REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi para pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta per bulan pada 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong daya beli masyarakat sebagai stimulus ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian.

Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026. Beleid tersebut ditetapkan pada 29 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

“Untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain pemberian fasilitas fiskal, antara lain melalui pemberian insentif PPh 21,” bunyi PMK tersebut, dikutip Ahad (4/1/2026).

Dalam beleid itu disebutkan jangka waktu pemberian insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah berlaku untuk masa pajak Januari–Desember 2026 atau sepanjang tahun ini.

Adapun kriteria penerima insentif tersebut mencakup pekerja di perusahaan yang bergerak di lima sektor, yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Kriteria pekerja meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu.

Bagi pegawai tetap tertentu, kriteria yang harus dipenuhi antara lain memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan/atau nomor induk kependudukan (NIK) yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10 juta.

Sementara itu, pegawai tidak tetap tertentu harus memenuhi persyaratan administratif serta menerima upah dengan jumlah rata-rata satu hari tidak lebih dari Rp 500 ribu dalam hal upah diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Selain itu, pegawai tidak menerima insentif PPh 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya insentif tersebut, pajak penghasilan pekerja tetap dipotong secara administratif, namun nilai pajak tersebut dibayarkan kembali oleh pemberi kerja. Dengan demikian, secara esensial kebijakan ini tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima pekerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bagi mahasiswa yang baru lulus, langkah hidup selanjutnya biasanya mencari pekerjaan. Kondisi paling ideal adalah diterima di tempat kerja yang memberikan gaji tinggi dan benefit memadai, seperti asuransi kesehatan dan bonus tahunan.

Namun, kondisi tersebut kian sulit dicapai. Ketidakpastian ekonomi global, ditambah perkembangan teknologi AI yang kian masif, membuat bursa kerja berubah drastis.

Gelombang PHK masih terjadi di mana-mana, pengangguran muda membludak, serta sulitnya mencari kerja dengan gaji layak.

Kendati demikian, masih ada beberapa pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Untuk itu, penting bagi calon mahasiswa mengetahui jurusan apa yang nantinya bisa menghasilkan gaji tinggi setelah lulus.

Bankrate melakukan studi untuk memproyeksi pekerjaan dengan gaji tinggi di 2025. Dikutip dari laman resminya, Jumat (14/11/2025), Bankrate mengatakan lulusan sarjana bisa menghasilkan gaji 66% lebih tinggi ketimbang lulusan SMA, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (BLS).

Menurut Asosiasi Perguruan Tinggi dan Pemberi Kerja Nasional (NACE) di AS, lulusan perguruan tinggi di 2025 menghadapi pertumbuhan pendapatan yang beragam. Namun, proyeksi gaji rata-rata lulusan perguruan tinggi meningkat untuk gelar sarjana di bidang teknik, ilmu komputer, bisnis, dan pertanian/sumber daya alam.

Laporan Bankrate dipublikasikan pada 2 Juni 2025. Data menunjukkan bahwa kuliah tetap menjadi salah satu jalur terbaik menuju pekerjaan bergaji tinggi. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan lebih dari sepertiga orang dewasa AS (35 persen) menganggap gelar sarjana sebagai bagian dari 'American Dream', menurut Survei Keterjangkauan Rumah Bankrate.

Namun, kuliah itu mahal, dan tidak semua karier sama menguntungkannya. Berikut beberapa pekerjaan dengan gaji awal paling tinggi untuk lulusan perguruan tinggi di AS pada 2025, beserta perbedaannya dengan 2024, dikutip dari Bankrate:

1. Teknik

Gaji awal diproyeksikan US$78.731 (Rp1,29 miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2,6% dibandingkan 2024.

2. Ilmu Komputer

Gaji awal diproyeksikan US$76.251 (Rp1,25 miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2% dibandingkan 2024.

3. Matematika dan Sains

Gaji awal diproyeksikan US$69.709 (Rp1,14 miliar) per tahun. Mengalami penurunan -1,9% dibandingkan 2024.

4. Ilmu Sosial

Gaji awal diproyeksikan US$67.316 (Rp1,10 miliar) per tahun. Mengalami penurunan -3,6% dibandingkan 2024.

5. Bisnis

Gaji awal diproyeksikan US$65.276 (Rp1,07miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2,1% dibandingkan 2024.

6. Agrikultur dan SDA

Gaji awal diproyeksikan US$63.122 (Rp1,03 miliar) per tahun. Mengalami kenaikan 2,8% dibandingkan 2024.

7. Komunikasi

Gaji awal diproyeksikan US$60.353 (Rp989 juta) per tahun. Mengalami penurunan -3% dibandingkan 2024.

Perlu diketahui, data yang diambil hanya berasal dari Amerika Serikat (AS), sehingga tidak serta-merta bisa dipukul rata dengan kondisi di Tanah Air.

Namun, informasi ini bisa menjadi gambaran umum terkait bursa kerja di negara ekonomi terbesar dunia. Semoga membantu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam laporan Global Anti-scam Alliance (GASA) dan Indosat Ooredoo Hutchison, State of Scams in Indonesia 2025 mengungkapkan rata-rata korban penipuan kehilangan Rp 1.723.310 per orang.

"Tantangannya di sini 14% orang kehilangan uang karena penipuan," kata APAC Director Anti-scam Alliance (GASA), Brian D. Hanley, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). "Rp 1,7 juta bukan uang yang kecil untuk seseorang yang menghasilkan Rp 3-4 juta," ungkapnya.

Dalam laporan itu, dijelaskan rata-rata milenial kehilangan lebih banyak uang dibandingkan mereka yang lebih tua. Uang yang hilang mencapai Rp 1.954.095 untuk kelompok usia milenial.

Sementara baby boomers dilaporkan harus kehilangan Rp 1.007.821 dalam penipuan tersebut selama setahun terakhir. Penipuan terbanyak dilakukan melalui transfer bank dan wire (65%) serta transfer melalui dompet digital (43%).

Laporan yang sama juga mengungkapkan Rp 49 triliun tercatat berhasil didapatkan semua kasus penipuan di Indonesia selama setahun.

Korban penipuan di Indonesia juga cukup luas. Laporan GASA mengungkapkan anak-anak juga menjadi korban setidaknya sekali.

Hal serupa juga diungkapkan Mediodecci Lustarini, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Dia mengatakan banyak korban berasal dari pensiunan hingga pelaku usaha.

"Dan kehilangannya mungkin kecil di mata pembisnis gitu kan. Mungkin kehilangan Rp 10 juta...Tapi itu at the edge their whole life. Itu adalah bagaimana mereka hidup, menghidupi bisnisnya, menghidupi dirinya," jelasnya.

Dia mengatakan perlu untuk melakukan penyatuan layanan antar kementerian dan lembaga, seperti layanan aduan. Karena selama layanan tersebut tersebar di sejumlah pemangku kepentingan.

"Sehingga bisa jadi kita bisa membayangkan ketika suatu hari seseorang diminta untuk transfer cepat karena ada kecelakaan harus transfer atau ada narkoba harus transfer, mereka bisa mendapatkan notifikasi nomor ini pernah dilaporkan karena adanya dugaan penipuan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) hanya berlaku bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta. Kebijakan ini diharapkan membuat sektor pariwisata dan perhotelan menjadi bergeliat.

Kebijakan itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (PMK 72/2025) yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025.

Adapun, beleid itu baru ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Oktober 2025 dan diundangkan pada 28 Oktober 2025.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menuturkan kebijakan PMK 72/2025 merupakan insentif bagi karyawan yang bekerja di industri perhotelan dan pariwisata dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Menurutnya, beleid anyar itu telah mencakup perhitungan secara detail terkait insentif PPh 21 DTP.

“Itu [PMK 72/2025] untuk industri perhotelan dan industri pariwisata, untuk karyawan yang gajinya Rp10 juta ke bawah mendapatkan insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah,” kata Widiyanti saat ditemui Bisnis di sela-sela acara Indonesia Tourism Outlook 2026, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Untuk itu, Widiyanti menuturkan insentif pembebasan pajak karyawan ini guna mendukung sektor pariwisata.

“Ini beda dengan promosi, ya, sebenarnya. Ini lebih ke insentif untuk industrinya,” tambahnya.

Di sisi lain, dia juga tak menampik sektor pariwisata dalam negeri masih dipenuhi tantangan di tahun depan, termasuk upaya pemerintah menggenjot jumlah wisatawan, keberlanjutan pariwisata, hingga meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

“Itu tantangannya selalu ada terus, dan kita selalu berkolaborasi dengan semua mitra kita, industri, dan kementerian lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas destinasi kita dan layanan kita,” lanjutnya.

Seperti diketahui, PMK 72/2025 menambahkan sektor pariwisata sebagai penerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP, di samping empat sektor padat karya yang sudah diatur sebelumnya, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.

Mengacu Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 PMK 72/2025, disebutkan bahwa pemberi kerja di bidang pariwisata kini termasuk dalam kategori yang berhak memanfaatkan insentif tersebut.

Adapun, sektor pariwisata yang dimaksud mencakup hotel, vila, restoran, agen perjalanan, event organizer, taman rekreasi, hingga penyelenggara MICE. Insentif ini berlaku mulai Masa Pajak Oktober—Desember 2025.

Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025), karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini adalah mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai insentif pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata dapat mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Secara umum, sambung Shinta, insentif PPh 21 DTP memberikan keringanan nyata bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang menanggung PPh 21 karyawan dengan skema upah net, maka insentif ini otomatis mengurangi kewajiban pajak perusahaan sehingga sedikit banyak membantu arus kas perusahaan.

Dengan begitu, insentif pembebasan pajak karyawan ini diharapkan dapat menahan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kondisi cash flow yang lebih sehat tentu akan membantu perusahaan menahan diri dari PHK, yang risikonya muncul saat permintaan melemah. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus daya beli pekerja,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).