itu terkait dengan karena kami sovereign, kalau sovereign-nya turun kami ikut turun, itu as simple as that sebenarnya,” katanya dalam acara media visit di Kantor Redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dia meneruskan, hingga kini belum ada komunikasi langsung yang bersifat khusus antara pihaknya dengan Fitch Ratings. Namun, dia menyebut Indonesia Eximbank sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan Fitch Ratings.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia LPEI Agus Sudiarto menilai perubahan outlook tersebut tidak memengaruhi hubungan lembaga dengan para kreditur maupun pemegang surat utang.

Dia berujar bahwa LPEI tetap menjaga kinerja dan pemenuhan kewajiban kepada para pemberi pinjaman, termasuk fasilitas sindikasi dari sejumlah bank luar negeri yang diperoleh pada tahun lalu.

“Sehingga meskipun ada perubahan outlook dari Fitch ataupun lembaga rating lainnya, hal tersebut tidak terlalu memengaruhi. Sebab, rating-nya saya rasa masih tetap, cuma outlook-nya yang berbeda ini,” tutup Agus.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) empat bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Keempat bank tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indo Eximbank).

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (9/3/2026), Fitch menegaskan bahwa peringkat jangka panjang di level ‘BBB’ tetap dipertahankan, begitu pula dengan Government Support Rating (GSR) dan Short-Term IDR masing-masing bank.

Perubahan outlook tersebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya yang merevisi outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 4 Maret 2026, sementara rating tetap berada di level BBB.

Bisnis.com, JAKARTA — Moody's Ratings menjabarkan pertimbangan untuk mempertahankan peringkat Baa1 untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan anak usahanya PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel meskipun menurunkan prospeknya dari stabil menjadi netral.

Moody's Ratings dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa penurunan outlook itu terutama mencerminkan prospek negatif pada peringkat sovereign Indonesia Baa2. Hal itu disebut mencerminkan peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia yang tecermin dalam berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

Vice President, Senior Analyst Moody's Rachel Chua dan Associate Managing Director Jacintha Poh menjabarkan pihaknya mempertahankan peringkat Baa1 untuk Telkom. Moody's menjabarkan bahwa peringkat Baa1 Telkom mencerminkan kualitas kreditnya.

"Peringkat ini menggabungkan ekspektasi kami akan ketergantungan yang tinggi dan dukungan moderat dari pemerintah Indonesia. Namun, hal ini tidak menghasilkan peningkatan peringkat, karena perusahaan sudah diberi peringkat satu tingkat di atas peringkat sovereign RI," tulisnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/2/2026).

Moody's menjelaskan bahwa Baseline Credit Assessments (BCA) Baa1 Telkom mencerminkan posisi perusahaan yang mapan sebagai operator telekomunikasi terintegrasi terbesar di Indonesia, metrik kredit yang kuat, dan likuiditas yang sangat baik.

Pada saat yang sama, Baseline Credit Assessments Telkom mempertimbangkan skala perusahaan yang relatif kecil dibandingkan dengan beberapa penyedia layanan telekomunikasi global lainnya dan risiko intervensi oleh pemerintah Indonesia karena statusnya sebagai perusahaan BUMN.

Senada, peringkat Baa1 juga disandang oleh Telkomsel. Moody's berargumen bahwa peringkat itu menggabungkan ekspektasi terhadap ketergantungan yang tinggi dan dukungan moderat dari pemerintah Indonesia melalui Telkom.

"Telkomsel berada di posisi sebagai perusahaan operator telekomunikasi nirkabel terbesar di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan profil operasional dan keuangan perusahaan yang kuat dengan rasio leverage yang konsisten rendah sekitar 1,0 kali," paparnya.

Pada saat yang sama, peringkat Telkomsel mempertimbangkan skalanya yang relatif kecil dibandingkan dengan beberapa penyedia layanan telekomunikasi global lainnya. Selain itu, Telkomsel dinilai mengeluarkan belanja modal besar dan distribusi dividen kepada pemegang saham. Hal itu akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat lima bank jumbo Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Pemangkasan dilakukan menyusul afirmasi peringkat emiten Baa2 dari Pemerintah Indonesia dan perubahan prospek menjadi negatif dari stabil pada 5 Februari 2026.

Kelima bank itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Moody’s menilai tindakan pemeringkatan hari ini terutama mencerminkan prospek negatif pada peringkat sovereign Indonesia di level Baa2, yang mencerminkan peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

“Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama dibangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” dikutip dari pengumuman Moody’s pada Jumat (6/2/2026).

Dalam pengumumannya, Moody’s menyebut bahwa penegasan peringkat sovereign Indonesia mempertimbangkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, didukung oleh faktor-faktor struktural termasuk basis sumber daya alam dan demografi yang kuat, yang mendukung hasil pertumbuhan PDB yang stabil dan solid.

“Jika peringkat kredit negara Indonesia diturunkan, hal itu akan menyebabkan penurunan peringkat bagi lima bank Indonesia yang disebutkan di atas,” ungkap lembaga tersebut.

Untuk Bank Mandiri, BRI, dan BCA, penurunan peringkat kredit negara (sovereign downgrade) juga akan menyebabkan penurunan pada Baseline Credit Assessment (BCA) dan Adjusted BCA mereka yang saat ini berada di level baa2. Peringkat tersebut akan bergerak sejalan dengan peringkat kredit negara.

Sementara itu, untuk BNI dan BTN, penurunan peringkat akan dipicu oleh berkurangnya dukungan dari pemerintah (public support uplift). Selain itu, Counterparty Risk Rating (CRR) dan Counterparty Risk Assessment (CRA) milik Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BTN juga akan diturunkan apabila peringkat sovereign negara mengalami penurunan.