Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan perusahaan asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), rampung dan siap diresmikan dalam waktu dekat.

Bahlil mengatakan perkembangan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi program hilirisasi.

"Kami juga melapor kepada Bapak Presiden (Prabowo) bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Menurut Bahlil, penyelesaian proyek tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam agenda hilirisasi yang saat ini terus dipantau pemerintah.

Selain membahas perkembangan proyek baterai, rapat bersama Sang kepala Negara juga membahas kondisi ketahanan energi nasional.

"Kami juga melakukan rapat dengan Presiden (Prabowo) untuk membahas tentang energi kita. Dan energi kita akan bisa, ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum," ujarnya.

Proyek yang dimaksud merupakan Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi yang dikembangkan oleh konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation (IBC), dan CATL-Brunp-Lygend (CBL).

Proyek tersebut sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai US$5,9 miliar atau sekitar Rp105,25 triliun (asumsi kurs Rp17.839 per dolar AS).

Prabowo melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek tersebut di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, pada 29 Juni 2025.

Saat itu, Prabowo menyebut proyek baterai terintegrasi tersebut sebagai salah satu langkah penting dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam Indonesia, khususnya komoditas nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Proyek ini dikembangkan melalui enam proyek terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sebanyak lima proyek berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, sementara satu proyek utama berada di Karawang, Jawa Barat.

Bahlil sebelumnya menjelaskan fasilitas di Karawang memiliki kapasitas produksi hingga 15 gigawatt (GWh).

Salah satu komponen utama proyek tersebut adalah pembangunan pabrik baterai lithium-ion tahap pertama dengan kapasitas 6,9 GWh yang merupakan perusahaan patungan antara IBC dan konsorsium CATL, Brunp, dan Lygend.

Nantinya, fasilitas tersebut akan memasok kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) maupun sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Pemerintah juga memperkirakan proyek ini akan menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja langsung serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk kawasan industri dan dermaga multifungsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat program hilirisasi mineral sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu memastikan kekayaan sumber daya nikel tidak hanya berhenti pada aktivitas pertambangan dan ekspor bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti baterai kendaraan listrik.

"Insentif ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku, padahal kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia," ujar Bisman di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan insentif perlu berjalan beriringan dengan penguatan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dari meningkatnya penjualan kendaraan listrik, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri komponen dan baterai di dalam negeri.

Menurut Bisman, Indonesia harus memanfaatkan momentum perkembangan industri kendaraan listrik global untuk menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri baterai.

"Jangan sampai hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri," katanya.

Bisman juga menilai baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) masih memiliki prospek yang kuat di pasar kendaraan listrik dunia. Baterai jenis ini dinilai unggul untuk kendaraan dengan kebutuhan performa tinggi dan jarak tempuh yang lebih panjang.

"Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif kendaraan listrik berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Sementara itu, kendaraan listrik non-nikel direncanakan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 200 ribu unit kendaraan listrik dan mulai bergulir pada Juni 2026.

"Kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu. Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini supaya nikel kita dipakai betul," kata Purbaya.

Upaya hilirisasi nikel menuju industri baterai kendaraan listrik juga terus berjalan. Salah satunya melalui proyek pabrik baterai kendaraan listrik yang dikembangkan Indonesia Battery Corporation di Karawang.

Pabrik tersebut dibangun melalui kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend melalui perusahaan patungan bernama Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery. Fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 itu memiliki kapasitas produksi hingga 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun dan diharapkan menjadi salah satu pilar pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.

Kehadiran fasilitas tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat hilirisasi nikel sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di industri kendaraan listrik global.

PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan melalui berbagai inisiatif transisi energi yang terintegrasi di seluruh sektor transportasi nasional.

Komitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia tahun 2060 itu ditegaskan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, dalam acara Studium Generale Sustainability bertajuk "Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition" yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina di Jakarta, Kamis (21/5).

Kegiatan Studium Generale Sustainability merupakan kuliah umum yang menghadirkan akademisi global, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang transisi energi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mendorong pengembangan solusi nyata menuju pembangunan rendah karbon dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan bahwa Pertamina mengambil peran aktif dalam transisi energi jangka panjang melalui kesiapan teknologi, penguatan ekosistem, serta sinergi lintas sektor.

"Seluruh upaya ini kami arahkan untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060, sebagaimana menjadi komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ujar Agung.

Di sektor transportasi darat, Pertamina tidak hanya memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) melalui pembangunan charging station dan battery swapping bersama Indonesia Battery Corporation (IBC).

Pertamina juga tengah membangun pabrik bioetanol terintegrasi di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini menyatu dengan kawasan perkebunan tebu lokal untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Sementara di sektor transportasi laut, Pertamina mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan dual fuel, pengembangan green ammonia, hingga inovasi pemasangan panel surya di dek kapal untuk mendukung kebutuhan kelistrikan armada secara mandiri.

Pada sektor penerbangan (udara), Pertamina melalui Pelita Air turut mendukung penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Bahan bakar ramah lingkungan ini memanfaatkan bahan baku used cooking oil atau minyak jelantah, yang menjadi solusi konkret pengurangan emisi karbon di industri aviasi global.

Sejalan dengan hal tersebut, Acting Rector Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar mampu menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional.

"Transisi energi tidak dapat dijalankan sendiri oleh industri maupun pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Universitas Pertamina berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan riset, inovasi, pengembangan SDM, dan aksi nyata guna mendukung terciptanya ekosistem energi berkelanjutan di Indonesia," ujar Djoko.

Guru Besar dari University of Southern California (USC) Sol Price, Prof. Marlon Boarnet, yang hadir sebagai pembicara utama memaparkan bahwa dunia saat ini memang sedang berada di fase awal transformasi mobilitas hijau.

Menurut Prof. Marlon, komoditas seperti biofuel dan drop-in fuels memegang peran sangat krusial sebagai jembatan transisi. Sementara untuk sektor yang lebih sulit didekarbonisasi seperti pelayaran laut, dibutuhkan solusi energi dengan kerapatan (densitas) tinggi seperti green ammonia.

Ia juga mengingatkan bahwa transisi energi bukan lagi sekadar masalah kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sudah menjadi transformasi industri global yang wajib dihadapi lewat kolaborasi erat.

Merespons dinamika global tersebut, Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya. Agung menutup sesi dengan memastikan bahwa seluruh proses transformasi akan dijalankan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengonfirmasi rencana divestasi terhadap sejumlah unit bisnis non-inti (non-core) BUMN di berbagai sektor, mulai dari produsen motor listrik Gesits hingga unit bisnis jasa perjalanan.

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan divestasi dilakukan terhadap entitas bisnis yang dinilai tidak sejalan dengan fokus utama Danantara atau memiliki skala usaha yang terlalu kecil untuk dikelola oleh negara. Strategi ini merupakan bagian dari pemetaan ulang portofolio BUMN agar lebih efisien dan kompetitif.

“Kalau itu bisnisnya non-core, kami divestasi, dan banyaknya kita divestasi,” ujar Dony saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.

Dia mengungkapkan bahwa Danantara telah mengidentifikasi beberapa bisnis yang akan dilepas, termasuk pengelolaan air pada sejumlah BUMN Karya. Sektor tersebut dinilai berada di luar fokus industri konstruksi dan tidak memiliki ukuran pasar atau size yang signifikan bagi pengelolaan pusat.

Langkah serupa akan diterapkan pada Gesits, merek motor listrik yang saat ini berada di bawah ekosistem Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menguasai 53,93% saham produsen Gesits, PT Wika Industri Manufaktur (WIMA).

“Gesits ini salah satu yang juga akan kami lakukan divestasi,” pungkas Dony.

Tak hanya sektor manufaktur dan konstruksi, Danantara berencana melepas bisnis agen perjalanan yang berada di bawah naungan PT Pertamina (Persero). Menurutnya, rencana ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memfokuskan BUMN hanya pada sektor inti dalam kerangka Indonesia Incorporated.

Dony menyatakan bahwa ke depan BUMN tidak akan lagi masuk ke seluruh lini usaha yang berpotensi menggerus ruang gerak sektor swasta. Dengan fokus pada sektor inti, Danantara berharap dapat memperkuat fundamental perusahaan pelat merah sekaligus menciptakan ekosistem usaha nasional yang lebih sehat.

Di sisi lain, Danantara juga berencana merampingkan portofolio BUMN. Tujuannya, mengerucutkan jumlah entitas menjadi hanya sekitar 300 perusahaan sehingga skala ekonomi signifikan dan daya saing lebih kuat.

Dony menjelaskan penyusutan jumlah perusahaan merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem BUMN yang lebih efisien dan kompetitif secara global.

“Kami harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Battery Corporation (IBC) atau PT Industri Baterai Indonesia (IBC) memastikan proyek pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Karawang, Jawa Barat telah memiliki offtaker atau pembeli.
IBC baru saja memulai pembangunan fasilitas produksi battery cells, module & pack di kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang melalui PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).
CATIB merupakan perusahaan patungan IBC dengan konsorsium Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Brunp, Lygend (CBL). Adapun, CBL merupakan joint venture Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.
Direktur Utama IBC Aditya Arif menuturkan, pihaknya telah memiliki offtaker untuk proyek tersebut. Menurutnya, kepastian offtaker menjadi keniscayaan supaya investasi terus berkelanjutan.
"Jadi saat ini memang untuk yang pabrik di Karawang itu sudah memiliki offtaker semua alhamdulillah," ucap Aditya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (2/2/2026).
Kendati demikian, dia belum bisa membocorkan siapa saja offtaker yang dimaksud. Aditya hanya menegaskan bahwa kepastian offtaker menjadi fokus utama dalam mengembangkan proyek.
Dia mengatakan, tatkala perusahaan melakukan ekspansi, kepastian offtaker harus disepakati terlebih dahulu.
"Dan ke depan juga memang ketika misalnya nanti akan dilakukan ekspansi, itu pun tentunya kami akan mengutamakan offtake agreement itu terlebih dahulu karena memang di dalam prosedur kami juga memang mengharuskan adanya offtaker sebelum kita melakukan investasi," jelas Aditya.
Asal tahu saja, IBC melalui CATIB membangun fasilitas produksi battery cells, module & pack yang direncanakan memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 GWh pada fase pertama. Selanjutnya, produksi akan diekspansi hingga mencapai kapasitas total 15 GWh pada fase kedua.
Managing Director Technology Advancement Danantara Indonesia Dwi Susanto mengatakan, negara hadir untuk mendorong pembentukan industri strategis berbasis teknologi yang menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, melalui inisiatif strategis ini, Indonesia tidak hanya memperkuat kapasitas manufaktur baterai nasional, tetapi juga membangun penguasaan teknologi, peningkatan kapabilitas SDM, serta integrasi sistem industri hulu dan hilir kendaraan listrik.
"Dengan demikian, penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Indonesia dapat terwujud,” ujar Dwi dalam acara Ceremony First Incoming Equipment to Cell dikutip melalui keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).
Proyek yang dibangun di AIH dengan total luas 43 hektare ini, terdiri atas dua fasilitas utama. Pertama, module & pack (MP) plant yang groundbreaking ceremony-nya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025, dan telah diselesaikan pembangunan serta instalasi battery manufacture equipment pada Januari 2026.
Dwi mengatakan, ini adalah fasilitas inti, berupa rangkaian mesin yang bekerja dalam sistem otomatis untuk merakit baterai menjadi produk siap pakai bagi industri kendaraan listrik.
Kedua, cell plant yang pembangunannya tengah dilanjutkan. Ini merupakan fasilitas untuk memproduksi unit dasar sel baterai, untuk kemudian siap dirakit menjadi modul dan paket baterai untuk kendaraan listrik dan aplikasi energi lainnya.
Dwi menyebut, fasilitas produksi battery cells, module & pack di Karawang ini ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir 2026. Menurutnya, pabrik itu mampu menjadi tonggak bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam mineral, hingga meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di setiap produk kendaraan listrik di Indonesia.

Indonesia Battery Corporation (IBC) meminta tiga dukungan kepada Komisi XII DPR RI untuk mengembangkan industri baterai terintegrasi di Indonesia.

Direktur IBC Aditya Farhan Arif mengatakan tiga dukungan tersebut penting untuk mengakselerasi visi perusahaan 2026–2030 dalam mewujudkan hilirisasi mineral dan mendorong kepemimpinan Indonesia di industri baterai serta transisi energi global.

“Yang pertama terkait dengan penguatan pasar. Karena kami berpikir bahwa Indonesia ini pemilik nikel, sehingga akan sangat baik apabila market dari baterai yang baterai ion lithium atau nanti baterai next generation battery yang menggunakan katoda berbasis nikel, itu juga bisa dikonsumsi oleh pasar domestik,” kata Aditya dalam rapat di DPR RI, Senin (2/1/2026).

Dukungan kedua yang diminta IBC berkaitan dengan kebijakan dan kepastian regulasi, khususnya harmonisasi kebijakan dari hulu ke hilir. Aditya menyoroti pentingnya perubahan pandangan terhadap baterai bekas yang dinilai bisa menjadi sumber daya baru.

“Akan sangat baik meskipun Indonesia memiliki sumber daya nikel dan semuanya kecuali lithium, tapi kita juga bisa melihat bahwa spend battery ini adalah another resource atau sumber daya lain yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut, instead of sekarang kita anggap ini sebagai limbah B3,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya kejelasan terkait KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) serta regulasi battery recycling dan second life battery.

Poin ketiga yang disampaikan IBC adalah dukungan insentif dan kebijakan hilirisasi. IBC berharap adanya perpanjangan fasilitas fiskal serta kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih inklusif bagi investor yang membangun ekosistem baterai terintegrasi.

“Antara lain terkait dengan perpanjangan Tax Holiday dan Tax Allowance. Kemudian juga dukungan terhadap TKDN untuk investor atau investasi yang membangun baterai ini dari hulu ke hilir, tidak hanya di sisi manufakturnya saja. Harapan kami ada privilege terhadap perhitungan TKDN dari produk kami nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aditya juga menjelaskan posisi IBC di industri baterai nasional. IBC berdiri pada 2021 dengan fokus utama melakukan hilirisasi mineral, khususnya nikel ke arah baterai.

Ia menyebut keberadaan IBC relevan dengan Asta Cita, khususnya Asta Cita nomor 2 terkait kemandirian energi dan ekonomi hijau serta Asta Cita nomor 5 mengenai hilirisasi.

Saat ini, struktur kepemilikan IBC mayoritas dikuasai Grup MIND ID melalui Antam dan Inalum dengan masing-masing kepemilikan 33,75 persen. Pertamina melalui Pertamina Power Indonesia atau Pertamina NRE memiliki 25 persen saham, sementara PLN sebesar 7,5 persen.

Dalam rantai nilai industri baterai, Aditya menjelaskan bijih nikel dan MHP (Mixed Hydroxide Precipitate) merupakan wilayah bisnis Antam.

Sementara itu, wilayah bisnis IBC dimulai dari pengolahan MHP menjadi nikel sulfat hingga baterai serta proses daur ulang.Saat ini, IBC telah menjalin kemitraan strategis dengan pemain global seperti CATL.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Battery Corporation (IBC) atau PT Industri Baterai Indonesia (IBI) menegaskan arah baru pengembangan industri baterai nasional yang tak lagi berhenti pada hilirisasi bahan mentah, tetapi juga menargetkan penguasaan teknologi produksi baterai di dalam negeri.

Komitmen tersebut ditegaskan setelah IBI menandatangani Framework Agreement bersama PT Antam Tbk dan konsorsium Huayou yang mencakup Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, dan EVE Energy Co,. Ltd., serta PT Daaz Bara Lestari Tbk.

Direktur Utama IBC, Aditya Farhan Arif mengatakan kerja sama ini untuk memastikan kelanjutan proyek Titan yang kini digarap bersama konsorsium Huayou, setelah LG Energy Solution (LGES) hengkang.

“Kami tentu akan terus melanjutkan itu karena IBC memang mengemban misi untuk hilirisasi ke arah baterai,” kata Aditya kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Aditya menyebut sejak awal IBC memang dibentuk untuk mendorong hilirisasi industri baterai, dan kerja sama terbaru ini merupakan bagian dari kesinambungan misi tersebut.

Namun, IBC mulai menekankan pentingnya kemandirian teknologi, bukan sekadar menjadi mitra dalam rantai pasok global. Kerja sama dengan mitra asing harus menjadi sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas nasional.

“Jadi kami punya komitmen tinggi juga terhadap pengembangan teknologi yang nantinya juga ownership-nya harapannya di Indonesia gitu,” lanjutnya.

Saat ini, proyek Titan bersama Huayou masih berada pada tahap awal. Aditya menjelaskan langkah berikutnya adalah penyusunan studi kelayakan bersama.

Studi tersebut akan mencakup seluruh aspek proyek, mulai dari teknologi, lokasi, hingga skema bisnis. IBC menargetkan proses ini bisa rampung dalam tahun berjalan.

“Semuanya, jadi segala aspek gitu ya, dan ya kita harapkan sih dalam tahun ini juga bisa diselesaikan,” ujar Aditya.

Terkait skala proyek, ia memastikan kapasitas produksi tetap mengacu pada komitmen awal meski detail teknis masih akan dikaji lebih lanjut.

Aditya juga menegaskan optimisme IBC terhadap masa depan baterai berbasis nikel, di tengah berkembangnya teknologi lain seperti LFP.

“Optimistik, optimistik. Apalagi kita bicara sekarang kan teman-teman cuma kenalnya LFP dan NMC gitu ya, tapi ke depan itu opsi teknologi baterai sangat banyak dan opsi-opsi yang nanti future battery itu masih akan menggunakan nikel. Jadi kami sangat optimistik sih,” ujarnya.

Melalui proyek Titan, IBC disebut tidak hanya membangun fasilitas industri, tetapi juga menyiapkan fondasi agar Indonesia naik kelas dari pemilik sumber daya menjadi negara dengan kemampuan teknologi baterai yang mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA– The government has grown increasingly impatient over delays in the realization of the electric vehicle (EV) battery ecosystem project being developed by the Zhejiang Huayou Cobalt Co. consortium in partnership with Indonesia Battery Corporation (IBC). The groundbreaking ceremony, initially promised to take place by the end of October this year, has been postponed multiple times.

The investment initiative, known as the Titan project, had previously stalled following the withdrawal of the LG consortium. However, Huayou stepped in to replace LG Energy Solution and pledged to fast-track the project’s progress.