Teheran: Pemerintah Iran menegaskan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) belum akan mendapatkan akses untuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir negara tersebut sebelum tercapai kesepakatan final dengan Amerika Serikat terkait program nuklir dan pencabutan sanksi.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, mengatakan setiap bentuk akses terhadap fasilitas maupun material nuklir Iran hanya akan dibahas dalam kerangka perundingan akhir antara Teheran dan Washington.

Melalui akun media sosial X, Gharibabadi menegaskan pembahasan mengenai inspeksi IAEA akan bergantung pada kemajuan negosiasi, termasuk langkah konkret dari pihak lain dalam mencabut sanksi yang selama ini dikenakan kepada Iran.

Menurutnya, belum ada kesepakatan yang memungkinkan badan pengawas nuklir PBB tersebut melakukan pemeriksaan di lokasi-lokasi strategis Iran sebelum seluruh aspek perundingan diselesaikan.

Gharibabadi juga membantah adanya pertemuan antara tim negosiasi Iran dan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, di Swiss dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut Grossi memang mengajukan permintaan pertemuan, namun hingga kini tidak ada agenda resmi yang terlaksana.

Pernyataan tersebut muncul setelah Rafael Grossi sebelumnya menyampaikan bahwa IAEA berencana kembali melakukan inspeksi di Iran menyusul penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat.

Kesepakatan awal yang ditandatangani pada 18 Juni itu membuka jalan bagi proses negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian komprehensif mengenai program nuklir Iran serta pencabutan berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Washington.

Putaran pertama pembicaraan telah berlangsung di Swiss pada 21-22 Juni dan menjadi langkah awal dalam upaya kedua negara meredakan ketegangan yang selama bertahun-tahun membayangi hubungan bilateral mereka.

Isu pengawasan program nuklir Iran kembali menjadi sorotan internasional setelah sejumlah fasilitas utama negara tersebut mengalami serangan militer dalam beberapa tahun terakhir. Tiga pusat pengayaan dan penelitian nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan sebelumnya menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dalam konflik yang dikenal sebagai "perang 12 hari" pada Juni 2025.

Ketiga fasilitas itu kembali berada di pusat ketegangan setelah pecahnya konflik baru pada 28 Februari tahun ini, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target nuklir dan militer Iran.

Di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung, sikap Iran menunjukkan akses IAEA terhadap program nuklirnya tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam negosiasi.
Teheran tampaknya ingin memastikan setiap bentuk pengawasan internasional hanya dilakukan setelah memperoleh jaminan pencabutan sanksi dan kesepakatan politik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya Iran pada akhirnya akan mengizinkan inspektur nuklir internasional kembali memasuki negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan meskipun pemerintah Iran sebelumnya membantah adanya kesepakatan baru terkait inspeksi program nuklirnya.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (23/6), Trump menegaskan bahwa pemerintah AS telah menerima sinyal positif dari Teheran mengenai kemungkinan kembalinya tim inspeksi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, Iran telah menyampaikan komitmen tersebut melalui jalur komunikasi internal.

"Mereka akan mengizinkan inspeksi. Kami sangat yakin akan hal itu," kata Trump. Ia bahkan menepis pernyataan pejabat Iran yang menyebut tidak ada agenda kunjungan bagi inspektur IAEA dalam waktu dekat.

Meski optimistis, Trump tidak menjelaskan secara rinci kapan inspeksi tersebut akan berlangsung. Ia hanya mengatakan bahwa proses itu akan dilakukan pada waktu yang dianggap tepat dan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.

Presiden AS tersebut juga mengklaim bahwa Washington dan Teheran sedang membangun kesepahaman yang dapat menjaga stabilitas kawasan sekaligus memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Menurut Trump, isu tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam komunikasi antara kedua negara.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan Iran telah menyetujui kembalinya inspektur nuklir internasional. Namun, pernyataan itu segera dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Iran yang menegaskan tidak ada komitmen baru terkait program nuklir maupun mekanisme inspeksi internasional.

Dalam kesempatan terpisah saat berpidato di Pennsylvania, Trump kembali menegaskan bahwa Iran telah menyetujui untuk tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengklaim hubungan kedua negara menunjukkan perkembangan yang lebih positif dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Selain membahas isu nuklir, Trump turut menyinggung kondisi di Selat Hormuz. Ia mengklaim tercapainya kesepakatan damai yang membantu meredakan ketegangan di jalur pelayaran strategis tersebut. Trump bahkan menyebut lalu lintas energi di kawasan itu kembali meningkat, dengan sekitar 19 juta barel minyak dilaporkan melintasi Selat Hormuz dalam satu hari perdagangan.

Pernyataan Trump muncul di tengah upaya berbagai pihak untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah setelah periode ketegangan yang sempat mengganggu perdagangan energi global dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan pasokan minyak dunia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Kurs rupiah turun 16 poin atau 0,09 persen ke level Rp 17.859 per dollar Amerika Serikat (AS).

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelaku pasar saat ini menunggu hasil evaluasi dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Untuk diketahui MSCI Annual Market Classification Review akan dirilis MSCI pada 24 Juni 2026 waktu Indonesia.

“Pasar sebelumnya sempat mengalami tekanan setelah MSCI merilis Global Market Accessibility Review yang menurunkan penilaian indikator Information Flow Indonesia dari positif menjadi negatif,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Selasa sore ini.

MSCI mencatat sejumlah persoalan, mulai dari transparansi struktur kepemilikan saham publik atau free float hingga indikasi aktivitas perdagangan yang dinilai terkoordinasi.

Selain itu, informasi perusahaan emiten juga dinilai kerap tidak tersedia secara lengkap dalam bahasa Inggris.

Di sisi lain, pasar juga terus mencermati rentetan persoalan yang menimpa sejumlah perusahaan manufaktur.

Mulai dari penghentian produksi, perumahan karyawan, keterlambatan pembayaran gaji, hingga relokasi investasi ke negara lain dinilai menjadi sinyal melemahnya daya saing industri manufaktur nasional.

Terdapat empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya akibat memanasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Salah satunya adalah perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam melakukan PHK terhadap ribuan karyawan.

Kondisi yang tidak menentu membuat principal di Jepang memindahkan sebagian produksinya serta melakukan diversifikasi ke komponen kendaraan listrik.

Apabila relokasi benar terjadi, dampak langsung terhadap pabrikan kendaraan di dalam negeri akan bergantung pada tujuan produksi pabrik tersebut.

Jika memasok kebutuhan domestik, produsen kendaraan harus mencari pemasok pengganti.

Namun apabila mayoritas produksinya ditujukan untuk ekspor, dampaknya akan lebih besar terhadap penerimaan negara.

Sentimen pasar mulai membaik setelah Washington mengeluarkan izin umum selama 60 hari yang memungkinkan penjualan, pengiriman, dan impor minyak mentah serta produk minyak bumi Iran sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung dengan Teheran.

Langkah tersebut dilakukan setelah pejabat Amerika Serikat dan Iran melaporkan adanya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian yang lebih luas serta perpanjangan kerangka kerja gencatan senjata sementara.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam unggahan di Truth Social pada Senin bahwa Iran akan setuju untuk menjalani inspeksi senjata guna memastikan “kejujuran nuklir”.

“Jika Iran tidak memenuhi kesepakatan mereka, atau jika mereka tidak berperilaku baik, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan,” kata Trump kepada wartawan.

Pengecualian sanksi yang juga mencakup layanan perbankan, asuransi, dan pengiriman terkait tersebut telah meningkatkan ekspektasi bahwa ekspor minyak Iran dapat meningkat dalam beberapa minggu mendatang.

Kondisi ini berpotensi menambah pasokan global di saat kekhawatiran atas gangguan distribusi melalui Selat Hormuz mulai mereda.

Para pejabat Iran pada Senin menggambarkan pembicaraan terbaru sebagai proses yang telah mencapai “kemajuan besar”.

Sementara itu, sejumlah laporan media menyebut Teheran telah memperoleh keringanan ekspor minyak dan produk petrokimia seiring berlanjutnya diskusi menuju kesepakatan akhir yang diharapkan dapat tercapai dalam waktu 60 hari.

Prospek kembalinya tambahan pasokan minyak Iran ke pasar global untuk sementara menutupi risiko geopolitik yang masih membayangi kawasan tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan dari sejumlah anggota kongres dan kelompok pro-Israel untuk menyerahkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terbaru dengan Iran kepada kongres sebagaimana diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA.

Desakan tersebut muncul setelah pemerintah Trump menyepakati sebuah memorandum dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran, sekaligus membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.

Salah satu tokoh yang pertama kali meminta agar kesepakatan itu dikaji Kongres adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham.

"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

INARA, yang disahkan pada tahun 2015 saat pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), mewajibkan presiden menyerahkan setiap kesepakatan terkait program nuklir Iran kepada kongres dalam waktu 5 hari setelah disepakati.

Setelah dokumen diserahkan, kongres memiliki waktu 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan.

Namun, resolusi tersebut masih dapat diveto oleh presiden sehingga memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya.

Perdebatan muncul karena memorandum terbaru antara AS dan Iran tidak hanya mencakup isu nuklir, tetapi juga menjanjikan penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Iran.

Kesepakatan itu juga menetapkan kedua negara akan mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung, sementara Iran akan mengurangi tingkat pengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas.

Meski Trump sempat menyatakan terbuka untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke kongres, hingga kini pemerintahannya belum mengambil langkah resmi.

"Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.

Sejumlah pakar hukum menilai memorandum tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam INARA sehingga wajib ditinjau kongres.

Mantan penasihat hukum Gedung Putih era Obama Tess Bridgeman menilai aturan itu berlaku terhadap MoU terbaru maupun perjanjian yang mungkin dicapai pada masa mendatang.

Namun, Bridgeman juga berpendapat INARA seharusnya dicabut karena berisiko menghambat proses diplomasi.

"INARA bukanlah cara yang tepat bagi Kongres untuk terlibat dalam program nuklir Iran, dan hal tersebut bahkan lebih benar lagi saat ini," tulisnya dalam artikel di forum kebijakan Just Security.

Pandangan serupa disampaikan profesor hukum dari Harvard Law School Jack Goldsmith. Menurutnya, komitmen Trump untuk segera mencabut sanksi terhadap industri minyak Iran berpotensi bertentangan dengan ketentuan INARA.

"Saya rasa presiden tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum dalam negeri untuk mengeluarkan keringanan ini," tulis Goldsmith.

Meski demikian, Goldsmith mencurigai kongres maupun lembaga-lembaga hukum akan memaksa Trump untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Perdebatan mengenai INARA juga memunculkan tudingan kemunafikan politik. Sejumlah senator Demokrat menilai Partai Republik sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keterlibatan Kongres ketika Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif.

Senator Demokrat Chris Van Hollen menilai sikap terbaru sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan standar ganda.

"Senator Partai Republik yang awalnya sejalan dengan tugas konstitusional mereka dalam memulai perang melawan Iran tiba-tiba menuntut agar kongres berperan dalam menghentikan perang tersebut. Banyak sekali penghasutan perang yang terjadi," ucap Van Hollen.

Kelompok pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Jewish Institute for National Security of America (JINSA) juga menjadi pihak yang paling vokal mendesak keterlibatan kongres.

Hingga kini, belum jelas apakah Trump akan mematuhi ketentuan INARA atau memilih melanjutkan pendekatan yang selama ini memperluas interpretasi kewenangan presiden dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional.

Namun, polemik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam membahas politik AS terkait hubungan dengan Iran dalam beberapa bulan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - MoU 14 butir antara Amerika Serikat dan Iran, yang dijadwalkan diteken di Bürgenstock, Swiss, pada 19 Juni 2026, kemungkinan besar akan disebut Washington sebagai keberhasilan besar AS dan Presiden Trump. Tidak sepenuhnya salah. Perang berhenti, Selat Hormuz dibuka kembali, pasar energi bisa lebih tenang, dan Iran kembali masuk dalam pengawasan internasional.

Namun bila dibaca lebih dalam dari narasumber Pemerintah AS yang menjelaskan isi MoU itu, kesepakatan ini bukan kemenangan strategis Amerika Serikat. Ini lebih merupakan jalan keluar politik yang layak bagi Washington. AS bisa menyelamatkan muka, meredam risiko ekonomi global, dan mengurangi tekanan politik domestik terutama kans Partai Republik di pemilihan legislatif November ini. Tetapi pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar adalah Iran.

Iran tidak mendapatkan semua yang diinginkannya. Tetapi Teheran memperoleh hal-hal yang paling menentukan: rezim tetap aman, perang berhenti tanpa Iran harus menyerah, akses ekonominya mulai dibuka kembali, posisi atas Hormuz tetap menjadi leverage strategis, dan program nuklir sipilnya tidak dibongkar total.

Dalam perundingan seperti ini, kemenangan tidak selalu berarti mendapatkan semua tuntutan. Kesepakatan lahir karena biaya perang menjadi terlalu tinggi bagi kedua pihak dan dunia. Bagi AS, kelanjutan perang berarti risiko harga minyak, inflasi, gangguan rantai pasok energi, dan tekanan politik dalam negeri yang semakin sulit dikendalikan. Perang Iran–AS tidak lagi bisa diperlakukan sebagai konflik kawasan semata. Dampaknya sudah masuk ke pasar global.

Washington membutuhkan narasi keberhasilan untuk keluar dari perang tanpa terlihat mundur. Hormuz harus dibuka kembali. Program nuklir Iran harus kembali berada dalam pengawasan. Risiko energi global harus diturunkan. Dengan paket itu, AS dapat mengatakan kepada publik domestik dan sekutunya bahwa tekanan militer dan diplomasi telah berhasil.

Iran juga membutuhkan kepastian. Tetapi kebutuhannya berbeda. Teheran tidak mencari jalan keluar yang membuatnya tampak kalah. Iran membutuhkan penghentian perang tanpa kehilangan kartu strategis utama: rezim tetap kokoh, kapasitas nuklir sipil tidak dibongkar, dan posisi atas Hormuz tidak hilang.

Di titik inilah MoU ini menjadi kompromi yang asimetris. AS memperoleh penghentian perang. Iran mempertahankan posisi tawar.

Lima Garis Besar MOU

Secara garis besar, isi MoU dapat dibaca dalam lima kelompok. Pertama, penghentian permusuhan di semua lini. Kedua, pembukaan kembali Selat Hormuz. Ketiga, pelonggaran sanksi, pembukaan ekspor minyak, dan pelepasan sebagian aset Iran. Keempat, komitmen Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir, dengan pengawasan IAEA. Kelima, negosiasi lanjutan selama 60 hari menuju kesepakatan final.

Yang penting bukan hanya apa yang tertulis. Yang tidak tertulis justru lebih menentukan. Tidak ada pembongkaran total program nuklir Iran. Tidak ada pelucutan rudal. Tidak ada agenda perubahan rezim. Tidak ada ketentuan yang memaksa Iran menyerahkan seluruh kartu strategisnya.

Di situlah letak kemenangan Iran.

Pertama, perang berhenti tanpa rezim Iran runtuh. Ini kemenangan politik yang sangat besar. Bila tujuan tekanan perang adalah membuat Iran menyerah atau memicu krisis internal yang mengguncang rezim, maka tujuan itu tidak tercapai. Teheran tetap menjadi pihak yang harus diajak berunding, bukan pihak yang dipaksa menyerah.

Kedua, sanksi mulai dilonggarkan. Ini bukan hanya masalah ekonomi. Pelonggaran sanksi berarti pengakuan bahwa tekanan maksimal tidak bisa dipertahankan tanpa batas. Begitu ekspor minyak dibuka kembali dan sebagian aset Iran dilepas, daya tekan AS akan berkurang. Semakin lama proses ini berjalan, semakin mahal biaya politik bagi Washington untuk kembali ke tekanan maksimum.

Ketiga, Hormuz tetap menjadi kartu tawar Iran. Memang benar Hormuz dibuka kembali. Tetapi pembukaan itu tidak berarti Iran kehilangan kontrol strategis. Justru MoU ini mengakui realitas bahwa stabilitas Hormuz tidak mungkin dipisahkan dari perhitungan terhadap Iran. Tanpa Iran, Hormuz tidak bisa dijamin stabil. Itu pesan yang sangat kuat.

Keempat, program nuklir Iran tidak dibongkar total. Iran menerima pengawasan dan memberi komitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir. Tetapi yang dipertahankan tetap besar: kapasitas nuklir sipil. Bagi Teheran, ini bukan sekadar program teknologi. Ini simbol kedaulatan, kemampuan nasional, dan posisi tawar strategis.

AS tentu tidak pulang dengan tangan kosong. Washington dapat mengklaim bahwa perang berhasil dihentikan, Hormuz kembali dibuka, risiko krisis energi ditekan, dan Iran masuk lagi ke jalur pengawasan internasional. Untuk kepentingan domestik AS, klaim itu penting.

Namun tetap harus dibedakan antara menyelamatkan muka dan menang. AS tidak berhasil memaksa Iran membongkar total program nuklirnya. AS tidak berhasil mendorong pelucutan kemampuan strategis Iran. AS juga tidak berhasil membongkar pengaruh regional Iran. Yang diperoleh AS adalah stabilisasi. Itu penting, tetapi bukan kemenangan maksimal.

Di sisi lain, Israel menjadi pihak yang paling jelas kehilangan momentum. Bagi Israel, hasil ideal dari perang tentu bukan sekadar penghentian permusuhan. Israel menginginkan Iran dilemahkan secara permanen, program nuklirnya dihapus, pengaruh regional Teheran dikurangi, dan bila mungkin struktur kekuasaan Iran ikut terguncang.

MoU ini menghasilkan sebaliknya. Iran tidak dilumpuhkan. Program nuklirnya tidak dihapus. Pengaruh regionalnya tidak dipatahkan. AS justru memilih stabilisasi, bukan eskalasi. Artinya, agenda maksimal Israel tidak menjadi dasar kesepakatan akhir.

Oposisi Iran juga berada dalam posisi sulit. Mereka berharap tekanan perang akan memperlemah legitimasi rezim, memperdalam krisis internal, dan membuka ruang politik baru. Tetapi MoU ini justru memberi rezim di Teheran legitimasi diplomatik baru. Iran kembali duduk sebagai pihak yang diakui dalam perundingan besar. Sanksi mulai dilonggarkan. Ekonomi diberi ruang bernapas. Perang berhenti tanpa perubahan rezim. Bagi oposisi Iran, ini kekalahan momentum.

Struktur lima kelompok ini pada dasarnya mengkonfirmasi kerangka yang diajukan dalam tulisan 12 Mei 2026, “Menang Bersama atau Gagal Total: Jalan Realistis Perdamaian Iran-AS”. Tulisan itu membagi kemungkinan hasil perundingan ke dalam tiga paket: Paket Satu yang dapat dijalankan, yaitu verifikasi IAEA dan pelonggaran sanksi bertahap; Paket Dua yang dapat dinegosiasikan, yaitu pembatasan pengayaan uranium dan pengaturan Hormuz; serta Paket Tiga yang tidak realistis, yaitu pembongkaran total.

MoU 14 butir ini menempatkan Paket Satu sebagai inti yang terealisasi. Sebagian Paket Dua juga tercermin, terutama dalam pengakuan posisi Iran atas Hormuz, meski mekanisme internasionalnya belum dirinci. Paket Tiga, sebagaimana diperkirakan, tidak menjadi dasar kesepakatan sama sekali.

Peringatan: Perundingan Baru Akan Dimulai!

Namun kesepakatan yang dimediasi oleh Pakistan ini belum otomatis menjadi perdamaian permanen. Masa 60 hari ke depan akan menentukan apakah MoU ini menjadi jembatan menuju kesepakatan final atau hanya jeda sebelum krisis berikutnya.

Risiko pertama adalah perbedaan tafsir. AS akan menekankan pengawasan nuklir dan pembukaan Hormuz. Iran akan menekankan pelonggaran sanksi dan pengakuan atas hak nuklir sipil. Israel akan mencari celah untuk menunjukkan bahwa kesepakatan ini terlalu lemah.

Risiko kedua adalah urutan pelaksanaan. Apakah Hormuz harus dibuka penuh lebih dulu? Apakah sanksi harus dicabut lebih dulu? Apakah langkah nuklir harus diverifikasi lebih dulu? Pertanyaan semacam ini terlihat teknis, tetapi sering menjadi sumber ketegangan paling serius.

Risiko ketiga adalah sabotase. Pihak yang merasa dirugikan tidak akan tinggal diam. Provokasi terbatas, serangan yang sulit dilacak, atau insiden yang ditafsirkan sebagai pelanggaran MoU dapat mengganggu seluruh proses.

Tiga Isu Utama: Hormuz, Sanksi dan Nuklir

Dari seluruh isi MoU, tiga isu akan menentukan apakah kesepakatan ini menjadi awal stabilitas atau hanya jeda sebelum konflik berikutnya: Hormuz, sanksi, dan nuklir.

Hormuz penting karena menyangkut stabilitas energi global. Selama jalur ini terganggu, perang Iran–AS langsung menjadi krisis dunia. Harga minyak, biaya pengapalan, inflasi, dan sentimen pasar ikut terdampak. Karena itu, pembukaan kembali Hormuz bukan sekadar butir teknis, tetapi syarat agar perang berhenti dirasakan oleh ekonomi global.

Namun Hormuz juga menyimpan konsekuensi politik. MoU ini mengakui bahwa keamanan jalur energi tersebut tidak bisa dipisahkan dari posisi Iran. Stabilitas Hormuz tidak cukup dijaga dengan kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan pengaturan politik yang memperhitungkan Teheran.

Isu kedua adalah sanksi. Selama sanksi tetap menjadi tekanan utama, Iran akan mempertahankan kartu balasan melalui Hormuz, pengaruh regional, atau program nuklir. Sebaliknya, bila sanksi dilonggarkan terlalu cepat tanpa verifikasi, AS akan dituduh memberi konsesi besar tanpa jaminan cukup. Karena itu, urutan pelonggaran sanksi akan menjadi ujian utama 60 hari ke depan.

Isu ketiga adalah nuklir. Bagi AS, pengawasan nuklir diperlukan untuk menunjukkan bahwa perang berhenti dengan hasil keamanan. Bagi Iran, mempertahankan program nuklir sipil penting untuk menunjukkan bahwa negara itu tidak menyerah. MoU ini tidak menghapus program nuklir Iran, tetapi menempatkannya kembali dalam kerangka komitmen dan pengawasan.

Ketiga isu ini saling terkait. Hormuz tidak akan stabil bila sanksi tetap mencekik. Sanksi sulit dilonggarkan bila isu nuklir tidak bisa diverifikasi. Isu nuklir tidak akan selesai bila Iran merasa konsesi ekonominya dapat ditarik kembali sewaktu-waktu.

Itulah sebabnya kesepakatan ini tidak boleh dibaca hanya sebagai penghentian perang. Ia adalah ujian apakah AS dan Iran mampu mengubah tekanan militer menjadi pengaturan politik yang lebih tahan lama. Jika gagal, perang hanya tertunda. Jika berhasil, kawasan memasuki keseimbangan baru yang lahir bukan dari kemenangan mutlak, melainkan dari pengakuan atas batas kekuatan masing-masing pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kesepakatan damai antara AS dan Iran di Istana Versailles, Prancis. Kesepakatan ini berisi perjanjian gencatan senjata, pembukaan kembali jalur perdagangan energi penting dunia, Selat Hormuz, hingga pemberhentian pengembangan senjata nuklir.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengabarkan penandatanganan itu melalui unggahannya di platform media sosial X pada Kamis (18/6/2026). Dalam cuitannya, Macron menyampaikan optimisme bahwa perjanjian tersebut akan meredakan ketegangan geopolitik yang selama ini membayangi pasar minyak dunia.

"Presiden Trump malam ini telah menandatangani di Versailles kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Perjanjian ini membuka jalan bagi perdamaian abadi dan memungkinkan pembukaan kembali Selat Hormuz," tulis Macron.

Sementara itu, Kantor Berita Pemerintah Iran IRNA resmi merilis rincian dokumen Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, yang dinamakan sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad.

14 poin MoU antara Teheran dan Washington yang dirilis IRNA:

Nota Kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran

1. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran beserta sekutu mereka dalam perang saat ini, dengan menandatangani MoU ini, mendeklarasikan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, dan berjanji mulai saat ini untuk tidak memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain, dan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap satu sama lain, serta menjamin integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon.

2. Kesepakatan akhir akan mengonfirmasi penghentian permanen perang di semua lini, termasuk di Lebanon, dan ketentuan lain dari paragraf ini.

3. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berjanji untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing dan menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing.

4. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran berkomitmen untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama.

5. Setelah penandatanganan MoU ini, Republik Islam Iran akan membuat pengaturan menggunakan upaya terbaiknya untuk perjalanan aman kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Lalu lintas kapal komersial akan segera dimulai, dan mengingat perlunya menghilangkan hambatan teknis dan militer serta pembersihan ranjau oleh Republik Islam Iran, akan diberlakukan dalam waktu 30 hari. Republik Islam Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan administrasi masa depan dan layanan maritim di Selat Hormuz dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sejalan dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz.

6. Amerika Serikat berjanji bersama mitra regional untuk mengembangkan rencana definitif yang disepakati bersama dengan setidaknya $300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Republik Islam Iran. Mekanisme pelaksanaan rencana ini akan diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Semua lisensi, pengecualian, dan izin yang diperlukan untuk transaksi keuangan yang relevan akan diberikan oleh Amerika Serikat.

7. Amerika Serikat berjanji untuk menghentikan semua jenis sanksi terhadap Republik Islam Iran, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu resolusi Dewan Gubernur IAEA dan semua sanksi sepihak AS, primer dan sekunder, dalam jadwal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan akhir. Republik Islam Iran dan Amerika Serikat mengakui sangat pentingnya masalah penghentian sanksi yang disebutkan di atas, dan menyatakan niat mereka untuk segera mengatasi masalah ini dalam negosiasi, guna mencapai persetujuan bersama mengenai hal tersebut.

8. Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan mengadakan atau mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah sepakat untuk menyelesaikan disposisi bahan yang diperkaya yang ditimbun, sesuai dengan mekanisme yang akan disepakati bersama sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam Paragraf Tujuh, dengan metodologi minimum berupa pencampuran ke bawah (downblending) di lokasi di bawah pengawasan IAEA. Kedua pihak juga sepakat untuk membahas masalah pengayaan dan masalah lain yang disepakati bersama terkait dengan kebutuhan nuklir Republik Islam Iran berdasarkan kerangka kerja yang memuaskan yang disepakati dalam kesepakatan akhir. Kesepakatan akhir akan mengonfirmasi ketentuan dari paragraf ini. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran mengakui sangat pentingnya masalah nuklir yang disebutkan di atas dan menyatakan niat mereka untuk segera mengatasi masalah ini dalam negosiasi guna mencapai persetujuan bersama atas hal tersebut.

9. Menunggu kesepakatan akhir, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat untuk mempertahankan status quo. Republik Islam Iran akan mempertahankan status quo program nuklirnya saat ini, dan Amerika Serikat tidak akan menjatuhkan sanksi baru apa pun dan tidak akan mengerahkan pasukan tambahan di kawasan tersebut.

10. Amerika Serikat berjanji bahwa segera setelah penandatanganan MoU ini hingga penghentian sanksi, Departemen Keuangan AS akan menerbitkan pengecualian untuk ekspor minyak mentah, produk dan turunan minyak bumi Iran, dan semua layanan terkait, termasuk transaksi perbankan, asuransi, transportasi, dll.

11. Amerika Serikat berjanji untuk membuat dana dan aset Republik Islam Iran yang dibekukan atau dibatasi agar sepenuhnya tersedia untuk digunakan setelah pelaksanaan MoU ini. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan saling menyepakati prosedur terkait pelepasan dana ini selama negosiasi. Dana tersebut, baik disimpan di rekening aslinya atau ditransfer, harus dibuat sepenuhnya dapat digunakan untuk pembayaran kepada penerima akhir mana pun yang ditunjuk oleh Bank Sentral Republik Islam Iran. Amerika Serikat berjanji untuk menerbitkan semua lisensi dan otorisasi yang diperlukan sesuai dengan hal tersebut.

12. Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sepakat bahwa mekanisme eksekutif akan dibentuk untuk memantau keberhasilan pelaksanaan MoU ini dan kepatuhan kesepakatan akhir di masa mendatang.

13. Setelah menandatangani MoU ini dan tunduk pada dimulainya pelaksanaan Paragraf 1, 4, 5, 10, dan 11 dari MoU ini serta pelaksanaan berkelanjutan dari langkah-langkah ini, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan memulai negosiasi mengenai kesepakatan akhir secara eksklusif pada paragraf lainnya.

14. Kesepakatan akhir akan didukung oleh resolusi [Dewan Keamanan PBB] yang mengikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan kembali melancarkan serangan terhadap Iran apabila tidak puas dengan kesepakatan yang tengah dirancang untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Evian, Prancis, Rabu (17/6/2026), Trump mengatakan bahwa rancangan kesepakatan antara AS dan Iran yang akan diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jenewa pada Jumat mendatang masih belum bersifat final.

“Ini adalah nota kesepahaman. Jika saya tidak menyukainya, kami akan kembali menembaki mereka, menjatuhkan bom di atas kepala mereka. Jika mereka tidak berperilaku baik, kami akan kembali menjatuhkan bom,” ujar Trump dikutip CNBC International, Rabu (17/6/2026).

Nota kesepahaman tersebut disebut akan memperpanjang gencatan senjata antara AS dan Iran selama 60 hari sekaligus menjadi kerangka bagi perundingan lanjutan terkait program nuklir Teheran dan sejumlah isu strategis lainnya.

Di tengah upaya diplomasi tersebut, sedikitnya tiga kapal tanker minyak Iran dilaporkan berhasil melintasi blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz pada Rabu. Pengiriman tersebut menjadi yang pertama dalam dua bulan terakhir dan dinilai sebagai sinyal adanya terobosan dalam hubungan kedua negara.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance menyampaikan bahwa masih banyak rincian yang harus diselesaikan dalam proses negosiasi. Namun, dia optimistis posisi Washington tetap kuat dalam pembicaraan selanjutnya.

“Masih banyak detail yang harus dirampungkan, tetapi kami memegang semua kartu,” ujarnya dalam wawancara dengan CNBC pada Senin.

Konflik Timur Tengah bersama perang Rusia-Ukraina menjadi agenda utama dalam pertemuan G7 tahun ini. Para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, dan Jepang berkumpul di Evian bersama perwakilan Uni Eropa dan Ukraina.

Usai bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa, Trump juga mendesak Rusia untuk segera mencapai kesepakatan damai.

“Rusia telah kehilangan sangat banyak orang, begitu juga Ukraina,” kata Trump kepada wartawan.

Selain isu geopolitik, agenda KTT G7 pada Rabu juga akan membahas perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan kedaulatan teknologi global. Sejumlah tokoh industri teknologi seperti CEO OpenAI Sam Altman, CEO Anthropic Dario Amodei, dan CEO Google DeepMind Demis Hassabis dijadwalkan menghadiri forum tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dengan Iran telah ditandatangani. Dia juga mengisyaratkan rincian perjanjian tersebut akan dipublikasikan dalam waktu dekat.

“Saya sangat senang mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani, kesepakatannya sudah sepenuhnya ditandatangani,” ujar Trump saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT G7, seperti dilansir BBC, Selasa (16/6/2026).

Pejabat senior AS mulai mengungkap sejumlah rincian isi kesepakatan tersebut. Mereka menyebut Selat Hormuz akan kembali dibuka pada Jumat, bertepatan dengan penandatanganan resmi perjanjian di Jenewa.

Mereka juga mengatakan pembicaraan teknis mengenai program nuklir Iran akan dimulai pekan ini. Namun, pelonggaran sanksi maupun pelepasan aset Iran tetap bergantung pada pemenuhan komitmen Teheran dalam perjanjian tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran hanya terdiri dari “sekitar satu setengah halaman” dan masih bersifat sangat umum.

Vance menambahkan banyak rincian teknis akan dirumuskan dalam tahap negosiasi berikutnya.

“Dalam sejumlah isu, kami harus menyelesaikannya pada fase negosiasi teknis. Namun, yang dilakukan MoU ini adalah membentuk kerangka kerja agar Iran memperoleh manfaat dari kesepakatan dengan memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan tersebut,” ujarnya.

Pejabat AS menyebut perjanjian tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Trump, Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Mereka juga mengisyaratkan rincian lebih lanjut dari pakta itu dapat dirilis paling cepat pada Rabu, meskipun Trump mengatakan teks lengkap perjanjian akan dipublikasikan “segera” setelah seremoni pada Jumat.

“Ini dokumen yang sangat kuat, dan saya ingin dokumen ini dipublikasikan. Jadi mungkin dalam waktu dekat,” ujar Trump.

Kesepakatan itu juga akan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari ke depan. Dalam periode tersebut, kedua pihak akan merundingkan rincian kesepakatan final.

Mengumumkan terobosan tersebut pada Minggu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya menjadi mediator, mengatakan kesepakatan itu mencakup “penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon”.

Pejabat AS mengatakan Lebanon termasuk dalam kerangka gencatan senjata, tetapi penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon bukan menjadi syarat kesepakatan. Mereka menambahkan Israel tetap memiliki hak untuk membela diri.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin malam mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza “selama diperlukan”, serta tetap memiliki kebebasan bertindak terhadap ancaman serangan.

Dia juga mengatakan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir, baik dengan maupun tanpa kesepakatan.

Pernyataan Netanyahu disampaikan setelah media Lebanon melaporkan serangan Israel terhadap sebuah mobil di wilayah selatan yang menewaskan sejumlah orang, serangan pertama sejak kesepakatan damai diumumkan. Hezbollah menyatakan telah meluncurkan rudal dan drone ke arah pasukan Israel sebagai balasan.

Trump pada Minggu mengatakan dirinya telah memerintahkan pencabutan segera blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran. Dia juga menyebut Selat Hormuz akan dibuka kembali setelah kesepakatan awal ditandatangani.

Melalui media sosial pada Senin, Trump mengklaim bahwa “kapal-kapal mulai bergerak, banyak yang membawa muatan minyak, keluar dari Selat Hormuz”.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengonfirmasi penghentian operasi militer dalam wawancara melalui televisi pemerintah Iran. Media pemerintah Iran menggambarkan kesepakatan kerangka tersebut sebagai kemenangan bagi Teheran.

JAKARTA - Perjanjian damai untuk mengakhiri perang membara di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel versus Iran dijadwalkan akan ditandatangani pada hari ini. Kabar kesepakatan AS-Iran sangat mengejutkan sekaligus melegakan untuk panggung geopolitik global.

Melalui unggahan di media sosialnya, Presiden AS Donald Trump dengan percaya diri menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran siap ketok palu hari ini. Efeknya pun luar biasa, Selat Hormuz -jalur nadi utama yang memasok seperlima minyak mentah dunia- akan langsung dibuka untuk semua pihak segera setelah dokumen ditandatangani.

Namun, alih-alih mengonfirmasi kabar bahagia tersebut, pihak Iran justru langsung melempar bantahan dan meredam euforia global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei memperingatkan, semua pihak untuk tidak berspekulasi soal tanggal damai.

Penasihat Mojtaba Khamenei: Trump Setuju Cairkan Aset Iran Rp426,7 Triliun yang Dibekukan AS



"Kita harus menunggu dan melihat tanggal pastinya, meskipun penandatanganan memorandum kesepahaman itu tidak akan terjadi besok (hari Minggu)," tegas Baghaei seperti dikutip media pemerintah Iran.

Baghaei menyebut adanya "keragu-raguan" dari pihak lawan (AS-Israel) yang membuat Iran harus sangat berhati-hati.

Bocoran Isi Perjanjian AS dan Iran

Perang AS-Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu melalui serangan udara gabungan AS-Israel ke Iran telah melumpuhkan ekonomi global dan menewaskan ribuan jiwa di Iran serta Lebanon. Kini, draf perjanjian damai yang dimediasi ketat oleh Pakistan bocor ke publik.

Berdasarkan laporan Reuters dari berbagai sumber diplomatik, berikut adalah poin-poin krusial "barter" yang ada di dalam draf kesepakatan damai tersebut. Trump: AS dan Iran Teken Kesepakatan Hari Ini, Selat Hormuz Akan Dibuka untuk Semua



Pembukaan Blokade & Barter Aset: Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset-aset Iran senilai miliaran dolar yang selama ini dibekukan, serta menghapus sanksi ekspor minyak Iran. Imbalannya, Iran wajib membuka total Selat Hormuz tanpa pungutan biaya tambahan.

Nasib Program Nuklir Iran: AS menuntut pembongkaran total program nuklir Iran serta pemusnahan stok uranium yang diperkaya tinggi. Namun, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi bersikeras negaranya menolak pembongkaran dan hanya mau mempertahankan uranium tersebut dalam bentuk yang diencerkan.

Ganti Rugi Perang: Draf tersebut kabarnya mendiskusikan kemungkinan pembayaran kompensasi/ganti rugi perang untuk Teheran dan pelonggaran batasan program rudal Iran oleh AS, meski pejabat Washington sempat menyangkal klausul ini.

Ketegangan di balik meja perundingan ini pun masih terasa panas di lapangan. Hanya beberapa jam setelah Menlu Iran mengklaim negaranya keluar sebagai pihak yang lebih kuat dalam konflik ini, militer AS mendadak menembak jatuh beberapa drone tempur bunuh diri milik Iran yang kedapatan terbang mengancam jalur pelayaran komersial di dekat Selat Hormuz.

Penolakan Keras Israel: Damai atau Perang Berlanjut?

Masyarakat dunia kini sedang dilanda harap-harap cemas. Pengumuman damai ini menjadi angin segar yang berpotensi langsung menurunkan harga minyak mentah dunia (Brent dan WTI) yang sempat bertengger di level tertinggi akibat perang.

Jika Selat Hormuz benar-benar dibersihkan dari ranjau laut oleh negara-negara G7, ancaman krisis energi global bisa diredam. Namun batu sandungan terbesar justru datang dari sekutu utama AS sendiri.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menyatakan negaranya tidak akan ikut serta dan menolak tunduk pada kesepakatan tersebut. Netanyahu dilaporkan sempat bersitegang dengan Trump setelah Washington mendesak Israel untuk menghentikan operasi militernya melawan milisi Hizbullah di Lebanon.

Sementara pihak Iran mengklaim perjanjian ini akan memaksa militer Israel mundur dari wilayah Lebanon yang diduduki, Menteri Pertahanan Israel justru bersumpah tidak akan menarik mundur satu pun pasukannya dan tetap mempertahankan kebebasan penuh untuk menyerang target yang mengancam mereka.

TEHERAN - Material tersebut memiliki berat kurang dari sebuah mobil keluarga kecil. Namun, nasib sekitar 440 kg uranium yang sangat diperkaya dapat menentukan apakah Amerika Serikat dan Iran dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi kesepakatan diplomatik yang lebih luas.

Melansir Gulf News, negosiasi selama berminggu-minggu telah membawa Washington dan Teheran lebih dekat ke kerangka kerja yang memungkinkan perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan peluncuran fase baru pembicaraan. Namun, satu isu terus membayangi hampir setiap diskusi lainnya: apa yang terjadi pada persediaan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Menurut inspektur internasional, material tersebut berpotensi cukup untuk sekitar 10 senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut, menjadikannya salah satu isu paling sensitif di meja perundingan.

Presiden AS Donald Trump berulang kali menegaskan bahwa Iran harus menyerahkan apa yang disebutnya sebagai "debu nuklir", sementara pejabat Iran mempertahankan bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengejar program nuklir sipil. Dengan kedua belah pihak masih terpecah, persediaan uranium telah menjadi salah satu poin penting yang menjadi kendala dalam negosiasi. CNN melaporkan bahwa bahkan jika kerangka kerja gencatan senjata yang lebih luas disepakati, masa depan uranium yang diperkaya Iran kemungkinan akan tetap menjadi fokus pembicaraan selanjutnya.

Masa Depan Perang Iran Hanya Ditentukan 440 Kg Uranium, Ini 4 Faktanya

1. Iran Memiliki 440 Kg Uranium yang Diperkaya hingga 60 Persen

Iran memiliki persediaan uranium yang diperkaya dalam jumlah besar, termasuk sekitar 440 kg yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen — tingkat yang jauh melebihi apa yang umumnya dibutuhkan untuk program energi nuklir sipil.

Perkiraan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menunjukkan bahwa, jika diperkaya lebih lanjut hingga tingkat senjata nuklir, persediaan ini secara teoritis cukup untuk sekitar 10 senjata nuklir.

Iran juga memiliki sekitar 184 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 20 persen, serta persediaan uranium yang diperkaya lebih rendah dalam jumlah yang jauh lebih besar. Menurut CNN, beberapa ahli berpendapat bahwa bahkan cadangan uranium tingkat rendah ini mungkin perlu ditangani karena Iran telah menunjukkan kemampuan untuk memperkaya uranium dengan cepat menggunakan sentrifugal canggih.

2. Iran Bisa Memiliki Senjata Nuklir

Kekhawatiran tersebut bukan hanya pada jumlah uranium yang dimiliki Iran, tetapi juga seberapa dekat uranium tersebut dengan material tingkat senjata nuklir.

Uranium alami mengandung kurang dari satu persen uranium-235, isotop fisil yang digunakan dalam reaktor nuklir dan senjata. Melalui pengayaan, konsentrasi tersebut meningkat. Uranium tingkat senjata nuklir umumnya dianggap memiliki kemurnian sekitar 90 persen.

Menurut para ahli nuklir yang dikutip oleh CNN, begitu uranium mencapai kemurnian 60 persen, perjalanan teknis selanjutnya menuju tingkat senjata nuklir menjadi jauh lebih singkat.

Eric Brewer, mantan pejabat intelijen dan kontraproliferasi AS yang sekarang bekerja di Nuclear Threat Initiative, mengatakan kepada CNN bahwa pengayaan lebih lanjut hanya membutuhkan waktu "beberapa hari hingga beberapa minggu" jika Iran mempertahankan fasilitas pengayaan operasional.

Itulah mengapa banyak ahli non-proliferasi memandang persediaan 60 persen sebagai kekhawatiran paling mendesak dalam negosiasi.

3. Iran Memiliki Kemampuan Melaksanakan Program Nuklir

Iran memperkaya uranium dengan mengubahnya menjadi gas uranium heksafluorida dan memasukkannya melalui serangkaian sentrifugal di fasilitas termasuk Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Sentrifuga secara bertahap meningkatkan konsentrasi uranium-235. Menurut CNN, sebagian besar uranium yang sangat diperkaya Iran diyakini tetap dalam bentuk gas, sehingga dapat diproses lebih lanjut jika fasilitas yang diperlukan tersedia.

Bukankah AS dan Israel sudah menyerang fasilitas-fasilitas ini? Ya.

Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 selama apa yang disebut Pentagon sebagai Operasi Midnight Hammer.

Serangan tersebut menargetkan lokasi-lokasi penting termasuk Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Namun, menurut CNN, penilaian intelijen AS menyimpulkan bahwa sebagian besar persediaan uranium yang diperkaya tinggi kemungkinan besar terkubur daripada dihancurkan. Meskipun fasilitas mengalami kerusakan signifikan, nasib semua material tersebut masih belum pasti.

Ketidakpastian itu telah mempersulit upaya diplomatik. Iran membatasi inspeksi internasional setelah serangan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang lokasi dan kondisi pasti dari beberapa uranium.

4. AS Masih Ingin Iran Tak Memiliki Senjata Nuklir

Pemerintahan Trump telah menetapkan tiga syarat utama untuk setiap kesepakatan.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Iran harus menyerahkan uranium yang diperkaya tinggi, meninggalkan upaya pengembangan senjata nuklir, dan memulihkan navigasi bebas melalui Selat Hormuz.

Trump berulang kali berpendapat bahwa Iran harus mentransfer material tersebut ke negara lain untuk dibuang atau menghancurkannya di bawah pengawasan internasional. Ia juga memperingatkan bahwa opsi militer dapat kembali jika diplomasi gagal.

Menurut CNN, beberapa ahli AS percaya bahwa setiap kesepakatan yang memungkinkan Iran untuk mempertahankan uranium yang diperkaya tinggi akan membuka kemungkinan pengembangan senjata di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kerangka kesepakatan awal untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sekaligus memulai negosiasi terkait masa depan program nuklir Teheran.

Melansir BBC, Jumat (29/5/2026), pejabat AS mengatakan kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Donald Trump dan pimpinan Iran. Namun, laporan dari Teheran menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya sejalan.

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan perundingan menyebut kesepakatan itu belum difinalisasi maupun dikonfirmasi.

Di tengah proses negosiasi, kedua negara masih saling menuding telah melanggar gencatan senjata yang rapuh dalam beberapa hari terakhir.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis menyatakan telah menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut, menyusul serangan terbaru AS ke wilayah selatan Iran pada malam sebelumnya.

Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Rabu melaporkan sejumlah poin dari rancangan tidak resmi memorandum of understanding (MoU) 14 poin antara kedua negara.

Rancangan tersebut mencakup pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, penarikan pasukan AS dari “sekitar wilayah Iran”, serta pemulihan lalu lintas nonmiliter di Selat Hormuz dengan pengelolaan dan pengaturan jalur pelayaran dilakukan oleh Iran dan Oman.

Gedung Putih membantah dokumen tersebut dan menyebut draf MoU yang beredar sebagai “rekayasa sepenuhnya”.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi kawasan itu sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap perdagangan energi global.

Sejak gencatan senjata awal antara AS dan Iran berlaku pada 8 April 2026, Trump berulang kali menyatakan kedua negara semakin dekat menuju kesepakatan. Namun, hingga kini belum ada hasil substantif dari perundingan tersebut.

Perundingan yang berlangsung di Islamabad beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan juga berakhir tanpa kesepakatan berarti.

Di hampir setiap perkembangan terbaru, termasuk hingga Rabu, Trump dan pejabat AS lainnya masih menegaskan opsi operasi militer tetap terbuka apabila negosiasi gagal.

Pekan lalu, Trump bahkan mengaku sempat hampir memerintahkan serangan lanjutan terhadap Iran, tetapi akhirnya menahan keputusan tersebut atas permintaan sekutu AS.

Dalam rapat kabinet pada Rabu, Trump mengatakan negosiasi terus berjalan, tetapi proposal Iran “belum sampai ke tahap yang diharapkan” dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Belum diketahui perkembangan yang terjadi dalam 24 jam terakhir maupun kapan Trump akan memberikan persetujuan final terhadap perpanjangan gencatan senjata tersebut.

Jika disetujui, kesepakatan itu akan membuka ruang bagi tim negosiator AS dan Iran untuk membahas isu yang lebih kompleks, terutama terkait program nuklir Iran dan sisa cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi.

Trump sebelumnya mengusulkan agar stok uranium tersebut diambil alih AS atau diencerkan bersama Iran, baik di dalam negeri maupun di negara ketiga.

Axios, media yang pertama kali melaporkan kesepakatan tentatif itu, menyebut Trump telah menerima pengarahan terkait proposal tersebut, tetapi belum memberikan persetujuan dan masih membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkannya.

Konfirmasi pejabat AS terhadap laporan Axios yang sebelumnya hanya bersumber anonim dinilai sebagai sinyal bahwa kedua negara kini lebih dekat menuju kesepakatan dibandingkan periode mana pun selama lebih dari enam pekan gencatan senjata berlangsung.

Sejumlah laporan menyebut kesepakatan tersebut dapat membuka akses “tanpa hambatan” di Selat Hormuz. Iran juga disebut memiliki waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau di jalur pelayaran sempit tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan, AS disebut akan mencabut blokade dan memberikan pengecualian sanksi agar Iran kembali dapat menjual minyaknya.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran memang menginginkan kesepakatan, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan kapan atau apakah kesepakatan itu benar-benar tercapai.

“Negosiator masih bolak-balik membahas beberapa poin bahasa,” kata Vance seperti dilansir dari BBC.

Dia menambahkan isu pengayaan uranium masih menjadi salah satu titik krusial dalam perundingan.

“Kami menilai mereka bernegosiasi dengan itikad baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memimpin konferensi pers Gedung Putih enggan mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

“Selalu menjadi kesalahan jika mendahului keputusan presiden,” kata Bessent. “Semua keputusan pada akhirnya akan berada di tangan presiden.”

Saat ditanya apakah kesepakatan damai nantinya juga mencakup rekonstruksi Iran, Bessent menjawab, “Kita harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum membahas tahap berikutnya.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada Senin (25/5/2026) pagi bergerak menguat 21 poin atau 0,12 persen menjadi Rp17.696 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.717 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah di tengah harapan perdamaian antara AS dengan Iran.

“Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS oleh harapan perdamaian di Timteng (Timur Tengah) dan harga minyak mentah dunia yang turun merespons pernyataan Trump (Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa perundingan dengan Iran berjalan secara konstruktif,” katanya di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, Trump mengonfirmasi bahwa sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran "sebagian besar telah dinegosiasikan" dan akan segera dilakukan finalisasi.

Trump mengatakan telah membahas rancangan kesepakatan tersebut melalui komunikasi "yang sangat baik" dengan sejumlah pemimpin kawasan.

Washington dan Teheran terus menegosiasikan usulan kesepakatan berikut balasannya melalui perantaraan Pakistan terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi.

Adapun sentimen domestik mulai membaik sejak Jumat (22/5), pasar ekuitas ditutup positif. “Namun masih ada tekanan pada rupiah setelah data neraca transaksi berjalan yang menunjukkan defisit yang besar,” ujar Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.600-Rp17.750 per dolar AS.