Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mendalami kajian terkait wacana pemotongan gaji jajaran kabinet dan anggota DPR di tengah situasi global yang penuh tekanan.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo, pembahasan terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan secara rinci oleh pemerintah.

“Sedang kita detilkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman, yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi,” tuturnya kepada wartawan

Dia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini dalam kondisi aman. Sistem cadangan yang ada bersifat dinamis karena terus diisi kembali seiring dengan distribusi yang berjalan.

Kendati demikian, pemerintah menilai situasi global saat ini perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi.

“Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa arahan Presiden harus dimaknai sebagai dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memulai langkah penghematan dari internal, baik di kementerian maupun lembaga.

“Tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” ucapnya.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut, pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi publik serta pembatasan kendaraan dinas guna menekan konsumsi BBM.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga efisiensi anggaran di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penghematan melalui pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak harga energi akibat konflik Timur Tengah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain pemotongan gaji, Pakistan juga membatasi ketersediaan BBM untuk seluruh kementerian, mewajibkan 60% kendaraan pemerintah tidak digunakan, serta menghentikan belanja asing, kendaraan, dan mebel untuk waktu yang tidak ditentukan.

"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," tandas Prabowo.

Sejumlah negara mulai merasakan dampak langsung dari perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Konflik tersebut mulai mengguncang perekonomian di berbagai negara.

Negara-negara mulai menerapkan berbagai kebijakan baru sebagai respons atas kondisi tersebut. Ada yang meliburkan sekolah, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah, hingga memangkas gaji para pejabat.

Selain itu, beberapa negara juga menutup universitas sebagai langkah penghematan energi. Kebijakan lain yang ditempuh adalah pengaturan penggunaan bahan bakar.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada Kamis (12/3), inilah sejumlah langkah yang diambil beberapa negara karena perang Iran.

Pakistan

Pakistan menjadi salah satu negara yang sangat terdampak dari perang ini karena mereka sangat bergantung pada ekspor energi dari negara-negara Teluk Arab.

Empat eksportir bahan bakar terbesar ke Pakistan adalah Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait. Semua negara tersebut telah menghentikan produksi akibat perang terhadap Iran atau tidak dapat melakukan ekspor karena penutupan Selat Hormuz.

Mengutip MIddle East Eye, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa 50 persen pekerja di sektor publik maupun swasta di Pakistan akan bekerja dari rumah, kecuali bagi mereka yang bekerja di layanan esensial seperti pertanian dan perbankan.

Institusi pendidikan tinggi juga akan memindahkan kegiatan belajar-mengajar secara daring.

Pengeluaran pemerintah akan dipangkas sebesar 20 persen, dan pembelian aset besar seperti furnitur dan pendingin ruangan (AC) dilarang.

Pejabat pemerintah yang berpenghasilan lebih dari 300 ribu rupee atau sekitar Rp18 juta akan dikenakan potongan dua bulan gaji.

Lalu, penggunaan kendaraan dinas akan dikurangi sebesar 60 persen selama dua bulan ke depan. Tunjangan bahan bakar untuk kendaraan tersebut juga akan dipotong setengahnya.

Menteri dan penasihat di kabinet tidak akan menerima gaji selama dua bulan ke depan dan anggota parlemen akan mengalami pemotongan upah sebesar 25 persen. Selain itu, seluruh anggota legislatif dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Pemerintah Pakistan juga melarang penyelenggaraan acara buka puasa resmi selama Ramadan, serta jamuan makan malam dan pesta lainnya.

Thailand

Kementerian Energi Thailand telah menyatakan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan bahan bakar. Cadangan energi mereka bisa mencukupi hingga 95 hari ke depan.

Namun, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul meminta pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Pemerintah Thailand juga menyerukan kepada masyarakat untuk menghemat energi dengan membatasi suhu AC pada 26 celcius. Padahal, saat ini Thailand sedang memasuki musim yang sedang panas-panasnya.

"Perdana menteri memerintahkan bahwa mulai hari ini pegawai negeri akan bekerja dari rumah," ujar juru bicara Lalida Periswiwatana kepada wartawan, dikutip dari South China Morning Post.

Vietnam

Kementerian Perdagangan Vietnam telah menyerukan kepada perusahaan-perusahaan lokal untuk mendorong karyawan mereka bekerja dari rumah sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar di tengah gangguan pasokan dan lonjakan harga yang dipicu oleh perang Iran.

Vietnam termasuk di antara negara-negara yang paling parah terkena dampak gangguan bahan bakar sejak perang AS-Israel terhadap Iran dimulai, mengingat ketergantungan yang besar pada impor energi dari Timur Tengah

Menurut laporan Reuters, antrean panjang mobil dan sepeda motor terlihat memadati stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di ibu kota Hanoi pada Selasa.

Kementerian Perdagangan Vietnam juga mengimbau pelaku usaha dan perorangan untuk tidak menimbun atau melakukan spekulasi terhadap bahan bakar.

Selain itu, Vietnam juga telah memutuskan untuk menghapus tarif impor bahan bakar yang berlaku hingga akhir April.

Bangladesh

Bangladesh telah menutup universitas-universitas di tengah krisis energi yang memburuk sebagai imbas dari konflik di Timur Tengah.

Otoritas terkait menutup seluruh universitas negeri dan swasta di seluruh negeri per Senin, memajukan libur Idulfitri sebagai bagian dari langkah darurat untuk menghemat listrik dan bahan bakar.

Para pejabat menyatakan bahwa langkah ini tidak hanya akan mengurangi konsumsi listrik, tetapi juga mengurai kemacetan lalu lintas yang memicu pemborosan bahan bakar.

Mereka menyebutkan bahwa kampus-kampus universitas mengonsumsi listrik dalam jumlah besar untuk asrama, ruang kelas, laboratorium, dan AC.

"Keputusan ini diambil untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar dengan mempertimbangkan situasi global saat ini," ungkap Kementerian Pendidikan Bangladesh dalam arahan yang disebarkan kepada otoritas universitas, dikutip dari Al Jazeera.

Bangladesh, yang mengandalkan impor untuk 95 persen kebutuhan energinya, juga memberlakukan batasan harian pada penjualan bahan bakar setelah terjadinya aksi panic buying dan penimbunan.

Sebagai bagian dari langkah penghematan yang lebih luas, pemerintah juga meminta seluruh sekolah dengan kurikulum asing dan pusat bimbingan belajar swasta untuk menghentikan operasional selama periode ini demi membatasi penggunaan listrik.

Selain penutupan, pemerintah mengeluarkan pedoman yang mendorong institusi dan perkantoran untuk menggunakan listrik secara lebih efisien, termasuk memaksimalkan cahaya matahari alami serta meminimalkan pencahayaan dan konsumsi daya yang tidak perlu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar akan memotong gaji pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) imbas salah memprediksi data asumsi makro 2025.

Guyonan itu dilontarkan Menkeu Purbaya kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Purbaya menemukan dua kesalahan proyeksi anak buahnya tersebut.

Pertama, ketika dirinya membaca realisasi imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,09 persen end of period (eop). Ada selisih 1 persen dari proyeksi pada APBN 2025 yang mematok 7 persen.

"Lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang sebesar 7 persen. Kalau gini, salah asumsinya ya? Masa miss-nya 1 persen? Kita untung, tapi dia (Febrio) berarti kerjanya jelek tuh, melakukan prediksinya salah," kata Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Kedua, Febrio salah proyeksi data asumsi harga minyak mentah. Kementerian Keuangan mematok US$82 per barel pada APBN 2025, sedangkan realisasinya adalah US$66,81 per barel (eop).

Purbaya mengatakan kondisi riil harga minyak mentah memang memberikan ruang fiskal terhadap beban subsidi energi. Kendati demikian, ia menegaskan hal tersebut tetap salah.

"Ini salah lagi prediksinya jadinya. Bagus, kita untung, cuma gaji lu (Febrio) tetap dipotong. Eh, enggak boleh ngomonggitu?" ucap Purbaya berkelakar.

Terlepas dari itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tekor Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari produk domestik bruto (PDB) per September 2025.

Defisit terjadi imbas pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp1.863,3 triliun alias 65 persen. Sedangkan Pemerintah Indonesia telah membelanjakan uangnya hingga Rp2.234,8 triliun atau setara 63,4 persen.