Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 10,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun.

“Pada Mei 2026, M2 tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,2 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.415,9 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut disebutkannya, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,0 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,4 persen (yoy).

Sebagai catatan, dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Kredit yang diberikan juga tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih pada Mei 2026 tumbuh sebesar 5,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Mei 2026 tumbuh 14,2 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 14,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,2% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei 2026. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut sedikit melemah dari bulan sebelumnya sebesar 14,3% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung tergerus dari Rp2.367,8 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp2.214,6 triliun pada Mei 2026.

Adapun, uang primer adalah uang kartal, baik kertas maupun logam di masyarakat, serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Per April 2026, komponen uang primer terdiri dari Rp1.301 triliun uang kartal, Rp887,4 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp7,6 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp36 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada April 2026 yakni sebesar 9,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sehingga mencapai Rp10.253,7 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Makassar, Jumat, menyampaikan bahwa perkembangan tersebut melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,7 persen (yoy).

Lebih lanjut, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 13,6 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 4,7 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 38,6 persen (yoy), setelah tumbuh 39,1 persen (yoy) pada Maret 2026.

Sementara itu,penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh sebesar 9,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan Maret 2026 sebesar 8,9 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

BI juga melaporkan perkembangan Uang Primer (M0) adjusted pada April 2026 tumbuh 14,3 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 16,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.232,2 triliun.

Perkembangan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada April 2026. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.232,2 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut melemah dari bulan sebelumnya sebesar 16,8% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung tergerusnya: dari Rp2.367,8 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp2.232,2 triliun pada April 2026.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeberkan sederet kebijakan yang akan dilakukan setelah kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertama, untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, BI akan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi.

“Baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Dia meneruskan, kebijakan kedua diarahkan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dengan mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%,” jelasnya.

Selain itu, mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran 1) serta bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit/pembiayaan tinggi melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Adapun, kebijakan ketiga adalah memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

“Melalui peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia [PIDI]: Hackathon dan Digdaya [Digital Talenta Berdaya dan Berkarya] dan QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok pada 30 April 2026,” sebut Perry.

Kemudian, sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI–Hackathon–Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

Perry menyebut kebijakan terakhir atau keempat adalah memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional.

“Melalui pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing [PUVA] tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelasnya.

Kemudian, memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan dapat melesat hingga 20% apabila likuiditas tetap terjaga.

Purbaya beralasan, likuiditas perekonomian saat ini terpantau sangat memadai seperti yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money atau M0) yang mencapai 19,2% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pekan ketiga Maret 2026.

“Kalau kita lihat di sejarahnya, kalau base money tumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi, ini 'minyak-minyak' yang dibutuhkan oleh ekonomi, sudah diinjeksi ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Bendahara negara mengklaim, tingginya pertumbuhan uang primer tersebut tak lepas dari penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke perbankan pada bulan lalu.

Menurutnya, penempatan dana pemerintah tersebut membuahkan hasil positif sehingga kredit perbankan mampu tumbuh 9,4% pada akhir Februari 2026. Pertumbuhan ini, sambungnya, juga ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,2%.

Secara spesifik, Purbaya menyoroti pertumbuhan kredit investasi yang telah menyentuh angka 20,7%. Menurutnya, angka tersebut merupakan indikator kuat bahwa aktivitas dunia usaha saat ini berada dalam kondisi yang sangat kondusif.

“Kalau ini [M0] kita pertahankan di level hampir 19% itu, kredit akan menuju double digit di atas 20%. Tapi kita akan berhati-hati, jangan sampai juga ekonominya kepanasan. Jadi, kita monitor ini dari waktu ke waktu," tegasnya.

Sebagai catatan, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8% hingga 12%. Artinya, optimisme Purbaya jauh di atas target bank sentral.

Mekanisme Transmisi Penempatan Dana

Lebih lanjut, Purbaya membedah mekanisme transmisi dari kebijakan suntikan dana SAL Rp200 triliun pemerintah maupun kebijakan makroprodensial Bank Indonesia ke perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, dana dari bank sentral dan pemerintah menciptakan kondisi di mana perbankan kelebihan likuiditas. Akibatnya, perbankan akan menanggung biaya (cost) apabila dana tersebut hanya mengendap.

Selain itu, dia meyakini ruang penempatan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) maupun terbatas sehingga bank 'dipaksa' untuk segera menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Dalam proses penyaluran tersebut, perbankan akan berkompetisi mencari debitur dengan kualitas kredit terbaik hingga menengah. Kompetisi antarbank yang kini sama-sama memiliki likuiditas berlebih ini pada akhirnya menciptakan perang tarif yang menguntungkan sektor riil.

“Itu yang mendorong bunga-bunga di perbankan turun, bunga pinjaman juga turun, dan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa uang primer (M0) adjusted tumbuh sebesar 18,3% year on year pada Februari 2026.

Pertumbuhan uang primer tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 14,7%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, jumlah uang primer pada bulan lalu menembus angka Rp2.228 triliun.

"Pada Februari 2026 tumbuh 18,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,7% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.228 triliun," tulis rilis resmi BI, Jumat (6/3/2026).

BI memaparkan bahwa perkembangan ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 33,6% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy).

Kalau melihat secara tren, uang primer memang lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2026. Namun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, jumlah uang yang beredar jauh lebih sedikit. BI mencatat pada akhir tahun lalu, jumlah uang primer menembus angka Rp2.367,8 triliun.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia.

Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa uang primer (M0) adjusted tumbuh sebesar 18,3% year on year pada Februari 2026.

Pertumbuhan uang primer tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 14,7%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, jumlah uang primer pada bulan lalu menembus angka Rp2.228 triliun.

"Pada Februari 2026 tumbuh 18,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,7% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.228 triliun," tulis rilis resmi BI, Jumat (6/3/2026).

BI memaparkan bahwa perkembangan ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 33,6% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy).

Kalau melihat secara tren, uang primer memang lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2026. Namun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2025, jumlah uang yang beredar jauh lebih sedikit. BI mencatat pada akhir tahun lalu, jumlah uang primer menembus angka Rp2.367,8 triliun.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia.

Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,9 persen (yoy) dan uang kuasi 5,4 persen (yoy)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 10 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.117,8 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa pertumbuhan M2 pada Januari 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 9,6 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,9 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,4 persen (yoy).

Secara lebih rinci, peningkatan M2 pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 22,6 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,6 persen (yoy).

Sementara penyaluran kredit pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10,2 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 sebesar 9,3 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances) dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) adjusted pada periode yang sama yang tumbuh sebesar 14,7 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 16,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.193 triliun.

Sebagai informasi, M0 adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas.

Perkembangan M0 adjusted pada Januari 2026 dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 30,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,4 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tumbuh lebih tinggi, yakni 9,6 persen (year on year/yoy) mencapai Rp10.133,1 triliun.

“Pada Desember 2025, M2 tumbuh sebesar 9,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan November 2025 sebesar 8,3 persen (yoy) sehingga mencapai Rp10.133,1 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, BI menyampaikan bahwa perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,0 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Desember 2025 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan perkembangan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 13,6 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 8,7 persen (yoy).

Adapun penyaluran kredit pada Desember 2025 tumbuh sebesar 9,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan November 2025 sebesar 7,9 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 8,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 9,7 persen (yoy).

BI juga mencatat perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Desember 2025 tumbuh 16,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.367,8 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 35,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,9 persen (yoy).

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) kembali mencatatkan uang beredar mengalami tren pertumbuhan double digit di pengujung 2025. Tercatat, uang primer (M0) adjusted pada Desember 2025 tumbuh 16,8 persen.

“Uang primer (M0) adjusted pada Desember 2025 tumbuh 16,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp 2.367,8 triliun,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Denny menjelaskan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 35,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,9 persen (yoy).

“Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” jelasnya.

Sebagai informasi, uang primer (M0) adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas. Mulai Januari 2025, BI melakukan penyesuaian perhitungan M0 adjusted untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan uang primer dan pengaruh kebijakan likuiditas yang dilakukan BI.

Menurut catatan BI, uang primer mencatatkan pertumbuhan double digit sejak September 2025, setelah sempat turun ke level single digit pada Juni hingga Agustus 2025.

Uang primer (M0) adjusted pada November 2025 tercatat tumbuh 13,3 persen menjadi Rp 2.136,2 triliun. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 24,2 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,1 persen (yoy).

Pada Oktober 2025, uang primer (M0) adjusted tercatat tumbuh 14,4 persen (yoy) menjadi Rp 2.117,6 triliun. Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh kenaikan giro bank umum di BI adjusted sebesar 27,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,4 persen (yoy).

Adapun pada September 2025, uang primer tumbuh 18,6 persen (yoy) menjadi Rp 2.152,4 triliun. Capaian tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 37 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,5 persen (yoy).

Uang primer pada September 2025 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Agustus 2025, uang primer tercatat tumbuh single digit sebesar 7,3 persen (yoy) di posisi Rp 1.961,3 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Juli 2025 sebesar 7 persen (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,1 persen (yoy) dan giro bank umum di BI adjusted sebesar 8,7 persen (yoy).

Adapun pada Juli 2025, uang primer adjusted tercatat tumbuh 7 persen (yoy), sedangkan pada Juni 2025 tumbuh 8,6 persen (yoy). Pada periode Januari hingga Mei 2025, uang primer adjusted sempat tumbuh double digit. Rinciannya, Januari 13,2 persen (yoy), Februari 13 persen (yoy), Maret 21,8 persen (yoy), April 13 persen (yoy), dan Mei 14,5 persen (yoy).

Diketahui, data uang primer dan uang beredar menjadi salah satu indikator yang disoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal tersebut seiring dengan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mulai digulirkan pada September 2025.

Purbaya sebelumnya menyebut kebijakan penempatan dana tersebut, yang bertujuan memperlancar likuiditas, berhasil mendorong pertumbuhan uang beredar hingga mencapai dua digit.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 16,8% secara tahunan (year on year/YoY) pada Desember 2025. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.367,8 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 13,3% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 35,1% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,9% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Adapun berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung naik cukup tinggi dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp2.027,33 triliun. Ada kenaikan 16,79% dibandingkan posisi Desember 2025 (Rp2.367,8 triliun).

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Pemerintah Tarik Rp75 Triliun dari Perbankan untuk Belanja

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menempatkan dana Rp276 triliun ke sistem perbankan guna memastikan likuiditas. Adapun, likuiditas tersebut tercermin salah satunya dari statistik uang primer (M0)

Kendati demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah menarik dana pemerintah di perbankan sebesar Rp75 triliun untuk belanja pemerintah akhir tahun.

Purbaya menjamin langkah ini tidak akan menyedot likuiditas pasar, melainkan mempercepat perputaran uang di sektor riil. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa penarikan tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen kas.

"Itu [Rp276 triliun] kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi, pelan-pelan kita tarik sedikit. Yang Rp75 triliun kita tarik, tapi kita belanjakan lagi," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025. Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Purbaya merincikan bahwa dari total penempatan awal, saat ini sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sebesar Rp201 triliun.

Menurutnya, mekanisme ini justru memberikan dampak ekonomi yang lebih positif. Jika sebelumnya uang tersebut hanya tercatat sebagai simpanan di bank maka kini dana tersebut masuk kembali ke sistem perekonomian dalam bentuk belanja riil yang memicu aktivitas ekonomi.

"Jadi saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah daerah dan pusat," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan sinergi dengan otoritas moneter kian solid. Dia menyebut Bank Indonesia (BI) dalam dua pekan terakhir telah mendukung penuh arah kebijakan fiskal ini.

"Harusnya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda tidak usah takut ekonomi kita akan melambat," tegasnya.