Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengemukakan transmisi kebijakan suku bunga ke sektor perbankan mulai menunjukkan hasil yang tercermin dari penurunan suku bunga kredit baru yang mencapai 75 basis poin (bps)

Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, bank sentral kini mengoptimalkan transmisi kebijakan melalui dua jalur dalam KLM, yakni lending channel dan interest channel.

Total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp427,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp357,9 triliun dimanfaatkan melalui lending channel, yakni insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor strategis dan prioritas.

Sementara itu, skema interest channel yang relatif baru diperkenalkan telah terealisasi sebesar Rp69,6 triliun. Skema ini memberikan insentif kepada bank yang secara konsisten menurunkan suku bunga kreditnya.

“Kalau kita lihat suku bunga kredit sekarang, yang existing memang turun sekitar 40 basis poin. Tapi yang baru itu turunnya sudah mencapai 75 basis poin,” ujar Destri dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), Kamis (19/2/2026).

Penurunan tersebut terjadi setelah BI memangkas suku bunga acuannya sebesar 125 basis poin sejak 2025. Menurut Destri, perkembangan ini menunjukkan transmisi kebijakan moneter mulai berjalan lebih efektif.

Saat ini, pemanfaatan KLM tercatat sebesar 4,83% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). BI masih memiliki ruang hingga 5,5% karena insentif tersebut berasal dari relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dengan demikian, masih tersedia ruang sekitar 0,7% untuk mendorong bank meningkatkan penyaluran kredit maupun menurunkan suku bunga kredit lebih lanjut.

BI menegaskan akan terus mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor padat karya, hilirisasi, serta perumahan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan 11 fasilitas yang telah direalisasikan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah dalam satu tahun masa jabatannya di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut utamanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias kelompok pejuang kredit pemilikan rumah (KPR).

Dalam pemaparannya pada 40 Bisnis Indonesia Grup (BIG) Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025), Ara menyebut sejumlah program prioritas. "Pertama ada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujarnya.

Pemerintah juga mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari. Kepastian lanjutan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah hingga Rp2 miliar turut menjadi bagian dari paket kemudahan tersebut.

Selain itu, Bank Indonesia melonggarkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen. Ara menjelaskan bahwa pelonggaran itu memberi ruang lebih besar bagi perbankan menyalurkan pembiayaan perumahan. "Daripada uangnya [GWM] ada di bank, ditetapkan jadi 4% sehingga bisa untuk sektor perumahan. Akibatnya kuota FLPP naik jadi 350.000, ini sejarah," ujarnya.

Selain insentif fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah menggandeng pelaku usaha properti untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Sejumlah perusahaan, termasuk Djarum Group dan Ciputra, telah berpartisipasi dalam program tersebut.

Di sektor pembiayaan, pemerintah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun, KPR subsidi yang disalurkan swasta seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA), serta perluasan penyaluran rumah subsidi bagi pekerja informal. Ara juga menyebut terlaksananya akad massal rumah subsidi terbanyak sepanjang sejarah, mencapai 26.000 unit.

Program tambahan meliputi pembiayaan mikro perumahan bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Skema ini memungkinkan masyarakat merenovasi rumah menjadi layak huni sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Ara mencatat efisiensi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 6 persen melalui pemilihan toko bangunan secara terbuka atau sistem PTT.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) mulai 1 Desember 2025, yang diprediksi menambah insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun.

KLM yang efektif pada bulan depan tersebut diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan BI (interest rate channel).

"Implementasi penguatan KLM tersebut diprakirakan dapat memberikan tambahan insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun dari insentif KLM saat ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers hasil RDG BI November 2025 di Jakarta, Rabu.

KLM merupakan insentif yang diberikan melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Berbeda dengan insentif KLM sebelumnya yang backward looking, insentif per Desember 2025 lebih bersifat forward looking terutama karena bank harus menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit kepada bank sentral.

Pada KLM terbaru, total besaran untuk insentif yang berbasis komitmen penyaluran kredit (lending channel) yakni paling tinggi sebesar 5 persen dari DPK.

Insentif ini diberikan bagi bank yang cepat melakukan penyesuaian suku bunga kredit baru.

Sedangkan, insentif yang didasarkan suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK.

Adapun KLM yang bersifat backward looking ditujukan bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang mulanya ditetapkan dengan besaran 4 persen dari DPK.

Kemudian per 1 April 2025, insentif ditingkatkan menjadi 5 persen dari DPK.

Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun.

Dari jumlah ini, kelompok bank BUMN mendapatkan insentif sebesar Rp179,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp179,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp39,3 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp6 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur; sektor real estate, perumahan rakyat, dan konstruksi; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan likuiditas tetap melimpah (ample) di akhir tahun kendati pertumbuhan uang primer (M0) adjusted sebagaimana laporan Bank Indonesia (BI) tumbuh melambat pada Oktober 2025 sebesar 14,44% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Sekadar catatan, pertumbuhan tersebut menyebabkan uang primer tercatat mencapai Rp2.117,6 triliun pada Oktober 2025. Pertumbuhannya melambat dari posisi September 2025 yakni 18,6% (yoy) sehingga posisi uang primer mencapai Rp2.152,4 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro berpandangan likuiditas akan tetap ample sampai akhir tahun kendati pertumbuhan uang primer mulai melandai.

"Hal tersebut didukung oleh ekses likuiditas dari korporasi serta belanja Pemerintah," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Di sisi lain, BI diperkirakan bakal menjaga keseimbangan antara pelonggaran likuiditas dan stabilitas nilai tukar, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, per 1 Desember 2025, BI juga akan memberlakukan insentif tambahan kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM maksimal 0,5% bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit. Langkah itu berpotensi memengaruhi posisi giro wajib minimum ke depan.

Di sisi lain, bank sentral diperkirakan masih terbuka untuk memangkas lagi kebijakan suku bunga acuan seebesar 25 basis poin (bps) pada akhir 2025. Namun, ruang pelonggaran itu terbatas dengan memperhitungkan laju penurunan suku bunga The Fed dan stabilitas rupiah.

Andry menilai kondisi likuiditas yang longgar ke depan berpotensi menurunkan cost of fund perbankan dan memperkuat akselerasi penyaluran kredit pada akhir tahun.

Akan tetapi, timpalnnya, risiko eksternal tetap perlu diantisipasi, terutama terkait dengan kondisi penutupan operasional pemerintah AS yang berkepanjangan dan perlambatan ekonomi China yang dapat memengaruhi arus modal dan kinerja ekspor.

"BI diperkirakan akan mempertahankan strategi likuiditas adaptif untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung pemulihan ekonomi domestik," jelasnya.

Penyebab Pelambatan

Adapun perkembangan uang primer (adjusted) pada Oktober 2025 yang melambat, papar Andry, dipengaruhi oleh normalisasi Giro Bank Umum di BI yang pertumbuhannya turun menjadi 10,49% (yoy), dari laju pada September 2025 sebesar 28% (yoy).

Hal itu juga seiring dengan penyesuaian atas insentif penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dalam skema KLM yang telah digulirkan BI dengan total mencapai Rp393 triliun.

Aktiva Luar Negeri Bersih (NFA) juga dinilai memengaruhi pertumbuhan M0 Adjusted, yang mana tumbuh 8,91% (yoy) pada Oktober 2025 atau melambat dari 13,35% (yoy) pada September 2025. Ini sejalan dengan moderasi aliran masuk devisa dan penyesuaian cadangan devisa akibat volatilitas global.

Posisi cadangan devisa Oktober 2025 tercatat sebesar US$149,9 miliar atau naik dari bulan sebelumnya yakni US$148,7 miliar. Namun, posisinya masih lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2024 sebesar US$151,2 miliar dan US$155,7 miliar pada akhir 2024.

"Sementara itu, Pengendalian Moneter Adjusted meningkat signifikan sebesar 17,65% yoy, mencerminkan operasi likuiditas yang ekspansif oleh BI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika global," pungkas Andry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan yang mampu menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah pelonggaran moneter. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (22/10/2025), menjelaskan insentif diberikan melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Insentif yang didasarkan pada suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) ini ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

“Pada intinya, bank-bank yang semakin cepat menurunkan suku bunga kreditnya akan mendapatkan insentif likuiditas, yaitu maksimum 0,5 persen dari DPK-nya (melalui pengurangan GWM di BI). Semakin cepat, semakin besar insentif likuiditasnya,” kata Juda.

Secara rinci, bank yang memiliki elastisitas suku bunga kredit baru kurang dari 0,3 tidak akan mendapatkan insentif. Sebaliknya, bank dengan elastisitas suku bunga kredit baru pada kisaran 0,3 hingga lebih dari 0,6 akan diberikan insentif.

Untuk elastisitas bunga kredit baru antara 0,3–0,6, insentif yang diberikan sebesar 40 basis poin (bps) atau 0,4 persen dari DPK. Sementara elastisitas bunga lebih dari 0,6 akan memperoleh insentif sebesar 50 bps atau 0,5 persen dari DPK.

Selain itu, guna memperkuat transmisi kebijakan moneter dan mempercepat pertumbuhan kredit, BI juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial berbasis komitmen penyaluran kredit kepada sektor-sektor tertentu.

Berbeda dengan insentif sebelumnya yang bersifat backward looking, insentif kali ini bersifat forward looking karena bank harus menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit kepada bank sentral.

“Kalau yang dulu itu backward looking, yaitu realisasi dulu baru diberikan insentifnya. Kalau sekarang komitmen ke depan, itu diberikan insentif. Tentu saja kalau komitmen itu tidak dilakukan, pada akhirnya harus dikembalikan, ada sebuah penalti,” ujar Juda.

Adapun total besaran insentif berbasis komitmen penyaluran kredit (lending channel) paling tinggi sebesar 5 persen dari DPK.

Rinciannya, bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor pertanian, industri, dan hilirisasi akan mendapat insentif paling tinggi 1,5 persen dari DPK. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif mendapat insentif paling tinggi 0,6 persen; sektor konstruksi, real estate, dan perumahan paling tinggi 1,4 persen; serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi 1,5 persen.

Besaran insentif KLM berbasis lending channel juga mempertimbangkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit periode sebelumnya.

Sebelumnya, BI telah mengeluarkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan besaran 4 persen dari DPK. Kemudian, per 1 April 2025, insentif tersebut ditingkatkan menjadi 5 persen dari DPK.

Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif KLM mencapai Rp 393 triliun, disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 173,6 triliun, BUSN sebesar Rp 174,4 triliun, BPD sebesar Rp 39,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp 5,7 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan ke sektor prioritas seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur; sektor real estate, perumahan rakyat, dan konstruksi; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, serta ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan sektor hijau.