Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab kondisi sejumlah perusahaan yang diumumkan telah dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tetap beroperasi. Dia menyebut kondisi itu karena pencabutan izin usaha terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan di kawasan hutan dilakukan melalui proses administratif yang bertahap, dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat.

Prasetyo menjelaskan, pengumuman pencabutan izin merupakan keputusan politik, tetapi secara administratif tidak dapat serta-merta langsung diberlakukan pada hari yang sama.

“Pada saat malam kita umumkan kebijakan politik untuk dicabut, tentunya tidak bisa serta-merta langsung secara administratif izin itu langsung keluar, meskipun proses audit dan investigasinya sudah ada,” ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026)

Dia menegaskan, seluruh proses audit dan investigasi telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan dilaporkan kepada Presiden. Namun, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata bersifat represif.

“Penegakan hukum tidak sekadar penegakan hukum, karena kita juga harus memikirkan kegiatan ekonominya,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan tersebut, sekaligus memastikan pengelolaan ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Prasetyo menambahkan, saat ini Satgas PKH lintas kementerian tengah menindaklanjuti proses administrasi pencabutan izin. Mengingat jenis kegiatan usaha yang beragam, kementerian yang berwenang menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan juga berbeda-beda.

Dia juga menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo Subianto agar setelah pencabutan izin dilakukan secara administratif, seluruh kegiatan ekonomi yang terdampak harus diinventarisir.

“Tujuannya agar lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Terkait pengelolaan lahan dan kegiatan usaha setelah izin dicabut, Prasetyo menyebutkan bahwa pemerintah akan menyerahkannya kepada Danantara. Untuk sektor kehutanan, Danantara telah menunjuk PT Perhutani guna mengelola lahan dari 22 perusahaan kehutanan yang izinnya dicabut.

Sementara itu, untuk perusahaan di sektor pertambangan, pengelolaan akan diserahkan kepada MIND ID. Adapun pengelolaan sekitar 4,09 juta hektare kebun sawit yang sebelumnya telah ditertibkan, kini diserahkan kepada Agrinas Palma, badan usaha yang dibentuk pemerintah.

Prasetyo menjelaskan, selain Agrinas Palma, pemerintah juga membentuk Agrinas Jaladri dan Agrinas Pangan. Ketiga entitas tersebut didirikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola kegiatan ekonomi strategis agar memberi nilai tambah optimal bagi negara.

“Ini tiga entitas yang dibuat di masa pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan bertambahnya jumlah perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah, menyusul proses penegakan hukum yang masih terus berjalan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait potensi penambahan perusahaan setelah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan.

“Kalau pertanyaan bertambah lagi atau tidak, itu tergantung temuan di lapangannya,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada angka 28 perusahaan apabila dalam proses pengawasan dan investigasi selanjutnya masih ditemukan pelanggaran hukum.

Menurut Prasetyo, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah bersifat tegas dan konsisten, tanpa memandang sektor usaha maupun skala perusahaan.

“Kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apa pun bentuknya, ya kita ambil tindakan tegas,” katanya.

Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi, khususnya yang berbasis sumber daya alam, berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan negara maupun lingkungan.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

“Jadi kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, apapun bentuknya ya kita ambil tegas ya,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang melanggar aturan di kawasan hutan bukan berarti perusahaan tersebut masih diperbolehkan beroperasi.

Prasetyo Hadi menyebut bahwa penegasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026). Dia menekankan bahwa tidak benar jika pemerintah disebut mengumumkan pencabutan izin, namun tetap membiarkan kegiatan usaha berjalan tanpa batas.

“Perlu kami klarifikasi dan luruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran, bahwa Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan, pertanyaan yang muncul pada hari kedua setelah pengumuman kebijakan lebih menyoroti apakah kegiatan ekonomi di lokasi tersebut masih berlangsung. Menurutnya, penghentian kegiatan tidak dapat dilakukan secara serta-merta tepat setelah pengumuman.

“Tidak bisa juga begitu diumumkan langsung kemudian berhenti total, karena harus kita pikirkan dampaknya,” kata Prasetyo.

Sebagai contoh, Prasetyo menyinggung kondisi di Mentawai, Sumatra Barat, yang kegiatan ekonominya didominasi oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan kebijakan lebih jauh berupa moratorium hutan alam sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menekan laju deforestasi.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Masyarakat yang sudah terlanjur mencari nafkah harus kita pikirkan,” ujarnya.

Prasetyo menyebutkan di Mentawai pemerintah akan mengalihkan kegiatan ekonomi dari pemanfaatan kayu ke kegiatan non-ekstraktif, seperti reboisasi dan pengembangan sektor pariwisata.

Pemerintah telah berkoordinasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Mentawai yang dinilai memiliki nilai ekonomi jangka panjang lebih besar dibandingkan penebangan hutan.

“Potensi Mentawai jika dikembangkan pariwisata justru bisa jauh lebih besar dibandingkan menebang kayunya,” kata Prasetyo.

Terkait isu pergantian perusahaan pascapencabutan izin, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan ekonomi akan dilanjutkan. Sebagian aktivitas usaha bisa saja dihentikan sepenuhnya apabila dinilai tidak lagi memberikan manfaat.

Namun, untuk kegiatan ekonomi yang dianggap strategis dan menguntungkan bagi bangsa dan negara, pemerintah memastikan pengelolaannya akan dijalankan oleh perusahaan negara.

“Kalau ada kegiatan ekonomi yang kita anggap memberi keuntungan bagi bangsa dan negara, maka itu dijalankan oleh perusahaan negara,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA - Pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Pembaruan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 19 Desember 2025 ini tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas usaha, melainkan memastikan bahwa perubahan ekonomi yang kian dinamis dapat tercatat secara lebih akurat dan relevan.

KBLI 2025 merupakan pembaruan dari KBLI 2020, yang disusun untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi global, terutama pesatnya transformasi digital, munculnya model bisnis baru, serta meningkatnya peran ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim. Dengan pembaruan ini, berbagai aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya belum terklasifikasi secara jelas kini dapat dicatat dengan lebih tepat.

Mengikuti Standar Global, Disesuaikan dengan Kebutuhan Nasional

Penyempurnaan KBLI dilakukan dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang diterbitkan oleh United Nations Statistics Division. Setiap pembaruan ISIC menjadi rujukan penting bagi BPS agar statistik ekonomi Indonesia tetap sejalan dengan standar internasional dan dapat dibandingkan secara global.

Menuju Sensus Ekonomi 2026: Peran Strategis KBLI 2025



Selain mengikuti standar global, pembaruan KBLI juga merupakan praktik yang lazim dilakukan secara periodik-sekitar lima tahunan-untuk menangkap perubahan struktur dan karakter aktivitas ekonomi. KBLI yang mutakhir juga menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi dan Sensus Penduduk, khususnya dalam menyediakan kode lapangan usaha yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Proses Panjang dan Melibatkan Banyak Pihak

KBLI 2025 bukan disusun secara sepihak. Proses penyusunannya dimulai sejak terbitnya ISIC Revisi 5, dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja di BPS dan pelaksanaan Kick Off Penyempurnaan KBLI pada 29 Februari 2024 yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Selama periode hingga 30 September 2025, kementerian dan lembaga diberi ruang luas untuk menyampaikan usulan penyempurnaan. Hasilnya, sebanyak 31 kementerian/lembaga berpartisipasi aktif dengan total 1.167 usulan kode. Seluruh masukan tersebut dibahas melalui rangkaian rapat koordinasi yang berlangsung bertahap sepanjang 2025 untuk memastikan penyelarasan substansi dan kebutuhan sektoral.

Apa Saja yang Berubah dalam KBLI 2025

Secara struktur, KBLI 2025 mengalami penyesuaian mengikuti ISIC Revisi 5. Jumlah kategori bertambah menjadi 22 kategori (A–V), dari sebelumnya 21 kategori. Secara keseluruhan, KBLI 2025 mencakup 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok usaha.

Yang paling relevan bagi pelaku usaha, KBLI 2025 kini mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru, antara lain jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang tidak lagi dipandang semata sebagai perdagangan, aktivitas konten digital dan ekonomi kreatif seperti podcast, game, dan streaming, perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penguatan klasifikasi di sektor jasa keuangan.

KBLI 2025 tidak hanya menambahkan kode baru, tetapi juga melakukan restrukturisasi, penyederhanaan, dan penegasan ruang lingkup kegiatan usaha agar klasifikasi semakin akurat, adaptif, dan selaras dengan standar internasional ISIC Revisi 5. Perubahan dalam KBLI 2025 dilakukan secara menyeluruh di hampir seluruh kategori, dengan prinsip utama memperjelas fungsi ekonomi suatu aktivitas, mengurangi tumpang tindih antarkode, serta mengakomodasi aktivitas baru yang sebelumnya belum teridentifikasi secara memadai.

KBLI Bukan Penentu Legalitas Usaha

BPS menegaskan, bahwa KBLI adalah instrumen statistik, bukan penentu boleh atau tidaknya suatu kegiatan usaha. Legalitas suatu aktivitas tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral yang berlaku.

Aktivitas Ekonomi Baru Kini Tercakup dalam KBLI 2025

Karena itu keberadaan suatu kode KBLI tidak dapat diartikan sebagai izin usaha, begitu pula perubahan KBLI tidak serta-merta membatasi kegiatan pelaku usaha. Dalam konteks perizinan berusaha, penggunaan KBLI tetap harus mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pembina sektor.

Masa Transisi dan Jaminan Tidak Menghambat Usaha

Untuk memastikan transisi berjalan lancar, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 memberikan masa penyesuaian selama enam bulan sejak peraturan diundangkan. Masa transisi ini memberi waktu yang cukup bagi pengguna KBLI, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah, untuk menyesuaikan sistem dan administrasi.

Pascarilis KBLI 2025, BPS juga akan menyediakan tabel korespondensi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025, yang akan disampaikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai dasar penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS). Dengan mekanisme ini, perubahan kebijakan tidak akan menghambat proses perizinan maupun kegiatan usaha yang sedang berjalan.

Menangkap Perubahan, Memberi Kepastian

KBLI 2025 bukanlah hambatan bagi dunia usaha. Sebaliknya, pembaruan ini menjadi alat untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan pengakuan statistik atas berbagai bentuk usaha yang terus berkembang. Dengan klasifikasi yang lebih adaptif dan relevan, pelaku usaha dapat tercatat dengan lebih tepat, sementara pemerintah memiliki dasar data yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan.

Di tengah ekonomi yang terus bergerak, KBLI 2025 menjadi bukti bahwa statistik pun harus mampu mengikuti perubahan-tanpa menghambat, justru mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru . Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12), berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

Kemenekraf dan BPS Berdayakan Animator Lokal Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryless goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5. KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).