Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong merek kolektif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dijadikan jaminan atau agunan kredit di perbankan nasional.

Konsep merek kolektif yang diangkat dalam buku karya Dewi Tenty Septi Artiany berjudul “Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif” disebut bukan sekadar instrumen perlindungan produk lokal, melainkan aset intelektual bernilai ekonomi tinggi.

Hal tersebut disampaikan Menkop saat menghadiri acara peluncuran buku dan talkshow bertajuk ‘Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif’ karya penulis Dewi Tenty di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Merek kolektif ini harus menjadi modal kekayaan intelektual yang bisa diajukan ke bank sebagai jaminan kucuran kredit. Kami sedang memperjuangkan hal ini bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar bisa didistribusikan oleh perbankan nasional," ujar Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (5/5).

Menkop mengungkapkan bahwa saat ini progres pembangunan fisik sudah berjalan masif, di mana sebanyak 30.000an unit bangunan beserta gerai dan alat kelengkapannya sedang dalam masa pembangunan. Ia menambahkan sekitar 6ribuan unit di antaranya telah selesai 100% dan siap untuk dioperasionalkan.

Menkop menjelaskan bahwa KDKMP akan menjalankan lima fungsi utama untuk memutus rantai ketertinggalan ekonomi dari sektor BUMN dan swasta. Pertama, distribusi barang bersubsidi yang menjual gas, pupuk, beras, hingga minyak goreng dengan harga subsidi. Kedua, menjadi penyerap hasil tani, perikanan, dan produk UMKM lokal agar masyarakat memiliki kepastian pasar.

Ketiga, menjadi instrumen agar bantuan pangan, PKH, dan Bansos tepat sasaran sampai ke penerima manfaat. Keempat, menyediakan alternatif pinjaman produktif bagi warga desa untuk melawan jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol).

Dan kelima, menjadi pusat logistik dan pergudangan yang dilengkapi dengan mesin pascaproduksi seperti pengering gabah dan cold storage untuk menjaga kualitas komoditas desa. Selain itu, KDKMP juga akan dilengkapi dengan klinik desa dan apotek untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat.

Menutup sambutannya, Menkop memberikan pesan kuat kepada para pelaku UMKM yang telah dibimbing oleh Dewi Tenty. Ia menjamin bahwa produk-produk lokal, mulai dari bahan pangan hingga kebutuhan rumah tangga, akan diprioritaskan untuk dijual di seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih.

"Jangan takut tidak laku. Kami akan memastikan produk UMKM lokal diprioritaskan di gerai koperasi desa di seluruh Indonesia. Pemerintah akan mendampingi, memfasilitasi, hingga membiayai produksinya agar kita berdaulat secara ekonomi," ucapnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini dituntut untuk tidak menutup mata terhadap urgensi pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Fahrul Zani menyatakan entitas "Merah Putih" pada koperasi desa sejatinya adalah kekhasan geografis dan budaya.

"Perlindungan merek kolektif dapat menjadi katalisator peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk koperasi di pasar yang lebih luas," kata Fahrul Zani dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Tak dapat dipungkiri, tanpa adanya legalitas yang menaungi, produk-produk potensial tersebut rentan dibajak dan kerap menemui jalan buntu dalam ekspansi bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil peran sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus regulator mulai dari penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendampingan teknis, hingga sokongan finansial.

"Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan biaya pendaftaran HKI melalui APBD serta membangun kerja sama lintas sektor antara dinas terkait untuk mempercepat proses pengajuan merek kolektif," ujarnya.

Di sisi lain, Fahrul mengungkapkan bahwa setiap koperasi wajib mengadopsi pelatihan manajemen mutu dan memiliki sistem pengawasan internal yang ketat guna memastikan kualitas produk tidak jalan di tempat.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini masih diwarnai sejumlah kendala struktural.

Rendahnya literasi HKI di kalangan pengurus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga postur anggaran daerah yang belum berpihak pada program perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Adapun dia menuturkan program pendaftaran merek kolektif direkomendasikan agar terintegrasi secara utuh ke dalam cetak biru kebijakan pengembangan UMKM daerah.

"Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat identitas produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam bentuk merek kolektif bisa menjadi jaminan (agunan) dalam pengajuan modal usaha, termasuk bagi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah membuka ruang bagi kekayaan intelektual sebagai aset yang tidak berwujud untuk dijadikan sebagai kolateral alias jaminan (agunan).

“Tidak ada alasan lagi buat lembaga-lembaga keuangan untuk tidak menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi kolateral [jaminan]. Karena pijakannya sudah ada yang dahulu sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya,” kata Supratman dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat memanfaatkan HKI sebagai jaminan. Untuk itu, dia menjelaskan bahwa langkah pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi produk-produk koperasi.

Supratman berharap, merek kolektif produk koperasi bisa menjadi daya ungkit dalam meningkatkan daya saing produk koperasi di pasar nasional maupun internasional.

Dengan merek kolektif, dia menyebut koperasi tidak hanya mendapatkan perlindungan atas produknya, melainkan juga memiliki nilai tambah ekonomi lantaran bisa dijadikan agunan.

“Tidak usah khawatir karena perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha, terutama di koperasi-koperasi kita di kemudian hari,” terangnya.

Nantinya, Kemenkum akan memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pendaftaran merek kolektif melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu menuturkan bahwa hingga saat ini terdapat 504 permohonan merek kolektif atau merek dagang. Adapun dari jumlah itu 12 permohonan itu berasal dari koperasi.

Dari jumlah tersebut, sambung dia, sebanyak 319 merek kolektif telah terdaftar dan sebanyak 8 koperasi sudah memiliki merek kolektif terdaftar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menuturkan bahwa melalui pendaftaran merek kolektif tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan juga menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi.

“Produk lokal yang berkualitas di daerah sering kalah di pasar hanya karena belum punya identitas yang kuat dan terlindungi, hari ini kita menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Kemenkop dan Kemenkum untuk memperkuat proses pembangunan ekosistem berupa dukungan terhadap merek kolektif dari hasil produk koperasi,” ujar Ferry.

Adapun, dokumen kerja sama antara Kemenkop dan Kemenkum tentang Fasilitasi dan Perlindungan kekayaan Intelektual Terhadap Penguatan Daya Saing Produk Koperasi itu ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi dan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Dia menyampaikan, dengan memiliki legalitas merek yang terdaftar di Kementerian Hukum, dipastikan produk-produk hasil anggota koperasi memiliki nilai tambah dan jaminan kualitas yang diakui secara hukum, sehingga persoalan pemasaran baik di pasar domestik ataupun internasional akan jauh lebih mudah.

“Melalui Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi dan UMKM, kita memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi identitas produk koperasi dan mempercepat proses pendaftaran di seluruh daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) ingin Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mampu bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong koperasi agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta.

Pasalnya, Ferry menuturkan bahwa KopDes/Kel Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, Ferry menjelaskan, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami di Kementerian Koperasi mengejar ketinggalan bagaimana caranya badan usaha koperasi bisa bersaing sejajar dengan badan usaha milik negara [BUMN] dan badan usaha milik swasta,” kata Ferry dalam Seminar Nasional dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Terlebih, Ferry melihat bahwa selama ini banyak produk lokal berkualitas dari desa dan daerah yang kesulitan menembus pasar. Salah satunya lantaran belum memiliki identitas yang kuat serta perlindungan hukum seperti merek kolektif.

“Padahal, pemerintah sebenarnya tengah mengarahkan bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berbasis inovasi, hilirisasi, dan memiliki nilai tambah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi. Pertama, KopDes/Kel Merah Putih menjadi penyalur barang-barang, baik yang diproduksi oleh BUMN maupun oleh swasta.

Dengan langkah ini, dia berharap masyarakat di desa dan kelurahan dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara melalui KopDes/Kel Merah Putih.

Kedua, KopDes/Kel Merah Putih akan bertindak sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan.

“Contoh gabah kering panen, nanti yang beli koperasi desa kelurahan merah putih dan kemudian nanti berasnya itu akan butuh merek kolektif,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk komoditas hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunan lainnya. “Kalau koperasi desanya adalah penghasil ikan dan lain sebagainya atau produk-produk turunan dari hasil ikan itu juga membutuhkan merek-merek kolektif ini,” imbuhnya.

Ketiga, Ferry menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga akan menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, dan usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.