Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan kesiapannya untuk memimpin penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai platform kolaborasi internasional bagi negara-negara pemilik gambut tropis.

Hal tersebut disampaikan Ketua Delegasi Kemenhut sekaligus Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam The Fourth Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI-4) di Lima, Peru.

“Dengan pengalaman Indonesia dalam melindungi dan mengelola ekosistem gambut, serta mandat Kemenhut yang mengelola lebih dari 70 persen kawasan gambut di kawasan hutan negara, kami siap memimpin penguatan ITPC sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan kerja sama internasional untuk masa depan gambut dunia,” kata Ristianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, kepemimpinan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset bersama, inovasi teknologi, serta mobilisasi kemitraan internasional dalam mendukung pengelolaan gambut tropis yang berkelanjutan.

“Kami meyakini bahwa ITPC harus berkembang menjadi pusat kolaborasi global bagi negara-negara tropis,” ujar dia.

Ristianto menjelaskan Kemenhut telah membangun sistem tata kelola gambut yang komprehensif melalui penguatan regulasi, perlindungan kawasan gambut, restorasi ekosistem, pengelolaan berbasis lanskap, serta pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Berbagai kebijakan tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim.

“Sebagai negara dengan salah satu bentang gambut tropis terbesar di dunia, Indonesia memandang bahwa tantangan pelestarian gambut tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri,” kata Ristianto.

“Dibutuhkan kepemimpinan global yang mampu menjembatani kerja sama antarnegara, memperkuat kapasitas, mempercepat inovasi, dan membangun standar tata kelola gambut tropis yang semakin kuat,” imbuhnya.

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia juga mengundang seluruh negara anggota Global Peatlands Initiative, organisasi internasional, lembaga penelitian, sektor swasta, serta para mitra pembangunan untuk berpartisipasi pada Peatland Forest Forum 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Oktober 2026.

Forum tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat aksi kolektif global, memperluas kolaborasi lintas negara, serta menghasilkan langkah nyata dalam pelindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis.

“Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global melalui kepemimpinan, inovasi, dan kolaborasi yang nyata,” ujar Ristianto.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus mendorong ekspor di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar AS.

Menurut Budi, pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja ekspor Indonesia meski rupiah mengalami tekanan dan kondisi global masih penuh ketidakpastian.

"Ekspor kita memang tumbuhnya masih positif. Jadi sampai dengan Maret ini memang 0,39 persen," ujar Budi dalam konferensi pers di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan ekspor tetap tumbuh di tengah situasi ekonomi global yang dinamis. Karena itu, Budi menyebut pihaknya terus mendorong pelaku UMKM dan eksportir mencari peluang pasar baru di luar negeri.

"Kita harapkan, dengan kondisi seperti ini, kita tetap tumbuh dengan baik. Pokoknya apapun kondisinya, kita harus terus mencari jalan keluar agar ekspor kita tetap berjalan, bahkan terus meningkat," katanya.

Budi juga mengungkapkan masih banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki produk potensial untuk pasar ekspor, namun belum memahami mekanisme ekspor maupun cara mencari pembeli dari luar negeri.

Karena itu, Kemendag saat ini aktif mempertemukan eksportir muda dan pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan.

"Teman-teman UMKM tadi mempunyai produk tapi belum tahu caranya ekspor. Jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan," ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah membantu pelaku usaha kecil melakukan standardisasi produk agar dapat masuk ke pasar internasional, termasuk produk rumah tangga dan usaha ritel kecil.

"Walaupun produknya dari UMKM yang produk rumah tangga, ritel-ritel kecil, nanti kita standardisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor," katanya.

Menurut Budi, kendala terbesar yang paling sering disampaikan pelaku UMKM adalah kesulitan mencari buyer atau pembeli dari luar negeri.

"Keluhannya kebanyakan dari teman-teman ini enggak tahu caranya ekspor, bagaimana cara mencari buyer," ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, Kemendag mengandalkan jaringan perdagangan Indonesia di luar negeri. Saat ini pemerintah memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara melalui atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

Budi mengatakan pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan program business matching yang difasilitasi pemerintah untuk mempertemukan penjual dan calon pembeli secara daring.

"Kita punya program UMKM Bisa Ekspor. Di dalam program itu ada business matching. Jadi teman-teman UMKM bisa jualan secara online, bisa business matching secara online melalui perwakilan kita," terang Budi.

Selain membahas ekspor, Budi turut memastikan kondisi pangan dalam negeri masih relatif terkendali meski rupiah melemah. Ia mengatakan pemerintah terus memantau harga kebutuhan pokok bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Tadi pagi saya ke pasar sama Pak Menteri (Koordinator Bidang) Pangan (Zulkifli Hasan). Harga kebutuhan pokok itu sebenarnya relatif stabil. Bahkan tadi ada beberapa yang di bawah HET," ujar Budi.

Bank Indonesia (BI) mengungkap pelemahan rupiah dipicu memanasnya konflik Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia serta penguatan dolar AS. Rupiah sempat berada di level Rp17.514 per dolar AS pada perdagangan Rabu (13/5).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Chicago melaporkan produk perabotan rumah tangga Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 11,07 juta dolar AS atau sekitar Rp182,74 miliar pada pameran The Inspired Home Show (IHS) 2026 Chicago, Amerika Serikat (AS).

Kepala ITPC Chicago Dhonny Yudho Kusuma mengatakan, keterlibatan Indonesia pada IHS membuka kesempatan besar bagi produk Indonesia, khususnya produk perabotan rumah tangga Indonesia di pasar AS.

"Partisipasi Indonesia dalam IHS 2026 membuka kesempatan besar bagi produk perabotan rumah tangga Indonesia untuk lebih dikenal di pasar AS. Dengan potensi transaksi yang mencapai 11,07 juta dolar AS, kami optimistis pelaku usaha Indonesia memiliki peluang untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan ekspor ke pasar AS," ujar Dhonny dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dhonny menambahkan, produk-produk Indonesia mendapat respons positif pengunjung karena keunikannya dan masih jarangnya produk-produk ini ditemukan di pasar AS.

Paviliun Indonesia menampilkan enam perusahaan asal Indonesia. Sejumlah produk yang paling diminati, yakni peralatan makan dari kayu, produk dekorasi, dan produk rotan.

"Naiknya catatan potensi transaksi menunjukkan tingginya minat pasar global terhadap produk perabotan Indonesia," ujarnya.

Hadirnya produk-produk Indonesia pada IHS 2026 merupakan hasil kolaborasi antara ITPC Chicago dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Chicago. Tampilnya produk-produk Indonesia menjadi wujud nyata dukungan pemerintah terhadap perluasan produk Indonesia di pasar AS.

Menurut Konsul Jenderal RI di Chicago Trisari Dyah Paramita, keikutsertaan Indonesia pada IHS 2026 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan hubungan bilateral di bidang ekonomi serta peningkatan penetrasi produk Indonesia di pasar AS.

"Kami optimistis produk-produk peralatan rumah tangga (houseware) dan dekorasi rumah Indonesia mampu bersaing di pasar global melalui keunggulan desain, kualitas, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan," ujar Trisari.

Berdasarkan data Global Trade Atlas - S&P Global, nilai ekspor produk perabotan rumah tangga dari Indonesia ke AS pada 2025 tercatat sebesar 11,49 miliar dolar AS. Nilai tersebut meningkat 44,92 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,92 miliar dolar AS.

Ekspor Indonesia untuk kategori tersebut didominasi produk elektronik rumah tangga, furnitur, kayu, kertas, dan plastik. Kenaikan nilai ekspor dari Indonesia ke AS ini menunjukkan bahwa pasar AS memiliki potensi besar untuk produk Indonesia, termasuk produk perabotan rumah tangga.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Kemendag, total perdagangan Indonesia dengan AS pada 2025 tercatat sebesar 43,80 miliar dolar AS dengan ekspor Indonesia ke AS sebesar 30,96 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari AS sebesar 12,85 miliar dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus sebesar 18,11 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Restorasi yang efektif dan pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi sebesar 1,3-2,6 GtCO₂e per tahun.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Forestry Interim Secretariat of the International Tropical Peatlands Centre (ITPC) bersama Greifswald Mire Centre (GMC) menandatangani Deklarasi Bersama untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis.

Penandatanganan deklarasi dilakukan oleh Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat of ITPC Bambang Supriyanto dan Direktur GMC Franziska Tanneberger, di sela kegiatan Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) UNFCCC, di Belem, Brasil, Jumat (21/11).

Bambang Supriyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, menyampaikan Forestry Interim Secretariat ITPC akan terus menjalankan peran sebagai pusat kolaborasi internasional untuk pengelolaan gambut tropis di Asia Tenggara, Cekungan Kongo, dan Amazon.

"Kolaborasi kami dengan Greifswald Mire Centre akan membawa kerja sama internasional ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya dalam pemetaan, pemantauan, pengembangan riset, pertukaran pembelajaran, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, webinar, dan konferensi,” katanya pula.

Kerja sama ini, ujarnya lagi, diharapkan semakin memperkuat kontribusi kawasan gambut terhadap target iklim global, termasuk pencapaian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Bambang juga menyatakan ITPC siap memperluas kemitraan dengan pemerintah negara-negara sahabat, lembaga penelitian, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi internasional, seiring dengan agenda penguatan aksi kolaborasi pada 2026 dan seterusnya.

Deklarasi ini juga mengakui kontribusi serta dukungan mitra global seperti: UNEP, FAO, CIFOR, dan lembaga riset nasional, serta menegaskan pentingnya ekosistem gambut dalam berbagai konvensi dan agenda internasional, antara lain: UNCBD, UNCCD, UNFCCC, Konvensi Ramsar, Perjanjian Paris, Deklarasi Brazzaville, Global Peatlands Initiative, dan Peatland Breakthrough.

Penasihat Senior Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Haruni Krisnawati yang turut hadir dalam penandanganan tersebut menegaskan bahwa ekosistem gambut memiliki posisi strategis dalam aksi iklim Indonesia.

Menurut dia, dengan luas sekitar 24 juta hektare, dengan 74 persen di antaranya berada di kawasan hutan negara, hutan gambut tropis Indonesia menyimpan sekitar 89 gigaton karbon, setara dengan kurang lebih 20 tahun emisi bahan bakar fosil global.

"Restorasi yang efektif dan pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi sebesar 1,3-2,6 GtCO₂e per tahun," ujarnya.

Sementara itu, Franziska Tanneberger menekankan pentingnya kerja sama yang berbasis sains.

"Deklarasi bersama ini mencerminkan komitmen kami untuk membekali pengambil kebijakan, praktisi, dan komunitas lokal dengan informasi yang kredibel, analisis yang kuat, serta perangkat praktis guna mendukung konservasi dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan," katanya lagi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel- Indonesia kembali menegaskan kepemimpinannya di panggung iklim global. Kali ini, fokusnya adalah pada gambut (tanah basah sering kita dengar) yang ternyata menyimpan rahasia besar bagi masa depan bumi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat gelaran COP30 di Brasil. Dia menuturkan, Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC).

"Bayangkan gambut sebagai gudang karbon raksasa di bawah tanah. Gambut tropis di Indonesia menyimpan miliaran ton karbon. Jika gambut ini kering dan terbakar, karbon itu akan lepas ke udara dan mempercepat pemanasan global," tutur Hanif dalam keterangan resmi Senin (17/11/2025).

ITPC adalah Pusat Komando yang didirikan Indonesia bersama negara-negara lain untuk menjaga gudang karbon ini. Dia mengungkapkan, ITPC bukan sekadar pusat penelitian ini adalah jembatan nyata antara ilmu, pendanaan, dan komunitas untuk melindungi miliaran ton karbon yang tersimpan dalam gambut tropis.

"ITPC ini bukan sekadar ide. Indonesia sudah membuktikan keseriusannya di mana hingga akhir 2024, Indonesia sudah memulihkan lebih dari 4,15 juta hektar lahan gambut. Itu setara dengan lebih dari 5 kali luas Jakarta," katanya.

Lalu ITPC itu merupakan teknologi Lapangan. Indoensia menurut Hanif sudah memasang ribuan alat pengukur air dan sekat kanal untuk menjaga gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Lalu sebagai pemberdayaan Masyarakat, program seperti Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dijalankan. "Artinya, masyarakat lokal dilatih dan diberdayakan agar bisa menjaga gambut sambil meningkatkan penghasilan mereka," kata dia.

ITPC akan berfungsi sebagai penghubung penting untuk ilmu pengetahuan karena mengumpulkan data dan riset terbaik dari seluruh dunia untuk membuat kebijakan yang tepat. Lalu pendanaan, yakni membuka akses ke dana internasional dan pasar karbon agar ada uang untuk membiayai restorasi.

Serta komunitas yakni memastikan masyarakat lokal, yang paling tahu tentang gambut, mendapatkan pelatihan dan dukungan.

Untuk mempercepat kerja ITPC, Indonesia mengusulkan langkah-langkah konkret, termasuk mengajak negara-negara pendiri lain untuk mengirimkan staf ahli dan meluncurkan program pilot restorasi bersama.

Menteri Hanif menegaskan bahwa ITPC adalah contoh nyata kerja sama antarnegara berkembang (South-South cooperation). "Tujuannya jelas, mencegah kebakaran, menjaga fungsi air di gambut, dan memastikan gambut tropis tetap menjadi benteng pertahanan utama dunia melawan emisi," kata Hanif.

Intinya, Indonesia memimpin dunia untuk mengubah gambut yang rentan menjadi aset yang melindungi bumi dan menyejahterakan masyarakat lokal.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan International Tropical Peatlands Center (ITPC) menyepakati kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

Kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan.

“Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global,” ujar Soewarso dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Keduanya sepakat menjadikan pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan sebagai pilar penting dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan.

APHI juga akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global.

Soewarso menambahkan inisiatif ini merupakan bentuk komitmen APHI sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas global dalam memperkuat peran sektor swasta menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berdaya saing internasional.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

“Dengan berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas bersama, kami ingin mengubah riset menjadi hasil nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Kemitraan ini mencerminkan semangat aksi kolektif untuk bumi kita,” ujar Agus.

Dalam implementasinya, ITPC akan menyediakan dukungan riset dan teknis. Sementara, APHI akan membuka akses lapangan serta mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan di wilayah konsesi anggotanya.

Adapun, nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja sama dalam mendukung restorasi ekosistem gambut tropis di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama International Tropical Peatlands Center (ITPC) memperkuat kerja sama dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut tropis di kawasan hutan dalam upaya mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan kedua lembaga sepakat menjadikan pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan sebagai pilar penting dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Jakarta, tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas bagi sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal dalam tata kelola gambut di kawasan hutan.

"Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen bersama terhadap pengelolaan lahan gambut tropis di kawasan hutan yang berkelanjutan. Kerja sama ini menjembatani antara dunia sains dan dunia bisnis untuk mengubah hasil riset menjadi aksi nyata dalam mendukung tujuan iklim global," ujarnya.

APHI, ujarnya pula, akan melibatkan perusahaan anggotanya untuk mendukung praktik restorasi dan konservasi gambut di kawasan hutan, termasuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang selaras dengan mekanisme pasar karbon global.

Dia menegaskan bahwa kemitraan ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut tropis di kawasan hutan.

APHI juga menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas global dalam memperkuat peran sektor swasta menuju tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan serta berdaya saing internasional

Sementara itu, Kepala Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto menyatakan kerja sama tersebut merupakan sinergi antara sains dan sektor swasta untuk tujuan bersama, yakni melindungi dan memulihkan lahan gambut tropis di kawasan hutan.

"Dengan berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas bersama, kami ingin mengubah riset menjadi hasil nyata bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Kemitraan ini mencerminkan semangat aksi kolektif untuk bumi kita," ujarnya.

ITPC, katanya pula, akan menyediakan dukungan riset dan teknis, sementara APHI akan membuka akses lapangan serta mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan di wilayah konsesi anggotanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

TANGERANG, KOMPAS.com – Peta kekuatan ekonomi dunia tengah berubah. Jika selama ini dominasi perdagangan global kerap diwarnai oleh negara-negara Barat, kini arah poros ekonomi mulai bergeser ke Selatan dan Timur.

Munculnya blok ekonomi BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, menjadi penanda penting atas kemunculan pusat pertumbuhan baru dunia.

Secara kolektif, BRICS mewakili lebih dari 40 persen populasi global dan hampir 25 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh ekonomi mereka semakin kuat, baik sebagai pusat produksi, pasar, maupun investasi lintas kawasan.

Bagi Indonesia—yang menjadikan diversifikasi pasar sebagai strategi utama penguatan ekspor nonmigas—keberadaan BRICS membuka babak baru. Pasalnya, negara-negara yang bergabung di BRICS, khususnya Afrika Selatan dan Brasil, memiliki potensi pasar bagi produk ekspor Indonesia.

Secara umum, Afrika kerap dipandang sebagai kawasan yang jauh dan penuh tantangan bagi pelaku ekspor Indonesia. Namun, di balik itu, benua ini menyimpan potensi ekonomi yang kian menggoda.

Dengan populasi mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa dan kelas menengah yang tumbuh pesat, Afrika mulai muncul sebagai pasar masa depan bagi produk-produk Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2024 nilai ekspor Indonesia ke kawasan Afrika baru mencapai sekitar 2,4 persen dari total ekspor nasional.

Meski masih relatif kecil, tren pertumbuhannya menunjukkan arah yang positif dalam lima tahun terakhir, terutama ke negara-negara, seperti Afrika Selatan, Mesir, dan Kenya.

Afrika Selatan memang menempati posisi istimewa dalam konteks ini. Sebagai anggota BRICS, Afrika Selatan juga menjadi pusat ekonomi terbesar di kawasan Sub-Sahara.

Dari sisi konektivitas, Afrika Selatan juga berperan sebagai gateway ke pasar-pasar regional Afrika bagian selatan dan timur dengan infrastruktur pelabuhan yang lebih maju dibandingkan negara-negara tetangganya.

Peluang tersebut disadari betul oleh pemerintah Indonesia. Melalui berbagai forum perdagangan dan kerja sama bilateral, Indonesia mulai memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara Afrika.

Jika Afrika menjadi pasar masa depan, maka Brasil adalah gateway yang sudah terbuka lebar menuju Amerika Latin.

Negara dengan populasi sekitar 212 juta jiwa pada 2024 itu merupakan ekonomi terbesar di kawasan dan salah satu kekuatan industri global, khususnya di sektor agrikultur, energi, dan manufaktur.

Bagi Indonesia, Brasil berperan sebagai pintu masuk penting menuju pasar Amerika Selatan. Nilai ekspor Indonesia ke Brasil terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini didorong oleh sejumlah produk, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, suku cadang, dan karet.

Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo Donny Tamtama menjelaskan, pada periode 2022 hingga 2024, neraca perdagangan Indonesia dengan Brasil menunjukkan tren defisit.

“Impor Indonesia dari Brasil mengalami tren pertumbuhan sebesar 17,95 persen sedangkan ekspor Indonesia ke Brasil juga mencatatkan tren peningkatan sebesar 7,71 persen,” ucapnya dalam diskusi bertajuk “BRICS Market Deep Dive: Menembus Brasil dan Afrika Selatan” di sela-sela pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (16/10/2025).

Tren defisit antara impor dan ekspor, lanjutnya, tak lepas dari sejumlah tantangan, mulai dari tarif impor tinggi (sekitar 12–16 persen untuk negara di luar blok Mercosur), persyaratan standar dan sertifikasi, minimnya jaringan distribusi dan mitra lokal, hingga perbedaan bahasa dan budaya bisnis.

Meski demikian, berbagai langkah konkret telah diambil pemerintah untuk memperkuat posisi eksportir nasional. Salah satunya melalui keberadaan ITPC di Sao Paulo, Brasil.

KOMPAS.com/ANINGTIAS JATMIKA Diskusi bertajuk BRICS Market Deep Dive: Menembus Brasil dan Afrika Selatan di sela-sela pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (16/10/2025).

Untuk diketahui, ITPC adalah lembaga perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang bertugas melaksanakan teknis kegiatan promosi perdagangan Indonesia di luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor komoditas barang serta jasa di luar minyak dan gas bumi.

Lembaga tersebut juga bertugas melakukan penetrasi pasar, pelayanan informasi pasar, promosi, market intelligence, pelayanan kepada dunia usaha, serta memperkuat kemitraan global dengan negara akreditasi.

Hingga kini, Indonesia memiliki lebih dari 20 ITPC yang tersebar di berbagai kota dunia, termasuk Sao Paulo dan Johannesburg.

Di samping adanya dukungan pemerintah melalui ITPC, Donny pun optimistis posisi eksportir nasional ke Brasil akan menguat karena sejumlah peluang masih terbuka lebar.

“Pasar domestik Brasil besar dan potensial. Importir mereka pun mulai mencari alternatif supplier selain China. Terlebih, eksportir Indonesia juga kini mulai berpartisipasi dalam pameran internasional yang difasilitasi ITPC Sao Paulo,” jelas dia.

Sementara itu, ITPC Johannesburg juga memainkan peran serupa di Afrika. Di tengah meningkatnya permintaan produk konsumsi, bahan bangunan, dan kendaraan dari Asia, ITPC menjadi garda depan untuk memperkenalkan keunggulan produk Indonesia.

Penugasan Khusus Ekspor, jembatan antara akses dan pembiayaan

Selain diplomasi perdagangan, penguatan ekspor Indonesia juga ditopang oleh dukungan lembaga keuangan negara, seperti yang dihadirkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu merupakan special mission vehicle (SMV) pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI.

Mandat utamanya adalah menjalankan Program Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang mencakup pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi ekspor.

LPEI tak hanya memberi fasilitas finansial, tetapi juga layanan nonfinansial melalui sejumlah program, seperti Coaching Program for New Exporters (CPNE), marketing handholding, dan Desa Devisa.

“Semua program itu diarahkan untuk menyiapkan pelaku usaha, khususnya UKM, agar mampu bersaing di pasar global,” ujar National Interest Account (NIA) Dept. Head LPEI Agnes Rahadian yang juga hadir pada acara tersebut.

Salah satu pilar terpenting dukungan pemerintah yang dijalankan LPEI adalah Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.08/2021, PKE merupakan penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor (pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi) atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional.

“Hingga September 2025, total alokasi dana PKE yang diterima LPEI mencapai Rp 13,7 triliun. Dana ini tersebar dalam sembilan program, termasuk lima yang dapat langsung dimanfaatkan eksportir,” ucap Agnes.

Dia merinci, salah satu program unggulannya adalah PKE Kawasan. Program ini secara khusus diarahkan untuk memperluas jangkauan ekspor Indonesia ke negara-negara nontradisional, seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin.

Dengan alokasi dana mencapai Rp 2,6 triliun hingga 2028, program itu menjadi jembatan penting bagi pelaku usaha nasional untuk memasuki pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap optimal.

Di sisi lain, PKE Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan dukungan finansial bagi pelaku usaha dengan orientasi ekspor agar mampu menembus rantai pasok internasional dengan alokasi dana sekitar Rp 2 triliun hingga 2029

Untuk memperkuat arus perdagangan lintas negara, LPEI juga menjalankan PKE Trade Finance (TFC) dengan nilai Rp 2,5 triliun hingga 2029.

“Melalui program itu, eksportir dari berbagai sektor, seperti karet, kopi, furnitur, tekstil, produk kimia, otomotif, dan makanan olahan, mendapat kemudahan pembiayaan transaksi ekspor” jelas Agnes.

Sektor industri besar juga tak luput dari perhatian. Melalui PKE Industri Alat Transportasi dan Pendukung (ATP) senilai Rp 1,5 triliun hingga 2026, LPEI mendukung pembiayaan untuk industri strategis, seperti perkapalan, perkeretaapian, kedirgantaraan, dan transportasi berbasis listrik. Seluruh sektor ini berpotensi besar menjadi andalan ekspor manufaktur Indonesia.

Sementara itu, di bidang kesehatan, PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (IFA) dengan alokasi Rp 500 miliar hingga 2027 hadir untuk mendorong kemandirian industri nasional sekaligus memperluas ekspor produk farmasi dan alat kesehatan buatan Indonesia ke pasar global.

Khusus untuk PKE Kawasan, hingga September 2025, Program PKE Kawasan telah tersalurkan kepada pelaku ekspor lebih dari dari Rp 9,5 triliun dan mendukung ekspor ke lebih dari 50 negara tujuan ekspor di kawasan.

“Melalui pendekatan sinergis antara pembiayaan, pendampingan, dan promosi pasar, LPEI tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra strategis bagi pelaku ekspor Indonesia untuk menembus pasar baru seperti Brasil dan Afrika Selatan yang merupakan dua ekonomi kunci dalam blok BRICS,” imbuh Agnes.

Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menyambut capaian transaksi pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang mencatatkan angka US$22,80 miliar.

Hal itu disampaikan Busan pada penutupan TEI 2025 pada Minggu (19/10). Pada sekitar pukul 13.00 WIB, pameran ekspor terbesar di Indonesia ini mencatatkan capaian membanggakan dengan nilai transaksi total mencapai setara Rp376,20 triliun, melampaui target awal sebesar US$16,5 miliar.

"Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi primadona di pasar global. TEI ke-40 membuktikan kekuatan sumber daya alam dan manusia Indonesia dalam menghasilkan produk ekspor unggul dan berkelanjutan," ujar Busan di ICE BSD, Tangerang pada Minggu (19/10).

Busan turut menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi seluruh pihak, termasuk perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan(Atdag), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul Perdagangan, serta para Duta Besar di negara mitra.

Apresiasi juga diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait seperti PT Bank Mandiri (Persero), PT Debindo Multi Adhiswasti sebagai penyelenggara, serta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra utama.

"Keberhasilan TEI ke-40 ini merupakan hasil kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra strategis lainnya. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk mendorong ekspor nonmigas yang semakin berkualitas dan berdaya saing," ujar Busan.

Selama lima hari penyelenggaraan, TEI 2025 dikunjungi 34.550 orang dari 131 negara, melampaui target 30.000 pengunjung. Khusus pembeli luar negeri, hadir 8.045 orang dari 130 negara dengan jumlah terbanyak berasal Malaysia dengan 769 pembeli, China 605 pembeli, India 594 pembeli, Nigeria 509 pembeli, dan Mesir 406 pembeli.

Sementara, jumlah peserta pameran mencapai 1.619 perusahaan, lebih tinggi dari target 1.500 peserta. Adapun rincian peserta untuk Zona Makanan, Minuman & Produk Pertanian, Perizinan dan Waralaba sebanyak 623 perusahaan; Zona Fesyen Gaya Hidup sebanyak 603 perusahaan, serta Zona Manufaktur dan Jasa sebanyak 393 perusahaan.

Dari sisi transaksi, perdagangan barang mencatat US$17,90 miliar, perdagangan jasa US$443,70 juta, dan investasi US$4,37 miliar. Transaksi ini terdiri atas nota kesepakatan (MoU) senilai US$22,70 miliar, transaksi di area pameran (fairground) sebesar US$71,60 juta, dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) senilai US$63,40 juta atau naik 88 persen dibandingkan 2024.

Khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun.

Di TEI ke-40, negara dengan transaksi tertinggi adalah India dengan nilai US$4,30 miliar, Belanda (US$3,90 miliar), Vietnam (US$3,30 miliar), Filipina (US$3,10 miliar), dan China (US$2,40 miliar).

Adapun produk paling diminati meliputi produk pertambangan senilai US$5,50 miliar, logam mulia (US$2,70 miliar), minyak kelapa sawit dan turunannya (US$2,30 miliar), arang dan briket (US$1,60 miliar), serta suku cadang (US$1,40 miliar).

Selain pameran utama, kegiatan Pangan Nusa Expo 2025 juga mencatat keberhasilan dengan potensi kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri senilai US$7,30 juta, serta potensi transaksi business matching Rp37,60 miliar dan transaksi langsung (on the spot) mencapai Rp2,40 miliar.

Kegiatan ini turut membuka akses pasar bagi 12 UMKM kuliner, termasuk pemenang UKM Pangan Award, ke jaringan ritel modern dan transportasi publik nasional seperti PT KAI.

Lebih lanjut, Busan menyampaikan bahwa TEI ke-41 akan digelar pada 14-18 Oktober 2026. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, dan menjaga praktik bisnis yang berkelanjutan.

"Teruslah berinovasi, tingkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital. Teruslah bersemangat, karena dunia menunggu produk-produk terbaik dari Indonesia," tutup Busan.