Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

“Makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana, bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi,” ucap Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan mereka dalam mencapai potensi secara optimal.

Menurut Presiden, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi.

“Ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30%, anak-anak kita kurang gizi. Yang terjadi adalah apa yang disebut stunting, sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot dan tulang kurang berkembang,” ucapnya.

Prabowo menuturkan bahwa dampak kekurangan gizi tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk berkembang di bidang pendidikan maupun pekerjaan pada masa mendatang.

Ia menjelaskan bahwa anak yang mengalami kekurangan gizi tidak akan berkembang sesuai potensi sebagai manusia normal, sehingga kemampuan mereka berada di bawah rata-rata.

Kondisi tersebut, menurutnya, bahkan dapat membuat sebagian anak kesulitan untuk lulus sekolah dasar. Lebih jauh, hal itu juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk menggantikan pekerjaan orang tua, seperti menjadi petani, buruh harian, atau nelayan.

Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan Program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.

Ia menegaskan bahwa program tersebut sangat penting dan apabila berjalan dengan baik akan memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi nasional.

Selain manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, Presiden menilai Program MBG juga akan memberikan dampak ekonomi hingga ke tingkat desa melalui penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal.

“Kalau dapur-dapur berhasil, ekonomi di desa akan hidup, petani akan meningkat penghasilannya, tidak diganggu tengkulak, dan produknya bisa diserap serta dibeli dengan lebih baik,” tuturnya.

Presiden meyakini pelaksanaan Program MBG secara optimal dapat menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta membuka jutaan lapangan kerja baru.

“Kalau program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 83–85 juta orang, dengan 30.000 dapur berjalan baik, bisa menghasilkan sekitar 1,5 juta pekerjaan formal dan 1,5 juta pekerjaan di ekonomi pedesaan. Jadi sekitar 3 juta lapangan kerja,” tandas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, proyek pembangunan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan memanfaatkan Dana Desa, yang disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

Ia mengatakan, nominal anggaran Dana Desa yang berasal dari APBN itu akan mencapai Rp 240 triliun. Adapun, dana ini akan disalurkan dengan skema cicilan selama enam tahun ke Himbara sebesar Rp 40 triliun.

"Yang jelas, dana desanya Rp 60-40 triliun. Sekitar Rp 40 untuk nyicil koperasi merah putih enam tahun ke depan, untuk membayar Rp 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80 ribu Koperasi Merah Putih," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dengan catatan itu, ia menegaskan skema jaminan Dana Desa sebagai bagian dari pembiayaan infrastruktur Kopdes atau Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih tak lagi diterapkan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.

Langkah ini dimungkinkan karena Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Memang tidak berlaku, dicabut kalau tidak salah, direvisi. Jadi, masing-masing ke Himbara setiap tahun nyicil Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan. Jadi masih ada sisanya sedikit seharusnya," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara soal perkembangan terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang akan dibangun oleh PT Agrinas Pangan. Hal ini dalam rangka percepatan pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Ferry mengungkapkan kini sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah terinventarisir, dengan 7.923 lahan sudah dalam proses pembangunan fasilitas seperti gudang, gerai, dan lain-lainnya. Adapun 11.000 lahan yang sudah terinventarisir telah melewati verifikasi faktual, kesesuaian lahan, dan lain-lainnya.

"Data per hari ini, sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah terinventarisir, di mana 7.923 lahan sedang dibangun gudang, gerai, dan lain-lain. Itu artinya yang sedang dibangun dari pihak Agrinas terkonfirmasi dari yang sudah dibayarkan Sebagian DP-nya dan lain sebagainya," kata Ferry saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koperasi, Kamis (6/11/2025).

Skema pembiayaan pembangunan ini dilakukan bersama bank-bank Himbara dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan utama, yakni pembangunan fisik dan modal kerja.

"Plafonnya Rp 3 miliar per koperasi, sebagian untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk modal kerja. Untuk kegiatan fisik akan difasilitasi bersama Agrinas, sementara modal kerjanya langsung ke koperasi," ujarnya.

Ferry menegaskan pelibatan PT Agrinas Pangan bukan karena ketidakpercayaan terhadap koperasi, melainkan karena pembangunan fisik membutuhkan kemampuan teknis khusus dan pengawasan ketat di lapangan.

"Koperasi memang belum punya kapasitas untuk pekerjaan konstruksi. Karena itu, kami bekerja sama dengan PT Agrinas dan TNI agar pembangunan bisa selesai lebih cepat," jelasnya.