Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong platform digital untuk melakukan verifikasi akun yang dinilai legitimate dalam memproduksi konten kesehatan, di tengah maraknya penyebaran hoaks kesehatan.

Platform digital adalah ekosistem online yang memungkinkan individu untuk membuat, mengunggah, dan membagikan karya mereka kepada audiens luas, sekaligus mendapatkan penghasilan.

Beberapa platform digital yang digunakan oleh pembuat konten dalam menyebarkan informasi adalah Instagram, TikTok, YouTube, platform X, dan lain sebagainya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.

“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” kata Nezar dalam keterangan yang dikutip dari laman Komdigi, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan apabila hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten.

Pasalnya, jumlah konten yang beredar bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian penanda atau keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.

“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” kata Nezar.

Dia menegaskan, pendekatan ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas suatu konten. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan, sehingga bisa lebih waspada dalam menyikapi konten yang beredar.

“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar menilai perlu adanya dasar kebijakan bersama antara Komdigi dan Kementerian Kesehatan guna memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.

“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.

Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Namun demikian, Nezar menekankan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons, terancam ditutup sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) apabila tidak segera menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia hingga 23 April 2026. Adapun kebijakan tersebut diyakini tidak mengganggu arus informasi.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menilai seandainya Komdigi menghentikan sementara platform wikipedia, arus informasi tetap akan berjalan seperti biasa. Pasalnya, Wikipedia selama ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dasar, yang mana masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengakses informasi tersebut.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan pemerintah melalui Komdigi telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang kepada Wikimedia Foundation untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, platform tak kunjung mematuhi.

“Di Indonesia ada aturan main terkait dengan penyelenggara sistem elektronik dan Wikimedia ini kan ternyata masih belum memenuhi ketentuan itu, ya patut memang ditegur gitu,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Ardi menilai pemberian tenggat waktu yang berulang justru berpotensi menggerus integritas dan reputasi Komdigi apabila tidak diikuti dengan ketegasan penegakan aturan.

Menurutnya, langkah penegakan aturan tersebut keliru jika dikaitkan dengan upaya mengendalikan arus informasi. Regulasi mengenai PSE, lanjutnya, sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi sebelumnya tidak ditegakkan secara ketat. Komdigi di bawah pimpinan Meutya Hafid berada dalam jalur yang benar untuk menegakan aturan tersebut.

Dia mengingatkan jika aturan tidak ditegakkan, akan muncul risiko baru yang sulit diprediksi, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang membuat arus informasi semakin bebas.

“Jadi harus ada ketegasan, paling tidak kita dipandang oleh industri, kita punya ketegasan dan penekatan aturan, jadi kalau diberikan kelonggaran waktu dan sebagainya terus-menerus, ya ini terusnya taruhannya ya reputasi, reputasi Komdigi itu sendiri,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi terkait status pendaftaran Wikimedia, namun belum memperoleh respons.

Sebelumnya, pada 15 April 2026, Komdigi memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan pendaftaran PSE lingkup privat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Rabu (15/04/2026).

Dia menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh platform, termasuk Wikimedia Foundation yang beroperasi di Indonesia. Per 15 April, Wikimedia diberikan waktu tujuh hari kerja untuk mendaftar. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Menurut Alexander, ultimatum tersebut diberikan setelah pemerintah sebelumnya memberikan sejumlah perpanjangan waktu sejak 2025. Pemberitahuan awal telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025 agar segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

Dalam prosesnya, Wikimedia beberapa kali mengajukan perpanjangan waktu, namun hingga batas akhir yang ditetapkan tetap belum memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah bahkan sempat melakukan pembatasan terbatas pada 25 Februari 2026 dengan memblokir akses ke domain autentikasi (auth.wikimedia.org).

Komdigi juga telah mengundang Wikimedia untuk membahas pendaftaran pada April 2026, namun hingga tenggat terakhir diberikan, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai langkah penegakan hukum, pemerintah kemudian memberikan perpanjangan waktu terakhir selama tujuh hari. Alexander menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila tidak ada kepatuhan.

“Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” kata Alexander.

Pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk memastikan legalitas operasional, pelindungan data pengguna, serta tata kelola ruang digital.

Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, disebutkan penyelenggara sistem elektronik yang tidak mendaftar dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan.

Alexander menegaskan bahwa proses pendaftaran PSE tidak dipungut biaya dan diberlakukan secara setara, baik bagi platform komersial maupun nirlaba, termasuk Wikimedia Foundation.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutupnya.

Dampak ke Komunitas Wikimedia

Di sisi lain, komunitas Wikimedia Indonesia menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap ekosistem pengetahuan terbuka. Dalam pernyataan terbuka, mereka menegaskan bahwa yang dibatasi bukan akses membaca, melainkan akses kontributor.

“Dengan pembatasan akses login, Wikimedian akan kesulitan memperbarui artikel Wikipedia agar tetap andal. Dengan pembatasan pendaftaran akun, kontributor baru yang ingin berbagi pengetahuan akan terhambat,” tulis pernyataan tersebut.

Komunitas juga menggambarkan kondisi ini sebagai paradoks dalam akses informasi, di mana masyarakat masih dapat membaca Wikipedia, tetapi ruang untuk berkontribusi—seperti menulis atau memperbarui artikel—menjadi terbatas.

Selain itu, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada pelestarian bahasa daerah karena dapat menghambat penutur asli dalam menulis dan mendokumentasikan bahasa ibu mereka, sehingga berisiko mempercepat kepunahan.

Komunitas menegaskan bahwa kontribusi sukarelawan merupakan tulang punggung Wikipedia. Tanpa peran para kontributor, pembaruan informasi akan semakin sulit dilakukan dan penyebaran pengetahuan berpotensi terhambat.

Dalam pernyataan sikapnya, komunitas Wikimedia Indonesia mendesak pemerintah mencabut pembatasan akses login dan pendaftaran, serta tidak menerapkan kebijakan serupa di masa mendatang.

Timeline Evaluasi Kepatuhan PSE Wikimedia Foundation

14 November 2025: Kemkomdigi mengirim notifikasi awal kewajiban pendaftaran PSE
21 November 2025: Wikimedia meminta perpanjangan waktu, disetujui
1 Desember 2025: Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, disetujui
6 Januari 2026: Wikimedia meminta perpanjangan lagi, dengan batas final 20 Januari 2026
28 Januari 2026: Batas waktu final tidak dipenuhi, Kemkomdigi kirim surat rencana pemblokiran
28 Januari–25 Februari 2026: Tidak ada tanggapan dari Wikimedia
25 Februari 2026: Dilakukan pembatasan terbatas pada domain auth.wikimedia.org
7 April 2026: Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan
9 April 2026: Wikimedia menyampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia
13 April 2026: Wikimedia masih belum mendaftar PSE
15 April 2026: Diberikan perpanjangan terakhir selama 7 hari sebelum potensi pemblokiran

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk bersikap tegas menjalankan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Platform media sosial yang menolak memblokir akun anak di bawah 16 tahun perlu ditindak secara tegas.

Diketahui, platform digital memilih untuk menghadirkan fitur baru ketimbang menutup akun penggunanya yang berusia di bawah 16 tahun. Beleid turunan PP Tunas mengatur penundaan akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026 atau besok.

Dalam penerapannya, YouTube masih meninjau regulasi tersebut dan mengukur dampaknya terhadap misi perusahaan di Tanah Air. TikTok tidak memblokir, melainkan menghadirkan fitur keamanan bagi remaja. Roblox juga tidak memblokir, melainkan meningkatkan fitur keamanan bagi pengguna. X belum memberi tanggapan.

Mengenai platform yang enggan menutup akun anak di bawah umur, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan Komdigi perlu memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar berdampak. Menurutnya, kebijakan yang cukup berani ini, dengan meminta 80 juta akun anak di media sosial ditutup, tidak akan berjalan optimal tanpa ketegasan dari Komdigi.

“Kunci utamanya adalah ketegasan dalam menetapkan dan menegakkan standar teknis, terutama terkait verifikasi usia yang tidak mudah disiasati. Jika tidak, platform akan terus menggunakan pendekatan formalitas dengan sekadar menanyakan umur tanpa validasi,” kata Heru kepada Bisnis Jumat (27/3/2026).

Dia mengatakan konsistensi pemerintah menjalankan aturan tengah diuji, antara mempertahankan kebijakan dan melindungi anak atau justru membuka ruang negosiasi yang melemahkan tujuan perlindungan anak.

Dia juga menuturkan regulasi PPT Tunas saja tidak cukup untuk melindungi anak. Harus ada pendekatan menyeluruh seperti peningkatan literasi digital, peran aktif orang tua, serta tekanan publik agar platform bertanggung jawab terhadap anak-anak ke depan.

“Kita tidak sedang memilih antara pembatasan atau kebebasan, melainkan mencari keseimbangan agar anak tetap bisa tumbuh di ruang digital yang aman. Evaluasi berkala menurut saya penting agar kebijakan ini benar-benar melindungi, bukan sekadar terlihat melindungi di atas kertas,” kata Heru.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Ian Yosef M. Edward mengatakan sanksi tegas sangat wajar diberikan kepada platform yang menolak menutup akun anak di bawah 16 tahun. Dia mengusulkan agar sanksi diberikan dalam bentuk admisnistratif dan denda.

Sanksi administratif yaitu pemblokiran atau penghentian sementara atau permanen. Sementara itu denda diperhitungkan dampak kerugian untuk recovery anak di bawah 16 tahun. “Harus ada sanksi apabila regulasi tidak dijalankan,” kata Ian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang gim asal Indonesia, Agate International, merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk gim yang tergolong berisiko tinggi.

CEO Agate International, Shieny Aprilia, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, akses gim yang berlebihan atau tidak terkontrol pada anak usia tersebut cenderung memberikan lebih banyak dampak negatif.

“Misalnya kurang berkembangnya kemampuan interpersonal dan emosional,” kata Shieny saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, banyak konten gim yang memang belum sesuai untuk diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun. Dengan adanya pembatasan ini, Shieny meyakini anak-anak tetap dapat memperoleh manfaat dari bermain gim, dengan risiko dampak negatif yang lebih minimal dan terkontrol.

Lebih lanjut, dia menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap industri gim. Pasalnya, setiap gim pada dasarnya telah memiliki segmentasi usia yang jelas.

“Justru dengan kebijakan ini saya merasa dampak negatif game akan jadi semakin terkontrol sehingga ke depannya stigma negatif game juga bisa semakin berkurang di masyarakat,” katanya.

Shieny juga memastikan Agate akan mematuhi aturan tersebut, tidak hanya demi keberlangsungan bisnis, tetapi juga karena keyakinan bahwa dampak positif bagi masyarakat akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Sebelumnya, Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan aturan tersebut akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Implementasi kebijakan ini akan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya, dikutip dari akun Instagram resmi Komdigi, Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dilakukan secara bertahap pada sejumlah platform, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— TikTok merespons rencana pemerintah untuk membatasi usia pengguna media sosial. Pihak platform mengungkapkan telah membentengi akses dengan berbagai fitur.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret mendatang.

Penonaktifan tersebut akan dimulai pada sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox.

Menanggapi kebijakan itu, TikTok menyebut tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk memahami lebih lanjut ketentuan yang diatur.

“Akun remaja di TikTok memiliki lebih dari 50 fitur keamanan, privasi, dan keselamatan yang telah diaktifkan secara otomatis untuk membantu remaja mengekspresikan kreativitas mereka secara aman, terhubung dengan teman, serta belajar di platform,” tutur Juru Bicara TikTok kepada Bisnis pada Senin (9/3/2026).

TikTok menyebut pihaknya terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia guna memastikan remaja dapat terus mengakses ruang daring yang aman.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret lalu.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan melalui peraturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox. Meutya menambahkan proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Meutya menyatakan pihaknya menyadari implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua bisa saja kebingungan menghadapi keluhan tersebut. Namun, menurutnya langkah ini tetap perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut positif arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong peningkatan keterjangkauan layanan broadband bagi masyarakat.

Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026. Target tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan internet yang semakin terjangkau. Ketentuan ini tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan, berdasarkan berbagai kajian konsultan independen, harga layanan internet bergerak di Indonesia saat ini dinilai berada pada tingkat yang relatif terjangkau dan kompetitif dibandingkan negara lain, khususnya jika dilihat dari rasio harga terhadap pendapatan.

“Selama ini, operator seluler, termasuk Telkomsel, terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga, kualitas layanan, dan keberlanjutan investasi,” kata Fahmi kepadaBisnis, Jumat (23/1/2026).

Fahmi menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui efisiensi operasional, modernisasi jaringan, serta pengembangan paket data yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Ke depan, Telkomsel menilai pentingnya sinergi kebijakan yang berkelanjutan antara pemerintah dan industri agar target keterjangkauan layanan dapat dicapai secara optimal.

Fahmi menambahkan, struktur biaya industri telekomunikasi termasuk berbagai komponen biaya regulasi dan kewajiban operasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang gerak operator dalam menghadirkan tarif yang semakin terjangkau.

Dalam konteks tersebut, Telkomsel berharap adanya dukungan kebijakan dari pemerintah guna menciptakan ekosistem industri yang lebih efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Menurut Fahmi, dengan dukungan kebijakan yang tepat, operator dapat terus memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan harga yang semakin inklusif bagi masyarakat.

“Telkomsel meyakini kolaborasi erat antara pemerintah dan industri akan menjadi kunci dalam mewujudkan layanan broadband yang terjangkau, berkualitas, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara jangka panjang,” kata Fahmi.

Selain aspek keterjangkauan harga, Komdigi juga menargetkan cakupan layananmobile broadbandminimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026.

Dalam dokumen Renstra 2025–2029, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029. Secara rinci, cakupanmobile broadbandditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman, sedikit di bawah target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Selain itu, persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalamiblank spotsinyal 5G ditargetkan tetap berada di level 4,44%. Komdigi juga menargetkan terbentuknya satu kota berkonsepgigacitypada 2026 serta penambahan 29 kabupaten/kotagigacitypada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah menerapkan teknologi keamanan berbasis kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) guna menekan aktivitas penipuan digital, termasuk spoofing dan phishing.

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mendorong operator memperkuat perlindungan pelanggan.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan Komdigi yang mendorong penguatan sistem anti-scam berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan AI.

“Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk meningkatkan perlindungan pelanggan dan menjaga ekosistem digital,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025).

Fahmi mengatakan selama ini Telkomsel telah menerapkan berbagai langkah penguatan keamanan jaringan dan layanan, seperti penggunaan sistem deteksi anomali berbasis AI, pemblokiran trafik yang berindikasi spoofing atau phishing, serta pemantauan pola panggilan dan SMS mencurigakan.

Untuk memperkuat aspek responsif, Fahmi bolam, Telkomsel juga menyediakan kanal pelaporan melalui Call Center 188, fitur Bantuan di aplikasi MyTelkomsel, email layanan pelanggan (cs@telkomsel.com), akun media sosial resmi Telkomsel, kanal pelayanan di GraPARI, serta menggunakan nomor SMS pengaduan khusus melalui sms ke 1166 dengan format: penipuan #nomor#isi sms penipuan.

“Sehingga pelanggan dapat dengan mudah menyampaikan laporan indikasi penipuan atau aktivitas digital mencurigakan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Selain itu, lanjut Fahmi, Telkomsel terus berkolaborasi dengan Komdigi dan pemangku kepentingan lain dalam program pencegahan dan pemblokiran konten ilegal, peningkatan literasi digital, serta pemantauan jaringan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat ilegal seperti Base Transceiver Station (BTS) palsu. Termasuk kampanye edukasi publik soal judi online dan kejahatan siber.

“Telkomsel mengintegrasikan pesan kampanye ini dengan program literasi digital seperti Internet BAIK dan inisiatif Telkomsel Jaga Data, untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan siber,” ungkap Fahmi.

Kendati demikian, Fahmi mengakui bukan tanpa tantangan untuk memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan. Dia mengatakan tantangan utama adalah cepatnya evolusi modus penipuan.

Menurutnya pola spoofing, masking, phishing, hingga pemanfaatan perangkat ilegal seperti Fake BTS terus berubah sehingga sistem AI harus dapat diperbarui secara adaptif dan berkelanjutan untuk tetap efektif. Selain itu, penanganan harus lintas ekosistem.

Pasalnya, aktivitas penipuan digital kini melibatkan banyak platform telekomunikasi, aplikasi pesan, hingga layanan finansial yang membuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting agar deteksi dan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif.

Dengan pendekatan kolaboratif, Telkomsel menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah.

“Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, Telkomsel siap mendukung implementasi kebijakan anti-scam pemerintah demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komdigi menegaskan maraknya penipuan digital menuntut penguatan teknologi anti-scam di industri telekomunikasi. Modus pelaku disebut berkembang dari spoofing dan masking hingga manipulasi nomor melalui celah teknis di jaringan.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan penipuan kini tidak hanya terjadi via panggilan, tetapi lintas kanal komunikasi.

“Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” kata Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM menggunakan teknologi face recognition secara bertahap dengan masa transisi selama satu tahun.

Telkomsel, Indosat, dan XLSMART perlu bersiap mengimplementasikan kebijakan baru tersebut.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan saat ini implementasi regulasi tersebut masih dilakukan secara sukarela. Pemerintah memberi waktu 1 tahun bagi pelanggan dan operator seluler untuk menjalankan kebijakan ini secara serius.

“Ada masa transisi nanti satu tahun kurang lebih untuk semuanya mulai (registrasi kartu SIM pakai face recognition)," kata Edwin dilansir dari Antara, Sabtu (15/11/2025).

Pendaftaran kartu SIM lewat face recognition adalah proses verifikasi identitas pengguna baru dengan teknologi pengenalan wajah yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional, bertujuan memperkuat keamanan dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler di Indonesia.

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Komdigi untuk mengurangi praktik titip identitas atau penggunaan data palsu saat registrasi.

Untuk menjalankan kebijakan ini, operator seluler harus mengeluarkan investasi tambahan pada sistem biometrik face recognition, termasuk pengadaan software dan perangkat keras seperti kamera, server, serta modul face recognition di aplikasi dan sistem backend operator.

Operator juga akan dikenakan biaya akses ke database Dukcapil sebesar Rp3.000 untuk setiap sekali verifikasi face recognition per pelanggan baru (“per hit”). Artinya, jika ada 1 juta pelanggan baru yang mendaftar, maka biaya yang harus dikeluarkan operator untuk memvalidasi pelanggan tersebut adalah Rp3 miliar.

Edwin menjelaskan aturan ini disiapkan untuk memperkuat proses verifikasi identitas pengguna kartu SIM sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler untuk praktik penipuan daring. Adapun saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap konsultasi publik.

Dia menegaskan bahwa penggunaan face recognition tidak akan mempersulit masyarakat membeli kartu SIM.

“Jadi tidak ada yang namanya dipersulit. Cuma ada beberapa untuk KYC (Know Your Costumer atau proses verifikasi identitas) untuk aktivasi. Aktivasi yang selama ini cuma pakai KK (Kartu Keluarga), kita minta sekarang KK sama face recognition,” ujar Edwin.

Komdigi mencatat jumlah aktivasi nomor baru di Indonesia mencapai 500.000 hingga 1 juta per hari, atau 15–20 juta nomor per bulan. Dengan tren tersebut, potensi pergantian nomor dalam setahun bisa mencapai 180 juta hingga 240 juta nomor.

“Dampak kerugian dari nomor-nomor yang tidak jelas itu jauh lebih besar daripada manfaatnya,” ujar Edwin.

Dia juga meminta operator seluler berperan aktif melindungi konsumennya dari penipuan daring, termasuk dengan mengembangkan sistem anti-scam.

"Harus ada yang namanya tanggung jawab bisnis daripada operator. Operator itu harus melindungi pelanggannya. Sama halnya juga dengan pemerintah melindungi masyarakat Indonesia dengan membuat kebijakan," kata Edwin.