SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah . Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



Sonny menjelaskan, bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026.

Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri. Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25% dari total usaha di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini.



Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026.

Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melakukan percepatan pemulihan pembangkit guna mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

PLN menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, ia mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik.

“PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Greg.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bongkar ratoon atau peremajaan bibit tebu menjadi program penting dalam rangka menguatkan pondasi swasembada gula nasional.

Bongkar ratoon merupakan proses peremajaan tanaman tebu dengan cara membongkar dan mengganti tanaman lama (yang sudah 3 kali dipanen atau lebih) dengan bibit baru yang lebih unggul.

"Kegiatan hari ini memiliki makna yang sangat strategis, kita tidak hanya melaksanakan panen dan tanam tebu tetapi juga memperkuat pondasi dalam mewujudkan swasembada gula nasional," kata Khofifah saat Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu Tahun 2026 di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

Gubernur mengatakan, bongkar ratoon dan perluasan area tebu di provinsi setempat ditargetkan mampu mencapai 54.897 hektare di 24 kabupaten sentra tebu di Jawa Timur.

Target 54.897 hektare itu terdiri dari bongkar ratoon seluas 48.315 hektare dan perluasan area tebu seluas 6.582 hektare.

Ia menyampaikan kebutuhan benih untuk bongkar ratoon mengandalkan bibit tebu unggul, seperti varietas Bululawang (BL) yang mampu menghasilkan produksi tebu lebih dari 110 ton per hektare dan bahkan ada yang mampu mencapai 150 ton per hektare.

Khofifah mendorong sinergisitas antara pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah, pabrik gula, hingga petani dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyukseskan bongkar ratoon 2026 agar swasembada gula nasional tercapai.

Jawa Timur berkontribusi terhadap 51 persen produksi gula nasional, pada 2025 produksi gula kristal putih di provinsi itu sekitar 1,34 juta ton.

"Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir. Produksi petani harus terlindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian pasar yang sehat," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kuntoro Boga Andri, menyampaikan pihaknya mendukung penuh keberhasilan program bongkar ratoon melalui upaya pendampingan budidaya, penyediaan benih unggul, penguatan kemitraan petani, hingga penerapan mekanisme pertanian.

Ia menegaskan bahwa bongkar ratoon juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan industri gula Indonesia lebih modern, produktif, serta berkelanjutan.

"Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk membangun industri gula yang lebih kuat dan berdaya saing," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah 2026 resmi dibuka mulai 15 Juni 2026. Pada tahap ini calon murid bisa melakukan pemilihan dan pembatalan pendaftaran sekolah.

Pada SPMB Jateng 2026, jalur dan kuota SMA Negeri meliputi domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sementara untuk SMK Negeri melalui prestasi 75%, afirmasi 15%, dan domisili 10%.

Dikutip dari Instagram @pdkjateng, Senin (15/6/2026), selama masa pendaftaran berlangsung, calon murid dapat memilih jalur dan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Menariknya, peserta juga dapat memantau posisi peringkat sementara secara berkala untuk mengetahui peluang diterima di sekolah tujuan.

Apabila posisi peringkat dinilai kurang menguntungkan, peserta dapat membatalkan pendaftaran dan memilih kembali jalur maupun sekolah lain selama periode pendaftaran masih berlangsung.

Perubahan pilihan jalur dan sekolah bahkan dapat dilakukan berkali-kali hingga masa pendaftaran ditutup.

Berikut jadwal pendaftaran SPMB SMA/SMK Negeri Jawa Tengah 2026:

1. Senin, 15 Juni 2026 pukul 06.00 WIB hingga 23.59 WIB.

2. Selasa-Rabu, 16-17 Juni 2026 pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.

3. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 00.00 WIB hingga 15.00 WIB (pendaftaran ditutup).

Calon peserta diimbau memanfaatkan waktu pendaftaran dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan pilihan sekolah secara matang sebelum menentukan sekolah tujuan.

Tutorial Pemilihan Sekolah SPMB Jateng 2026

Dikutip dari Instagram @pdkjateng, berikut ini cara pemilihan dan pembatalan pendafatran sekolah di SPMB Jawa Tengah 2026.

1. Masuk ke situs SPMB Jateng kemudian klik menu Masuk yang ada di kanan atas

2. Masukkan NISN, sandi, pastikan Cloudfare berhasil dengan centang hijau

3. Masukkan kode captcha dan klik Masuk

4. Pilih jenis Sekolah, contohnya SMA

5. Pilih jalur pendaftaran

6. Pilih kabupaten/kota

7. Pilih sekolah yang dituju

8. Klik Cek, setelah itu akan ada informasi jarak domisili ke sekolah

9. Jika sudah cocok kemudian pilih Simpan dan pendaftaran sekolah sudah selesai

10. Cetak bukti pendaftaran dengan klik menu Cetak

11. Jika ingin lihat peringkat sementara klik menu Lihat Peringkat Sementara. Calon murid hanya bisa mendaftar di satu pilihan sekolah

12. Jika ingin mengganti pilihan klik menu Batalkan Pendaftaran

13. Kemudian klik Ya dan data pendaftaran sebelumnya akan terhapus dari daftar antrian

14. Lalu pilih kembali jenjang SMA atau SMK, pilih Jalur, Pilih Kabupaten/Kota, dab pilih Sekolah Tujuan

15. Setelah itu Klik Tombol Simpan dan cetak bukti pendaftaran

16. Pilih Lihat Peringkat Sementara

17. Jika ingin mengganti pilihan kembali maka klik menu Batalkan Pendaftaran dan ulangi langkah pendaftaran

18. Jika sudah yakin dengan sekolah yang dituju klik Simpan dan cetak bukti pendaftaran.

SPMB Jateng 2026 memberikan fleksibilitas kepada calon murid untuk memantau peluang diterima dan menyesuaikan pilihan sekolah selama masa pendaftaran berlangsung. Karena itu, peserta disarankan untuk rutin mengecek peringkat sementara dan mempertimbangkan setiap pilihan secara matang sebelum pendaftaran ditutup pada 18 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

TRENGGALEK - Garis pantai selatan Jawa Timur selama ini menyimpan banyak lanskap yang belum banyak dijamah wisatawan. Tebing karang, ombak Samudera Hindia, hamparan pasir putih, hingga pantai-pantai tersembunyi menjadi daya tarik yang membuat kawasan selatan memiliki pengalaman wisata yang berbeda dibanding destinasi populer lainnya.

Salah satu wilayah yang mulai banyak dilirik adalah Trenggalek. Kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur ini memiliki deretan pantai dengan karakter yang beragam, mulai dari Pantai Prigi, Pantai Mutiara, hingga Pantai Pelang yang memadukan panorama laut dengan air terjun alami di sekitarnya.

Jika sebelumnya wisatawan dari area Jabodetabek harus menempuh perjalanan darat selama 12 jam untuk menikmati keindahan pantai selatan Jawa Timur, sekarang tak perlu khawatir lagi. Kehadiran Dhoho International Airport di Kediri membuka akses baru yang lebih praktis menuju berbagai destinasi di kawasan Selingkar Wilis dan pesisir selatan Jawa Timur.

Dengan waktu tempuh penerbangan sekitar 1,5 jam, wisatawan kini sudah dapat tiba di Kediri dan melanjutkan perjalanan darat menuju berbagai destinasi wisata di kawasan selatan Jawa Timur. Perjalanan ini juga semakin didukung dengan berkembangnya Jalur Lintas Selatan (JLS) yang perlahan memperkuat konektivitas antarwilayah pesisir selatan.

Untuk semakin memudahkan wisatawan menuju Trenggalek, tersedia layanan shuttle gratis yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Dhoho menuju pusat Kota Trenggalek. Layanan menggunakan armada Hiace ini beroperasi setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dengan titik akhir di kawasan Pasar Pon Trenggalek.

Layanan ini dapat dinikmati secara gratis oleh penumpang maskapai Super Air Jet. Cukup dengan menunjukkan tiket atau boarding pass penerbangan, wisatawan sudah dapat memanfaatkan fasilitas transportasi tersebut tanpa biaya tambahan.

Inisiatif dukungan layanan ini datang langsung dari Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Kemudahan akses menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah.

"Konsepnya begini, kalau daerah yang paling jauh dari bandara itu tidak ter-develop baik jaringan transportasinya maupun destinasinya maka memungkinkan Bandara Internasional Dhoho tidak akan ramai," ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini dikutip Jumat (12/6/2026).

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melihat keberadaan Bandara Dhoho sebagai peluang besar untuk membuka akses wisatawan dari berbagai kota di Indonesia menuju kawasan selatan Jawa Timur.

Bagi wisatawan yang memiliki tujuan di luar koridor shuttle atau membutuhkan fleksibilitas perjalanan yang lebih tinggi, tersedia pula berbagai pilihan transportasi lanjutan dari area bandara maupun Kota Kediri. Selain layanan transportasi daring, sejumlah operator transportasi lokal juga melayani perjalanan menuju berbagai kota di kawasan Mataraman dan selatan Jawa Timur.

Dari Kediri menuju Tulungagung, hingga Trenggalek, pengunjung bisa mengunjungi Pantai Gemah, Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Mutiara, hingga Pantai Damas. Suguhan panorama perjalanan yang menarik di sepanjang pesisir selatan menjadi kelebihan yang dijual dari jalur ini.

“Biasanya kalau mau ke Trenggalek harus turun dulu di kota lain lanjut perjalanan darat lagi cukup lama. Sekarang rasanya lebih simpel karena sudah ada penerbangan ke Kediri dan lanjut shuttle,” ujar Nadia (29), wisatawan asal Jakarta yang baru pertama kali berkunjung ke Trenggalek melalui jalur udara.

Kehadiran konektivitas baru ini dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan selatan Jawa Timur, khususnya Trenggalek dan Tulungagung yang selama ini dikenal memiliki banyak potensi wisata alam namun aksesnya relatif terbatas.

Hadirnya Dhoho International Airport juga memperkuat posisi Kediri sebagai salah satu titik konektivitas baru di Jawa Timur. Setelah akses penerbangan lebih terkonsentrasi di wilayah timur dan utara Jawa Timur, kini kawasan barat dan selatan mulai memiliki akses yang lebih terhubung.

JAKARTA - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan mendorong Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah-langkah stabilisasi sebagai otoritas yang memiliki mandat menjaga nilai mata uang nasional.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan ekonomi nasional, di mana pemerintah berperan pada kebijakan fiskal, sementara stabilitas moneter menjadi tanggung jawab BI.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah bekerja optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dari sisi fiskal. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa persoalan melemahnya nilai tukar rupiah merupakan ranah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter," ujar Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur Yusfan Firdaus, seperti dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Yusfan, BI perlu menjelaskan secara terbuka arah kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global. Ia menilai transparansi kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan spekulasi di tengah masyarakat.

Yusfan juga menegaskan bahwa independensi BI sebagai bank sentral harus diiringi dengan akuntabilitas kepada publik. Menurut dia, status independen tidak menghilangkan kewajiban lembaga tersebut untuk menjelaskan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan dalam menjaga stabilitas moneter.

Selain itu, BADKO HMI Jawa Timur meminta adanya evaluasi terhadap berbagai kebijakan moneter yang dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan ekonomi saat ini. Organisasi tersebut menilai penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dia juga menyampaikan sejumlah dugaan dan pandangan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pelemahan rupiah. Namun, pernyataan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut, BADKO HMI Jatim berencana menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur guna membahas kondisi ekonomi nasional dan menyusun rekomendasi terkait kebijakan moneter yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Yusfan, forum tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik melalui pendekatan yang konstruktif dan berbasis aspirasi masyarakat.

BADKO HMI Jawa Timur menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah, dengan tetap mengedepankan objektivitas, data, serta kepentingan bangsa dalam setiap penyampaian pandangan dan rekomendasi kebijakan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Pemeriksaan saksi dilakukan di Polres Kota Probolinggo pada Selasa (26/5/2026).

Adapun para saksi diperiksa guna melengkapi berkas perkara tersangka Anwar Sadad mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. "Pemeriksaan saksi terkait untuk tersangka AS (Anwar Sadad)," kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Budi menjelaskan penyidik mendalami saksi seputar pengelolaan dana hibah. Hal ini termasuk pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat. "Para saksi didalami soal pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan pokmas," ujar Budi.

Adapun saksi yang diperiksa di antaranya:

1. NJB - Pengurus/Perwakilan Pengurus Yayasan Bunga Tanjung

2. MHA - Pengurus/Perwakilan Pengurus Yayasan Darul Ulum Paiton (MI Darul Ulum Paiton)

3. ZAM - Pengurus/Perwakilan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Hasan

4. ABH - Swasta/Ketua Pokmas Nyiur Jaya

5. SAA - Swasta/Ketua Pokmas Sejahtera Berkarya

6. SUG - Swasta/Ketua Pokmas Ikmarish.

Sebagai informasi, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 – 2022. Dari jumlah tersebut, empat orang di antaranya ditahan pada Kamis (2/10/2025).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, penetapan 21 tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak pada Desember 2022.

Asep menjelaskan, dari jumlah tersangka itu, empat di antaranya sebagai penerima dan 17 lainnya sebagai pihak pemberi.

1) Kusnadi (KUS) selaku Ketua DPRD Jatim;

2) Anwar Sadad (AS) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim;

3) Achmad Iskandar (AI) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim;

4) Bagus Wahyudiono (BGS) selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta.

5) Mahud (MHD) selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;

6) Fauzan Adima (FA) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019-2024;

7) Jon Junaidi (JJ) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Periode 2019-2024;

8) Ahmad Heriyadi (AH) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang;

9) Ahmad Affandy (AA) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang;

10) Abdul Motollib (AM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang;

11) Moch. Mahrus (MM) selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029;

12) A. Royan (AR) selaku pihak swasta dari Tulungagung;

13) Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Tulungagung;

14) Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung;

15) Ra. Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan

16) Mashudi (MS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan

17) M. Fathullah (MF) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan;

18) Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan;

19) Ahmad Jailani (AJ) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep

20) Hasanuddin (HAS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029;

21) Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar.

JAKARTA - Tim Satgas Bea Cukai yang terdiri atas Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, Bea Cukai Kudus, bersama Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI membongkar sindikat pembuat pita cukai ilegal di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Penindakan ini merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang mendalam terkait adanya aktivitas produksi barang kena cukai ilegal.

Di Kabupaten Jepara, tim menindak lima lokasi yang difungsikan sebagai tempat penimbunan dan pelekatan hologram, yang tersebar di Kecamatan Mayong, Kecamatan Batealit, dan Kecamatan Pecangaan. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 71 koli pita cukai diduga palsu, 3 koli pita cukai diduga palsu yang belum dilekati hologram, dan 2 unit mesin stamping foil.

Sementara itu, di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di tiga lokasi bangunan dan kamar kos di Kecamatan Gunungpati yang menjadi pusat percetakan. Petugas menyita 2 unit mesin cetak (model Oliver 66 EZ dan Oliver 258 E2Z), pelat cetak pita cukai, 1 unit mesin pemotong kertas, 22 roll kertas stiker hologram, serta 1 map dokumen pemesanan pita cukai diduga palsu.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga menangkap pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Jepara, petugas mengamankan 15 orang yang sedang melakukan pelekatan hologram, sedangkan di Semarang diamankan 4 orang terdiri atas 1 pengendali percetakan, 2 karyawan, dan 1 sopir beserta 1 unit mobil Innova Zenix K1704Q.

Barang bukti hasil penindakan dan 19 orang terperiksa saat ini telah dibawa ke Kanwil Bea Cukai Jateng DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan estimasi nilai mencapai Rp570 miliar.

Selain itu, operasi penindakan ini juga berhasil mencegah potensi kerugian imateriel akibat peredaran barang kena cukai ilegal, seperti persaingan usaha yang tidak sehat, terganggunya keberlangsungan industri legal, hingga potensi bahaya keselamatan masyarakat akibat produk yang tidak terstandardisasi.

Seluruh rangkaian kegiatan penindakan berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali dengan dukungan pengamanan dari personel BAIS TNI.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama menyampaikan penindakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum di bidang cukai sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal,” tegasnya, Rabu (20/5/2026).

Djaka menambahkan keberhasilan pengawasan dan penindakan tidak terlepas dari sinergi antarinstansi serta peran aktif masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk terus menjadi mitra Bea Cukai dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi peredaran barang ilegal di lingkungan sekitarnya melalui saluran pengaduan resmi,” ujarnya.

Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai bagian dari upaya melindungi penerimaan negara, mendukung industri yang patuh, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur (Jatim) terbagi atas jalur domisili, afirmasi, prestasi , dan mutasi. Berikut ini ketentuan untuk jalur prestasi.

SPMB Jatim saat ini memasuki proses pra pendaftaran yang dimulai dengan entry nilai rapor oleh kepala sekolah SMP/sederajat 11 hingga 19 Mei 2026. Proses ini berakhir dengan verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu pada 10 Juni 2026.

Pendaftarannya kemudian dibuka untuk jalur domisili pada 11-12 Juni 2026 lalu jalur afirmasi, mutasi, dan jalur prestasi hasil lomba SMA/SMK pada 17-18 Juni, jalur nilai prestasi akademik 24-25 Juni, dan jalur nilai prestasi akademik SMK pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.

Jadwal Jalur Prestasi SPMB Jatim 2026

Jalur prestasi SPMB Jatim terbagi dua atas jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi akademik. Melansir portal SPMB Jatim di laman spmbjatim.net,

Jadwal Jalur Prestasi Hasil Lomba SMA/SMK

1. Pendaftaran: 17 - 18 Juni 2026

2. Penutupan:18 Juni 2026

3. Verifikasi dan validasi oleh SMA/SMK: 18 - 20 Juni 2026

4. Pengumuman: 22 Juni 2026

5. Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Murid Baru: 22 Juni 2026

6. Daftar Ulang di SMA Negeri Tujuan: 22 - 23 Juni 2026

Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA

1. Pendaftaran: 24-25 Juni 2026

2. Penutupan: 25 Juni 2026

3. Pengumuman: 26 Juni 2026

4. Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Murid Baru: 26 Juni 2926

5. Daftar Ulang: 26-27 Juni 2026

6. Pengumuman pemenuhan kuota: 29 Juni 2026

7. Cetak bukti penerimaan pemenuhan kuuota: 29 Juni 2026

8. Daftar Ulang pemenuhan kuota: 29 Juni 2026

Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK

1. Pendaftaran: 30 Juni-1 Juli 2026

2. Penutupan: 1 Juli 2026

3. Pengumuman: 2 Juli 2026

4. Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Murid Baru: 2 Juli 2026

5. Daftar Ulang: 2-3 Juli 2026

6. Pengumuman pemenuhan kuota: 4 Juli 2026

7. Cetak bukti penerimaan pemenuhan kuuota: 4 Juli 2026

8. Daftar Ulang pemenuhan kuota: 4 Juli 2026

Kuota Golden Ticket

Kuota jalur prestasi hasil lomba di SPMB Jatim 2026 adalah 5 persen dari total daya tampung. yang terbagi atas jalur prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen), jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS/MPK/Kepanduan, dan penghafal kitab suci, sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

Selain itu SPMB Jatim menyediakan kuota golden ticket untuk 1 calon murid baru untuk setiap sekolah. Selain itu juga ada golden ticket satu kuota untuk penghafal kitab suci.

Selain memperluas penetrasi pasar ekspor bernilai tinggi, keunggulan portofolio ini juga memperkuat posisi SIG di kancah industri global,

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) membidik perluasan pasar ekspor setelah menyelesaikan proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi di Pabrik Tuban, Jawa Timur.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan, proyek senilai Rp1,4 triliun itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan utilisasi pabrik dan ekspansi pasar global di tengah kelebihan kapasitas produksi di pasar domestik.

“Selain memperluas penetrasi pasar ekspor bernilai tinggi, keunggulan portofolio ini juga memperkuat posisi SIG di kancah industri global,” kata Indrieffouny berdasarkan keterangannya, Jakarta, Senin.

Penyelesaian proyek tersebut ditandai dengan diterbitkannya Taking Over Certificate (TOC), yang menyatakan proyek secara substansial dapat diterima berdasarkan hasil pengujian pekerjaan.

SIG menyatakan, infrastruktur dan sistem pada proyek tersebut telah memenuhi standar teknis, keselamatan, serta kesiapan operasional yang disyaratkan.

Pengembangan fasilitas di Tuban dirancang untuk memenuhi permintaan ekspor semen tipe khusus dengan spesifikasi berkelas internasional.

Fasilitas itu mencakup peningkatan kapasitas dermaga dari 15.000 deadweight tonnage (DWT) menjadi 50.000 DWT, pembangunan jetty trestle dan jetty platform baru yang terintegrasi dengan fasilitas eksisting, serta ship loader berkapasitas 1.000 ton per jam.

Perseroan juga membangun sistem logistik terintegrasi berupa tube conveyor sepanjang 4,1 kilometer, serta fasilitas penyimpanan modern berupa blending silo berkapasitas 8.000 ton, clinker silo 15.000 ton, dan dua cement silo berkapasitas masing-masing 18.000 ton.

Dengan infrastruktur tersebut, fasilitas di Tuban mampu mendukung kapasitas ekspor hingga 1 juta ton semen per tahun.

Proyek itu merupakan bagian dari kerja sama strategis SIG melalui anak usaha PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan Taiheiyo Cement Corporation, serta melibatkan PT Hutama Karya sebagai kontraktor.

Lebih lanjut, SIG optimistis kesiapan infrastruktur dan dukungan kemitraan global dapat meningkatkan kontribusi ekspor sebagai motor pertumbuhan baru, serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok industri konstruksi dunia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat progres pembangunan Bendungan Bagong Paket III di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mencapai 59,49 persen saat ditinjau Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan progres tersebut lebih cepat dari target rencana sebesar 56,56 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil perencanaan, inovasi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek.

“PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan,” kata Joko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Bendungan itu diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian.

Infrastruktur tersebut memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik dan diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong.

Selain itu, bendungan tersebut juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di Kabupaten Trenggalek.

Proyek Bendungan Bagong Paket III yang dikerjakan PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender sejak 20 Desember 2024.

PTPP menyebut proyek tersebut menghadapi tantangan teknis karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa khusus untuk menjaga stabilitas dan keamanan struktur.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP menerapkan inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan sekaligus menjaga standar keselamatan kerja.

Dalam kunjungannya pada 30 April 2026, Wapres Gibran menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat bendungan dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan.

Di lokasi, Gibran turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat kepada para pekerja.

“Semangat terus,” ujar Gibran.

Kunjungan Wapres turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara, serta sejumlah pejabat terkait.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Dalam upaya mendorong literasi keuangan di wilayah Jawa Timur, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) Jawa Timur bersama MNC Asset Management cabang Surabaya menggelar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana. Acara yang diselenggarakan secara tatap muka pada Kamis (30/4/2026) ini dihadiri oleh masyarakat umum yang ingin menggali lebih dalam tentang instrumen investasi reksa dana.

Seminar ini dihadiri peserta dari beragam latar belakang yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam memperdalam pengetahuan di bidang investasi. Melalui sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga berbagai manfaat berinvestasi melalui reksa dana.

Rezha Pahlafi, Branch Manager MNC Asset Management Surabaya sebagai narasumber, menyampaikan bahwa reksa dana adalah solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin berinvestasi namun memiliki keterbatasan modal dan waktu untuk memantau pasar secara mandiri.

“Reksa dana memungkinkan masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan dana yang terjangkau dengan risiko yang terdiversifikasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat Jawa Timur semakin sadar akan pentingnya investasi dan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik di masa depan,” ujar Rezha.

Sementara itu, Hesty Budiharti, Deputi Kepala Wilayah Jawa Timur KP BEI Jawa Timur, menegaskan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan investasi yang konsisten.

“Melalui program Sekolah Pasar Modal, kami ingin memperkuat pemahaman masyarakat tentang investasi di pasar modal, khususnya reksa dana. Harapannya, peserta tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga terdorong untuk mulai berinvestasi secara rutin,” jelas Hesty.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KP BEI Jawa Timur bersama MNC Asset Management berkomitmen untuk terus menghadirkan edukasi investasi khususnya reksa dana, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia pasar modal dan membantu mereka merencanakan keuangan secara lebih terarah dan berkelanjutan.