REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Sekolah Rakyat terus dipercepat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif. Hingga 24 Mei 2026, pembangunan yang melibatkan tujuh BUMN Karya telah berjalan di 86 lokasi dengan total 67.542 tenaga kerja yang dikerahkan dan rata-rata progres realisasi mencapai 62,19 persen. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.

Percepatan pembangunan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama Direksi Karya Group. Pertemuan itu membahas langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Sekolah Rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan turut difokuskan pada penguatan dukungan pendanaan dan monitoring progres proyek agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal. Sementara itu, BP BUMN juga mendorong penguatan aspek legal serta hubungan kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mempercepat proses penyelesaian pembangunan di lapangan.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengalokasikan bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam APBD 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendorong skema kolaborasi pembiayaan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, bantuan sebesar Rp20 juta yang selama ini diberikan dinilai belum cukup untuk menghasilkan rumah yang layak huni secara maksimal.

"Pemprov Jabar di APBD 2027 nanti bareng sama kabupaten bikin rumahnya. [Laporan Bappeda] kalau Rp20 [juta] enggak ke sana, enggak kemari. Sudah Rp40 [juta]. Pemprov Jabar Rp20 juta, kabupaten/kota Rp20 juta, bareng intervensi rumahnya," katanya, Jumat (17/4/2026).

Dengan skema tersebut, total bantuan untuk satu unit rumah diharapkan meningkat menjadi Rp40 juta, sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin.

Namun, Dedi mengakui bahwa program Rutilahu kerap bersinggungan dengan kepentingan politik di tingkat daerah.

"Barang satu rumah oleh dua kebijakan. Saya tahu ada kepentingan politiknya. Enggak ada masalah. Sok, lah," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengambil porsi dalam publikasi program tersebut.

Baginya, yang terpenting adalah hasil akhir berupa rumah layak bagi masyarakat.

"Tongdisebutkeun bantuan di provinsi. Enggak penting bagi saya. Yang penting rakyat saya punya rumah dengan baik," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga, sehingga mengurangi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena uangnya ada. Karena di awal pemerintahan kita menghemat ratusan triliun, saya diserang dan dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Presiden menyampaikan anggaran penanganan bencana telah disiapkan karena ketersediaan dana negara berada dalam kondisi aman. Dengan kemampuan fiskal yang ada, pemerintah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan awal bagi daerah terdampak bencana.

Prabowo juga menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp 4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.

"Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar. Dana ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten," kata Presiden.