Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp418,1 triliun hingga minggu pertama Juni 2026 sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan terus mengoptimalkan implementasi insentif KLM agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika kebijakan moneter.

"Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan implementasi insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendukung penyaluran kredit perbankan kepada sektor-sektor prioritas sehingga tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Hingga minggu pertama Juni 2026, total insentif KLM yang disalurkan kepada industri perbankan mencapai Rp418,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp355,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sedangkan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen yang diandalkan BI untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan ruang ekspansi kredit tetap terbuka meskipun terjadi penyesuaian arah kebijakan moneter.

Insentif KLM juga diharapkan mampu membantu perbankan mengelola biaya dana dan menjaga fungsi intermediasi, terutama apabila tekanan terhadap suku bunga meningkat seiring perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri perbankan menyambut positif keputusan Bank Indonesia (BI) menambah insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga 0,5% dari dana pihak ketiga (DPK). Meski begitu, perbankan masih mencermati dampaknya terhadap ekspansi kredit di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih dinamis.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan, tambahan insentif KLM sejalan dengan berbagai bauran kebijakan otoritas yang diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejalan dengan itu, BCA senantiasa mencermati perkembangan suku bunga acuan, berbagai parameter makroekonomi, dinamika pasar serta kondisi likuiditas perbankan baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Selain itu, Hera menyebut bahwa perseroan secara berkala melakukan reviu kebijakan suku bunga kredit agar tetap berada pada level yang dapat diterima pasar, dengan tetap memerhatikan daya beli masyarakat.

Dia menambahkan, pertumbuhan kredit akan berjalan mengikuti kondisi perekonomian. Dengan dukungan likuiditas yang memadai, BCA akan terus mendorong penyaluran kredit di berbagai segmen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Per April 2026, kredit BCA secara bank only tercatat mencapai Rp965 triliun. Perseroan optimistis target pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini tetap tercapai.

“Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit yang berkualitas sepanjang 2026 dengan menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan menilai tambahan insentif likuiditas dari BI berpotensi membantu industri perbankan menjaga stabilitas pendanaan di tengah tekanan suku bunga dan pelemahan daya beli masyarakat. Meski demikian, dampak kebijakan tersebut masih perlu dicermati di tengah kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps).

Di sisi lain, Hendri menyebut perseroan saat ini belum menghadapi persoalan likuiditas sehingga masih dapat mengelola dana nasabah dengan baik.

Dia mengatakan pipeline kredit perseroan pada kuartal I/2026 masih cukup terjaga. Sebagai informasi, penyaluran kredit Hana Bank pada 2026 ditargetkan sebesar Rp43,30 triliun. Hingga akhir Maret 2026, kredit Hana Bank mencapai Rp39,67 triliun, meningkat 3,63% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp38,38 triliun.

Namun, Hana Bank tetap mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha.

“Tentunya kita akan melihat bagaimana ke depan, dalam jangka pendek, respon dari nasabah dan respon dari market itu sendiri,” kata Hendri dalam Media Gathering Hana Bank di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Hana Bank juga memastikan belum memiliki rencana merevisi target pertumbuhan kredit tahun ini meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang penyesuaian target pada pertengahan tahun.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Mei 2026, otoritas moneter memutuskan memperkuat KLM dengan memberikan tambahan insentif hingga 0,5% dari DPK, khususnya bagi bank yang rasio intermediasinya sesuai target BI tetapi belum memanfaatkan insentif KLM secara maksimal.

Kebijakan yang efektif berlaku mulai Agustus 2026 itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang lebih tinggi dan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada April 2026 meningkat menjadi 9,98% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,49%.

Kenaikan tersebut ditopang oleh kebijakan likuiditas makroprudensial yang terus dioptimalkan guna mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan BI telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar Rp42,47 triliun kepada perbankan. Insentif tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor yang mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pertanian, industri, UMKM, hingga perumahan rakyat.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat insentif likuiditas makroprudensial untuk mendukung kredit dan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (20/5/2026).

Menurut Perry, peran intermediasi perbankan masih perlu diperkuat agar dapat menopang momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan. BI pun optimistis pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap terjaga pada kisaran 8%—12%.

Optimisme tersebut didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih longgar. Bank Indonesia mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) mencapai Rp2.551,4 triliun atau sekitar 22,57% dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) perbankan juga berada pada level tinggi, yakni sebesar 25,39%, yang mencerminkan likuiditas industri perbankan masih lebih dari cukup untuk menopang ekspansi kredit ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan penyuntikan likuiditas Rp200 triliun kepada perbankan Tanah Air telah membuahkan hasil pada awal tahun ini.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan RI melakukan koordinasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia (BI) secara terus-menerus. Hasilnya menurutnya fundamental ekonomi bisa terjaga.

"Seperti waktu dulu kan saya inject uang Rp200 triliun dan lebih. Nah sekarang uangnya masih di sana, saya jaga di sana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan imbas suntikan likuiditas Rp200 triliun ke perbankan itu, M0 money base atau basis moneter uang primer per Februari 2026 telah tumbuh 14,2%.

"Jadi ini sudah cukup memberi, meminyaki pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya.

Kemudian, di perbankan, kredit serta dana pihak ketiga (DPK) pun menanjak. Dia menjelaskan bahwa pada Januari 2026, kredit perbankan telah tumbuh 10% secara tahunan (year on year/yoy). Dia meyakini kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi pada Februari 2026. Lalu, DPK perbankan tumbuh 13,5% yoy per Januari 2026.

"Ini semua angka yang cukup sehat. Bunga juga turun karena kita maintain likuiditas di pasar," jelas Purbaya.

Sebagaimana diketahui, tahun lalu pemerintah memberikan suntikan likuiditas bagi perbankan dengan menempatkan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penempatan dana itu meliputi PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Rp55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) Rp55 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) Rp55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) Rp25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa langkah Kementerian Keuangan yang menempatkan dana besar di bank-bank pelat merah pada tahun lalu merupakan bagian dari upaya mendorong sisi penawaran (supply side) ekonomi nasional.

"Artinya Rp200 triliun ini supaya para bankir ‘bangun’. Tadinya sudah menghitung bonus, tapi sekarang harus putar otak bagaimana dalam tiga bulan cost of fund-nya bisa lebih rendah, agar uang ini bekerja,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menggelontorkan Rp427,5 triliun insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sampai pekan pertama Februari 2026.

Adapun, implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan KLM dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Lending Channel dan Interest Channel.

Melalui skema ini, Bank Indonesia mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia Lending Center, sekaligus menyesuaikan suku bunga kredit baru agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

“Dengan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa dari total insentif KLM yang telah disalurkan, alokasi melalui Lending Channel tercatat sebesar Rp357,9 triliun dan melalui Interest Channel sebesar Rp69,6 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, serta kantor cabang pembantu asing (KCPA) Rp7,1 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri, dan real estate. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan juga menjadi sasaran utama.

Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Bank Indonesia berharap transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dapat berlangsung lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kredit perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berhasil mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Melalui KLM, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa otoritas moneter mendorong penyaluran kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan pemangkasan BI Rate yang telah mencapai 150 basis poin (bps).

Seiring diberlakukannya insentif KLM baru pada 16 Desember 2025, Aida mengungkap bahwa suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit juga turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Angka ini sangat bagus karena dia [suku bunga kredit] penurunan dibandingkan bulan lalu itu adalah menambah 15 basis poin. Bulan lalu hanya turun 24 basis poin, sekarang turun 39 basis point,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Untuk diketahui, BI pada akhir 2025 telah merilis kebijakan insentif baru untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan. Penguatan implementasi KLM yang berlaku efektif 16 Desember 2025 itu mencakup mempertahankan besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, menyesuaikan besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%.

Terakhir, menyesuaikan besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel), dari semula dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1,0%.

Adapun hingga pekan pertama Januari 2026, total insentif KLM yang disalurkan otoritas moneter mencapai Rp397,9 triliun. Insentif ini disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, BUSN sebesar Rp174,7 triliun, BPD sebesar Rp33,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,2 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga, otoritas moneter mencatatkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang hanya tumbuh 7,74% YoY.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 sebesar 9,69% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan bulan lalu yang hanya tumbuh 7,74%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 berada di kisaran target kredit 2025 yang ditetapkan otoritas moneter, yakni di kisaran 8-11% YoY.

“Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% YoY, berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% ” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21.06%, 4,52%, dan 6,58%.

Dia mengatakan, capaian itu sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan likuiditas makroprudensial serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga.

Dari sisi permintaan, Perry menyebut bahwa pelaku usaha terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan).

BI mencatat, fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada Desember 2025 masih besar, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 28,57% dan DPK yang tumbuh sebesar 13,83% (yoy) pada Desember 2025.

Adapun BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan semakin tinggi yakni di kisaran 8-12%. Perry memastikan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan penempatan dana pemerintah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berdampak positif terhadap perekonomian. Kredit perbankan dan pertumbuhan uang promer masih melambat. Ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan tidak sesuai ekspektasi.

Padahal saat menempatkan dana senilai Rp275 triliun, Purbaya cukup percaya diri, bahwa langkahnya itu akan mengerek pergerakan ekonomi. Namun, setidaknya hingga November kemarin, tanda-tanda itu tidak kunjung muncul ke permukaan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 13,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada November 2025. Akibatnya, uang primer tercatat hanya sebesar Rp2.136,2 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut lebih lambat dari bulan sebelumnya sebesar 14,4% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 24,2% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,1% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, dijelaskan bahwa pertumbuhan uang primer adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung stabil dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp2.027,33 triliun. Hanya ada kenaikan 5,37% dibandingkan posisi November 2025 (Rp2.136,2 triliun).

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Kredit Masih Lesu Darah

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 sebesar 7,36% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.450,7 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesepuluh itu tumbuh melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,7% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Perry menyampaikan, dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

Menurutnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.

Andalkan Stimulus

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sepanjang tahun ini dapat tercapai.

Purbaya menegaskan, berbagai instrumen stimulus akhir tahun seperti Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan menjadi katalis utama pendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi di penghujung tahun.

Adapun, pemerintah akan mengucurkan BLTS selama Oktober—Desember 2025 dengan total nilai Rp900.000 ke 35 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah memberikan diskon tiket angkutan laut, darat, hingga udara dalam momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memproyeksikan lonjakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 sebesar 5,7%.

"Kalau itu terjadi maka: pertama, momentum pertumbuhan ekonominya kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan; kedua, full year [sepanjang tahun] ekonominya kita bisa tumbuh sebesar 5,2%," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara juga menyoroti pergerakan positif di pasar saham sebagai indikator awal pemulihan kepercayaan investor. Kenaikan indeks saham dinilai bukan hanya permainan spekulan, melainkan sinyal bagi investor jangka panjang bahwa ada perbaikan fundamental yang nyata.

Adapun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH) dengan menembus level 8.600 pada perdagangan kemarin, Rabu (26/11/2025).

"Selama kita bisa menjalankan kebijakan yang terus berkesenambungan, pasar saham akan semakin kuat, dan pelan-pelan investor jangka panjang juga akan masuk," kata Purbaya.

Stabilitas Politik & Target 6%

Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan data survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan pemulihan signifikan Indeks Keyakinan Konsumen. Dia blak-blakan menyebut bahwa rendahnya sentimen pada periode Juni—September lalu sempat menempatkan pemerintah dalam posisi rawan akibat ketidakpuasan publik.

Hanya saja, strategi injeksi likuiditas sebesar Rp200 triliun yang kemudian ditambah Rp70 triliun lagi ke sistem perbankan diklaim berhasil membalikkan situasi. Pada November, indeks keyakinan tersebut melonjak ke level 118.

"Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, seharusnya demo akan lebih sedikit ke depan, dan pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR," paparnya.

Menutup pernyataannya, Purbaya memasang proyeksi ambisius untuk tahun depan. Jika momentum perbaikan ini bisa dijaga maka dia meyakini ekonomi Indonesia bisa lari lebih kencang.

"Kalau yang kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu sulit, saya pikir," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menembus level 8.700 hingga 8.900 jelang penutupan tahun, didukung kuat oleh sentimen musiman window dressingdan kebijakan likuiditas Bank Indonesia.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, mengatakan meskipun indeks berpotensi mengalami koreksi wajar di awal Desember, fase konsolidasi ini dinilai sehat dan akan menjadi fondasi untuk melanjutkan reli akhir tahun.

“Secara keseluruhan, arah pergerakan tetap positif seiring pola musiman window dressing yang secara historis mendukung kenaikan pasar,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Selasa (2/12/2025).

Abida menyampaikan bahwa selama indeks komposit mampu bertahan di atas area support penting 8.350–8.450, fase konsolidasi tersebut dinilai menjadi fondasi kokoh untuk pergerakan lanjutan. Dengan tren yang terjaga, target akhir tahun IHSG diproyeksikan berada di kisaran 8.700 hingga 8.900.

Sementara itu, sektor keuangan diperkirakan bakal menjadi motor utama kenaikan IHSG. Secara spesifik, bank-bank berkapitalisasi besar seperti BBCA dan BBRI diprediksi menjadi target utama aksi window dressing.

Sejumlah saham di sektor keuangan, lanjut Abida, turut mendapatkan dorongan kuat dari kebijakan likuiditas makroprudensial Bank Indonesia (BI) yang dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas penyaluran kredit. Kendati demikian, rotasi antarsektor diperkirakan masih akan berlanjut.

“Rotasi antar sektor diperkirakan masih berlanjut, tetapi minat investor menjelang akhir tahun cenderung berpihak pada big caps yang likuid dan mid-caps dengan sinyal teknikal solid,” pungkas Abida.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa faktor global yang paling krusial dalam menentukan pergerakan IHSG adalah arah kebijakan The Fed. Pasalnya, harapan pemangkasan suku bunga yang cukup kuat mampu meningkatkan selera risiko investor dan turut menopang penguatan nilai tukar rupiah.

Jika sinyal atau keputusan dovish dari The Fed benar-benar terwujud, Abida menuturkan bahwa potensi arus modal asing kembali masuk ke pasar saham Indonesia akan semakin besar dan secara langsung memperkuat IHSG.

“Di sisi lain, koreksi pada harga komoditas seperti batu bara dan CPO [crude palm oil] masih menjadi sentimen negatif bagi saham-saham berbasis sumber daya sehingga perlu tetap diperhatikan,” tuturnya.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PTBank MandiriTbk. (BMRI) diperkirakan bakal mengalami pelonggaran likuiditas hingga 2026 seiring dengan penurunan biaya dana dan pertumbuhan kredit.

Rena Kwok,senior credit analystdi Bloomberg Intelligence, menjelaskan bahwa pertumbuhan kreditemiten perbankanpelat merah tersebut bakal ditopang oleh peningkatan simpanan yang mendukung pelonggaran likuiditas.

“Likuiditas PT Bank Mandiri diperkirakan akan terus lebih longgar hingga tahun 2026, seiring dengan penurunan biaya pendanaan dan pertumbuhan kredit yang didorong oleh simpanan yang meningkatkan likuiditas,” jelasnya dalam laporan Bloomberg Intelligence, Jumat (21/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa manajemen BMRI menargetkan rasio pinjaman terhadap simpanan atauloan to deposit ratio(LDR) sebesar 90% pada 2025. Jumlah itu berada di bawah realisasinya sebesar 94% per kuartal III/2025.

Pada saat yang sama, biaya dana ataucost of fund(CoF) BMRI pada Januari–September 2025 hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kualitas aset [BMRI] yang unggul dibandingkan bank lain, didukung oleh pencadangan dan modal yang memadai, menawarkan perlindungan yang kuat jika risiko meningkat,” jelas Rena Kwok.

Dalam catatanBisnis,BMRImampu menjaga pertumbuhan kredit pada level yang sangat baik hingga kuartal III/2025, yaitu mencapai Rp1.764 triliun atau tumbuh 11% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pendapatan bunga Bank Mandiri juga naik cukup tinggi, 10,5% YoY menjadi Rp122,3 triliun.

“Secara keseluruhan, kinerja Bank Mandiri terjaga dengan baik di triwulan ketiga 2025,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini, Senin (27/10/2025).

Hanya saja, perseroan mengalami kenaikan beban bunga 22,2% YoY, sedangkan beban operasional naik 25,3% YoY. Alhasil, laba bersih per September 2025 turun 10,2% YoY menjadi Rp37,73 triliun.

Namun, perbankanpelat merahmasih memiliki waktu untuk merealisasikan pemulihanbottom linepada kuartal terakhir tahun ini terutama dengan dukungan kebijakan otoritas moneter dan pemerintah.

Salah satunya melalui perubahan skema insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai 1 Desember 2025 nanti.

Selain insentif itu, ada guyuran likuiditas tambahan dari Pemerintah RI senilai Rp200 triliun kepada bank-bank milik negara yang diyakini membawa angin segar bagi BMRI. Bank Mandiri sendiri mendapatkan suntikan dana sebesar Rp55 triliun.

Sebelumnya, Andrey Wijaya & David Chong, analis RHB Sekuritas Indonesia, menjelaskan pihaknya melihat adanya peluang bank-bank besar untuk memperbaiki kinerja margin dan laba pada kuartal IV/2025. Peluang itu dimungkinkan dengan kondisi likuiditas yang lebih baik dan tren penurunan biaya pendanaan atau CoF.

Gelontoran dana jumbo dari Pemerintah RI untuk penyaluran kredit bank-bank pelat merah dan tren penurunan suku bunga diyakini menjadi katalis positifnya.

“Sektor perbankan Indonesia sedang bertransisi ke fase yang lebih sehat seiring dengan membaiknya likuiditas dan tren penurunan biaya pendanaan, didorong oleh penempatan dana Pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN dan dampak penurunan suku bunga acuan BI sebesar 125 bps yang mulai terasa pada akhir kuartal III/2025,” jelas Andrey dan David dalam riset, Jumat (10/10/2025).

-----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menilai tambahan penempatan dana pemerintah ke bank umum kian memperkuat likuiditas industri dan memberi ruang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan kredit.

Helmi mengatakan adanya injeksi tambahan ke himpunan bank milik negara (Himbara) seharusnya membuat rasio-rasio likuiditas perbankan membaik sehingga meningkatkan kapasitas penyaluran kredit.

“Karena mungkin untuk bank-bank tertentu kapasitas penyaluran kreditnya selama ini agak tertahan oleh rasio likuiditas yang mendekati borderline,” kata Helmi usai menghadiri konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta Pusat, dikutip Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, tahun ini terjadi penciptaan likuiditas perbankan yang cukup besar. Mulai dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga penempatan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank BUMN.

Untuk diketahui, pemerintah pada September 2025 telah menempatkan dana senilai Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kembali menginjeksi perbankan senilai Rp76 triliun.

Perinciannya, Mandiri, BNI dan BRI masing-masing senilai Rp25 triliun. Kemudian, PT Bank Jakarta atau Bank Jakarta turut mendapat kucuran dana sebesar Rp1 triliun. Dengan adanya injeksi lanjutan, Helmi memandang kemungkinan tahun depan pemerintah masih akan menambah likuiditas perbankan.

Ketika dikonfirmasi apakah tambahan likuiditas hanya akan dinikmati bank-bank penerima penempatan dana, Helmi menegaskan bahwa kelebihan likuiditas akan menyebar ke seluruh sistem.

Penyaluran kredit baru, kata dia, menciptakan uang baru di perekonomian yang kemudian beredar melalui konsumsi dan transaksi masyarakat. "Ketika kredit yang diberikan itu dipakai atau dibelanjakan, itu seharusnya menyebar, jadi tidak hanya terpusat di bank-bank tertentu saja, tapi lebih menyebar ke sistem,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan likuiditas tetap melimpah (ample) di akhir tahun kendati pertumbuhan uang primer (M0) adjusted sebagaimana laporan Bank Indonesia (BI) tumbuh melambat pada Oktober 2025 sebesar 14,44% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Sekadar catatan, pertumbuhan tersebut menyebabkan uang primer tercatat mencapai Rp2.117,6 triliun pada Oktober 2025. Pertumbuhannya melambat dari posisi September 2025 yakni 18,6% (yoy) sehingga posisi uang primer mencapai Rp2.152,4 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro berpandangan likuiditas akan tetap ample sampai akhir tahun kendati pertumbuhan uang primer mulai melandai.

"Hal tersebut didukung oleh ekses likuiditas dari korporasi serta belanja Pemerintah," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Di sisi lain, BI diperkirakan bakal menjaga keseimbangan antara pelonggaran likuiditas dan stabilitas nilai tukar, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, per 1 Desember 2025, BI juga akan memberlakukan insentif tambahan kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM maksimal 0,5% bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit. Langkah itu berpotensi memengaruhi posisi giro wajib minimum ke depan.

Di sisi lain, bank sentral diperkirakan masih terbuka untuk memangkas lagi kebijakan suku bunga acuan seebesar 25 basis poin (bps) pada akhir 2025. Namun, ruang pelonggaran itu terbatas dengan memperhitungkan laju penurunan suku bunga The Fed dan stabilitas rupiah.

Andry menilai kondisi likuiditas yang longgar ke depan berpotensi menurunkan cost of fund perbankan dan memperkuat akselerasi penyaluran kredit pada akhir tahun.

Akan tetapi, timpalnnya, risiko eksternal tetap perlu diantisipasi, terutama terkait dengan kondisi penutupan operasional pemerintah AS yang berkepanjangan dan perlambatan ekonomi China yang dapat memengaruhi arus modal dan kinerja ekspor.

"BI diperkirakan akan mempertahankan strategi likuiditas adaptif untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung pemulihan ekonomi domestik," jelasnya.

Penyebab Pelambatan

Adapun perkembangan uang primer (adjusted) pada Oktober 2025 yang melambat, papar Andry, dipengaruhi oleh normalisasi Giro Bank Umum di BI yang pertumbuhannya turun menjadi 10,49% (yoy), dari laju pada September 2025 sebesar 28% (yoy).

Hal itu juga seiring dengan penyesuaian atas insentif penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dalam skema KLM yang telah digulirkan BI dengan total mencapai Rp393 triliun.

Aktiva Luar Negeri Bersih (NFA) juga dinilai memengaruhi pertumbuhan M0 Adjusted, yang mana tumbuh 8,91% (yoy) pada Oktober 2025 atau melambat dari 13,35% (yoy) pada September 2025. Ini sejalan dengan moderasi aliran masuk devisa dan penyesuaian cadangan devisa akibat volatilitas global.

Posisi cadangan devisa Oktober 2025 tercatat sebesar US$149,9 miliar atau naik dari bulan sebelumnya yakni US$148,7 miliar. Namun, posisinya masih lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2024 sebesar US$151,2 miliar dan US$155,7 miliar pada akhir 2024.

"Sementara itu, Pengendalian Moneter Adjusted meningkat signifikan sebesar 17,65% yoy, mencerminkan operasi likuiditas yang ekspansif oleh BI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika global," pungkas Andry.