Hilirisasi jalan keluar bagi Indonesia memperkuat struktur industri nasional dan menghentikan kebiasaan menjual bauksit mentah

Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium dapat meningkatkan nilai tambah hingga puluhan kali lipat serta menjadi kunci Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Hilirisasi merupakan jalan keluar nyata bagi Indonesia untuk memperkuat struktur industri nasional dan menghentikan kebiasaan menjual bauksit secara mentah,” kata Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki cadangan bauksit sekitar 2,9 miliar ton, namun selama ini lebih banyak menjualnya dalam bentuk mentah.

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, harga bauksit di pasar internasional pada 2024 sekitar 59 dolar AS per ton.

Sementara jika bauksit dapat diolah menjadi alumina, nilainya dapat mencapai 478 dolar AS per ton atau sekitar 8,1 kali lipat.

“Bahkan jika diolah menjadi aluminium, jika dihitung harga rata-rata 20 tahun terakhir, nilai tambahnya bisa melonjak hingga 59 kali lipat,” ujarnya.

Christiantoko menyebut bahwa selisih harga yang lebar antara bahan mentah dan produk turunan menunjukkan potensi ekonomi yang belum optimal dimanfaatkan di dalam negeri.

Ia mencontohkan proyek hilirisasi bauksit-aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola PT Borneo Alumina Indonesia, entitas hasil kolaborasi PT Aneka Tambang Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium di bawah MIND ID, dengan nilai investasi sekitar 6,32 miliar dolar AS.

Ia mengatakan proyek tersebut menjadi simbol transformasi dari eksportir bahan mentah menuju produsen aluminium bernilai tambah tinggi dengan target operasi penuh pada 2028–2029.

NEXT Indonesia Center juga mencatat pada periode 2020–2024, Tiongkok meraih pendapatan 175,6 miliar dolar AS dari ekspor aluminium, sementara Indonesia memperoleh sekitar 1,9 miliar dolar AS dari ekspor bauksit pada periode yang sama.

“Fakta ini menunjukkan penguasaan teknologi smelter jauh lebih menentukan posisi ekonomi global dibanding sekadar kepemilikan tambang,” tuturnya.

Christiantoko menambahkan kebutuhan aluminium domestik diperkirakan meningkat dari sekitar 1.200 kilo ton per annum (ktpa) pada 2025 menjadi 8.500 ktpa pada 2055, sehingga penguatan industri pengolahan dinilai semakin mendesak.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Proyek hilirisasi bauksit–alumina–aluminium atau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat yang dibangun MIND ID bersama anggotanya yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM), dinilai bisa meningkatkan cadangan devisa negara.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan, kehadiran fasilitas ini akan memperkuat kemampuan produksi aluminium nasional dan secara signifikan mengurangi ketergantungan terhadap impor aluminium.

Menurutnya, ketika smelter aluminium baru beroperasi penuh, cadangan devisa diperkirakan meningkat hingga 394 persen, dari sekitar Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun.

"Proyek ini merupakan kontribusi nyata Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat ekonomi, serta memperkuat kedaulatan negara di sektor mineral untuk masa depan Indonesia," ujarnya dalam acara Groundbreaking Fase Pertama Enam Proyek Hilirisasi, Jumat (6/2/2026) malam.

Selain menekan impor, kata dia, proyek ini juga menciptakan lonjakan nilai tambah yang signifikan. Dari harga bauksit mentah sekitar USD40 per metrik ton, nilai produk meningkat menjadi sekitar USD400 per metrik ton setelah diolah menjadi alumina.

Bahkan, melonjak hingga USD2.800–3.000 per metrik ton ketika diproses menjadi aluminium. Secara keseluruhan, MIND ID mencatat peningkatan nilai tambah hingga 70 kali lipat melalui rantai hilirisasi ini.

Proyek hilirisasi MIND ID ini juga menjadi bagian dari implementasi agenda transformasi ekonomi nasional yang menekankan penguatan sektor riil, pembangunan industri berdaya saing, serta pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

Kehadiran fasilitas pengolahan terintegrasi di Mempawah diharapkan memberikan kepastian pasokan bahan baku bagi industri manufaktur nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fasilitas yang diresmikan mencakup smelter aluminium baru berkapasitas 600.000 metrik ton per tahun serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II dengan kapasitas 1 juta metrik ton alumina per tahun. Proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan mineral nasional sekaligus menjamin pasokan bahan baku bagi industri manufaktur dalam negeri.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi penyedia pasokan energi guna mendukung pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit-alumina-aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. PTBA berperan dalam memastikan ketersediaan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter aluminium tersebut.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa pengembangan ekosistem terintegrasi hilirisasi itu menjadikan sumber daya mineral tidak lagi sekadar komoditas ekspor mentah, melainkan bahan baku strategis yang mendukung transformasi industri nasional.

“Melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit-alumina-aluminium ini kita berupaya mewujudkan transformasi industri yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional," dalam keterangan resmi, Jumat (7/2/2026).

Sebagai informasi, fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit-alumina-aluminium di Mempawah menjadi penghubung dalam rantai pasok pengolahan dan pemurnian bauksit – alumina - aluminium secara terintegrasi di Indonesia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan mencapai 3 juta ton bauksit menjadi 1 juta ton alumina per tahun. Selanjutnya, 1 juta ton alumina akan diolah menjadi 600.000 ton aluminium.

Proyek ini akan menjadi motor bagi penciptaan potensi peningkatan kesempatan kerja lebih dari 65.000 tenaga kerja. Tidak hanya bagi sektor pertambangan, tetapi juga bagi sektor industri terkait hingga infrastruktur daerah dan UMKM yang masuk dalam rantai ekosistem hilirisasi bauksit – alumina – aluminium ini.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan Grup MIND ID berkomitmen dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral secara bertanggung jawab dan memastikan kekayaan alam dapat diolah di dalam negeri agar mampu menciptakan multiplier effect ekonomi yang baik dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Proyek ini adalah karya anak bangsa. Inilah bentuk kontribusi Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat ekonomi, dan memperkuat kedaulatan negara, demi peradaban masa depan Indonesia,” katanya.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail menambahkan keterlibatan perseroan dalam mendukung kebutuhan energi proyek strategis nasional di Mempawah merupakan bentuk sinergi antaranggota Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“PTBA berkomitmen untuk mendukung program strategis hilirisasi nasional melalui penyediaan energi yang andal, efisien, dan berdaya saing. Dukungan energi bagi pengolahan dan pemurnian alumina-aluminium terpadu di Mempawah menjadi bukti keseriusan perseroan dalam memperkuat rantai pasok industri dan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya.

Keberadaan pasokan energi dari PTBA, lanjutnya, tidak hanya menopang operasional fasilitas pemurnian tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian investasi, peningkatan daya saing industri aluminium nasional, serta penguatan kemandirian industri strategis Indonesia. Pasokan energi yang nantinya akan disediakan PTBA memakai teknologi yang canggih dan ramah lingkungan.

-------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan hilirisasi mineral nasional kian menunjukkan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Pengembangan proyek pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas serapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja formal dan terampil.

Dampak tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, yang menilai hilirisasi mineral sebagai instrumen strategis dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia.

Eddy menyampaikan, kebijakan hilirisasi memberikan efek langsung terhadap pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor industri pengolahan dan pemurnian mineral.

“Kami menyambut positif kebijakan hilirisasi karena dampaknya sangat konkret terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama tenaga kerja formal yang terampil dan memiliki nilai tambah tinggi,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, salah satu proyek yang dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pengembangan ekosistem pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium terintegrasi yang dijalankan oleh Grup MIND ID.

Berdasarkan dokumen Pra Feasibility Study (PFS) yang disusun BPI Danantara bersama Satuan Tugas Hilirisasi, proyek strategis dengan total investasi sekitar Rp60 triliun itu diproyeksikan mampu menyerap hingga 14.700 tenaga kerja baru, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Ia menilai investasi berskala besar tersebut akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan nasional. Tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung di sektor industri, proyek ini juga mendorong tumbuhnya lapangan kerja di sektor-sektor pendukung.

Eddy mengatakan, ekosistem industri yang terbentuk akan menggerakkan berbagai sektor lain di sekitar kawasan industri.

“Investasi seperti ini akan menggerakkan ekosistem ekonomi di sekitarnya, mulai dari sektor logistik, jasa pendukung, hingga UMKM lokal,” katanya.

Urgensi hilirisasi, lanjut Eddy, semakin relevan mengingat kebutuhan aluminium nasional yang hingga kini masih bergantung pada impor. Saat ini, kebutuhan aluminium domestik mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan sekitar 54 persen masih dipenuhi dari luar negeri.

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, dengan total sumber daya mencapai sekitar 7,78 miliar ton dan cadangan sekitar 2,86 miliar ton. Potensi ini dinilai menjadi basis penting untuk membangun industri aluminium nasional yang berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Eddy menegaskan, hilirisasi harus terus didorong hingga ke tahap industrialisasi produk turunan dan barang jadi, agar manfaat ekonominya semakin optimal.

“Ketika pemrosesan dan industrialisasi dilakukan di dalam negeri, lapangan kerja tercipta, nilai tambah tinggal di Indonesia, dan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh tenaga kerja dan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki modal kekayaan alam yang kuat, khususnya pada komoditas bauksit. Namun hingga kini, keunggulan geologis tersebut belum sepenuhnya mampu mengantarkan Indonesia mencapai kemandirian aluminium.

Kondisi ini menegaskan bahwa besarnya cadangan mineral tidak otomatis menjamin kemandirian industri tanpa dukungan rantai hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Indonesia dinilai perlu memperkuat rantai pasok bauksit, alumina, hingga aluminium secara menyeluruh agar sumber daya alam yang dimiliki benar-benar mampu menopang kebutuhan bahan baku strategis bagi industrialisasi dan pembangunan peradaban masa depan.

Berdasarkan data US Geological Survey (USGS), cadangan bauksit dunia tercatat sekitar 30 miliar ton dengan produksi global mencapai 400 juta ton per tahun. Indonesia menempati posisi keenam dunia sebagai negara dengan cadangan bauksit terbesar, dengan total sumber daya sekitar 7,78 miliar ton dan cadangan terbukti mencapai 2,68 miliar ton.

Keunggulan ini seharusnya menjadi modal utama bagi Indonesia untuk mengembangkan industri aluminium nasional. Namun pada praktiknya, kebutuhan aluminium dalam negeri yang mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun belum dapat dipenuhi secara mandiri. Kekurangan pasokan tersebut masih ditutup melalui impor, di tengah dominasi pasar aluminium global oleh negara-negara seperti Australia, Guinea, dan China.

Ketua Badan Keahlian Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Rizal Kasli, menilai persoalan utama Indonesia saat ini bukan terletak pada ketersediaan cadangan, melainkan pada kemampuan mengolah bauksit menjadi aluminium di dalam negeri. Menurutnya, tanpa percepatan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi, besarnya cadangan bauksit tidak akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Rizal menekankan, hilirisasi bauksit dan alumina yang terintegrasi menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara kepemilikan sumber daya alam dan kebutuhan industri. Dalam konteks tersebut, peran Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, dinilai strategis dalam membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

MIND ID melalui PT Aneka Tambang Tbk mampu memproduksi bauksit secara mandiri untuk memasok kebutuhan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Selanjutnya, alumina yang dihasilkan diproses menjadi aluminium oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), yang juga merupakan bagian dari Holding MIND ID.

Penguatan rantai pasok terintegrasi ini diarahkan untuk menopang pemenuhan kebutuhan aluminium nasional yang mencapai 1,2 juta ton per tahun, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku strategis. Selain itu, integrasi hulu–hilir juga dinilai mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan sejumlah proyek hilirisasi strategis yang akan memasuki tahap groundbreaking pada Januari 2026.

Dia melanjutkan bahwa proyek-proyek tersebut mencakup sektor mineral, energi, hingga bioindustri dengan nilai investasi miliaran dolar AS.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Rosan menyebutkan, salah satu proyek utama adalah pengembangan hilirisasi bauksit dan aluminium. Proyek tersebut antara lain pembangunan refinery aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, serta proyek refinery lainnya di Cilacap, Jawa Tengah, dan Banyuwangi, Jawa Timur.

Secara keseluruhan, terdapat lima proyek hilirisasi yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama dalam waktu dekat.

“Terkait bauksit, ada refinery aluminium di Mempawah. Kemudian refinery di Cilacap, lalu di Banyuwangi. Totalnya ada lima proyek,” ujar Rosan.

Selain itu, Rosan memaparkan sejumlah proyek besar yang terkait dengan pengembangan industri berbasis energi dan bahan baku nasional. Untuk proyek dimethyl ether (DME) dan turunannya, terdapat pengembangan smelter alumina di Mempawah dengan nilai investasi sekitar US$2,4 miliar. Kemudian fasilitas produksi smelter grade alumina (SGA) dari bauksit senilai US$890 juta.

Di sektor energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas produksi bioavtur di kilang Cilacap dengan nilai investasi sekitar US$1,1 miliar. Sementara itu, proyek fasilitas kelapa terintegrasi telah berjalan di Morowali dengan nilai investasi sekitar US$100 juta.

“Pengembangan smelter Alumina, nilainya US$2,4 miliar di Mempawah. Kemudian fasilitas shelter grade aluminum SGA dari Bauksit, nilainya US$890 juta. Lalu, Fasilitas produksi bioavtur, US$1,1 milliar, kilang Cilacap. Kemudian kelapa, fasilitas kelapa terintegrasi, ini sudah jalan di Morowali US$100 juta,” tutur Rosan.

Rosan juga menyebutkan pengembangan fasilitas bioetanol dengan nilai investasi sekitar US$80 juta, meskipun lokasi proyek tersebut masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, terdapat pengembangan lima fasilitas budidaya unggas dari total 12 proyek yang sedang dikerjakan sebagai bagian dari hilirisasi sektor pangan.

“Iya, hilirisasi unggas termasuk pengolahan dan pemotongan,” tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemanfaatan dan hilirisasi bauksit semakin krusial untuk memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Bauksit yang diolah menjadi alumina dan aluminium merupakan bahan baku strategis bagi berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga energi terbarukan.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya bauksit Indonesia mencapai sekitar 7,4 miliar ton, dengan cadangan sekitar 2,7 miliar ton di antaranya berstatus siap ditambang. Besarnya cadangan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki modal mineral yang sangat kuat untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Namun demikian, pemanfaatan cadangan bauksit tersebut selama ini belum optimal. Hal ini tercermin dari pola produksi yang masih sangat bergantung pada ekspor bijih mentah. Produksi bijih bauksit nasional sempat mencapai 31,8 juta ton pada 2022. Setelah penerapan larangan ekspor bahan mentah, produksi menurun menjadi sekitar 19 juta ton pada 2023 dan kembali menyusut menjadi 16,8 juta ton pada 2024.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa percepatan pengembangan fasilitas pengolahan bauksit di dalam negeri menjadi semakin mendesak. Hilirisasi dipandang sebagai langkah strategis agar cadangan mineral nasional mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian, sekaligus memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (ISEW) Ferdy Hasiman menilai program hilirisasi bauksit nasional memasuki fase krusial pada 2026. Menurutnya, Indonesia perlu terus mempercepat transformasi ekonomi dari pola pertambangan ekstraktif menuju ekosistem industri terintegrasi berbasis nilai tambah.

“Indonesia mulai menunjukkan langkah progresif yang sangat berarti. Pola lama pertambangan ekstraktif mulai ditinggalkan, dan hilirisasi menjadi instrumen penting untuk menekan defisit neraca pembayaran melalui pengolahan berbagai komoditas mineral di dalam negeri,” ujar Ferdy.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin mengoptimalkan peran Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam mengintegrasikan rantai hilirisasi bauksit, mulai dari pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Integrasi ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri nasional tanpa ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Bahan baku aluminium yang dihasilkan dari pengolahan terintegrasi tersebut diharapkan menjadi fondasi terbentuknya rantai pasok industri yang kuat, mendukung sektor manufaktur, transportasi, hingga pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandi Arif. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan aluminium bersifat lintas sektor dan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi global.

“Di negara berpendapatan tinggi, aluminium banyak digunakan untuk sektor transportasi. Sementara di negara berpendapatan rendah dan menengah, penggunaannya lebih dominan untuk sistem transmisi listrik, barang manufaktur, dan konstruksi,” ujar Irwandi dalam bukunya Bauksit Indonesia.

Kajian International Aluminium Institute juga menyebutkan bahwa kapasitas pemurnian alumina merupakan indikator utama dalam memperkuat daya saing industri suatu negara. Dengan terealisasinya pengolahan bauksit terintegrasi di Mempawah, Indonesia kini berada pada posisi strategis untuk memenuhi kebutuhan aluminium, baik bagi pasar domestik maupun global.

Ke depan, penguatan proyek hilirisasi bauksit diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan cadangan nasional, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta menjadikan aluminium sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan industrialisasi masa depan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap rencana masuknya Danantara untuk mengambil porsi kepemilikan dalam proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase I dan II di Mempawah, Kalimantan Barat.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan saat ini pemegang saham proyek SGAR I yang baru diresmikan tahun lalu itu yakni Inalum sebanyak 60% dan PT Antam Tbk. (ANTM) 40%.

"Nanti rencananya kita ada diskusi dengan Danantara dan akan masuk ke dalam SGAR 1 dan SGAR 2 untuk investasi di alumina," kata Melati dalam RDP Komisi VI di DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Melati menyebut pihaknya telah menerima surat minat atau Letter of Intent (LOI) terkait dengan rencana investasi pada proyek Inalum tersebut. Saat ini, Danantara masih dalam proses pemeriksanaan (due diligence) untuk masuk ke tahap finalisasi kerja sama.

Untuk diketahui, pada tahun lalu proyek SGAR I telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditandai dengan injeksi bauksit perdana. Kendati demikian, proses pembangunannya masih berlanjut dan progresnya mencapai 98,56%.

Adapun, fasilitas pemurnian ini memiliki kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun. Melati menargetkan commercial operation date (COD) proyek ini pada akhir tahun ini.

Di sisi lain, Inalum juga tengah merencanakan pengembangan proyek SGAR II yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Investasi proyek ini disebut mencapai US$800 juta atau setara Rp13 triliun yang akan memproduksi 102 juta ton alumina.

Melati menerangkan, kebutuhan investasi untuk seluruh proyek hilirisasi bauksit yang dirancang Inalum mencapai US$3,2 miliar yang mencakup SGAR II dan New Smelter Aluminium.

"Tapi yang kita butuhkan dari Danantara itu tidak sebesar itu karena ini akan ada project financing. Debt nya di 60% kira-kira equity nya 40%," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan pembiayaan inovatif dari Danantara kurang lebih 15% dari porsi equity yang nantinya akan dikeluarkan Inalum.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID memperkuat hilirisasi bauksit sebagai bahan baku aluminium untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok industri energi bersih dunia.

Salah satu proyek hilirisasi bauksit yang akan diperluas yakni Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat yang merupakan kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Fasilitas pemurnian tersebut memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dari hasil pemanfaatan cadangan bauksit dalam negeri. Produk alumina yang dihasilkan SGAR menjadi bahan utama untuk memproduksi aluminium oleh Inalum di Kuala Tanjung.

MIND ID juga disebut akan memperluas proyek SGAR Fase II dengan kemampuan produksi tambahan 1 juta ton alumina per tahun, dan fasilitas Smelter Aluminium Baru di Mempawah dengan kapasitas 600.000 ton per tahun.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjadi penggerak utama hilirisasi bauksit yang tidak hanya memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.

Sebagai pengelola mineral strategis nasional, dari total cadangan bauksit sebesar 198,43 juta ton, Grup MIND ID memproduksi 1,33 juta ton pada 2024.

“Kami berupaya konsisten untuk mendukung terwujudnya kemajuan peradaban masa depan yang lebih baik. Hilirisasi bauksit yang dijalankan secara terintegrasi ini menjadi salah satu kunci percepatan transisi energi di Indonesia,” kata Pria dalam keterangan resminya, Minggu (16/11/2025).

Apalagi, aluminium merupakan material kunci dalam teknologi transisi energi berkat sifatnya yang ringan, tahan korosi, dan dapat didaur ulang. Dalam satu fasilitas panel surya berkapasitas 1 MW dibutuhkan sekitar 21 ton aluminium untuk rangka dan sistem pemasangan.

Selain itu, aluminium juga berperan penting dalam produksi turbin angin, membentuk struktur bilah dan kerangka utama, serta menyusun hingga 30% dari total bobot baterai kendaraan listrik (EV) dan komponen bodi mobil listrik.

“MIND ID berkomitmen tidak hanya mengeksplorasi sumber daya alam, tetapi juga memastikan peningkatan nilai tambahnya hingga menjadi produk bernilai strategis. Kami percaya, industrialisasi yang berkelanjutan akan menjadi fondasi kemajuan peradaban masa depan Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyatakan komitmennya untuk mempercepat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium.

Hal ini sejalan dengan proyeksi kebutuhan nasional yang diperkirakan melonjak hingga 600 persen dalam tiga dekade mendatang.

Peningkatan konsumsi aluminium ini terutama didorong transformasi besar di sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan ekspansi energi baru terbarukan yang kini membutuhkan aluminium dalam jumlah yang sangat besar.

Tangkapan Layar Akun YouTube Komisi VI DPR RI Channel Direktur Utama PT Garam Arif Haendra dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DRP RI, Senin (5/9/2022).

Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haendra menegaskan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk membangun industri aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menjelaskan, sejak tahun 2018 hingga 2024, kebutuhan aluminium nasional masih sangat bergantung pada pasokan impor yang mencapai 54 persen, sementara kontribusi Inalum baru berada di level 46 persen.

Ketergantungan ini dinilai tidak ideal, terutama karena aluminium merupakan bahan baku strategis untuk berbagai sektor industri masa depan.

“Konsumsi aluminium nasional akan meningkat sangat pesat, terutama karena kebutuhan untuk baterai kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit energi surya. Satu battery pack EV menggunakan sekitar 18 persen aluminium, dan pembangunan pembangkit surya membutuhkan sekitar 21 ton aluminium untuk setiap 1 MW. Kebutuhan ini menjelaskan urgensi percepatan hilirisasi,” ujar Arif pada acara Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin), Jumat (14/11/2025).

Menurut Arif, hilirisasi mineral bauksit tidak lagi sekadar program industri, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan bahan baku nasional.

Dengan proyeksi lonjakan konsumsi yang begitu besar, Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) serta smelter aluminium baru.

Arif menjelaskan, industri aluminium berjalan melalui rantai produksi yang sangat terintegrasi. Untuk menghasilkan 1 ton aluminium, dibutuhkan sekitar 6 ton bauksit untuk diolah menjadi 2 ton alumina, sebelum melalui proses elektrolisis di smelter.

Tahapan ini membuat investasi hulu dan hilir harus berjalan paralel dan terencana.

“Inilah sebabnya Inalum menempatkan pengembangan SGAR tahap 1 dan tahap 2, serta pembangunan smelter baru dan ekspansi potline, sebagai agenda prioritas perusahaan,” ujar Arif.

Dalam paparannya, Arif menyampaikan, Inalum kini mengoperasikan smelter aluminium primer dengan kapasitas 275.000 ton per tahun, smelter sekunder berkapasitas 30.000 ton, serta pembangkit listrik tenaga air (hydropower) sebesar 603 MW untuk mendukung kebutuhan energi operasional.

Untuk menjawab kebutuhan nasional yang meningkat pesat, perusahaan telah menyiapkan rencana ekspansi besar-besaran.

Dalam lima tahun mendatang, Inalum menargetkan peningkatan kapasitas produksi aluminium menjadi 900.000 ton per tahun. Di saat yang sama, produksi alumina ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2029.

Ekspansi ini mencakup pembangunan Potline-4 dengan kapasitas awal 100.000 ton (dengan opsi perluasan hingga 200.000 ton), serta revamping fasilitas produksi lama (PL1 & PL3) yang akan menambah kapasitas sekitar 45.000 ton.

“Ekspansi ini bukan sekadar peningkatan volume, tetapi membangun fondasi bagi industrial estate aluminium yang terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan. Ini akan memperkuat kemampuan Indonesia untuk memasok kebutuhan nasional sekaligus menjadi pemain penting di pasar aluminium global,” kata Arif.

Ketua Association Bauxite Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, menyoroti ironi kebijakan hilirisasi bauksit yang justru menekan para penambang kecil di dalam negeri. Ia menyebut, meskipun tujuan hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambah dan menciptakan kemandirian industri alumina, kenyataannya kebijakan tersebut justru belum berpihak pada penambang.

“Refinery dibangun untuk menampung hasil produksi bauksit. Tapi bagaimana mungkin penambang memproduksi kalau tidak bisa menjual? Karena ekspor dilarang, sementara refinery masih terbatas,” ujar Ronald dalam sesi diskusi Minerba Convex 2025 di JICC, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ronald menjelaskan, sejak larangan ekspor mineral mentah diberlakukan pada 2014, hanya empat refinery bauksit yang berhasil dibangun hingga 2025. Sementara jumlah penambang mencapai sekitar 70 perusahaan dengan sekitar 30 pemegang RKAB aktif. Akibat ketimpangan tersebut, pasokan bauksit menjadi berlebih dan harga di tingkat penambang tertekan.

“Kalau HPM-nya 40, mereka (refinery) beli cuma 28. Tapi penambang tetap harus bayar royalti sesuai HPM. Kasihan penambangnya,” ungkapnya.

Ia menilai, tanpa perbaikan mekanisme harga dan kepastian kebijakan, hilirisasi bauksit justru bisa berbalik arah.

“Kalau penambang mati semua, siapa yang akan memasok bahan baku? Jangan sampai kita malah impor bauksit dari luar negeri,” tegas Ronald.

Bisnis.com,JAKARTA —Pelaku usahamenilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara produksi bauksit dan alumina serta memastikan konsistensi regulasi untuk memperkuat daya saing industri alumina nasional di tengah upaya hilirisasi mineral.

Tingginya minat investor asal China untuk masuk ke rantai hilirisasi bauksit dalam negeri membuat pelaku usaha waswas. Di satu sisi, meningkatnya investasi dapat menggairahkan hilirisasi bauksit yang selama ini masih stagnan. Namun, di sisi lain, semarak investasi smelter tanpa pengendalian berpotensi membuat harga bauksit dan produk olahannya, seperti alumina dan aluminium bisa jatuh di pasar global sebagaimana yang terjadi pada komoditas nikel.

Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto mengatakan, langkah pemerintah mendorong hilirisasi bauksit menjadi alumina harus diikuti dengan pengaturan produksi yang seimbang agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan di pasar.
“Jangan terlalu banyak produksi alumina. Produksi alumina itu harus mengejawantahkan produksi bauksitnya. Kalau alumina oversupply, harga pasar dunia bisa turun,” ujar Ronald kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, keseimbangan antara ketersediaan bauksit dan kapasitas produksi alumina menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri.
“Kalau alumina banyak, otomatis kebutuhan bauksit juga meningkat. Jadi harus seimbang antara output alumina dengan supply bauksitnya,” tambahnya.
Ronald pun menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan volume produksi bauksit agar tidak menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga alumina tidak akan jatuh meski banyak investor berencana membangun smelter di Tanah Air.

Menurut Bahlil, kebutuhan produk turunan bauksit di dalam negeri masih jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas industri yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor sehingga kekhawatiran oversupply alumina belum akan terjadi.

“Sekarang kita masih banyak impor untuk produk turunan dari bauksit, seperti aluminium. Jadi antara kebutuhan dalam negeri dan kapasitas industri, kebutuhannya masih lebih besar. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dia pun menegaskan komoditas bauksit menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong agenda hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) nasional. Pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah bauksit sejak 2023 untuk mempercepat tumbuhnya industri pengolahan di dalam negeri.

“Bauksit ini salah satu komoditas yang akan kita dorong untuk hilirisasi. Sekarang ekspor bahan mentahnya sudah dilarang. Ini bagian dari upaya untuk meningkatkan investasi,” kata Bahlil.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi di sektor hilirisasi minerba tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar hingga US$8 miliar. Adapun, hingga Agustus 2025, realisasi investasi tercatat telah mencapai kisaran US$3 miliar hingga US$4 miliar.

“Realisasinya sampai Agustus sekitar US$3 miliar sampai US$4 miliar. Ini bagian dari langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi bauksit,” ujarnya.

Potensi Serbuan Investasi China

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air.

Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka. Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun.

"Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium," ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

Selain itu, perusahaan China memlilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina.

"Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi," kata Melati.

Sementara itu, Inalum saat ini juga tengah menyiapkan smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas produksi hingga 600.000 ton per tahun yang ditargetkan rampung pada 2029. Pembangunan smelter baru ini akan meningkatkan kapasitas produksi aluminium perseroan menjadi 900.000 ton per tahun.

Dengan potensi pasokan berlebih aluminium ke depan, Melati menuturkan, 30% dari total produksi aluminium perseroan pada 2029 akan dialokasikan untuk ekspor.

"Jadi dalam proyeksi kita sendiri ketika kita mencapai di 900.000 itu ada sekitar 30% yang kita alokasikan untuk ekspor. Jadi tidak hanya untuk dalam negeri," ujarnya.

Sejalan dengan upaya peningkatan produksi aluminium, anak usaha MIND ID itu juga telah mempercepat penyelesaian pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun di Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun ini.

Selain itu, pengembangan SGAR Fase II juga tengah dipersiapkan dan akan menambah kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun pada 2028.

Aturan HPM

Di sisi lain, pelaku usaha juga menekankanpentingnya konsistensi kebijakan agar iklim investasi di sektor pertambangan bauksit tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto menyoroti seringnya perubahan aturan, mulai dari harga patokan mineral (HPM) hingga jangka waktu rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), yang dinilai membuat investor ragu menanamkan modal di Indonesia.
“Peraturan jangan sampai berubah-ubah. Baru tanda tangan belum kering tintanya, sudah diubah lagi. Investor pasti bertanya, jaminan saya apa? Dalam masa izin usaha saya, berapa kali aturan berubah?” katanya.
Dia berharap pemerintah dapat memperkuat kepastian hukum dan arah kebijakan jangka panjang sektor bauksit dan alumina. Dengan demikian, hilirisasi mineral yang sedang digencarkan pemerintah tidak hanya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga menarik investasi baru ke sektor pengolahan mineral.
“Kunci daya saing industri alumina bukan hanya pada produksi, tapi juga pada kepastian berusaha. Kalau regulasinya stabil dan terprediksi, investor pasti datang,” tutup Ronald.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan HPM untuk komoditas bauksit guna memperkuat daya saing hilirisasi alumina di dalam negeri.
Dia mengatakan, saat ini industri bauksit masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mengembangkan proyek hilirisasi. Salah satunya adalah ketentuan HPM yang dinilai belum sepenuhnya mendukung keekonomian rantai pasok dari tambang hingga smelter.
“Menurut informasi dari pengusaha bauksit, masih terkendala di HPM. Pasokannya berlebih, harga turun. Jadi, hal itu cukup memengaruhi kelanjutan proyek hilirisasi,” ujar Hendra.
Asal tahu saja, pemerintah kini memperbolehkan transaksi antara penambang dengan smelter dengan mengacu tarif di bawah HPM. Namun, pengenaan royalti, perpajakan, hingga iuran produksi tetap mengacu pada HPM.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara yang diteken pada 8 Agustus 2025.
Adapun, aturan itu dibuat demi menjaga harga mineral dan batu bara agar tak turun ketika ekspor melemah, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, aturan itu malah merugikan penambang bauksit lantaran saat ini bauksit dilarang untuk diekspor.
Aturan tersebut dinilai dapat membunuh penambang bauksit. Adapun, sejumlah kerugian dari aturan itu seperti kesulitan penambang untuk mendapat harga jual bauksit yang ekonomis, mengganggu kemampuan pendanaan untuk melaksanakan good mining practice, hingga menciptakan ketidakadilan dalam tata niaga mineral bauksit.
Hendra pun menjelaskan, beberapa fasilitas pemurnian (smelter) yang dibangun perusahaan tambang bersifat terintegrasi dengan tambangnya. Namun, apabila harga jual bauksit di tingkat tambang terlalu rendah, maka kelayakan finansial proyek smelter turut tertekan.
“Kalau tambangnya mereka produksi, tapi harganya rendah dan tidak ekonomis, kelanjutan pembangunan smelternya juga bisa terpengaruh,” tambahnya.
Hendra menilai, agar hilirisasi bauksit dapat berjalan berkelanjutan dan menarik investasi baru, pemerintah perlu memastikan kebijakan harga patokan mineral mencerminkan kondisi pasar dan biaya produksi yang wajar.
“Kalau dari pengusaha bauksit seperti itu, ya, yang harus diluruskan dulu memang soal HPM,” ujarnya.