JAKARTA - Mayjen TNI Y Rudy Sulistyanto disebut-sebut sebagai salah satu figur kuat yang layak menjabat posisi strategis Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Perwira tinggi kelahiran 16 Januari 1970 ini kini menjabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wawasan Nusantara di Lemhannas sejak 19 Januari 2024.

Penugasan tersebut memperkuat rekam jejaknya tidak hanya di bidang operasional militer, tetapi juga dalam ranah strategis dan kebijakan nasional. Dalam perjalanan kariernya, Rudy dikenal sebagai sosok dengan pengalaman luas di lingkungan Korps Marinir. Selamat! 10 Prajurit Petarung Marinir Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Kombinasi antara pengalaman lapangan dan penugasan di level strategis menjadi nilai tambah yang dinilai relevan untuk memimpin satuan elit tersebut ke depan. Sejumlah pengamat menilai, kebutuhan akan pemimpin yang adaptif dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat menjadi faktor penting dalam menentukan posisi Pangkormar.

Dengan latar belakangnya di Lemhannas, Rudy dianggap memiliki perspektif yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pertahanan modern, termasuk dinamika geopolitik dan keamanan maritim. “Figur seperti Rudy Sulistyanto punya keunggulan dalam memahami aspek strategis sekaligus operasional. Ini penting untuk Korps Marinir yang kini dituntut semakin profesional dan adaptif,” kata Pengamat Agung Wibowo Hadi dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari TNI Angkatan Laut terkait kandidat yang akan mengisi posisi tersebut. “Proses penentuan jabatan strategis seperti Pangkormar umumnya melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan organisasi dan rekam jejak perwira,” tuturnya. Profil Y Rudy Sulistyanto, Jenderal Bintang Satu Komandan Pasukan Marinir 2

Jika benar terpilih, Rudy diharapkan mampu membawa Korps Marinir semakin solid, modern, dan responsif terhadap berbagai tantangan. Hal ini sejalan dengan tuntutan pertahanan negara yang terus berkembang.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 57 Perwira Tinggi (Pati) TNI pada 30 Oktober 2025. Rinciannya, 35 Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat (AD), 10 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut (AL), dan 12 Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara (AU).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1448/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan, rotasi jabatan ini merupakan bagian dari sistem pembinaan karier yang terencana dan berkesinambungan.

Dia menambahkan, langkah ini tidak hanya sebatas penyesuaian struktural, tetapi juga merupakan strategi pembinaan organisasi agar tetap segar dan adaptif dalam menghadapi perkembangan lingkungan tugas yang dinamis.

“Rotasi jabatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud nyata pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan. Dengan adanya regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini memiliki sosok pemimpin yang tangguh, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Kapuspen TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (6/11/2025).

Salah satu dari 57 Pati TNI itu adalah Mayjen TNI Krido Pramono. Krido dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman menggantikan Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.

Profil Krido Pramono

Pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 17 Oktober 1975 ini adalah lulusan SMA Negeri 2 Purwokerto. Jenderal Bintang 2 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997 dari kecabangan Infanteri (Raider).

Sejumlah jabatan penting pernah diembannya, salah satunya adalah Komandan Batalyon Inf 611/Awang Long menggantikan Mayor Inf Andy Mustafa Akad pada 2013.

Selanjutnya, dia promosi Lelkol sebagai Komandan Kodim 1002/Brb pada 2014. Kemudian, Pabandya-3/Jianorg Kowil Spaban II/Puanter Sterad di Mabes TNI AD di Jakarta (2016), Setmilpres (2019), dan Paban V /Binkar Spersad 2023.

Lalu, Waaspers Kasad Bidang Binpers (2023), Danrem 052/Wijayakrama, Pa Sahli Tingkat III Bidang Hubint Panglima TNI, dan Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan 286 perwira tinggi (pati) dan menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Selasa, 30 September 2025. Ratusan Pati TNI itu termasuk Jenderal Bintang 2 dan 1 yang bertugas di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Rotasi dan mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1334/IX/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang ditetapkan pada Selasa, 30 September 2025.

Adapun Pati TNI di Lemhannas yang dimutasi adalah Mayjen TNI Hadi Basuki, Mayjen TNI Muhamad Rusli, dan Brigjen TNI I Made Kusuma Dhyana Graha. Berikut profil singkat mereka:

1. Mayjen TNI Hadi Basuki

Hadi dimutasi dari Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ekonomi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Pria kelahiran 31 Oktober 1967 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kecabangan Infanteri.

Kariernya diawali dengan menjabat Danyonif 527/Baladibya Jaya. Sejumlah jabatan lain yang pernah dia emban antara lain Danrem 043/Garuda Hitam (2017-2018) dan Pamen Denma Mabesad (Lemhannas) pada 2018-2020.

Kemudian, Waaspers KSAD Bidang Binpers (2020-2022), Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (2022-2024), dan Pa Sahli Tk II KSAD Bidang Intekmil (2024-2025).

2. Mayjen TNI Muhamad Rusli

Rusli dimutasi dari Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Dia merupakan lulusan Akmil 1990 dari kecabangan Artileri Pertahanan Udara.

Karier militer pria kelahiran November 1967 ini diawali dengan menjabat Paban IV/Renprogar. Sejumlah jabatan lain yang pernah dia emban adalah Pamen Denma Mabesad, TA. Pengkaji Madya Bid. SKA Lemhannas (2020).

Selanjutnya, Karoren Settama Lemhannas (2022), Waasrena Kasad Bid. Ren (2022), dan Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Indag (2024).

3. Brigjen TNI I Made Kusuma Dhyana Graha

Kusuma Dhyana dimutasi dari Tenaga Ahli Pengajar Madya Bidang Strategi Lemhannas menjadi Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Wadan Pussenarhanud). Dia merupakan alumni Akmil 1995.

Sejumlah jabatan pernah diemban oleh Kusuma Dhyana, antara lain Dandim 1604/Kupang (2020), Asientel Kodam Udayana (2021), Staf Ahli Bidang OMSP Kodam I Bukit Barisan (2022), Pamen Denmabesad (2023), Direktur Penelitian dan Pengembangan (Dirlitbang) Pusat Pengkajian, Strategi, Penelitian dan Pengembangan (Pusjianstralitbang) TNI (2024), dan Wakapusjianstralitbang TNI (2024).

BEIJING - Dua perwira tertinggi China dan tujuh pejabat militer senior lainnya telah dipecat dari Partai Komunis yang berkuasa dan militer karena dicurigai melakukan pelanggaran serius terkait korupsi. Itu menjadi langkah signifikan dalam pemberantasan korupsi di militer China.

He Weidong, jenderal berpangkat tertinggi kedua di China, dan laksamana angkatan laut Miao Hua, mantan perwira politik tertinggi militer China, adalah pejabat militer senior terbaru yang menjadi sasaran kampanye pemberantasan korupsi di Tentara Pembebasan Rakyat.

Pemecatan Jenderal He adalah yang pertama dari seorang komandan yang sedang menjabat di Komisi Militer Pusat sejak Revolusi Kebudayaan 1966-1976.

Dia tidak terlihat di depan umum sejak Maret, dan penyelidikan atas aktivitasnya sebelumnya tidak diungkapkan oleh otoritas China.

Melansir Al Jazeera, dalam pengumuman pemecatan mereka pada hari Jumat, Jenderal He, Laksamana Miao, dan tujuh pejabat militer senior lainnya dituduh telah "melanggar disiplin Partai secara serius dan diduga melakukan kejahatan terkait tugas berat yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar".

Juru bicara Kementerian Pertahanan Zhang Xiaogang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dugaan pelanggaran tersebut "bersifat serius, dengan konsekuensi yang sangat merugikan", dan memuji pembersihan tersebut sebagai "pencapaian signifikan dalam kampanye antikorupsi Partai dan militer".

Pemecatan He yang berusia 68 tahun memiliki implikasi di luar militer karena mantan komandan tersebut juga menjabat di Politbiro yang beranggotakan 24 orang, eselon kekuasaan tertinggi kedua Partai Komunis yang berkuasa.

Salah Satu dari Dua Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, He adalah komandan ketiga paling berkuasa di Tentara Pembebasan Rakyat dan telah dianggap sebagai rekan dekat Presiden Xi Jinping, panglima tertinggi tentara.

Laksamana Miao sebelumnya diberhentikan dari komisi pada bulan Juni setelah diselidiki atas "pelanggaran disiplin serius".

Pengumuman pemecatan ini muncul hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis, sebuah badan elit yang beranggotakan lebih dari 200 pejabat senior, dijadwalkan mengadakan Sidang Pleno Keempat di Beijing.

Keputusan lebih lanjut terkait personel, seperti pemecatan dan penggantian anggota Komite Sentral, diperkirakan akan diresmikan dalam rapat yang dimulai pada hari Senin.

Pejabat militer lain yang disebutkan bersama He dan Miao antara lain He Hongjun, mantan pejabat senior di Departemen Pekerjaan Politik PLA, Wang Xiubin dari Pusat Komando Operasi Gabungan Komisi Militer Pusat, mantan komandan Komando Teater Timur Lin Xiangyang, dan dua mantan komisaris politik Angkatan Darat dan Angkatan Laut PLA.

Para pengamat mencatat bahwa banyak pejabat ini telah menghilang dari pandangan publik selama beberapa bulan.

Mantan komandan Polisi Bersenjata Rakyat, Wang Chunning, yang juga disebutkan dalam pernyataan tersebut, dicopot dari badan legislatif nasional bulan lalu, bersama tiga jenderal PLA lainnya.

Ja Ian Chong, profesor madya ilmu politik di Universitas Nasional Singapura, mengatakan "perombakan" semacam ini dalam kepemimpinan militer China kini telah terjadi begitu sering "sehingga menjadi lebih normal daripada sebelumnya".

"Dalam hal ini, tampaknya ini merupakan bagian dari perkembangan pemerintahan Xi Jinping," ujar Chong kepada Al Jazeera.

"Ini juga dapat dibaca sebagai konsolidasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan, dalam hal ini, hal ini menunjukkan bahwa partai menjadi lebih tersentralisasi dan kontrol atas mekanisme partai menjadi lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Teka-teki calon Direktur Utama BPJS Kesehatan akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan periode 2026–2031.

Penetapan itu terjadi kala proses seleksi diadang gugatan publik. Sejumlah pihak menggugat Panitia Seleksi alias Pansel BPJS Kesehatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta pada Januari 2026 lalu.