Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian mencanangkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra guna mengungkit kembali daya beli masyarakat.

Tito menyebut, langkah ini dinilai mendesak untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi di wilayah terdampak. Di mana, intervensi pemerintah diperlukan dalam memastikan perputaran uang tetap terjadi di tengah upaya rehabilitasi infrastruktur fisik.

"Kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana bersama DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Secara lebih rinci, Tito mengusulkan agar masyarakat terdampak bencana Sumatra mendapat akses terhadap BLT Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos.

Pasalnya, pemerintah telah melakukan cleansing data terhadap 3,97 juta penerima PKH yang selama ini dianggap tidak efektif. Dengan demikian, efisiensi ini diharapkan dapat dialihkan untuk membantu warga korban bencana.

"Kenapa [BLT] ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar [di Sumatra], menghidupkan yang namanya itu warung-warung, tapi yang belinya sedikit akhirnya komoditas busuk," tandasnya.

Lebih Lanjutkan, Tito turut menyampaikan usulan dari Menteri Kesehatan (Menkes) yang berencana memberikan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) demi memastikan masyarakat terdampak mendapatkan akses kesehatan gratis.

Apabila mekanisme kombinasi bantuan tunai dan jaminan sosial benar-benar diadaptasi, pemerintah optimistis, stabilitas ekonomi di Sumatra dapat pulih lebih cepat.

"Jadi kita harus dorong masyarakat ini untuk menerima bantuan, untuk memperkuat kuat daya beli," pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana nasional yang diperkirakan mencapai Rp60 triliun akan menjadi bagian dari perencanaan APBN 2026 dan berada di luar anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Prasetyo menegaskan, angka Rp60 triliun merupakan estimasi kasar apabila pemerintah melakukan pemulihan secara menyeluruh terhadap seluruh wilayah terdampak bencana. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan lintas sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga dukungan bagi masyarakat terdampak.

“Di luar BNPB, bagian dari Rp60 triliun itu kan perkiraan angka kalau kita mau memulihkan seluruh wilayah yang terdampak. Ada perbaikan jalan, jembatan putus, fasilitas sekolah yang hanyut, rumah sakit, dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

Selain infrastruktur, anggaran tersebut juga memperhitungkan ganti rugi dan dukungan bagi sektor pertanian. Prasetyo menyebut sekitar 64.000 hektare sawah produktif terdampak bencana, baik tertimbun lumpur maupun gagal panen. Pemerintah juga memasukkan skema keringanan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak.

“Kurang lebih 64.000 hektare itu sawah produktif. Ada yang tertimbun lumpur, ada yang mau panen tapi tidak bisa. Termasuk para petani yang punya cicilan pinjaman KUR, itu diringankan. Itu semua yang dihitung,” jelasnya.

Namun demikian, Prasetyo menekankan bahwa angka Rp60 triliun tersebut bersifat dinamis dan bukan angka baku. Menurutnya, besaran anggaran bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

“Bukan berarti kemudian Rp60 triliun itu tidak bisa nambah atau tidak bisa kurang. Tidak begitu cara kerjanya, karena dananya dinamis,” kata dia.

Terkait pembentukan satuan tugas (satgas) pemulihan, Prasetyo menyatakan tidak ada alokasi anggaran khusus yang dapat dihitung secara terpisah untuk satgas.

Dia menjelaskan bahwa satgas bekerja dalam kerangka tugas pemerintahan yang sudah melekat pada masing-masing kementerian dan lembaga.

“Satgas kan bekerja, bukan berarti ada insentif khusus. Operasional para menteri itu memang menjalankan tugasnya. Misalnya Mendagri sebagai kepala satgas, itu bukan berarti mendapat insentif tambahan,” ujarnya.

Prasetyo juga menjelaskan mekanisme penganggaran rekonstruksi dilakukan melalui kementerian teknis terkait. Sebagai contoh, jika terdapat perbaikan irigasi atau infrastruktur, maka anggarannya akan dialokasikan melalui pagu Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kalau misalnya perbaikan irigasi yang mengerjakan PU, maka anggarannya masuk melalui PU,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan infrastruktur bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Sosok yang akrab disapa Ara tersebut mengemukakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

"Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," jelasnya dikutip dari akun Instagram resminya, Jumat (26/12/2025).

Dalam keterangannya, Ara menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mengedepankan skema kolaborasi.

Pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi dalam semangat gotong royong untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu.

Dari sisi teknis, Menteri PKP menginstruksikan agar pemilihan lokasi hunian tetap dilakukan dengan studi kelayakan yang komprehensif. Aspek mitigasi risiko menjadi prioritas utama agar hunian yang dibangun tidak berada di zona rawan bencana susulan seperti banjir maupun tanah longsor.

Selain faktor keamanan fisik, Ara menegaskan pentingnya aspek legalitas lahan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan clean and clear secara hukum serta terintegrasi dengan akses fasilitas umum guna menunjang produktivitas warga.

"Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan. Lokasi harus dipersiapkan dengan baik: aman, tidak merusak lingkungan, dan jelas secara hukum," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Ara menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Berdasarkan catatannya, terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut di kawasan tersebut.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga, sehingga mengurangi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena uangnya ada. Karena di awal pemerintahan kita menghemat ratusan triliun, saya diserang dan dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Presiden menyampaikan anggaran penanganan bencana telah disiapkan karena ketersediaan dana negara berada dalam kondisi aman. Dengan kemampuan fiskal yang ada, pemerintah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan awal bagi daerah terdampak bencana.

Prabowo juga menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp 4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.

"Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar. Dana ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten," kata Presiden.

Konektivitasnya belum, jadi kita kejar. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa tembus.

Bandung (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut saat ini fokus pemerintah adalah memperbaiki jalan dan jembatan untuk digunakan sebagai alur masuknya logistik ke daerah bencana di Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dody menjelaskan dua infrastruktur ini sangatlah penting untuk diselesaikan agar alur distribusi bantuan kemanusiaan tidak terganggu, mengingat saat ini masyarakat sudah mengalami kekurangan logistik.

"Sekarang hari ini fokusnya jalan jembatan dulu, karena dengan begitu alur logistik bisa mempercepat, masyarakat sudah beberapa hari nggak bisa masak nasi segala macam, kan beras sudah mulai menipis. Jadi kita fokusnya di sini dulu beberapa hari ini," kata Dody, usai menghadiri Hari Bakti ke-80 PU. di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Dody mengatakan sejumlah akses ke wilayah bencana sampai saat ini masih lumpuh karena diterjang banjir bandang dan longsor. Namun pihaknya menargetkan bisa segera membuka akses pada berbagai wilayah terisolir pekan ini.

"Konektivitasnya belum, jadi kita kejar. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa tembus," katanya lagi.

Kementerian PU, kata Dody, tengah menggenjot upaya pembukaan akses di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, guna membuka arus bantuan, karena saat ini masih lumpuh. Sementara untuk kawasan Sibolga sudah bisa diakses oleh angkutan darat.

"Aceh Tamiang kan masih buntu tuh, Sibolga sudah kebuka, lalu masuk ke Tapsel. Tapsel juga belum dibuka semua titik," ujarnya.

Dody memastikan anggaran untuk perbaikan sarana prasarana yang terdampak bencana Sumatra belum bisa dipastikan berapa besarannya.

"Kalau sudah urusan bencana nggak pakai nilai, apa yang dibutuhkan kita ada," katanya lagi.

Dampak bencana Sumatera menurutnya sangat besar, infrastruktur terdampak perbaikannya diperkirakan baru selesai dalam hitungan tahun.

"Dampaknya besar sekali, banyak banget, itu mungkin perlu bertahun-tahun," ujarnya pula.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data Senin (1/12) pukul 17.00 WIB, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera mencapai 604 jiwa. Selain itu, 468 jiwa masih dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, di Jakarta, Selasa (2/12), adapun rinciannya, di Sumatera Utara sebanyak 283 meninggal, 173 hilang; di Aceh sebanyak 156 meninggal dunia dan 181 orang hilang; dan di Sumatera Barat tercatat 165 jiwa meninggal dunia dan 114 orang masih hilang.

Dia menyebutkan, tim gabungan BNPB, TNI, Polri, Basarnas, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, penyaluran logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

Abdul menjelaskan, di Sumatera Utara, pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 15.765 jiwa di Tapanuli Utara, 2.111 jiwa di Tapanuli Tengah, 1.505 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 7.194 jiwa di Mandailing Natal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025