Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar mengambil alih aset swasta untuk dikendalikan BUMN. Dalam langkah terbarunya, BUMN mendapat mandat mengambil alih konsesi dari 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra yang dicabut izinnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai langkah tersebut bukan hal yang salah. BUMN pun tetap beriringan dengan swasta dalam menjalankan kegiatan usahanya.

"Salahnya ada di mana [ambil alih aset swasta]. Kan sama juga banyak kegiatan ekonomi yang kemudian negara atau pemerintah yang diwakili oleh institusi-institusi dalam hal ini misalnya BUMN kan juga masuk ke sektor-sektor swasta. Gak ada masalah kita jalan semua beriringan. Jadi jangan dipersepsikan saling bertolakan, tidak," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa masing-masing, baik swasta dan BUMN memainkan peranannya sendiri-sendiri.

"Swasta pun harus kita dorong. Kita fasilitasi regulasi yang diperlukan. Kita siapkan bahkan harus dibantu untuk dipermudah gitu. Tetapi juga negara dalam hal ini BUMN juga boleh berusaha di bidang-bidang yang juga itu selama ini menjadi bidang kegiatan ekonomi teman-teman di swasta," kata Prasetyo.

Sebagaimana diketahui, BUMN telah mendapat mandat mengambil alih konsesi dari 28 perusahaan di Aceh dan Sumatra yang dicabut izinnya. Sebanyak 28 perusahaan itu dicabut izinnya lantaran melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

Secara rinci, 28 perusahaan itu terdiri atas 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Adapun, BUMN yang akan diberi mandat adalah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Perum Perhutani, hingga Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap skema Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambil alih pengelolaan lahan milik 28 perusahaan yang dicabut izinnya beberapa waktu lalu.

"Memang kita mengambil keputusan akan diserahkan kepada BUMN-BUMN kita," kata Pras di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Pras menekankan perusahaan plat merah yang akan mengambil alih nanti akan melakukan perbaikan tata kelola yang mungkin selama ini keliru.

Ia mencontohkan misalnya pelanggaran lingkungan yang selama ini dilakukan perusahaan sebelumnya, maka BUMN itu akan membenahinya.

"Kalau ditemukan pelanggarannya itu dalam hal tata kelola misalnya kewajiban-kewajiban kepada negara dalam hal misalnya pajak, ya itu harus diperbaiki juga kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan itu sebelumnya juga bermacam-macam.

Dengan begitu, Pras menyebut skema penyelesaian masalah yang disiapkan pemerintah juga bermacam-macam.

"Jangan digeneralisir karena masing-masing kondisinya itu berbeda-beda dan penyikapannya juga akan berbeda-beda," ucap Pras.

Selain itu, ia mengatakan bahwa penindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut juga harus mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Supaya proses penegakan hukum kan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita juga harus memikirkan ketika kegiatan ekonominya itu memang diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.

Sebelumnya,Prasetyo mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang dicabut izin usahanya, akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," kata Prasetyo, mengutip Detikfinance, Senin (26/1).

Sebanyak, 22 perusahaan rencananya akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau MIND ID.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengemukakan adanya peluang pencabutan terhadap izin perusahaan-perusahaan lain di Sumatra.

Hal tersebut disampaikan Nusron usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pekan lalu pemerintah memutuskan penghentian operasional dan pencabutan izin usaha 28 entitas di wilayah tersebut karena indikasi pelanggaran pemakaian kawasan hutan dan lingkungan.

“Tidak menutup kemungkinan,” ujar Nusron saat ditanya apakah akan ada perusahaan lain yang izinnya akan dicabut.

Dia mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan pendeteksian dan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran aturan tata ruang oleh sejumlah perusahaan.

Nusron menjelaskan proses audit tata ruang membutuhkan waktu karena kompleksitas permasalahan yang ada. Dia pun mengakui bahwa kondisi tata ruang di sejumlah wilayah saat ini masih belum tertata dengan baik.

“Untuk melakukan audit tata ruang itu butuh waktu. Apalagi situasinya tata ruangnya lagi berantakan,” katanya, merujuk pada bencana banjir dan longsor akhir November 2025 yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Kendati demikian, Nusron memastikan bahwa hasil audit tersebut tidak akan memakan waktu terlalu lama.

Pemerintah, kata Nusron, berkomitmen untuk segera mengungkap hasil pemeriksaan kepada publik apabila ditemukan pelanggaran.

“Dalam waktu tidak lama pasti akan ketahuan dan akan kami umumkan,” kata Nusron.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang dicabut izin usahanya, akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," kata Prasetyo, mengutip Detikfinance, Senin (26/1).

Sebanyak, 22 perusahaan rencananya akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau MIND ID.

"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk nantinya mengelola lahan atau kegiatan ekonomi. Berarti 22 perusahaan kalau yang (dikelola) Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," tambahnya.

Prasetyo membantah anggapan perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Dia mengatakan saat ini proses administrasi masih berjalan.

"Jadi izin mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran 'Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi'," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra, Selasa (20/1).

Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dari total 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan bergerak dalam usaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.

Adapun sisanya, 6 perusahaan bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Berikut daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo:

Daftar 22 Badan Usaha Kehutanan

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Daftar 6 Badan Usaha NonkehutananAceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bertambahnya jumlah perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah, menyusul proses penegakan hukum yang masih terus berjalan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait potensi penambahan perusahaan setelah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan.

“Kalau pertanyaan bertambah lagi atau tidak, itu tergantung temuan di lapangannya,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada angka 28 perusahaan apabila dalam proses pengawasan dan investigasi selanjutnya masih ditemukan pelanggaran hukum.

Menurut Prasetyo, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah bersifat tegas dan konsisten, tanpa memandang sektor usaha maupun skala perusahaan.

“Kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apa pun bentuknya, ya kita ambil tindakan tegas,” katanya.

Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi, khususnya yang berbasis sumber daya alam, berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan negara maupun lingkungan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

“Jadi kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apapun bentuknya ya kita ambil tegas ya,” tegasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tetap memperhatikan nasib pekerja di 28 perusahaan yang izinnya dicabut buntut bencana banjir di Sumatra.

Prasetyo mengungkapkan pencabutan izin tersebut bukan keputusan mendadak. Pasalnya, ada proses audit dan investigasi yang dilakukan.

Hasilnya, 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hal itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin dengan memperhatikan aktivitas ekonomi.

"Satgas PKH melaporkan dan Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut yang terdiri dari 22 perusahaan bergerak di bidang kehutanan. Kemudian, ada juga enam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan tambang," ujar Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1), seperti dikutip Detik Finance.

Ia juga menegaskan pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil dengan mengedepankan penegakan hukum. Namun, pemerintah tetap memperhatikan dampaknya terhadap para pekerja.

"Kita berharap hukum ditegakkan tapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik terhadap saudara-saudara kita yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan tersebut maupun nantinya terhadap pengelolaan ke depan yang harapannya ini seperti tadi disampaikan akan dapat menambah kekayaan bagi negara kita," jelasnya.

Menurut Prasetyo, lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan perusahaan itu akan diambil alih oleh BPI Danantara.

Rinciannya, 22 perusahaan akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan tambang sisanya akan dikelola oleh Antam atau MIND ID.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," ujarnya.

"Danantara telah menunjuk perusahaan namanya PT Perhutani untuk nantinya mengelola, mengelola lahan atau kegiatan ekonomi dari berarti 22 perusahaan kalau yang Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo membantah anggapan perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Ia memastikan saat ini proses administrasi masih berjalan.

"Izin mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran 'Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi'," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra, Selasa (20/1).

Berikut daftar lengkap 28 perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo:

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Aceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra karena dinilai menjadi penyebab bencana banjir dan longsor.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Pemerintah tetap akan memperhatikan nasib kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Prasetyo menjelaskan usai izin 28 perusahaan tersebut dicabut, nasib lahan jutaan hektar yang ditempati itu secara teknis akan ditindaklanjuti kementerian terkait. Kemudian, operasional perusahaan memang akan terganggu.

"Namun, perlu kami memberikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya, yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa sebelum diambil keputusan pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden, sudah ada tim dari Danantara yang mengevaluasi keberlanjutan perekonomian di wilayah tersebut.

"Sudah ada juga tim yang dalam hal ini dipimpin oleh Danantara yang mengevaluasi dan mempersiapkan diri untuk memastikan proses-proses ekonomi di perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau memang itu sesuatu yang [perlu] diteruskan, itu tidak berhenti. Karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan," ujar Prasetyo.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati juga menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra yang dinilai sebagai banjir dan longsor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai masih terdapat peluang penambahan deretan perusahaan lainnya yang bisa dicabut izinnya.

Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan KLH akan terus mengecek terkait dengan dampak lingkungan yang terjadi dari operasional perusahaan di Sumatra. Hal ini mengingat deretan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor Sumatra.

"Belum tahu sekarang [penambahan jumlah perusahaan yang akan dicabut izinnya]. Kita kan masih ngecek terus," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Pemeriksaan pun juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan berekspansi seperti tambang. Sebab, wilayah operasinya berada di kawasan ekosistem Batang Toru yang menjadi kawasan hutan dan rumah bagi konservasi orang utan.

"Kita masih lihat. Yang bisa kita share baru yang 28 itu sekarang. Nanti kalau ada baru lagi, nanti kita share," kata Rosa.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup

Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya:

Daftar 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH)

Aceh – 3 Unit

1.PT. Aceh Nusa Indrapuri

2.PT. Rimba Timur Sentosa

3.PT. Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat – 6 Unit

1.PT. Minas Pagai Lumber

2.PT. Biomass Andalan Energi

3.PT. Bukit Raya Mudisa

4.PT. Dhara Silva Lestari

5.PT. Sukses Jaya Wood

6.PT. Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara –13 Unit

1.PT. Anugerah Rimba Makmur

2.PT. Barumun Raya Padang Langkat

3.PT. Gunung Raya Utama Timber

4.PT. Hutan Barumun Perkasa

5.PT. Multi Sibolga Timber

6.PT. Panei Lika Sejahtera

7.PT. Putra Lika Perkasa

8.PT. Sinar Belantara Indah

9.PT. Sumatera Riang Lestari

10.PT. Sumatera Sylva Lestari

11.PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun

12.PT. Teluk Nauli

13.PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh – 2 Unit

1.PT. Ika Bina Agro Wisesa

2.CV. Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1.PT. Agincourt Resources

2.PT. North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1.PT. Perkebunan Pelalu Raya

2.PT. Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra imbas banjir dan longsor. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun buka suara terkait nasib karyawannya.

Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti.

"Bagaimana dengan karyawan? Ini yang memang harus kami bicarakan juga dengan Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] dan sebagainya," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Akan tetapi, dia mengatakan KLH mendukung penuh langkah pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra.

"Kita harus mencabut perizinan karena mereka [28 perusahaan] telah berkontribusi terhadap bencana yang terjadi luar bisa. Ini juga menjadi salah satu tindakan pemerintah," kata Rosa.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya.

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar Lengkap 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya:

Aceh – 3 Unit

1. PT Aceh Nusa Indrapuri

2. PT Rimba Timur Sentosa

3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat – 6 Unit

1. PT Minas Pagai Lumber

2. PT. Biomass Andalan Energi

3. PT Bukit Raya Mudisa

4. PT Dhara Silva Lestari

5. PT Sukses Jaya Wood

6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara –13 Unit

1. PT Anugerah Rimba Makmur

2. PT Barumun Raya Padang Langkat

3. PT Gunung Raya Utama Timber

4. PT Hutan Barumun Perkasa

5. PT Multi Sibolga Timber

6. PT Panei Lika Sejahtera

7. PT Putra Lika Perkasa

8. PT Sinar Belantara Indah

9. PT Sumatera Riang Lestari

10. PT Sumatera Sylva Lestari

11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun

12. PT Teluk Nauli

13. PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh – 2 Unit

1. PT Ika Bina Agro Wisesa

2. CV Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1. PT Agincourt Resources

2. PT North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1. PT Perkebunan Pelalu Raya

2. PT Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjelaskan Pemerintah siap digugat 28 perusahaan yang izinnya dicabut seiring dengan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

"Kami menekankan KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup," ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Diaz juga menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun, usai izinnya dicabut, KLH akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan itu dan memastikan daya tampung yang baik. KLH pun menjelaskan kemungkinan adanya gugatan atas pencabutan izin 28 perusahaan itu di kemudian hari.

"Untuk perusahaan akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:

PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun menjelaskan perihal keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan itu.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

22 perusahaan itu, salah satu di antaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto tengah menanti hukuman selanjutnya akibat kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Sanksi adminisitratif hingga pidana mengancam mereka.

Diketahui, Prabowo resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Beberapa di antaranya terafiliasi grup konglomerasi.

Sederet perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) hingga entitas terafiliasi APRIL Group, yakni PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

Selain itu, adapula PT Agincourt Resources yang mengelola Tambang Emas Martabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara juga ikut dicabut izinnya. Agincourt selama ini dikenal sebagai entitas usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pasca-terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

“Berdasarkan laporan tersebut, Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya, Selasa (20/1/2026).

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Kemudian, 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.

Dia menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung. Saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar.

Berikut daftar PBPH yang dicabut izinnya:

PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai
PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera
PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutam Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panel Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

PT Ika Bina Agro Wisaesa
CV Rimba Jaya
PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy
PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari

Warga Terisolir

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah mencatat hingga Sabtu (17/1/2026) masih ada 9.880 jiwa yang berada di wilayah terisolir akibat bencana banjir Sumatra.

Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Aceh Tengah ribuan masyarakat terisolir itu tersebar di 15 kampung dan 1 kecamatan.

Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kemal mengatakan hingga 1,5 bulan lebih pascabencana, belasan kampung belum bisa diakses via jalur darat.

"Terdapat 13 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 21 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4, terutama di Kecamatan Ketol dan Linge," ucap Mustafa dilansir dari laman resmi Pemkab Aceh Tengah, Senin (19/1/2026).

Mustafa mengatakan fokus utama pemerintah saat ini ialah memastikan ketersediaan pangan di belasan daerah terisolir tersebut melalui jalur udara sambil mempercepat pemulihan akses darat.

Sulitnya akses darat membuat distribusi logistik dioptimalkan dengan menggunakan helikopter guna memastikan kebutuhan pokok warga pengungsi tetap terpenuhi.

Dia mengatakan sebanyak 9 sorti penerbangan dilakukan pada Minggu (18/1/2026) menggunakan 3 jenis helikopter milik BNPB untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik kritis seperti Kampung Serule, Terang Engon, Buge Ara, Pantan Reduk, Reje Payung, Kute Reje, Linge, Delung Sekinel, dan Atu Payung.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, penyaluran cadangan pangan pemerintah ke seluruh kecamatan terdampak terus dipercepat, termasuk ke dapur umum, rumah sakit, dan posko relawan.

Total kumulatif penyaluran beras di Aceh Tengah selama bencana telah mencapai 1,37 juta kilogram.

Lebih jauh, sektor kelistrikan di wilayah ini juga semakin membaik dengan capaian 87,11%. Sebanyak 257 kampung dari total 295 kampung disebutnya sudah kembali menyala.

"Masih terdapat 38 kampung yang mengalami pemadaman, tersebar di Kecamatan Linge, Ketol, Bintang, dan Rusip Antara," terangnya.

Dia menjelaskan pemulihan kelistrikan ini terus diupayakan PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menyediakan bantuan genset bagi setiap kampung yang masih padam.

Mustafa menyampaikan seluruh elemen satgas saat ini berkoordinasi penuh mendukung prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi meski jalur terputus.

"Kami juga terus memantau pemulihan akses darat agar mobilitas logistik bisa segera beralih ke jalur normal," ujar dia.