IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengonfirmasi hasil dari aksi korporasi terbarunya, berupa pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), alias Private Placement Tahap VI, melalui penerbitan 178.685.260 saham baru Perseroan.

Sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/6/2026), saham-saham baru tersebut dibanderol dengan harga konversi sebesar Rp50,81 per saham.

Dengan demikian, maka total nilai Private Placement yang telah dicatatkan pada 23 Juni 2026 tersebut terhitung mencapai Rp9,07 miliar.

"Aksi korporasi ini merupakan implementasi atas skema konversi utang Perseroan kepada kreditur menjadi ekuitas, sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian, hasil proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)," ujar Direktur Keuangan, Human Capital Management (HCM), dan Manajemen Risiko WSBP, Koento Wahyudiat, dalam Keterbukaan Informasi.

Perjanjian tersebut sebelumnya telah disahkan melalui putusan homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 28 Juni 2022, dan berkekuatan hukum tetap, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt-Sus-Pailit/2022, pada 20 September 2022.

Aksi Private Placement ini sendiri merupakan kelanjutan dari agenda restrukturisasi keuangan yang telah mulai dilakukan sejak 2022 lalu, di mana skema konversi utang menjadi saham tersebut menjadi salah satu instrumen utama yang ditempuh WSBP guna memperbaiki struktur permodalan, sekaligus mengurangi kewajiban kepada kreditur.

"Setelah pelaksanaan PMTHMETD Tahap VI ini, jumlah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan menjadi sebanyak 56,95 miliar saham yang terdiri dari 1 saham seri A, 26,36 miliar saham seri B, dan 30,59 miliar saham seri C," ujar Koento.

Emiten sesama BUMN infrastruktur di segmen beton, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), tercatat sebagai kreditur dagang penerima mayoritas dalam private placement WSBP tahap VI ini, dengan jumlah konversi utang sebesar Rp7,92 miliar, dan jumlah saham diterima setelah round down sebanyak 155,89 juta saham.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pengambilalihan emiten terafiliasi Happy Hapsoro yakni PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) oleh grup PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) milik Prajogo Pangestu memasuki babak baru.

Entitas anak CUAN, PT Petrosea Tbk. (PTRO), akan mengambil peran utama dalam pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue SINI yang berlangsung pada Juni-Juli 2026.

Manajemen SINI menjelaskan CUAN masih melanjutkan proses negosiasi terkait rencana pengambilalihan perseroan yang pertama kali diumumkan pada akhir 2025.

"Berdasarkan keterangan yang kami terima dari PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, CUAN melalui entitas anaknya yaitu PT Petrosea Tbk akan berpartisipasi dalam proses PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan," tulis manajemen SINI dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Sebagai bagian dari proses tersebut, PT Kreasi Jasa Persada (KJP), yang juga merupakan entitas anak CUAN, telah mengalihkan seluruh hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang dimilikinya kepada PTRO.

Pengalihan tersebut memungkinkan PTRO mengambil bagian atas 142,41 juta saham baru yang diterbitkan dalam rights issue SINI.

Selanjutnya, PTRO akan melaksanakan seluruh HMETD yang diterima dari KJP sekaligus mengeksekusi porsi HMETD yang menjadi haknya sendiri.

Selain itu, PTRO juga ditunjuk sebagai pembeli siaga (standby buyer) dalam aksi korporasi tersebut.

Dalam skema tersebut, PTRO akan melaksanakan HMETD miliknya sendiri sebanyak-banyaknya 1,818 juta saham; HMETD yang dialihkan dari KJP sebanyak 142,41 juta saham; dan pembelian saham sisa yang tidak diserap pemegang saham lain hingga maksimal 116,18 juta saham.

Dengan skema tersebut, grup CUAN berpotensi meningkatkan kepemilikannya secara signifikan dalam SINI melalui mekanisme rights issue.

Manajemen Singaraja Putra mengungkapkan proses negosiasi dengan pemegang saham pengendali telah berlangsung sejak Desember 2025 hingga Mei 2026.

Pembahasan dalam negosiasi tersebut mencakup struktur transaksi, jumlah saham yang akan diakuisisi, harga transaksi, hingga target penyelesaian pengambilalihan.

Sebelumnya, CUAN mengumumkan dimulainya proses negosiasi pengambilalihan SINI pada 29 Desember 2025.

Perkembangan terbaru menunjukkan strategi akuisisi kini diarahkan melalui partisipasi aktif dalam PMHMETD yang sedang dijalankan emiten tersebut.

Berdasarkan jadwal sementara yang telah diumumkan perseroan, rights issue SINI akan berlangsung pada Juli 2026.

Beberapa agenda penting dalam PMHMETD SINI:

• Tanggal efektif pernyataan pendaftaran: 30 Juni 2026
• Cum HMETD pasar reguler dan negosiasi: 8 Juli 2026
• Ex HMETD pasar reguler dan negosiasi: 9 Juli 2026
• Cum HMETD pasar tunai: 10 Juli 2026
• Ex HMETD pasar tunai: 13 Juli 2026
• Distribusi sertifikat HMETD: 13 Juli 2026
• Periode perdagangan HMETD: 14–20 Juli 2026
• Periode distribusi saham hasil HMETD: 15–21 Juli 2026
• Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD: 20 Juli 2026
• Penjatahan saham tambahan: 22 Juli 2026
• Pembayaran penuh pembeli siaga: 23 Juli 2026

Rights issue ini menjadi tahapan krusial dalam proses masuknya grup CUAN ke SINI. Pasalnya, selain menyerap hak yang dimiliki KJP, PTRO juga berperan sebagai pembeli siaga yang berpotensi menyerap saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) atau Bank Ina berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebagai bagian dari strategi penguatan permodalan dan langkah menuju kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI 2).

Wakil Direktur Utama Bank Ina, Yulius Purnama Junaedi mengatakan untuk penambahan modal saat ini pihaknya sedang memantau permintaan ataupun timeline yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tapi, di sisi lain kita sudah melakukan koordinasi dengan kita punya pemegang saham dan sampai saat ini kita masih menyusun action plan untuk mengarah ke sana,” ujarnya dalam acara Public Expose 2026 PT Bank Ina Perdana Tbk, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Yulius menekankan bahwa yang pasti Bank Ina akan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan yang dicanangkan OJK mengenai KBMI 2. Dia meneruskan, kemungkinan besar pemenuhan itu akan dilakukan secara organik.

Dia meneruskan pengumuman penambahan modal itu sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi di BEI pada 28 April 2026. Bank Ina akan melakukan penambahan modal melalui RUPS, yang akan diselenggarakan pada Juli 2026.

“Jadi kami sudah punya rencana untuk penambahan modal juga, itu bagian daripada co-protection yang kita lakukan,” bebernya.

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada Rabu (13/5/2026), Bank Ina berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80 juta saham biasa tanpa HMETD. Penerbitan itu dilakukan sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015.

“Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen [“RUPS Independen”] yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026,” tulis keterbukaan tersebut.

Untuk diketahui, OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

IDXChannel - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) tengah sibuk dalam rencananya mempersiapkan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD), atau rights issue.

Tak tanggung-tanggung, aksi korporasi tersebut disiapkan dalam nilai besar, sehingga diyakini bakal memperkuat struktur permodalan sekaligus mendorong ekspansi bisnis di berbagai lini usaha.

Rencananya, hasil dana yang diraup dari proses rights issue bakal digunakan BNBR untuk menurunkan beban utang, meningkatkan likuiditas, serta mendukung pengembangan bisnis, khususnya di sektor energi dan infrastruktur.

"Tentu kabar (rights issue) ini menarik, dan jadi semakin menarik karena secara teknikal, pola grafik saham ini juga terindikasi membentuk double bottom, yang umumnya dianggap sebagai sinyal pembalikan arah dari tren turun ke tren naik," ujar Analis Pasar Modal, Purwito Prasetyo, dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).

Secara teknikal, menurut Purwito, pola double bottom terbentuk ketika harga menyentuh level support yang sama sebanyak dua kali dan gagal menembus lebih rendah. Pada kasus BNBR, area support tersebut terlihat cukup kuat, menandakan adanya akumulasi oleh pelaku pasar.

Saat ini, harga saham BNBR disebut berada dalam fase konsolidasi (rest) di bawah area resistance kunci atau yang biasa disebut neckline. Fase ini sering kali menjadi periode 'pengumpulan tenaga' sebelum terjadi pergerakan signifikan.

"Jika harga mampu menembus (breakout) area resistance tersebut dengan volume transaksi yang meningkat, maka peluang penguatan lanjutan akan semakin terbuka," ujar Purwito.

Target kenaikan secara teknikal biasanya diukur setara dengan tinggi pola double bottom yang terbentuk sebelumnya.

Kombinasi antara sentimen fundamental dari rencana right issue jumbo dan dukungan sinyal teknikal ini menjadikan BNBR sebagai salah satu saham yang patut dicermati dalam waktu dekat.

"Ditambah dengan adanya akumulasi masif dari smart money dan asing, maka saham BNBR berpotensi untuk breakout dari patern double bottomnya," ujar Purwito.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Logisticsplus International Tbk. (LOPI) bersiap menambah modal melalui skema private placementhingga 10% dari modal disetor, langkah yang berisiko menimbulkan dilusi kepemilikan di tengah kebutuhan pendanaan ekspansi.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/4/2026), rencana tersebut akan ditempuh melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 110 juta saham baru bernominal Rp25 per saham.

Aksi korporasi ini masih menunggu persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 2 Juni 2026.

Langkah ini dilakukan mengacu pada ketentuan POJK 14/2019 yang memperbolehkan emiten menerbitkan saham baru maksimal 10% dari total modal disetor tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham lama.

Manajemen LOPI mengatakan saham baru yang diterbitkan akan memiliki nilai nominal yang sama dengan saham yang telah beredar. Namun, harga pelaksanaan nantinya akan ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Aksi ini menjadi bagian dari strategi pendanaan perseroan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding.

LOPI selama ini mengandalkan layanan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk pengiriman special cargo dan heavy lifting untuk sektor kesehatan serta minyak dan gas.

Meski demikian, skema PMTHMETD berisiko menimbulkan dampak dilusi bagi pemegang saham eksisting karena tidak adanya hak untuk mempertahankan porsi kepemilikan.

Adapun, risiko ini menjadi salah satu pertimbangan utama yang harus dicermati investor sebelum menyetujui aksi korporasi tersebut.

LOPI menegaskan pelaksanaan PMTHMETD akan mengikuti seluruh ketentuan regulasi yang berlaku serta membutuhkan persetujuan RUPSLB sebagai syarat utama realisasi aksi tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) atau Win&Co Group berencana melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III).

Aksi korporasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (17/4/2026) di Jakarta.

Direktur Utama Win&Co Group Sugianto Soenario menyampaikan, persetujuan ini menandai dimulainya fase pertumbuhan baru perseroan, setelah transformasi operasional yang dijalankan sepanjang 2025 mulai menunjukkan hasil positif, khususnya pada peningkatan kinerja di kuartal IV-2025.

Melalui right issue ini, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,67 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Saham ini akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lama.

Selain itu, perseroan juga merencanakan penerbitan waran dengan jumlah maksimal mencapai 35 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sugianto menerangkan, persetujuan pemegang saham ini mencerminkan keyakinan terhadap arah transformasi bisnis perseroan serta menjadi landasan untuk mempercepat langkah ekspansi ke depan.

“Persetujuan ini tidak hanya memperkuat keyakinan terhadap strategi yang kami jalankan, tetapi juga menjadi momentum bagi perseroan untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya secara lebih agresif dan terukur,” ujar Sugianto dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025, Win&Co Group mencatatkan kinerja penjualan meningkat sekitar 40 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sugianto menerangkan, momentum ini didorong oleh penguatan pada segmen business-to-business (B2B), khususnya pada bisnis kakao olahan dan bahan baku.

Di samping itu, pertumbuhan produk ritel melalui inovasi varian produk berbasis cokelat dan kerja sama strategis juga mulai memberikan kontribusi lebih terhadap kinerja perseroan.

Sejalan dengan hal tersebut, prospek industri yang menjadi fokus perseroan juga menunjukkan tren pertumbuhan.

Pasar kakao dan cokelat global diproyeksikan tumbuh dengan _CAGR_ sekitar 4,9 persen hingga 2034, sementara pasar bahan baku kakao di Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 6 persen hingga 2031.

"Didorong oleh peningkatan konsumsi produk berbasis cokelat, ekspansi industri makanan dan minuman, serta tren premiumisasi produk," ucap dia.

Selain itu, Sugianto berujar, Indonesia telah memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama global dengan menjadi produsen olahan kakao terbesar keempat di dunia.

Dalam momentum pertumbuhan ini, perseroan yakin dapat mengakselerasi ekspansi pada lini bisnis utama, termasuk penguatan sektor kakao olahan dan bahan baku, pengembangan produk konsumen, serta akuisisi strategis untuk memperluas portofolio usaha.

"Strategi ini diharapkan mampu memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu pemain signifikan di industri kakao olahan dan bahan baku, serta meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional dalam jangka panjang," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) melakukan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum tahap pertama yakni Rp250 miliar yang tenggat waktunya akhir 2026.

Untuk diketahui, peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23 Tahun 2023. Sesuai aturan ini, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap. Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar.

Direktur Keuangan Asuransi Digital Bersama, Randy Tandra mengungkapkan hingga akhir Desember 2025 ekuitas perseroan masih sebesar Rp211 miliar.

“Dari sana [PMHMETD] diharapkan ekuitas perusahaan yang saat ini sebanyak Rp211 miliar mungkin bisa naik sekitar Rp260 miliar—270 miliar,” katanya dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Untuk melancarkan aksi korporasi tersebut, Randy menuturkan pihaknya sudah menyampaikannya dalam keterbukaan informasi pada publik dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana itu sudah disampaikan sejak 21 Januari 2026 dan pernyataan pendaftaran sudah dilakukan pada 30 Maret 2026. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa selesai sekitar akhir Juni 2026.

Lebih lanjut, Randy membeberkan tantangan utama dalam memenuhi ekuitas minimum tahap pertama melalui aksi right issue terletak pada kemampuan dalam menghimpun kembali dana dari masyarakat.

“Tentunya tantangan utamanya adalah apakah dari target yang kita mau capai itu bisa terserap oleh masyarakat melihat kondisi makroekonomi saat ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia tetap optimistis bahwa target yang hendak dicapainya ini bisa terealisasikan, mengingat sebagian besar sudah ada yang siap untuk membelinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga aksi korporasi yang direncanakan PT TBS Energi Utama Tbk., yakni pembagian dividen hingga buyback dinilai bisa menjadi katalis positif bagi saham TOBA.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (26/3/2026), tiga aksi korporasi strategis tersebut yaitu penggunaan sebagian saldo laba untuk pembagian dividen, pembelian kembali (buyback) saham dan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Adapun TOBA berencana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut RUPS untuk tahun buku 2025 pada 16 April 2026.

Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey menilai penggunaan sebagian saldo laba untuk pembagian dividen dan buyback saham akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham sementara PMHMETD menjadi landasan fondasi penguatan modal untuk ekspansi jangka menengah panjang.
Soal bagi dividen, dia juga menjelaskan bahwa meski TOBA membukukan rugi bersih di tahun 2025 akibat rugi non-kas dan akuntansi dari divestasi PLTU, TOBA masih bisa membagikan dividen.
“Secara historis sebenarnya TOBA adalah emiten yang dividend paying, tahun 2025 memang ada kerugian non-kas karena transisi aset ke bisnis hijau, tetapi saldo laba masih positif dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya jadi masih bisa bagi dividen. Hal ini juga menunjukkan fundamental bisnis TOBA tetap kuat di tengah periode transisi,” kata Andhika dalam keterangannya.
Meskipun mencatat rugi bersih non-kas pada 2025 akibat divestasi aset PLTU sebagai bagian dari transisi, Perseroan tetap mencapai EBITDA Disesuaikan positif dan saldo kas sebesar US$102,3 juta, naik 15% dari tahun sebelumnya.
Transformasi ini memengaruhi pendapatan dari bisnis berkelanjutan mencapai US$164,1 juta pada 2025, naik 738% (yoy), dengan kontribusi pengelolaan limbah mencapai 41% dari total pendapatan.
Sementara itu, Analis MNC Sekuritas, Raka Junico mengatakan selain dividen, buyback juga diharapkan memainkan peran penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pasar terkait fundamental dan nilai saham TOBA.
“Ini artinya bahwa manajemen punya keyakinan bahwa harga saham saat ini belum benar-benar mencerminkan valuasi wajarnya,” kata Raka.
Dia menambahkan selain saldo laba yang masih positif, arus kas TOBA yang solid turut mendukung kemampuan Perseroan untuk melakukan dua aksi korporasi ini secara sekaligus. Percepatan pergeseran portofolio TOBA membutuhkan penguatan modal yang diyakini akan difasilitasi melalui aksi PMHMETD untuk mendukung ambisi ekspansi jangka panjang.
“Skema rights issue bisa memfasilitasi investor strategis untuk masuk dan ambil bagian dalam pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan. Ini yang menjadi keuntungannya,” katanya.

Adapun, agenda RUPS TOBA bisa menjadi katalis positif untuk pergerakan harga sahamnya dalam jangka pendek.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penambahan modal melalui skema rights issue yang dilakukan sejumlah emiten di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dinilai sangat bergantung pada kepastian pembeli siaga atau standby buyer.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat sejumlah emiten yang diketahui tengah menggodok aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Beberapa di antaranya adalah PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) hingga PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menjelaskan bahwa keberhasilan aksi korporasi ini tidak hanya diukur dari terserapnya saham baru, tetapi juga dari tujuan penggunaan dananya.

Menurut Nafan, pasar akan memberikan apresiasi lebih jika dana hasil penambahan modal tersebut dialokasikan untuk ekspansi bisnis perseroan.

“Jika tujuannya untuk ekspansi bisnis, sebenarnya bisa diapresiasi. Namun, jika hanya digunakan untuk melunasi utang-utang sebelumnya, ini menjadi hal yang patut digarisbawahi investor,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Dia pun menekankan pentingnya kehadiran standby buyer guna menarik minat investor, terutama dari kalangan ritel. Tanpa adanya pihak yang menjamin penyerapan saham sisa, investor akan cenderung bersikap wait and see.

Kehadiran pembeli siaga juga dipandang sebagai bentuk komitmen dan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang emiten. Hal ini sangat krusial, terutama bagi saham-saham dengan kapitalisasi menengah dan kecil.

"Harus terdapat standby buyer agar bisa menarik minat investor ritel untuk masuk. Jika tidak ada, investor akan bersikap hati-hati," pungkas Nafan.

Nafan juga menyoroti tren penggunaan dana untuk inisiatif berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Menurutnya, emiten yang mampu mengarahkan pendanaannya ke sektor energi baru terbarukan (EBT) atau kendaraan listrik akan meraih sentimen positif karena sejalan dengan dorongan pemerintah.

Di sisi lain, untuk saham-saham di sektor penunjang minyak dan gas (migas) dan konsumsi yang memiliki likuiditas rendah, Nafan menyarankan supaya investor untuk tetap memantau aliran dana besar atau smart money.

“Wait and see dulu. Kalau smart money masuk, baru bisa menjadi pertimbangan. Terutama untuk strategi swing trading, kita harus memperhatikan arus dana tersebut sebelum mengambil keputusan,” ucap Nafan.

Dihubungi terpisah, Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya memandang rights issue masih menjadi salah satu opsi pendanaan yang menarik karena mampu memperkuat permodalan tanpa harus menambah beban utang.

Menurutnya Andrey, dibandingkan instrumen utang, rights issue memberikan fleksibilitas lebih besar bagi emiten dalam menjaga kesehatan neraca keuangan.

Namun, dalam kondisi pasar yang volatil, banyak perusahaan cenderung berhati-hati dalam menentukan waktu pelaksanaan agar dapat memaksimalkan minat investor sekaligus meminimalkan potensi dilusi pemegang saham lama.

“Prospek rights issue di tengah kondisi pasar yang volatil sebenarnya masih cukup terbuka, namun timing menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten industi pengolahan cokelat dan kakao premium PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) merancang aksi korporasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,67 miliar saham baru.

Corporate Secretary COCO Gendra Fachrurozi mengatakan perseroan berencana melaksanakan PMHMETD III dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait HMETD.

“Perseroan berencana melakukan PMHMETD III dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.678.365.882 lembar saham baru,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan saham baru tersebut merupakan saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham. Saham hasil rights issue nantinya memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

Selain menerbitkan saham baru, perseroan juga berencana menerbitkan waran yang menyertai saham hasil pelaksanaan rights issue tersebut. Mengacu pada ketentuan POJK, jumlah waran yang akan diterbitkan maksimal sebesar 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Adapun saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Manajemen menegaskan perseroan memiliki fleksibilitas untuk menerbitkan sebagian atau seluruh jumlah saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Rencananya, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas aksi korporasi tersebut dalam RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2026.

Setelah memperoleh persetujuan pemegang saham, perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Pelaksanaan rights issue dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Gendra menuturkan perseroan berencana melaksanakan rights issue dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak persetujuan RUPSLB sesuai dengan ketentuan POJK.

Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini, setelah dikurangi biaya terkait rights issue, rencananya akan digunakan untuk akuisisi dan/atau belanja modal perseroan serta entitas anak.

Menurut manajemen, rights issue diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan untuk pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan skala bisnis serta memperluas portofolio usaha perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) merancang penambahan modal melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 saham baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi, jumlah saham baru tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 22,18% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I). Setiap saham baru memiliki nilai nominal Rp100 per lembar.

Saham baru akan diterbitkan dari saham portepel perseroan dan direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saham tersebut akan memiliki hak yang sama dan sederajat, termasuk hak atas dividen, dengan saham perseroan yang telah beredar sebelumnya.

"Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan," kata manajemen ELPI dalam keterbukaan informasi, Kamis (5/3/2026).

Manajemen menyampaikan bahwa jumlah final saham yang akan diterbitkan bergantung pada kebutuhan dana dan harga pelaksanaan rights issue. Perseroan juga berhak untuk menerbitkan sebagian atau seluruh jumlah maksimum saham baru yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pelaksanaan PMHMETD I akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB serta pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pernyataan pendaftaran perseroan. Penyetoran modal dalam aksi korporasi ini akan dilakukan secara tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan berencana meminta persetujuan rights issue dalam RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Maret 2026, bersamaan dengan RUPS Tahunan tahun buku 2025. Setelah mendapat persetujuan, ELPI akan mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK, dengan jangka waktu efektif paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

Dari sisi penggunaan dana, hasil rights issue tersebut setelah dikurangi biaya emisi, akan dimanfaatkan untuk likuiditas umum, belanja modal, serta modal kerja. Dana juga akan digunakan untuk mendukung ekspansi, diversifikasi usaha, investasi, dan kegiatan penunjang lainnya.

Manajemen menilai penambahan modal ini akan memperkuat struktur permodalan perseroan serta mendukung kinerja operasional dan ekspansi secara konsolidasi.

Namun demikian, aksi korporasi ini berpotensi menimbulkan dilusi bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya, dengan potensi penurunan kepemilikan maksimal 22,18%.

Hingga keterbukaan informasi diterbitkan, perseroan menyatakan tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu, termasuk kreditur, terkait rencana rights issue tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk (“BNBR” atau “Perseroan”) mengumumkan bahwa para pemegang saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Persetujuan ini diperoleh melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan Perseroan, di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT),” kata Direktur Utama & CEO BNBR Anindya N. Bakrie kepada wartawan, usai RUPSLB.

Melalui mekanisme PMHMETD ini, Perseroan akan menerbitkan saham baru seri E sebanyak-banyaknya 90 miliar saham. Saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

“Perseroan akan menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD untuk

pembayaran kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha di Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk CCT,” tambah Anin.

Anin menambahkan, Perseroan berkeyakinan bahwa rencana PMHMETD dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan Perseroan.

“Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan,” kata Anin.

Setelah aksi ini, lanjut Anin, rasio total pinjaman terhadap total aset turun dari sebesar 84,28% sebelum PMHMETD menjadi sebesar 67,9% setelah PMHMETD. Hal Ini menunjukkan bahwa setelah PMHMETD, komposisi aset Perseroan yang didanai dengan ekuitas menjadi lebih besar sehingga kontribusi kepada bagian pemegang saham dari kinerja aset-aset Perseroan menjadi lebih besar.

“Selain itu, penurunan rasio ini memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan,” terang Anin.

Rasio total pinjaman terhadap total ekuitas turun dari sebesar 536,02% sebelum PMHMETD menjadi sebesar 211,57% setelah PMHMETD. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi ekuitas Perseroan meningkat dibandingkan dengan utangnya.

“Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan Perseroan antara ekuitas dan kewajiban,” ujarnya.

Anin mengatakan, rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33% setelah dilaksanakannya HMETD.