Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bank maupun lembaga keuangan nonbank dapat menerima jaminan berupa kekayaan intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis penilaiannya terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 dan Undang-Undang Perbankan serta POJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.

“Dengan demikian, bank dapat menerima agunan berupa kekayaan intelektual dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C tersebut,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Adapun, OJK melalui POJK No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur mengenai skema khusus pembiayaan UMKM.

Melalui beleid itu OJK mengatur bahwa bank maupun LKNB dapat menerima jaminan berupa kekayaan intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia mengatakan, aturan itu merupakan bentuk dukungan OJK terhadap kemajuan industri kreatif yang saat ini masih didominasi oleh pelaku UMKM.

Dian menyebut, penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual mempertimbangkan antara lain ketersediaan ekosistem kekayaan intelektual, seperti tersedianya pasar untuk penjualan jaminan berupa kekayaan intelektual dan metode valuasi atau penilaian kekayaan intelektual.

Adapun, OJK mendukung perbankan untuk senantiasa berperan aktif dalam mendorong kemajuan industri ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK juga senantiasa melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mendorong asosiasi industri kreatif untuk mengembangkan ekosistem pendukung industri kreatif yang didalamnya termasuk pengembangan pasar untuk kekayaan intelektual.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengungkapkan aset HKI sebagai aset yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai kolateral. Dia mengatakan kebijakan tersebut telah diatur dalam perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Melalui perubahan aturan tersebut, Supratman menyebut bahwa masyarakat dapat menjadikan HKI sebagai jaminan untuk modal usaha. Untuk itu, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun lembaga keuangan untuk tidak menerima HKI sebagai kolateral.

“Bapak Ibu tidak usah khawatir karena perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Untuk diketahui, pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif memungkinkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam Pasal 16 ayat (1) beleid tersebut, disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Melalui beleid itu, pemerintah mendefinisikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan skema tersebut, bank dan LKNB menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi.

Adapun, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan yang telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bentuk merek kolektif bisa menjadi jaminan (agunan) dalam pengajuan modal usaha, termasuk bagi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah membuka ruang bagi kekayaan intelektual sebagai aset yang tidak berwujud untuk dijadikan sebagai kolateral alias jaminan (agunan).

“Tidak ada alasan lagi buat lembaga-lembaga keuangan untuk tidak menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi kolateral [jaminan]. Karena pijakannya sudah ada yang dahulu sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya,” kata Supratman dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat memanfaatkan HKI sebagai jaminan. Untuk itu, dia menjelaskan bahwa langkah pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi produk-produk koperasi.

Supratman berharap, merek kolektif produk koperasi bisa menjadi daya ungkit dalam meningkatkan daya saing produk koperasi di pasar nasional maupun internasional.

Dengan merek kolektif, dia menyebut koperasi tidak hanya mendapatkan perlindungan atas produknya, melainkan juga memiliki nilai tambah ekonomi lantaran bisa dijadikan agunan.

“Tidak usah khawatir karena perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha, terutama di koperasi-koperasi kita di kemudian hari,” terangnya.

Nantinya, Kemenkum akan memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pendaftaran merek kolektif melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu menuturkan bahwa hingga saat ini terdapat 504 permohonan merek kolektif atau merek dagang. Adapun dari jumlah itu 12 permohonan itu berasal dari koperasi.

Dari jumlah tersebut, sambung dia, sebanyak 319 merek kolektif telah terdaftar dan sebanyak 8 koperasi sudah memiliki merek kolektif terdaftar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menuturkan bahwa melalui pendaftaran merek kolektif tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan juga menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi.

“Produk lokal yang berkualitas di daerah sering kalah di pasar hanya karena belum punya identitas yang kuat dan terlindungi, hari ini kita menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kemenkop dan Kemenkum untuk memperkuat proses pembangunan ekosistem berupa dukungan terhadap merek kolektif dari hasil produk koperasi,” ujar Ferry.

Adapun, dokumen kerja sama antara Kemenkop dan Kemenkum tentang Fasilitasi dan Perlindungan kekayaan Intelektual Terhadap Penguatan Daya Saing Produk Koperasi itu ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi dan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Dia menyampaikan, dengan memiliki legalitas merek yang terdaftar di Kementerian Hukum, dipastikan produk-produk hasil anggota koperasi memiliki nilai tambah dan jaminan kualitas yang diakui secara hukum, sehingga persoalan pemasaran baik di pasar domestik ataupun internasional akan jauh lebih mudah.

“Melalui Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi dan UMKM, kita memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi identitas produk koperasi dan mempercepat proses pendaftaran di seluruh daerah,” pungkasnya.