Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan pemerintah memperluas pemberian Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) bagi kawasan industri. Skema ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjamin kepastian pasokan listrik bagi sektor manufaktur.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan banyak kawasan industri sudah memiliki kemampuan finansial, kesiapan teknis, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem kelistrikan mandiri yang tetap terhubung dengan jaringan nasional. Namun, regulasi dan perizinan dinilai masih menjadi hambatan.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Menurut Ma’ruf, industri membutuhkan kepastian pasokan energi, terutama ketika investasi telah masuk, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi.

Usulan Wilus ini muncul seiring gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa sistem ketenagalistrikan nasional perlu diperkuat di tengah meningkatnya kebutuhan energi di sektor industri.

Keandalan listrik, lanjut Ma'ruf, kini menjadi salah satu faktor utama daya saing industri.

"Peristiwa pemadaman yang terjadi belakangan ini harus dilihat sebagai alarm penting bahwa sistem kelistrikan nasional memerlukan lapisan pengaman yang lebih kuat. Ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu sistem yang terpusat," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa gangguan listrik dalam durasi singkat sekalipun dapat menimbulkan kerugian ekonomi, mulai dari terhentinya produksi, kerusakan bahan baku, tertundanya pengiriman, hingga tambahan biaya akibat penggunaan sistem cadangan.

Pada industri berproses kontinu seperti petrokimia, baja, semikonduktor, pusat data, dan farmasi, pemadaman juga dapat menghentikan operasi dalam waktu lama karena proses pemulihan tidak cepat.

HKI yang menaungi lebih dari 170 kawasan industri menilai tantangan tersebut akan semakin besar seiring masuknya investasi di sektor kendaraan listrik, hilirisasi mineral, pusat data, kecerdasan buatan (AI), hingga manufaktur berteknologi tinggi yang membutuhkan pasokan listrik andal.

Oleh karena itu, HKI menilai keberadaan Wilus di kawasan industri menjadi semakin relevan. Meski demikian, Ma’ruf menegaskan usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran PT PLN (Persero) sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

Dalam skema yang diusulkan, PLN tetap menjadi backbone jaringan nasional, sementara kawasan industri dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industri, captive power, sistem penyimpanan energi, hingga pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke jaringan nasional.

Ma’ruf menyebut model tersebut telah diterapkan di sejumlah negara industri, dengan kawasan industri memiliki sistem energi cadangan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan.

“Ketika terjadi gangguan pada salah satu sistem, sistem lainnya dapat menjadi cadangan sehingga risiko pemadaman dapat diminimalkan,” tambahnya.

Selain perluasan Wilus, HKI juga mendorong percepatan kebijakan wheeling listrik, penguatan microgrid industri, serta fleksibilitas penggunaan pembangkit berbasis gas, energi terbarukan, dan teknologi penyimpanan energi.

Menurut Ma’ruf, arah kebijakan tersebut sejalan dengan transformasi industri menuju sektor yang lebih hijau dan berbasis keberlanjutan.

HKI juga mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka ruang diskusi terkait penguatan sistem ketenagalistrikan nasional dan partisipasi swasta dalam penyediaan energi.

Ma’ruf berharap pembahasan tersebut dapat berlanjut ke kebijakan yang lebih progresif agar kawasan industri memiliki ruang memperkuat ketahanan energi tanpa mengabaikan integrasi dengan sistem nasional.

“Dalam banyak kasus, keputusan investasi ditentukan oleh seberapa pasti listrik tersedia selama 24 jam tanpa gangguan. Karena itu, penguatan ketahanan energi kawasan industri harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia dinilai perlu diikuti integrasi sistem logistik dan transportasi agar mampu meningkatkan daya saing kawasan industri nasional. Konsolidasi kawasan industri BUMN dinilai tidak cukup hanya menyatukan aset dan pengelolaan lahan, tetapi juga harus memperkuat konektivitas rantai pasok.

Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, holding yang dibentuk pemerintah melalui Danantara perlu dikembangkan menjadi ekosistem industri yang terhubung dengan layanan logistik, pergudangan, transportasi, dan distribusi barang.

“Kebutuhan itu relevan dengan skala kawasan industri nasional,” kata Setijadi dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan restrukturisasi kawasan industri BUMN melalui pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia. Proses legal ditargetkan rampung pada 2026 sehingga operasional holding dapat dimulai pada 2027.

Menurut Setijadi, konsolidasi kawasan industri berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat investasi, dan membuka model bisnis baru yang tidak hanya bergantung pada penjualan atau penyewaan lahan.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 175 kawasan industri berizin dengan total luas mencapai 98.235,5 hektare. Kawasan tersebut menampung 11.970 perusahaan, menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja, dan mencatatkan investasi sebesar Rp6.744,5 triliun.

Sebelum restrukturisasi, sejumlah kawasan industri BUMN berada dalam ekosistem Danareksa Industrial Park, antara lain PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang dengan total lahan sekitar 7.855 hektare.

Setijadi menilai manfaat holding tidak hanya dirasakan pengelola kawasan, tetapi juga perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Integrasi layanan dinilai dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat konektivitas, dan menekan biaya logistik.

“Peningkatan efisiensi logistik sangat penting mengingat kontribusinya terhadap harga produk,” ujarnya.

Data Bappenas menunjukkan biaya logistik domestik masih mencapai sekitar 14,1 persen dari harga barang, sementara biaya logistik ekspor sekitar 8,98 persen dari nilai barang yang dikirim.

Karena itu, SCI merekomendasikan holding menyusun masterplan logistics park di kawasan prioritas. Fasilitas yang perlu dikembangkan mencakup pergudangan bersama, depo peti kemas, terminal truk, cold storage, layanan kepabeanan, hingga pusat distribusi terpadu.

Menurut Setijadi, pengembangan kawasan industri juga harus terintegrasi dengan transportasi multimoda. Konektivitas dengan jalan tol, pelabuhan, bandara kargo, terminal peti kemas, dry port, hingga angkutan sungai dan Ro-Ro perlu dirancang dalam satu sistem logistik yang terhubung.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi dengan jaringan kereta barang untuk meningkatkan kapasitas angkutan, mengurangi ketergantungan pada truk jarak jauh, serta menekan kemacetan di sekitar kawasan industri dan pelabuhan.

Selain infrastruktur fisik, digitalisasi arus logistik juga dinilai perlu diperkuat melalui sistem penjadwalan truk, otomatisasi gerbang kawasan, dan control tower logistik yang terintegrasi.

Dengan pendekatan tersebut, Holding Kawasan Industri Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengelola kawasan, tetapi juga berperan sebagai simpul logistik nasional yang mendukung efisiensi industri dan daya saing ekspor.

Pengusaha kawasan industri mulai melaporkan adanya kenaikan harga bahan baku di sejumlah sektor industri di Indonesia sebagai dampak dari perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono mengungkapkan, sektor yang terdampak di antaranya adalah otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman.

"Itu komponen bahan bakunya tinggi dan itu sudah melampaui kenaikan," katanya dalam acara 'Economic with Rully Kurniawan' di CNN Indonesia, Kamis (2/4).

Menurut dia, sektor-sektor tersebut terdampak karena penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu jalur perdagangan global.

Ia menjelaskan, tidak hanya komoditas energi yang bergantung pada jalur tersebut, tetapi juga yang berbasis petrokimia. Adapun Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia.

Oleh karena itu, penutupan jalur ini pun mendorong kenaikan biaya industri, mengingat sektor petrokimia dan logistik merupakan komponen utama dalam struktur biaya.

Didik mencontohkan, dampak yang sudah dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga plastik. Industri plastik disebut menjadi salah satu yang paling terdampak akibat lonjakan harga energi dan petrokimia.

Selain itu, sektor makanan dan minuman yang turut memengaruhi inflasi, diikuti tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronik, serta sektor logistik dan transportasi yang juga mengalami tekanan.

Dalam kondisi ini, Didik meminta pemerintah lebih terbuka kepada publik terkait situasi yang terjadi. Ia menilai, pelaku usaha dan masyarakat memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak krisis global, bukan semata kesalahan pemerintah.

Ia juga yakin pemerintah sudah berupaya keras menghadapi situasi ini, salah satunya dengan menahan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang jujur terkait kondisi krisis yang dihadapi.

"Kunci utamanya adalah kejujuran dan kebersamaan. Jadi komunikasi publiknya, pemerintah terutama, jangan sampai offside dan sebagainya. Kita harus bersama-sama menghindari dampak yang tidak diinginkan," ujar Didik.

Ia juga meminta kepada pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, terutama BBM dan LPG, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya saing industri nasional.

Ia mencontohkan perlunya kemudahan di sektor logistik dan transportasi melalui regulasi yang lebih antisipatif.

"Dunia usaha pun akan berusaha bertahan. Kita akan beradaptasi dan menyesuaikan biaya, menjaga produksi tetap berjalan, adaptasi di tengah ketidakpastian. Itu akan kita lakukan," ujar Didik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang diinisiasi DPR RI. Regulasi ini diproyeksikan memberi kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat optimalisasi kawasan industri sebagai penggerak ekonomi nasional.

Percepatan RUU Kawasan Industri dinilai strategis di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan memperkuat daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, substansi RUU disusun untuk merespons persoalan mendasar yang dihadapi pengelola kawasan industri di lapangan.

“Dalam hasil rapat kami, terdapat delapan pengelompokan masalah yang kami harapkan bisa terjawab dalam undang-undang kawasan industri. Mudah-mudahan bisa diketok DPR secepatnya,” kata Agus di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Kawasan industri selama ini memegang peran sentral dalam transformasi industri nasional. Fungsinya berkembang dari sekadar penyedia lahan menjadi ekosistem terintegrasi yang menopang hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan daya saing industri di tingkat global.

Data Kemenperin mencatat, hingga kini terdapat 175 kawasan industri yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan total luas 98.235,5 hektare. Tingkat okupansi kawasan industri berada di kisaran 58,19 persen, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional sebesar 9,44 persen pada triwulan III 2025 dan andil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,67 persen.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kawasan industri bertambah 57 kawasan atau tumbuh 48,3 persen. Sebanyak 11.970 perusahaan industri beroperasi di dalam kawasan industri dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,35 juta orang serta total investasi mencapai Rp6.744,5 triliun.

Menperin menegaskan kawasan industri kini berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi nasional. “Kawasan industri telah bertransformasi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Agus.

Peran kawasan industri juga berkaitan erat dengan upaya menarik investasi industri berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah memandang kolaborasi dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai representasi pengelola kawasan industri penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Agus menilai HKI memiliki posisi strategis dalam perumusan kebijakan sektor kawasan industri. “Kami memandang HKI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan agar peran kawasan industri dalam misi industrialisasi nasional dapat optimal dan kebijakan berjalan efektif,” katanya.

Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diturunkan secara bertahap hingga sebesar 8 persen pada 2028.

HKI mengusulkan tarif PPN 11 persen yang berlaku sekarang diturunkan bertahap menjadi 10 persen pada 2026, lalu menjadi 9 persen pada 2027, kemudian 8 persen pada 2028.

Pengusaha kawasan industri menilai penyesuaian tarif PPN sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengakui tarif PPN 11 persen saat ini bukan satu-satunya penyebab pelemahan ekonomi belakangan ini, tetapi pajak tinggi ini turut menekan konsumsi dan memicu perlambatan permintaan, yang dampaknya cukup terasa di sektor industri.

"Kami melihat penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan karena satu faktor saja, tetapi PPN yang tinggi ikut memberi tekanan pada pasar. Penurunan tarif secara bertahap akan membantu memulihkan keyakinan konsumen dan menggerakkan kembali produksi," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (18/11).

Ma'ruf menjelaskan dampak penurunan PPN tidak dapat dihitung secara statis hanya dari penerimaan negara saja. Sebab, konsumsi juga bisa naik jika tarif PPN lebih rendah/

"Ketika tarif turun, konsumsi naik, dan volume transaksi meningkat. Dalam banyak skenario, total penerimaan PPN justru bisa membaik karena basis pajaknya menjadi lebih besar," tambahnya.

Lebih lanjut, HKI menegaskan penurunan PPN tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga meningkatkan aktivitas industri di kawasan industri.

"Tarif 10 persen pada 2026 akan mengembalikan stabilitas. Penurunan lebih lanjut ke 9 persen dan 8 persen pada 2027-2028 akan menjadi akselerator pertumbuhan kawasan industri. Dampaknya langsung terasa, permintaan lahan naik, investasi baru masuk, dan kawasan industri menjadi pusat kegiatan ekonomi," ujar Ma'ruf.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuka peluang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Namun untuk mengambil langkah itu, ia akan melihat situasi perekonomian dan penerimaan negara sampai akhir tahun ini.

"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Purbaya mengatakan penurunan tarif PPN memang bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.

Akan tetapi dalam pernyataan terbarunya, Purbaya menyadari bahwa keputusan menurunkan tarif pajak bukanlah perkara sederhana.

Sebab, setiap penurunan tarif sekecil apa pun, kata dia, memiliki konsekuensi langsung terhadap penerimaan negara. Berdasarkan hitungan Purbaya, setiap penurunan 1 persen tarif PPN bisa membuat negara kehilangan pendapatan sekitar Rp70 triliun dalam setahun.

Menurutnya, angka sebesar itu tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas. Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan perlu waktu untuk menghitung secara cermat dampak fiskal maupun potensi pertumbuhan ekonomi jika tarif PPN benar-benar diturunkan.

"Jadi kita pikir-pikir. Gini deh, saya hitung dulu sebetulnya kemampuan kita yang mengumpulkan tax sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai dua triwulan ke depan, mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa yang real, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," ujarnya.

Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diturunkan secara bertahap hingga sebesar 8 persen pada 2028.

HKI mengusulkan tarif PPN 11 persen yang berlaku sekarang diturunkan bertahap menjadi 10 persen pada 2026, lalu menjadi 9 persen pada 2027, kemudian 8 persen pada 2028.

Pengusaha kawasan industri menilai penyesuaian tarif PPN sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengakui tarif PPN 11 persen saat ini bukan satu-satunya penyebab pelemahan ekonomi belakangan ini, tetapi pajak tinggi ini turut menekan konsumsi dan memicu perlambatan permintaan, yang dampaknya cukup terasa di sektor industri.

"Kami melihat penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan karena satu faktor saja, tetapi PPN yang tinggi ikut memberi tekanan pada pasar. Penurunan tarif secara bertahap akan membantu memulihkan keyakinan konsumen dan menggerakkan kembali produksi," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, Selasa (18/11).

Ma'ruf menjelaskan dampak penurunan PPN tidak dapat dihitung secara statis hanya dari penerimaan negara saja. Sebab, konsumsi juga bisa naik jika tarif PPN lebih rendah/

"Ketika tarif turun, konsumsi naik, dan volume transaksi meningkat. Dalam banyak skenario, total penerimaan PPN justru bisa membaik karena basis pajaknya menjadi lebih besar," tambahnya.

Lebih lanjut, HKI menegaskan penurunan PPN tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga meningkatkan aktivitas industri di kawasan industri.

"Tarif 10 persen pada 2026 akan mengembalikan stabilitas. Penurunan lebih lanjut ke 9 persen dan 8 persen pada 2027-2028 akan menjadi akselerator pertumbuhan kawasan industri. Dampaknya langsung terasa, permintaan lahan naik, investasi baru masuk, dan kawasan industri menjadi pusat kegiatan ekonomi," ujar Ma'ruf.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuka peluang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Namun untuk mengambil langkah itu, ia akan melihat situasi perekonomian dan penerimaan negara sampai akhir tahun ini.

"Kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Purbaya mengatakan penurunan tarif PPN memang bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.

Akan tetapi dalam pernyataan terbarunya, Purbaya menyadari bahwa keputusan menurunkan tarif pajak bukanlah perkara sederhana.

Sebab, setiap penurunan tarif sekecil apa pun, kata dia, memiliki konsekuensi langsung terhadap penerimaan negara. Berdasarkan hitungan Purbaya, setiap penurunan 1 persen tarif PPN bisa membuat negara kehilangan pendapatan sekitar Rp70 triliun dalam setahun.

Menurutnya, angka sebesar itu tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program prioritas. Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan perlu waktu untuk menghitung secara cermat dampak fiskal maupun potensi pertumbuhan ekonomi jika tarif PPN benar-benar diturunkan.

"Jadi kita pikir-pikir. Gini deh, saya hitung dulu sebetulnya kemampuan kita yang mengumpulkan tax sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai dua triwulan ke depan, mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa yang real, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," ujarnya.

Sebanyak sembilan kesepakatan kerja sama perdagangan Indonesia-China ditandatangani pada Indonesia-China Business Forum 2025 yang diselenggarakan pada sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 yang berlangsung di Tangerang, Banten, pada 16 Oktober 2025.

Salah satu kesepakatan kerja sama dagang RI-China itu adalah pembelian kopi asal Indonesia.

"Hubungan bilateral Indonesia dan China telah sampai pada tataran tertinggi kemitraan strategis komprehensif. Kedekatan ini tidak hanya dirasakan di tingkat pemerintah, namun juga membawa manfaat yang besar bagi rakyat kedua negara," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun dalam sambutan di acara tersebut seperti dikutip dari Antara.

Forum bisnis bertajuk "Indonesia-China Strategic Trade and Investment Opportunities" tersebut dihadiri 360 pengusaha asal China. Dan, capaian kesepakatan di antaranya di sektor energi hijau, pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), ekosistem mobilitas kendaraan bermotor (automobile mobility cooperation), sistem pemberian pakan akuakultur cerdas (smart aquaculture feeding system), serta pembelian kopi asal Indonesia.

Forum bisnis tersebut juga membahas mengenai berbagai langkah strategis bagi penguatan kerja sama perdagangan dan penggalangan investasi asing, memperkuat kemitraan dagang, mendorong arus investasi, serta membuka peluang kerja sama baru antara kedua negara.

"Forum bisnis ini menjadi wadah untuk menggali potensi dan peluang perdagangan dan investasi serta tercipta jejaring bisnis baru yang akan berkontribusi pada penguatan kerja sama kedua negara," kata Konsul Jenderal (Konjen) RI di Guangzhou Ben Perkasa Drajat dalam acara yang sama.

Sedangkan Konsul Jenderal RI di Shanghai Berlianto Situngkir dalam acara itu mengatakan momentum 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China menjadi fondasi yang kuat untuk memperdalam kolaborasi di bidang perdagangan, investasi, ekonomi hijau, pariwisata serta transformasi digital.

"Forum ini menjadi bukti komitmen kuat kedua negara untuk memperkuat sinergi ekonomi, menggali potensi untuk memperluas kolaborasi di sektor industri manufaktur, teknologi hijau, dan produk bernilai tambah. Harapannya, kerja sama ini akan mendukung pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan," ungkap Berlianto.

Ada juga diskusi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Bank Mandiri Shanghai, dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), yang membahas penguatan rantai pasok global, kerja sama manufaktur, energi terbarukan dan pengembangan kawasan industri.