Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) telah menunda keberangkatan 89 calon haji nonprosedural sejak masa pemberangkatan pertama pada 22 April 2026 hingga hari Minggu (17/5) ini.

Kepala Kantor Imigrasi Soetta Galih Priya Kartika Perdhana menjelaskan, penundaan keberangkatan terakhir terjadi pada Jumat (15/5), dengan jumlah calon haji yang ditunda keberangkatannya mencapai 32 orang.

“Kita ada satgas dengan bantuan Polresta Bandara pun juga dari Kementerian Haji dan Umrah, dan saat ini untuk Soekarno-Hatta sendiri telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 89,” kata dia menjelaskan.

Menurut Galih, modus yang digunakan oleh para calon haji nonprosedural itu bermacam-macam. Umumnya, kata dia, menggunakan visa kerja atau iqama, yakni izin tinggal dari pemerintah Arab Saudi.

“Mungkin itu untuk memberikan kesan bahwa mereka telah tinggal di sana. Namun, pada akhirnya, tujuan utamanya adalah haji,” ujar Galih.

Mereka menggunakan penerbangan biasa sehingga berbeda rombongan dengan jamaah calon haji reguler yang mengikuti prosedur dari pemerintah.

“​Entah dia wisata dulu, ke Korea, ke Malaysia. Nanti dari situ dia baru apply visa [ke Arab Saudi],” ucap Galih.

Galih lebih lanjut mengingatkan, pemerintah telah mewanti-wanti bahwa haji harus dilakukan secara prosedural, yakni terdaftar dan menggunakan visa haji.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperketat pengawasan di bandara sebagai langkah preventif terhadap praktik haji ilegal atau keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, Rabu (22/4), mengatakan seluruh petugas imigrasi di bandara embarkasi dan debarkasi telah disiagakan untuk memberikan pelayanan optimal bagi para jamaah calon haji Indonesia.

"Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di setiap bandara embarkasi untuk memberikan layanan terbaik bagi calon jamaah haji kita. Kami juga berkomitmen penuh memperketat pengawasan terhadap calon jamaah haji nonprosedural," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan pembentukan Satgas Haji ini dibentuk agar memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Terlebih, pembentukan satgas ini juga dibentuk sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, Satgas Haji bakal mengedepankan edukasi dilakukan melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak tertipu travel ilegal.

Setelah itu, Polri bersama Wamenhaj juga bakal melakukan pengawasan ketat di bandara maupun pelabuhan. Terakhir, Polri bakal menindak tegas pelaku penipuan haji ilegal untuk memberikan efek jera.

"Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum," imbuhnya.

Adapun, mantan Kadiv Humas Polri ini mengungkap bahwa pihaknya telah mencegah keberangkatan 1.243 calon jemaah haji yang menggunakan visa non-haji pada 2025.

Sementara itu, sepanjang tahun ini, Polri telah mengungkap 42 kasus terkait penipuan haji dan satu kasus tahap lanjutan dengan Kerugian Rp92,6 miliar.

"Di 2026 dari Polri sudah melakukan penindakan, melakukan proses penegakan hukum terkait menyangkut masalah penipuan dan berbagai macam modus tindak pidana haji, ada 42 kasus yang dalam penanganan total kerugian estimasi kurang lebih sekitar Rp 92,6 miliar," imbuhnya.

Adapun, Dedi mengimbau agar masyarakat agar tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi. Kemudian, memastikan travel memiliki izin resmi serta bisa segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Travel Ilegal Ditindak

Di lain sisi, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa Satgas Haji ini akan menindak tegas biro perjalanan atau travel ilegal.

Menurutnya, sejauh ini masih terdapat oknum maupun kelompok yang mengajak masyarakat untuk berangkat haji menggunakan visa non-haji.

Oleh karenanya, Dahnil berharap agar angka penipuan atau tindakan haji secara ilegal bisa ditekan sebagaimana pembentukan Satgas Haji ini.

“Oleh sebab itulah saat ini yang paling efektif kami ingin kepolisian langsung menindak saja supaya ada efek jera,” tutur Dahnil.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) telah melakukan sejumlah pembenahan dalam merespons wacana pembekuan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun wacana pembekuan itu disampaikan melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada saat menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR, November 2025 lalu. Pembekuan otoritas kepabeanan dan cukai sebelumnya pernah dilakukan pada era Orde Baru.

"Upaya perbaikan tersebut mencakup penguatan kultur organisasi, peningkatan kinerja, pelayanan serta penguatan fungsi pengawasan, khususnya di pelabuhan dan bandara," terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Dari sisi pelayanan, Nirwala menyebut lembaganya terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dia turut mengklaim setiap masukan publik dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun dari aspek pengawasan, lanjutnya, Bea Cukai meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penguatan sistem pengawasan di kawasan pelabuhan.

Salah satu fokus pengawasan dimaksud adalah pencegahan praktik under invoicing melalui pengembangan sistem yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

Nirwala menyatakan, penindakan yang dilakukan selama ini diarahkan secara terukur dan konsisten untuk mengamankan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Menurutnya, dalam satu tahun terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan juga terus dilakukan.

"Ke depan, pada tahun 2026, Bea Cukai akan melanjutkan agenda perbaikan ini secara konsisten melalui penguatan sistem berbasis teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, serta optimalisasi pengawasan dan pelayanan, sebagai bagian dari komitmen reformasi berkelanjutan di lingkungan Bea Cukai," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral pada Jumat (5/12/2025).
Dansatgas PKH Mayjen TNI Febriel Sikumbang mengatakan, seorang warga negara asing berkebangsaan China berinisial MY diamankan. MY kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).
"Saat ini Pelaku dalam proses lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yang coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," ucap Febriel melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.
Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.
Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.
"Kehadiran Satgas Terpadu adalah upaya strategis dalam memperkuat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di bandara khusus yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi, termasuk akses oleh tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri," imbuh Febriel.
Dia mengatakan, keberhasilan atas pencegahan penyelundupan memperjelas pentingnya perangkat negara dalam pengelolaan bandara khusus.
Menurutnya, hal ini membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ilegal lainnya.
"Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara menanggapi polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut-sebut ilegal karena absennya otoritas bea cukai dan imigrasi.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara yang telah terdaftar dan bukan ilegal.

Dirinya menyampaikan, pihaknya juga telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub itu sendiri di bandara IMIP.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhuh sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita udah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus.

Saat ditanya apakah selama ini kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana menyebutkan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan.

Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

Terpisah, Media Relation Head PT IMIP, Dedy Kurniawan menjelaskan bahwa operasional Bandara IMIP dipastikan sepenuhnya legal karena telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di mana, penglolaan bandara itu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedy kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Adapun, pengaturan dalam UU No. 1/2009 memastikan bahwa bandara khusus yang dibangun untuk mendukung kegiatan industri seperti yang dilakukan IMIP memiliki landasan hukum yang kuat dan berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan nasional.

Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025 pada Agustus lalu, tercantum 40 bandara yang ditetapkan sebagai internasional.

Terdiri dari 36 bandar udara umum, tiga bandar udara khusus, serta menetapkan Bandar Udara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional.

Termasuk di dalamnya Bandara IMIP sebagai bandara khusus, yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.

Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi, disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Namun berdasarkan temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.