Bisnis.com, JAKARTA — Nilai imbal jasa penjaminan (IJP) di industri penjaminan masih melanjutkan tren penurunan secara tahunan sejak awal 2025 hingga kuartal I/2026. Meski demikian, laju kontraksi mulai melambat.

Untuk diketahui, imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang atau biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang dijamin kepada lembaga penjamin.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Januari 2025 nilai IJP sudah turun 7,46% (year on year/YoY) menjadi Rp700 miliar. Sepanjang 2025, kontraksi terdalam terjadi pada Juni 2025 yang mengalami penurunan 19,85% YoY menjadi Rp3,5 triliun.

Teranyar, OJK mencatat pada Maret 2026 atau kuartal I/2026 pendapatan IJP industri penjaminan sebesar Rp1,98 triliun atau masih terkontraksi 4,99% YoY. Laju kontraksi itu mengalami penurunan dari Februari 2026 yang sebesar 6,59% YoY menjadi Rp1,31 triliun.

“Kontraksi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perkembangan itu antara lain dipengaruhi oleh proses penyesuaian industri terhadap implementasi POJK No. 11 Tahun 2025, termasuk ketentuan terkait masa penjaminan dan skemarisk sharing, di samping faktorseasonalitybisnis, realisasi penjaminan baru, sertatimingpengakuan pendapatan di masing-masing perusahaan.

Selain itu, lanjut Ogi, persaingan persaingan tarif dan penyesuaianpricingdi industri penjaminan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan IJP.

“Ke depan, industri perlu terus memperkuat pertumbuhan penjaminan baru, baik pada sektor produktif maupun nonproduktif, serta memperluas segmen dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan,” ucapnya.

Kemudian, penguatanpricingberbasis risiko, peningkatan kualitasunderwritingdanmonitoringportofolio, diversifikasi produk, serta optimalisasi teknologi dalam proses bisnis menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas bisnis dan mendorong pertumbuhan IJP secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Ogi turut menilai proyeksi pertumbuhan aset industri penjaminan pada 2026 yang sebesar 14%—16% akan cukup menantang, tetapi masih realistis untuk dicapai..

Hal itu karena didorong oleh penguatan peran industri penjaminan dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatnya aktivitas pembiayaan sektor produktif.

“Dalam hal ini, OJK terus mendorong optimalisasi kontribusi Jamkrindo dan Jamkrida sebagaimana arah pengembangan dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia, termasuk melalui penerapan skema 3 Layer Penjaminan untuk program pemerintah,” jelas Ogi.

Sederet Faktor yang Buat IJP Membaik

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan ada tiga faktor yang membuat iuran IJP membaik meski masih terkontraksi.Pertama, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai stabil. Untuk diketahui, KUR masih berkontribusi 60%—70% terhadap IJP industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi mengatakan pada awal 2026 penyaluran sempat turun karena bank selektif dan kuota yang ditetapkan belum cair. Kemudian, pada Maret 2026 penyaluran KUR mulai berjalan kembali sehingga IJP otomatis ikut naik.

Dia meneruskan, faktorkeduaadalah penjaminan non-KUR naik. Perusahaan penjaminan mulai diversifikasi produk sehingga tidak hanya penjaminan KUR, tetapi meningkatkan penjaminan produk lain terutama untuk tenor yang pendek, antara lain kredit konstruksi, bank garansi, dan pembiayaansupply chain.

“Produk ini IJP-nya lebih tinggi 2%-3% per tahun dibanding KUR yang disubsidi 1,5%-2%. Jadi walau volume turun, nilai IJP terjaga dan mitigasi risiko perusahaan penjaminan makin membaik,” ungkap Agus kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Adapun, faktorketigaadalah adabase effectdan penyesuaian tarif. Pada kuartal I/2025 IJP tinggi karena ada pencairan besar, sedangkan pada kuartal I/2026 ada evaluasi penyaluran KUR dan penyesuaian tarif IJP yang berbasis risiko.

“Sehingga di beberapa Jamkrida menaikkan tarif IJP pada tahun 2026, sehingga IJP naik walaupun volume penjaminan stagnan,” beber Agus.

Dengan demikian, Agus mengatakan Asippindo optimistis bisnis penjaminan hingga semester I/2026 memiliki prospek yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ekonomi global melambat dan adanya tekanan ketidakpastian yang berdampak pada suku bunga tinggi, NPL UMKM naik sehingga perbankan akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan bisa berpengaruh terhadap penjaminan.

“Namun, kami optimis target KUR Rp300 triliun bisa tercapai dan program pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong peningkatan UMKM dengan program kredit dan peningkatan proyek barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kenaikan bisnis penjaminan,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mendorong agar anggotanya masuk ke pembiayaan digital dan ekonomi kreatif agar UMKM bisa naik kelas. Selain itu, dia mengingatkan agar fokus industri adalah menjaga solvabilitas >120% dan gearing ratio kurang dari 40 kali ekuitas. Artinya pertumbuhan yang terkendali atau ditahan biar sehat.

Strategi Jaga Nilai IJP

Lebih jauh, dia turut membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan penjaminan agar nilai IJP terjaga dengan baik. Cara-cara tersebut adalah diversifikasi produk penjaminan yang tidak hanya tergantung pada KUR.

“Kemudian, memperbaiki kualitas mitigasi risiko, digitalisasi, dan perusahaan penjaminan meningkatkan pemahaman lembaga keuangan penyalur pinjaman tentang manfaat penjaminan yang dapat mengontrol likuiditas dan CKPN mereka,” sebut Agus.

Sementara itu, Plt Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Agustinus Handoko menyebut pihaknya akan terus memperkuat strategi bisnis melalui diversifikasi portofolio penjaminan dan optimalisasi kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, serta ekosistem pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan IJP pada 2026.

Handoko meneruskan, Perseroan juga fokus memperluas bisnis pada sektor-sektor potensial dan produktif yang memiliki prospek pertumbuhan baik. Kemudian, melakukan penguatan transformasi digital dan peningkatanservice leveluntuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kenyamanan mitra kerja.

“Perseroan juga terus meningkatkan kualitasunderwritingdan manajemen risiko agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan,” bebernya kepadaBisnis, Jumat (15/5/2026).

Tidak sampai di situ, Jamkrindo turut mendorong pengembangan produk penjaminan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, termasuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas nasional.

Adapun, per Maret 2026 Jamkrindo membukukan IJP sebesar Rp1,748 triliun atau mencapai sekitar 88,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, secara tahunan IJP mengalami kontraksi sekitar 11,02% dibandingkan realisasi Maret 2025.

“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang masih menantang serta langkah perusahaan dalam memperkuat penerapan manajemen risiko secaraprudentuntuk menjaga kualitas portofolio penjaminan tetap sehat dan berkelanjutan,” beber Handoko.

Adapun, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Ibnu Fadhli menerapkan delapan strategi untuk mendorong pertumbuhan nilai IJP pada 2026.Pertama, memperkuat bisnis inti melalui diversifikasi produk penjaminan, termasuk pengembangan penjaminan produktif, nonproduktif, dan penjaminan syariah/kafalah pembiayaan syariah.

Kedua, melakukan transformasi digital melalui portalonlineterintegrasi dengan lembaga keuangan agar proses pengajuan penjaminan lebih cepat dan efisien.Ketiga, memperluas kerja sama dengan bank, BPR, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan volume penjaminan.

Keempat, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dan BUMD guna mendukung sektor prioritas pembangunan daerah serta memperluascaptive marketpenjaminan.Kelima, meningkatkan literasi penjaminan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan dan sosialisasi agar utilisasi fasilitas penjaminan meningkat.

“Keenam, memperkuat mitigasi risiko melalui reasuransi dan skema co-guarantee guna menjaga kesehatan portofolio dan menekan potensi klaim.Ketujuh, melakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi sertifikat elektronik, e-signature, dan e-materai untuk menjaga profitabilitas perusahaan,” ungkap Ibnu kepadaBisnis, Senin (18/5/2026).

Kedelapan, lanjut Ibnu, khusus untuk penjaminan syariah, strategi yang kemungkinan akan diperkuat adalah perluasan kerja sama dengan BPRS, koperasi syariah, dan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat yang memiliki potensi pasar cukup besar karena karakteristik masyarakat yang kuat pada ekonomi syariah.

Ibnu menyampaikan hingga kuartal I/2026, nilai IJP perusahaan sebesar Rp28,3 miliar turun 28% YoY. Pada 2026, pihaknya masih menghadapi tekanan sejalan dengan kondisi industri penjaminan nasional yang masih terkontraksi.

Sementara itu, managing partner BUMN Research Group di Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto menyebut nilai IJP bisa terus dijaga pertumbuhannya apabila akses ke penjaminan semakin mudah dan kredibel, sehingga volume bisa ditingkatkan.

“Kemudian, proses digitalisasi dan layanan yang semakin baik bisa jadi kata kunci serta ditambah upaya industri penjaminan melakukan pendampingan mitra UMKM, sehingga kapabilitas mereka meningkat dan akhirnya naik kelas. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkandemandatas IJP,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melaporkan realisasi nilai penjaminan sebesar Rp43,6 triliun hingga kuartal I/2026. Perseroan menyebut bahwa mereka juga telah menjamin sebanyak 836.487 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perusahaan penjaminan kredit yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyatakan bahwa dengan aktivitas dan kinerjanya hingga saat ini, mereka telah mendukung penyerapan 2.978.129 tenaga kerja.

Angka-angka itu disebut menunjukkan penguatan komitmen Jamkrindo dalam mendukung akses pembiayaan bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor produktif dan UMKM. Jamkrindo pun menyebut bahwa aktivitasnya turut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan penjaminan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Plt Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo Agustinus Handoko mengatakan bahwa Jamkrindo akan terus membangun ekosistem pengembangan UMKM Indonesia melalui layanan penjaminan kredit yang menghubungkan para pelaku usaha dengan lembaga keuangan formal.

“PT Jamkrindo tidak hanya fokus pada penguatan kinerja bisnis, tetapi juga terus berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program pendampingan dan literasi,” ujar Handoko, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Dia dan pihaknya percaya bahwa UMKM yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan dunia usaha yang terus berkembang, dia menyebut bahwa Jamkrindo berusaha menghadirkan layanan penjaminan yang baik dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha dalam memperluas akses pembiayaan.

Handoko menyampaikan bahwa saat ini Jamkrindo juga terus meningkatkan transformasi perusahaan melalui penguatan budaya layanan berkualitas tinggi (service excellence). Hal itu dikatakannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Transformasi itu kemudian dilakukan melalui penguatan kemampuan sumber daya manusia, percepatan digitalisasi layanan, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas layanan yang lebih responsif, cepat, serta berorientasi pada kebutuhan mitra dan pelaku usaha. Transformasi layanan, baginya, merupakan salah satu kunci agar perusahaan dapat tetap relevan serta adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang.

Jamkrindo pun menyatakan akan terus memperkuat transformasi perusahaan melalui penguatan kerja sama, inovasi layanan, dan program pemberdayaan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia.

Aktivitas Sosial Jamkrindo

Di samping aktivitas bisnis, Jamkrindo melaporkan bahwa mereka juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pendampingan UMKM. Kegiatan-kegiatan itu aktif dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Kegiatan Jamkrindo yang terbaru adalah Workshop Literasi Keuangan & Product-Market Fit dengan tema “Unlock UMKM 2026: Kelola Cuan, Kuasai Pasar” pada Kamis, 7 Mei 2026 di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

PT Jamkrindo berkolaborasi dengan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Timur dan PLUT KUMKM dalam rangkaian kegiatan literasi keuangan di kegiatan tersebut. Program itu disebut sebagai bagian dari aksi nyata Jamkrindo untuk mendampingi pelaku UMKM agar mampu naik kelas serta memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah persaingan pasar yang makin dinamis.

Para pelaku UMKM dikatakan mendapatkan pendampingan mengenai strategi pengelolaan keuangan usaha yang sehat melalui kegiatan itu. Para peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar (product-market fit).

Melalui pendekatan “Kelola Cuan, Kuasai Pasar” mereka, Jamkrindo memiliki harapan bahwa pelaku usaha tidak hanya bisa menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga dapat memperluas pasar dan meningkatkan kualitas bisnisnya secara berkelanjutan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat kinerja penjaminan yang solid sepanjang tahun 2025 dan menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Pada 2025, Jamkrindo membukukan total volume penjaminan sebesar Rp214,73 triliun yang menjangkau 4,90 juta usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKM-K).

Usaha yang dijamin oleh Jamkrindo tersebut juga menyerap 6 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Hal ini menegaskan peran Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan yang berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan, menjaga keberlanjutan UMKM-K, sekaligus menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa penjaminan memiliki peran penting sebagai jembatan bagi pelaku UMKM-K yang layak secara usaha tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan dan akses pembiayaan. Menurutnya, keberadaan Jamkrindo tidak hanya memperkuat kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan nasional agar lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kinerja penjaminan Jamkrindo pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi nyata bagi peran penting Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat sektor produktif,” ujar Abdul Bari, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, kinerja Jamkrindo tersebut juga mencerminkan konsistensi dalam menjalankan mandat perusahaan sebagai mitra strategis UMKM-K, serta bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui penjaminan, Jamkrindo mendorong agar UMKM-K tidak hanya memperoleh pembiayaan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan tumbuh lebih bankable. Jamkrindo juga terus mengembangkan layanan penjaminan yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, baik melalui penjaminan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun penjaminan non-program yang mendukung sektor produktif dan kegiatan usaha lainnya.

Selain penguatan akses pembiayaan melalui penjaminan, Jamkrindo juga terus memperkuat komitmennya dalam mendukung UMKM-K naik kelas melalui pendampingan dan penguatan kapasitas. Pendekatan ini dilakukan agar UMKM-K tidak hanya mendapatkan dukungan modal, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, pengelolaan produksi, pemasaran, dan tata kelola usaha yang lebih baik. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam membangun portofolio UMKM-K yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan, lembaga keuangan, pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan penjaminan dan memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM-K di seluruh Indonesia. Jamkrindo juga akan memperkuat inovasi produk dan layanan, termasuk penguatan transformasi digital, untuk meningkatkan kecepatan layanan, efisiensi proses, serta kualitas pengelolaan risiko.

Selain melakukan penjaminan kredit, Jamkrindo juga memiliki produk penjaminan langsung berupa surety bond dan kontra bank garansi. Pemanfaatan kedua produk tersebut telah diatur dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui layanan ini, Jamkrindo turut mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih kredibel, efisien, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan jaminan untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah maupun proyek sektor swasta. “Melalui layanan penjaminan surety bond berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel,” ujar Abd Bari.

Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia dan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi penjaminan yang adaptif, profesional, dan berdampak. Melalui peran tersebut, Jamkrindo optimistis dapat terus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, memperkuat daya saing UMKM-K, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini target Roadmap Penjaminan 2024–2028, yakni porsi portofolio UMKM sebesar 90% dapat tercapai pada 2028.

Optimistis tersebut didasarkan pada capaian kontribusi penjaminan kepada sektor UMKM yang telah mencapai sekitar 70,55% dari total portofolio penjaminan hingga Oktober 2025.

“Dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi sekitar 5% per tahun,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Selain itu, Ogi menjelaskan peluang utama untuk mencapai target tersebut antara lain berasal dari dukungan industri penjaminan terhadap program-program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kemudian, imbuhnya, implementasi POJK 11/2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, khususnya terkait penguatan permodalan dan peningkatan gearing ratio juga akan meningkatkan kapasitas penjaminan industri secara signifikan.

Di samping optimistisnya tersebut, Ogi membeberkan masih ada tantangan yang perlu dihadapi industri penjaminan ke depannya.

“Tantangan yang dihadapi antara lain kebutuhan penguatan permodalan, khususnya bagi perusahaan penjaminan daerah [Jamkrida], seiring dengan meningkatnya risiko kredit UMKM,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ogi menyebut pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas dan tata kelola industri agar peran penjaminan sebagai katalisator akses pembiayaan UMKM dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menilik Roadmap Penjaminan 2024–2028, capaian 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM adalah cara untuk mencapai visi terwujudnya industri penjaminan yang sehat, terpercaya dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Sebagai informasi, OJK mencatat pada Oktober 2025 nilai aset industri penjaminan tumbuh 3,17% year-on-year (YoY) menjadi Rp48,02 triliun.

Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan menyentuh Rp6,55 triliun atau turun 10,50% YoY. Adapun, nilai klaim penjaminan juga mengalami penurunan sebesar 15,73% YoY menjadi Rp6,01 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi yang akan menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan (IJP) untuk industri penjaminan.

Direktur Utama Jamkrida Jakarta Agus Supriadi berpendapat kebijakan itu dapat menjaga stabilitas industri penjaminan, terutama dalam mencegah persaingan tarif yang tidak sehat.

“Dengan adanya batas bawah, perusahaan penjaminan dapat beroperasi dengan standar minimal yang menjamin keberlanjutan usaha, kualitas penjaminan, serta kemampuan memenuhi kewajiban kepada mitra dan terjamin,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Dia meneruskan, bila batas IJP ini diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan segmen pasar, maka dampak terhadap penjualan produk UMKM dapat tetap positif.

Kendati demikian, dia mengingatkan perlunya antisipasi potensi penyesuaian harga di awal penerapan. Sebab itu, menurutnya perlu sosialisasi kepada mitra lembaga keuangan agar tidak menurunkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Kami berharap agar dalam proses penetapan batas bawah IJP, dilakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan kapasitas lembaga penjaminan di setiap daerah, termasuk Jamkrida di berbagai provinsi,” ucap Agus.

Tak sampai di situ, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) ini menyarankan bahwa fleksibilitas perlu diberikan untuk segmen tertentu seperti UMKM dan koperasi, supaya tidak menghambat perluasan akses penjaminan bagi sektor produktif.

Lebih jauh, Agus turut membeberkan tantangan utama dalam penetapan tarif IJP ini adalah ketidakseimbangan antara risiko dan harga pasar. Baginya, masih sering terjadi kompetisi tarif yang terlalu agresif di antara lembaga penjaminan.

“Yang mana penetapan IJP lebih berorientasi pada volume bisnis daripada pada prinsip manajemen risiko. Selain itu, terdapat variasi karakteristik portofolio dan segmen usaha [terutama pada sektor UMKM], yang membuat sulit diterapkannya satu standar tarif yang mencerminkan tingkat risiko secara akurat,” jelasnya.

Untuk menghadapi itu, Jamkrida Jakarta selalu berupaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing. Kemudian, penetapan IJP pun dilakukan berdasarkan analisis risiko yang komprehensif.

“Selain itu, perusahaan juga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, agar nilai tambah yang diberikan tidak semata-mata bergantung pada tarif, tetapi juga pada kecepatan layanan, transparansi, dan pendampingan kepada mitra,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP.

Semula, dia menyebut POJK 11 Tahun 2025 tidak mewajibkan perusahaan penjaminan menggunakan jasa aktuaria. Namun, jasa ini dinilai penting untuk menetapkan harga IJP.

Berdasarkan catatannya, sebagian besar Jamkrida belum menggunakan jasa aktuaria karena pertimbangan biaya dan skala bisnis, sedangkan perusahaan dengan kapasitas besar sudah menerapkannya.

“Ke depannya, OJK bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP guna menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Ogi dałam lembar jawaban RDK September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG), terus memperkuat perannya dalam mendukung penugasan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Askrindo berkomitmen meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR. Askrindo juga memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui program pemberdayaan atau pendampingan yang berkelanjutan.

Sejak tahun 2007 hingga September 2025, Askrindo telah mencatat akumulasi volume pertanggungan KUR mencapai Rp 1.096 triliun, dengan melibatkan 35,8 juta debitur UMKM dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, mengatakan, Askrindo tidak hanya hadir sebagai Perusahaan asuransi dan lembaga penjamin, tetapi juga mitra pertumbuhan bagi UMKM. “Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar.

Fankar menambahkan, melalui penjaminan KUR, Askrindo berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang. Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif. Hingga September 2025, total aset tercatat sebesar Rp 15,4 triliun, dengan ekuitas Rp 14 triliun, outstanding pertanggungan Rp 99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.

“Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.

Program KUR terbukti memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2% untuk penerima KUR pertama, 5,7% untuk penerima berulang, dan 8,5% bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Data BPS menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,12% (yoy). Dari sisi pengeluaran, PDB triwulan III 2025 ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat. Ekspor tumbuh sebesar 9,91% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,49% (yoy) didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,89% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 5,04% (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tetap tumbuh positif.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp186,75 triliun hingga kuartal III/2025, mencakup 4,2 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan serapan tenaga kerja mencapai 11,69 juta orang.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan, penjaminan tersebut menjadi bukti peran perusahaan dalam menjembatani UMKM yang masuk kategori feasible but not bankable agar dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

“Jamkrindo menjalankan fungsi penjaminan bagi pelaku UMKM yang secara usaha layak tetapi belum memenuhi persyaratan bank. Melalui penjaminan, mereka bisa memperoleh akses pembiayaan untuk memperluas usaha,” ujarnya dalam kegiatan literasi industri penjaminan di Universitas Andalas, Padang, dilansir Jumat (7/11/2025).

Dari total penjaminan tersebut, segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih mendominasi dengan nilai Rp116,5 triliun, disusul penjaminan kredit konsumtif sebesar Rp29,2 triliun, kredit produktif Rp24,5 triliun, serta penjaminan kontra bank garansi dan suretyship senilai Rp16,4 triliun.

Adapun, khusus KUR, jumlah UMKM terjamin pada Januari–September 2025 mencapai 1,8 juta usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 8,89 juta orang.

Abdul Bari menjelaskan, dukungan Jamkrindo terhadap sektor UMKM sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sekaligus kontribusi terhadap program pembangunan nasional.

“Data nasional menunjukkan 69,02% UMKM membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas. Setelah naik kelas menjadi feasible and bankable, mereka dapat mengakses pembiayaan komersial tanpa jaminan pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa fokus Jamkrindo pada sektor UMKM tidak hanya karena mandat regulasi, tetapi juga karena kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian nasional. Saat ini, UMKM menyumbang sekitar 67% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

Abdul Bari menilai, penguatan literasi penjaminan di kalangan akademisi menjadi langkah strategis untuk memperluas pemahaman publik mengenai fungsi lembaga penjaminan dalam ekosistem keuangan.

“Industri penjaminan memiliki peran penting dalam memperkuat akses pembiayaan, terutama bagi sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya.

Kegiatan literasi tersebut digelar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dalam rangkaian Pekan Peradilan Semu Mahasiswa Fakultas Hukum. Acara turut menghadirkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna.

Melalui kegiatan edukatif tersebut, Jamkrindo berharap literasi keuangan dan pemahaman tentang industri penjaminan dapat meningkat, terutama di kalangan mahasiswa hukum yang kelak berperan dalam penguatan sistem keuangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mendorong pemerintah meningkatkan peran PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai garda terdepan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Toto mengatakan anggota holding BUMN Indonesia Financial Group (IFG) itu merupakan salah satu pelaku utama dalam industri penjaminan yang berkontribusi signifikan terhadap UMKM.

"Ini menjadi suatu catatan penting bagaimana nanti Danantara akan memposisikan perusahaan-perusahaan industri penjaminan terutama Jamkrindo dalam posisi yang lebih tepat," ujar Toto saat media gathering di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/10/2025) malam.

Toto menyampaikan, pengelolaan perusahaan pelat merah kini berada pada dua lembaga, Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai pemegang saham seri A sekaligus pengatur regulasi. Sedangkan, BPI Danantara melalui Danantara Asset Management (DAM) bertindak sebagai holding operasional yang mengelola seluruh BUMN.

"Mudah-mudahan perspektif dari Danantara melihat fungsi dari Jamkrindo ke depan dalam kacamata yang lebih luas. Bukan hanya profit tapi juga punya orientasi membantu UMKM meningkat lebih pesat dan lebih signifikan," ucap pengamat BUMN tersebut.

Toto mengatakan, peran DAM hanya mengelola BUMN yang berorientasi komersial atau juga BUMN-BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah lewat skema public service obligation. Toto menyebut pemetaan fokus tersebut sangat penting bagi BUMN menyusun rencana strategis ke depan.

"Nanti Jamkrindo itu diposisikannya sebagai BUMN yang mana? Apakah orientasinya hanya komersial saja atau punya tugas target lain PSO memberikan layanan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor UMKM bisa naik kelas ke atas," lanjut Toto.

Toto berharap pemerintah bisa meniru konsep Korea Selatan (Korsel) membentuk lembaga penjaminan, Korea Credit Guarantee Fund (Kodit) dengan target utama mendorong usaha kecil tumbuh menjadi skala besar, bukan orientasi profit. Dengan skema tersebut, lanjut Toto, Jamkrindo bisa lebih masif dalam memberdayakan UMKM untuk naik kelas.

"Jadi Jamkrindo tidak hanya sebatas dia bisa men-generateincome atau profit yang besar, tapi yang lebih penting bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari sektor UMKM," sambung Toto.

Toto menambahkan Jamkrindo dapat menjadi leader dalam upaya penguatan ekosistem industri penjaminan di Indonesia. Toto mengatakan Jamkrindo bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

"Jamkrindo dan berbagai Jamkrida bisa bermitra secara strategis dalam membangun sektor UMKM agar memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga kontribusi terhadap perekonomian semakin besar," kata Toto.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan peran strategisnya sebagai motor penggerak pembiayaan inklusif di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sampai September 2025, perusahaan mencatat volume penjaminan konsolidasi sebesar Rp186,76 triliun.

Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, menjelaskan capaian tersebut terdiri dari penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp116,54 triliun dan penjaminan non-KUR Rp70,21 triliun. Penjaminan ini telah mendorong lebih dari 4,4 juta pelaku UMKM dan menyerap sekitar 11,69 juta tenaga kerja di Indonesia.

“Dengan penjaminan yang kuat dan tata kelola yang prudent, kami ingin berperan aktif menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Bari dalam media gathering di Sleman, DIY, Jumat (31/10/2025).

Dari sisi kinerja, Jamkrindo mencatat laba sebelum pajak (EBT) Rp1,18 triliun atau 156,72 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Bari menyebut angka ini mencerminkan efektivitas model bisnis penjaminan sebagai instrumen penting pembukaan akses pembiayaan bagi usaha yang feasible namun belum bankable.

Tak hanya fokus pada penjaminan, Jamkrindo juga memperkuat kapasitas pelaku usaha lewat pendampingan dan pelatihan. Sepanjang 2025, perusahaan mengadakan Roadshow Literasi Keuangan dan Digital Marketing di 10 kota—mulai Sukabumi, Padang, Tarakan, sampai Mataram—dan menggelar program Kriyativepreneur di Bantul, Yogyakarta.

“Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM agar mampu beradaptasi di era digital,” kata Bari.

Jamkrindo juga mendampingi UMKM binaan, termasuk pengrajin perak Nur Parwanto Silver di Kotagede, Yogyakarta, sebagai contoh keberhasilan pembiayaan yang diikuti pembinaan usaha. Dengan jaringan 9 kantor wilayah, 54 kantor cabang, dan 15 unit layanan di seluruh Indonesia, Jamkrindo memastikan akses penjaminan dapat menjangkau pelaku usaha hingga pelosok.

Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Jamkrindo, Ivan Soeparno, menambahkan perusahaan terus memperkuat fondasi bisnis melalui transformasi digital, pengembangan produk penjaminan yang adaptif, dan penguatan manajemen risiko berbasis data.

“Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan Jamkrindo, dan keberhasilan Jamkrindo adalah keberhasilan Indonesia,” ujar Ivan.