JAKARTA - Tim Satgas Bea Cukai yang terdiri atas Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, Bea Cukai Kudus, bersama Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI membongkar sindikat pembuat pita cukai ilegal di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Penindakan ini merupakan hasil dari pengumpulan informasi yang mendalam terkait adanya aktivitas produksi barang kena cukai ilegal.

Di Kabupaten Jepara, tim menindak lima lokasi yang difungsikan sebagai tempat penimbunan dan pelekatan hologram, yang tersebar di Kecamatan Mayong, Kecamatan Batealit, dan Kecamatan Pecangaan. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 71 koli pita cukai diduga palsu, 3 koli pita cukai diduga palsu yang belum dilekati hologram, dan 2 unit mesin stamping foil.

Sementara itu, di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di tiga lokasi bangunan dan kamar kos di Kecamatan Gunungpati yang menjadi pusat percetakan. Petugas menyita 2 unit mesin cetak (model Oliver 66 EZ dan Oliver 258 E2Z), pelat cetak pita cukai, 1 unit mesin pemotong kertas, 22 roll kertas stiker hologram, serta 1 map dokumen pemesanan pita cukai diduga palsu.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga menangkap pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Jepara, petugas mengamankan 15 orang yang sedang melakukan pelekatan hologram, sedangkan di Semarang diamankan 4 orang terdiri atas 1 pengendali percetakan, 2 karyawan, dan 1 sopir beserta 1 unit mobil Innova Zenix K1704Q.

Barang bukti hasil penindakan dan 19 orang terperiksa saat ini telah dibawa ke Kanwil Bea Cukai Jateng DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan estimasi nilai mencapai Rp570 miliar.

Selain itu, operasi penindakan ini juga berhasil mencegah potensi kerugian imateriel akibat peredaran barang kena cukai ilegal, seperti persaingan usaha yang tidak sehat, terganggunya keberlangsungan industri legal, hingga potensi bahaya keselamatan masyarakat akibat produk yang tidak terstandardisasi.

Seluruh rangkaian kegiatan penindakan berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali dengan dukungan pengamanan dari personel BAIS TNI.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama menyampaikan penindakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum di bidang cukai sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal,” tegasnya, Rabu (20/5/2026).

Djaka menambahkan keberhasilan pengawasan dan penindakan tidak terlepas dari sinergi antarinstansi serta peran aktif masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk terus menjadi mitra Bea Cukai dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi peredaran barang ilegal di lingkungan sekitarnya melalui saluran pengaduan resmi,” ujarnya.

Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai bagian dari upaya melindungi penerimaan negara, mendukung industri yang patuh, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

BALI - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bea Cukai Denpasar Bali serta Bea Cukai Mataram gagalkan pengiriman rokok ilegal di Bali. Dalam penindakan ini, 1.401.600 batang batang rokok illegal disita.

Penindakan dilakukan di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 00.10 WITA.

Penindakan bermula dari informasi yang diperoleh petugas Bea Cukai Mataram terkait dugaan adanya pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau ilegal menggunakan sebuah truk. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Denpasar melakukan penelusuran serta pembuntutan terhadap kendaraan dimaksud hingga akhirnya dilakukan penghentian dan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu unit truk yang mengangkut 98 karung rokok ilegal berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Modus yang digunakan pelaku ialah menyamarkan muatan rokok ilegal dengan menumpuknya bersama barang lain seperti kaleng cat, karung sendok plastik, kardus gelas plastik, dan kardus helm.

Adapun rincian rokok ilegal yang diamankan meliputi merek Nexus sebanyak 560.000 batang, New Nexus sebanyak 496.000 batang, Pad Bold sebanyak 96.000 batang, Reno 09 Mangga sebanyak 172.800 batang, serta Reno 09 Anggur sebanyak 76.800 batang. Secara keseluruhan, total barang hasil penindakan mencapai 1.401.600 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp2,08 miliar.

Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp1,35 miliar, dengan nilai cukai sebesar Rp1,04 miliar. Selain mengamankan barang bukti dan sarana pengangkut, petugas juga membawa dua orang, yakni pengemudi berinisial DH dan asistennya berinisial K, ke Bea Cukai Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan. Penindakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal,” ujar Budi.

Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan perusahaan rokok mekanik menggunakan cukai rokok manual untuk menekan biaya karena tarif cukainya lebih murah. Perkara ini berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan suap pihak swasta kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Rokok mekanik mengacu pada produk sigaret kretek mesin (SKM) alias rokok yang diproduksi sepenuhnya dengan mesin. Sementara itu, rokok manual mengacu pada produk sigaret kretek tangan (SKT) atau rokok yang diproduksi dengan tangan oleh para pekerja.

Pasalnya, baik rokok mekanik maupun manual memiliki harga cukai yang berbeda.

"Ada juga modus-modus yang misalnya rokok mekanik tapi pakai cukai rokok manual itu karena memang harga cukainya lebih murah begitu, ya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Budi mengatakan masyarakat pada akhirnya percaya pada cukai yang terpasang pada rokok dan menganggap telah membeli produk sesuai aturan. Bahkan, kata Budi, ada sejumlah produk rokok yang tidak menggunakan cukai.

"Namun kan bisa juga itu masyarakat melihat, 'oh, sudah terpasang cukai', tapi ternyata setelah kita lihat, itu beda gitu kan. Cukai yang harusnya di rokok manual ditempel di rokok mekanik. Atau bahkan misalnya tidak ada sama sekali," ujar Budi.

Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas perusahaan rokok yang menyalahi penggunaan cukai. Namun, Budi belum dapat mengungkapkan identitas perusahaan tersebut kepada publik dan baru akan menyampaikannya saat proses pemeriksaan.

KPK telah membidik perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diduga menyuap pejabat DJBC. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan suap importasi barang yang terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) pada (4/2/2026).

Pejabat DJBC disuap untuk melonggarkan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dikelola PT Blueray. Dari perkara ini, KPK menyita barang bukti mencapai Rp40,5 miliar.

Pengembangan penyidikan dilakukan dengan menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenakan cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar.

KPK menetapkan 7 tersangka kasus suap pejabat Bea Cukai, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024—Januari 2026.
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendukung langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal dengan memeriksa produsennya karena dampaknya positif bagi perbaikan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) serta dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Ketua Formasi, Heri Susianto, menegaskan hal itu untuk menanggapi KPK yang mengantongi identitas produsen rokok diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

“Langkah itu merupakan pintu masuk bagi negara untuk memberantas rokok ilegal secara menyeluruh dan tuntas dengan menyasar sisi hulu, yakni produsennya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Langkah KPK ini, dia menilai, sangat positif bagi upaya mendorong ekosistem industri hasil tembakau (IHT) menjadi lebih baik. Jika pemberantasan rokok ilegal berhasil, maka akan sangat positif dampaknya bagi ekosistem rokok legal.

Peredaran rokok legal tidak lagi direcoki peredaran rokok ilegal. Dengan begitu, maka otomatis penerimaan negara juga akan dapat terdongkrak naik.

Langkah KPK ini, dia menegaskan, seharusnya diikuti pula oleh Kemenkeu dalam pemberantasan rokok ilegal. Pemberantasan rokok bisa dilakukan secara menyeluruh, terutama menyasar dari sisi hulu, produsennya.

Dengan cara itu, kata dia, maka pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara simultan, yakni Bea Cukai dengan didukung aparat penegak hukum (APK) dan KPK di sisi lain.

Langkah ini, dia meyakinkan, lebih efektif dalam mendongkrak penerimaan negara daripada langkah Kemenkeu yang akan menerbitkan penambahan layer tarif cukai.

Penambahan layer tarif cukai, menurut dia, jelas tidak mendidik pelaku IHT agar taat hukum serta tidak adil bagi pelaku yang selama ini telah memenuhi kewajibannya dengan baik dari sisi hukum dan perpajakannya.

Penambahan layer tarif cukai itu di satu sisi, pemerintah mengafirmasi pelaku IHT ilegal. Namun di sisi lain menekan pelaku IHT legal karena dalam usahanya akan diganggu pelaku IHT ilegal yang dilegalkan dengan diterbitkannya penambahan layer tarif cukai.

Dia menegaskan pula, penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Kemenkeu membuat sistem agar kebocoran penerimaan negara agar dapat diperkecil

“Saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan negara agar dapat membiayai proyek-proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya caranya dari cukai ya berantas rokok ilegal,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

PONTIANAK - Dalam menjalankan fungsi sebagai community protector, Bea Cukai di wilayah Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan secara signifikan selama 2025. Hasilnya penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 437 kali dengan total nilai barang hasil penindakan Rp274,7 miliar.

Rincian barang hasil penindakan hingga Oktober 2025, meliputi bidang kepabeanan sejumlah 124 penindakan dengan nilai barang Rp270,4 miliar dan bidang cukai sejumlah 313 penindakan dengan nilai barang Rp4,2 miliar. Adapun barang kena cukai ilegal yang ditindak terdiri dari 3,81 juta batang rokok dan 302,94 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dengan denda ultimum remidium sebesar Rp1,47 miliar. Purbaya Pastikan Tarif Cukai Rokok Tidak Naik di 2026

Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menegaskan, Bea Cukai akan melakukan penindakan secara tegas tanpa kompromi bagi para pelanggar melalui pelaksanaan pengawasan yang optimal. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, seperti aparat penegak hukum (APH), Kementerian/Lembaga, dan unsur masyarakat yang secara sinergis dan kolaboratif mendukung terciptanya industri legal, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan peningkatan pengawasan melalui pembentukan satgas ini, kami berharap dapat melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya di Pontianak, Rabu (15/10/2025).

Intensitas pengawasan diperkuat melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2025. Satgas ini telah melindungi negara dari potensi kerugian penerimaan senilai miliaran rupiah. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada pengamanan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Dalam kesempatan yang sama dilakukan juga pemusnahan barang hasil penindakan berupa 2,4 juta batang rokok senilai Rp2,9 miliar dan 179 bal pakaian bekas senilai Rp89,5 juta. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman Kanwil Bea Cukai Kalbagbar.

Satgas yang dibentuk Bea Cukai ini diharapkan mampu mengamankan penerimaan negara secara optimal dan menutup kebocoran fiskal. Sekaligus mendukung pencapaian program strategis nasional serta visi Presiden sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Selama periode 1 Juli 2025-13 Oktober 2025, satgas Bea Cukai di wilayah Kalimantan Barat telah menghasilkan sejumlah penindakan. Di bidang kepabeanan, terdapat 50 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp198,23 miliar. Di bidang cukai, tedapat 137 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp3,6 miliar. Rincian BKC ilegal yang ditindak meliputi 2,9 juta batang rokok dan 164,28 liter MMEA.

Dalam konferensi pers di Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Bea Cukai merilis beberapa kasus yang menonjol sejak pembentukan satgas tahun 2025 di wilayah Kalimantan Barat. Pertama, penindakan 21 ton bawang pada tanggal 28 Juni 2025 di Pelabuhan Dwikora dengan modus pemasukan melalui perbatasan darat. Saat ini perkara tersebut dilakukan penyelesaian dengan penetapan barang milik negara (BMN).

Kedua, penindakan 2.444 balepress (pakaian bekas) pada Juli-Agustus di DEPO Temas Lines Pontianak dengan modus salah pemberitahuan pabean. Saat ini perkara tersebut dilakukan penyelesaian dengan penetapan BMN.

Ketiga, Penindakan 730,4 kg kratom dan sarana pengangkut pada tanggal 17 Juli 2025 di wilayah Jagoi Babang dengan modus pemasukan melalui perbatasan darat. Saat ini perkara tersebut dilakukan penyelesaian dengan penetapan BMN.

Keempat, penindakan 360 ribu batang rokok ilegal pada tanggal 1 Agustus 2025 di wilayah Pontianak dengan modus pengangkutan dengan mobil konvensional. Saat ini perkara tersebut dilakukan penyelesaian dengan penyidikan dan telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Kelima, penindakan 800.000 batang rokok ilegal pada tanggal 12 Agustus 2025 di wilayah Sanggau Ledo dengan modus pemasukan melalui perbatasan darat yang proses pengirimannya dikamuflasekan bersama daging beku. Saat ini perkara tersebut dilakukan penyelesaian dengan penyidikan dan telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Keenam, penindakan satu unit mobil pada tanggal 22 Agustus 2025 di wilayah Sambas dengan modus pemasukan melalui perbatasan darat. Saat ini perkara tersebut dilakukan penyelesaian dengan penyidikan dan telah dinyatakan lengkap atau P-21. Bea Cukai Resmi Bentuk Satgas Nasional, Perangi Barang Kena Cukai Ilegal

Ketujuh, penindakan satu unit mobil pada 31 Agustus 2025 di wilayah Sambas dengan modus pemasukan melalui perbatasan darat. Saat ini perkara tersebut dalam proses penelitian lebih lanjut.

Kedelapan, penindakan 668.000 batang rokok ilegal pada tanggal 11 September 2025 di wilayah Pontianak dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Saat ini perkara tersebut dalam proses penyidikan.

Kesembilan, penindakan 276 koli garmen dan 225 karton mainan anak pada 1 Oktober 2025 di Pelabuhan Dwikora dengan modus pemasukan melalui perbatasan darat. Saat ini perkara tersebut dalam proses penelitian lebih lanjut.