Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha sektor per­­­­tambangan sedang gamang. Tekanan pasar global berkelindan de­­ngan manuver kebijakan pemerintah yang datang bertubi-tubi, membuat para pelaku usaha sek­­tor tambang mulai sesak napas.

Padahal, dalam situasi global yang sedang tak menentu, mereka membutuhkan pegangan berupa stabilitas iklim usa­­ha agar tak rungkad di te­­­ngah jalan. Adapun, lahirnya atur­an-aturan baru belakangan ini dianggap tak menunjang harapan tersebut.

Keluhan dari perwakilan in­­vestor Cina perihal aturan baru pertambangan beberapa waktu lalu patut menjadi perhatian. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, investor Cina menyoroti rencana kenaikan tarif ro­­yal­ti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), revisi Harga Patokan Mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

Investor Cina menilai berbagai kebijakan tersebut terlalu ketat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang dianggap berlebihan, serta masih adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.

Keluhan dari investor Cina itu mestinya menjadi alarm. Bukan saja karena Cina amat berpengaruh di ladang bisnis tambang di Indonesia, melainkan juga po­­tensinya dalam memengaruhi sentimen investor asing terhadap Indonesia. Protes ini merupakan sinyal bahwa iklim investasi kita sedang dalam kondisi tidak kondusif bagi keberlanjutan usaha.

Kita memahami bahwa industri pertambangan adalah sektor yang padat modal. Nilai investasi jumbo itu sangat sensitif ter­­hadap perubahan kebijakan sekecil apa pun. Adapun, regulasi yang berubah terlalu cepat, berpotensi membuat operasional tambang dan hilirnya menjadi kelimpungan.

Pemerintah sejatinya tak abai dengan situasi. Instruksi Pre­­­si­­den Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Deregulasi tentu patut kita apresiasi. Hal itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas adanya hambatan birokrasi.

Namun, pembentukan badan ad-hoc bukanlah obat ajaib jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai satgas ini justru menambah birokrasi baru yang memperpanjang rantai koordinasi yang sudah berbelit. Reformasi struktural yang substantif lebih dibutuhkan ketimbang pelonggaran sementara yang bersifat tambal sulam.

Dus, dialog langsung dengan pelaku usaha adalah kunci un­­tuk mendapatkan gambaran situasi riil di lapangan agar ke­­bijakan tidak lahir dari menara gading. Masukan dari dunia usaha harus diposisikan sebagai cermin untuk mengevaluasi apakah sebuah regulasi sudah tepat sasaran atau justru bersifat destruktif.

Kendati demikian, bukan ber­arti pemerintah harus serta merta memenuhi semua hal yang menjadi tuntutan para pe­­bisnis. Apalagi, sejumlah aturan tersebut sejatinya juga disusun untuk mengoptimalkan kemanfaatan sektor pertambangan bagi negara.

Kedaulatan negara mutlak dibutuhkan. Namun, kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam melalui penegakan aturan harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur, di mana kepastian hukum menjadi fondasinya.

Kita semua menginginkan sektor pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara dan kemakmuran rakyat. Namun, optimalisasi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan dan malah mencekik keberlangsungan industri yang menjadi motor penggeraknya.

Di tengah pusaran konflik ke­­­pentingan global dan domestik, inklusivitas dan konsistensi ke­­­bijakan adalah jalan untuk me­­­nyelamatkan masa depan penghiliran kita.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut buka suara soal surat keberatan yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan baru di sektor pertambangan dan hilirisasi mineral.
Adapun Kadin China menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan industri pertambangan dan proyek hilirisasi.
Keluhan itu mencakup rencana kenaikan royalti dan pajak, kewajiban penempatan DHE selama satu tahun, pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2026, hingga penerapan aturan harga patokan mineral (HPM) baru yang disebut membuat harga bijih nikel melonjak.
APNI menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai menekan iklim usaha dan investasi.
Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan sejumlah kebijakan seperti wacana kenaikan royalti mineral, kewajiban retensi devisa hasil ekspor (DHE) hingga 100%, hingga perubahan aturan HPM telah menimbulkan tekanan baru bagi pelaku industri tambang dan smelter.
Menurutnya, pelaku usaha pada dasarnya memahami kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran. Namun, formulasi kebijakan dinilai harus dilakukan secara transparan dan melibatkan dunia usaha.
"Kalau formulasi tidak melibatkan pengusaha akan ada praduga tidak menjalankan good governance, yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau ditetapkan berarti aspirasi pengusaha diabaikan," kata Djoko kepada Bisnis, Kamis (15/5/2026).
Belakangan pemerintah sendiri menunda rencana menaikkan tarif royalti mineral untuk komoditas tembaga, emas, perak, bijih nikel, dan timah.
Djoko pun menilai, penundaan rencana kenaikan royalti mineral menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha. Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan masukan industri berpotensi memicu ketidakpastian usaha.
Dia mencontohkan, sektor smelter high pressure acid leach (HPAL) berpotensi menghadapi lonjakan ongkos produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan penyesuaian HPM limonit yang turut memperhitungkan mineral ikutan.
Di sisi lain, industri juga menghadapi kenaikan harga asam sulfat yang disebut melonjak dari sekitar US$200 per ton pada Februari 2026 menjadi lebih dari US$1.000 per ton saat ini.
Selain itu, APNI turut menyoroti pencabutan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya telah diterbitkan, tetapi kemudian dibatalkan berdasarkan rekomendasi satuan tugas tertentu. Kondisi itu dinilai menambah ketidakpastian hukum bagi investor.
Djoko menilai surat keberatan dari Kadin China menjadi sinyal serius yang perlu dicermati pemerintah. Ini mengingat posisi China sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor hilirisasi nikel.
"Tentu akan mempengaruhi iklim investasi, di mana investasi China di urutan kedua setelah Singapura dan Jepang. Perlu dicermati, bahwa Singapura menjadi hub investasi China di Indonesia," kata Djoko.
Senada dengan APNI, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, pelaku industri tambang nasional sebenarnya telah lebih dulu menyatakan keberatan atas perubahan regulasi tersebut.
Menurutnya, berbagai kebijakan baru telah menyebabkan operasional tambang dan smelter terganggu, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah wilayah pertambangan.
“Perubahan regulasi telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan'. Terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” kata Sudirman.
PERHAPI meminta pemerintah mengevaluasi ulang sejumlah kebijakan tersebut dan memilah aturan mana yang perlu dilanjutkan maupun ditinjau kembali. Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog dengan asosiasi pertambangan agar kebijakan yang diterbitkan sesuai dengan kondisi riil industri di lapangan.
Selain itu, Sudirman menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor yang telah menanamkan modal besar dalam proyek hilirisasi mineral di Indonesia. Ini khususnya pengembangan smelter HPAL untuk pengolahan bijih nikel limonit.
Dia menilai pembatasan produksi bijih nikel seharusnya dilakukan secara selektif berdasarkan jenis ore. Untuk bijih saprolit berkadar tinggi, pembatasan dinilai relevan karena kapasitas smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) sudah berlebih. Namun, produksi limonit dinilai masih perlu didorong untuk menopang pengembangan industri baterai nasional.
"Jika tidak ada jaminan kepastian hukum, maka ke depan para investor juga akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di negara kita sementara kita sangat memerlukan adanya investasi untuk menggerakan roda pembangunan di Indonesia," jelas Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang telah disetujui mencapai sekitar 150 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan proses persetujuan RKAB mineral dan batu bara masih terus berlanjut hingga saat ini.

"Kemungkinan di atas 150," kata Tri di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Adapun, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

'Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

"Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan," ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

"Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan Nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

“Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan,” ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

“Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian menjelaskan bahwa sinkronisasi berikutnya difokuskan pada kebijakan alternatif sumber pendapatan negara, dengan mendorong pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi.

Salah satu yang tengah dibahas adalah pengenaan pajak ekspor untuk produk turunan bahan mentah bijih nikel, yakni nickel pig iron (NPI). Menurut Bahlil, pemerintah tengah merumuskan formula untuk pengenaan pajak produk tersebut.

Kendati demikian, pihaknya cenderung berhati-hati dalam menerapkan kebijakan serupa untuk batu bara. Pasalnya, terdapat perbedaan standar batu bara berdasarkan nilai kalori, sehingga perlu terdapat penyesuaian lebih terperinci.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan untuk lebih berhati-hati. Kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor,” pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu survei menyebutkan kebijakan konsesi tambang menimbulkan polarisasi di internal organisasi kemasyarakatan (Ormas). Namun demikian, hal itu tidak sampai menimbulkan perpecahan lembaga.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024, Ormas keagamaan diberi izin untuk melakukan usaha pertambangan. Merespons topik ini, Katadata Insight Center (KIC) melakukan kajian guna mengetahui lebih dalam pandangan dan sikap para ormas.

Survei KIC melibatkan 415 responden yang pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka kepada pengurus dan anggota aktif ormas. Temuan dari survei ini dipaparkan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Hasil Survei Tambang untuk Ormas: Apa Dampaknya Bagi Umat?” pada Rabu (28/1/2026).

Fokus utama penelitian ini untuk mengidentifikasi beragam perspektif yang berkembang termasuk harapan ormas keagamaan terhadap kebijakan konsesi tambang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kebijakan konsesi tambang membentuk polarisasi di internal ormas. Namun, perbedaan yang ada lebih terlihat sebagai pro dan kontra internal yang terkelola sehingga tak sampai menimbulkan perpecahan organisasi.

Research Analyst KIC Kanza Nabeela Puteri menyatakan, polarisasi internal terjadi pada ormas Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU). Pada saat yang sama, terdapat perbedaan pandangan yakni sekitar 30% responden menilai tidak ada polarisasi.

“Perbedaan pendapat tersebut secara umum dianggap wajar dan sehat. Hanya sebagian kecil yang menilai perbedaan ini bersifat destruktif, ini menunjukkan bahwa dinamika internal ormas cenderung tetap terkendali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Kepala Bidang Kajian Politik SDA Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Wahyu A. Perdana mengatakan bahwa setidaknya ada empat sikap yang disampaikan kepada pimpinan PP Muhammadiyah berupa policy brief, lembaga hukum, serta executive summary dari majelis pendidikan tinggi.

Dia menjelaskan lebih detil bahwa di dalam survei, ada kecenderungan untuk responden yang wilayahnya dekat dengan tambang mereka menolak. Adapun, yang tidak dekat dengan tambang berpendapat harus dikelola dengan profesional.

“Namun yang tidak dibilang secara jelas, yakni memangnya dalam operasional perusahaan baru tidak bisa operasi sendiri karena ini butuh minimal pengalaman. Selain itu mitranya siapa? Menjadi tidak berlebihan kalau catatan di internal mempertanyakan (izin pengelolaan tambang) ini konteksnya bisnis atau politis,” ujar Wahyu.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan, seiring dengan pergantian rezim maka saat ini situasinya pun berubah. Tetap ada kesempatan bagi ormas yang semula menolak jadi menerima, maupun yang sebelumnya menerima lantas mengembalikan. Yang jelas, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan berhati-hati.

“Mengelola sumber daya alam harus hati-hati. Sebab ada dua negara yang kaya akan minyak, ada negara seperti Norwegia yang menjadi kaya raya tetapi banyak negara yang seperti Venezuela, sengsara. Kalau tidak hati-hati bisa membuat sengketa,” ujar Samirin.

Sementara itu, Associate Professor of Inter-Religious Studies (IRS) Program Dicky Sofjan berpendapat bahwa polarisasi pandangan soal pengelolaan tambang di internal ormas adalah hal yang tak terelakkan dalam demokrasi.

Menurutnya, polarisasi pun tetap dibutuhkan. Dengan adanya polarisasi ada argumen yang kuat tentang pihak yang pro dan kontra, ini akan menghasilkan kebijakan yang sehat dan bisa memenuhi standar kemaslahatan umat.

“Ketika terjadi proses polarisasi kita melihat ada keterbelahan, sehingga muncul solusi-solusi untuk mendatangkan polarisasi dan banyak hal,” ucap Dicky.