Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bertambahnya jumlah perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah, menyusul proses penegakan hukum yang masih terus berjalan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait potensi penambahan perusahaan setelah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan.

“Kalau pertanyaan bertambah lagi atau tidak, itu tergantung temuan di lapangannya,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada angka 28 perusahaan apabila dalam proses pengawasan dan investigasi selanjutnya masih ditemukan pelanggaran hukum.

Menurut Prasetyo, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah bersifat tegas dan konsisten, tanpa memandang sektor usaha maupun skala perusahaan.

“Kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apa pun bentuknya, ya kita ambil tindakan tegas,” katanya.

Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi, khususnya yang berbasis sumber daya alam, berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan negara maupun lingkungan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

“Jadi kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apapun bentuknya ya kita ambil tegas ya,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan telah mengetahui identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.

"Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.

Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.

"Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi," tambah Febrie.

Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.

"Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS," pungkasnya.