Bisnis.com, JAKARTA — Prospek saham emiten pertambangan logam diperkirakan makin cerah seiring meredanya ketidakpastian regulasi pemerintah. Pelonggaran sejumlah proposal kebijakan yang semula dinilai memberatkan pelaku usaha kini disebut menjadi katalis positif.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey dan Naura Reyhan Muchlis, memaparkan bahwa kebisingan regulasi yang sempat menahan laju valuasi emiten logam sepanjang semester I/2026 mulai diredam oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan parlemen pada 8 Juni lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema gross split akan tetap berlaku eksklusif untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), sekaligus membatalkan potensi penerapannya di sektor pertambangan mineral.

Pemerintah juga memberikan sinyal pendekatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang lebih fleksibel serta menunda rencana revisi royalti.

“Dengan ditundanya proposal-proposal yang paling memberatkan serta kuota produksi yang kini menjadi lebih suportif, kami percaya risiko regulasi bagi sektor tambang logam telah termoderasi,” ujar Andhika dan Naura melalui riset yang dipublikasikan pada Kamis (11/6/2026).

Namun, meski mayoritas sentimen negatif berhasil diredam, keduanya mencatat masih ada satu ketidakpastian struktural yang tersisa, yakni terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2026.

Aturan tersebut mewajibkan ekspor ferroalloy, termasuk Nickel Pig Iron (NPI), disalurkan satu pintu melalui BUMN ekspor yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) mulai 1 Januari 2027.

Hingga saat ini, detail komersial yang krusial seperti struktur kepemilikan barang, metodologi penetapan harga, pengalihan hak, hingga mekanisme penyelesaian transaksi masih belum menemui titik terang.

Kendati demikian, produk seperti nickel matte dan intermediate High Pressure Acid Leach (HPAL) dipastikan tetap dikecualikan dari skema ini.

Menyikapi dinamika ini, BRI Danareksa merekomendasikan investor untuk mencermati saham-saham emiten yang memiliki benteng pertahanan kuat atau terisolasi dari risiko mekanisme ekspor satu pintu PT DSI.

Saham pilihan utama jatuh pada PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dengan rekomendasi beli dan target harga Rp4.800 per saham.

ANTM dinilai memiliki risiko yang sangat minim terhadap kebijakan ekspor baru karena lebih dari separuh laba bersih bersumber dari perdagangan emas domestik yang bebas dari beban royalti ekspor.

“Sementara aktivitas ekspor secara keseluruhan hanya berkontribusi sekitar 2,5% terhadap total pendapatan perseroan,” pungkas Andhika dan Naura.

Di sisi lain, ekspektasi adanya penambahan kuota RKAB diharapkan mampu menopang pertumbuhan volume produksi pada semester II/2026.

Selanjutnya, saham pilihan utama kedua tertuju pada PT Timah Tbk. (TINS) dengan rekomendasi beli dan target harga Rp4.500 per saham.

Emiten ini berada sepenuhnya di luar cakupan tiga komoditas utama yang diatur dalam kebijakan ekspor satu pintu. Oleh karena itu, TINS dinilai memiliki risiko nol terhadap mekanisme korporasi PT DSI.

“Dengan meredanya risiko royalti serta permintaan struktural yang solid dari sektor timah solder dan semikonduktor yang tetap utuh, rasio risk-reward saham TINS dinilai tetap atraktif,” ucap keduanya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Palu (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut baru tujuh perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C yang telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Pewarta: Fauzi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan Nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

“Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan,” ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

“Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian menjelaskan bahwa sinkronisasi berikutnya difokuskan pada kebijakan alternatif sumber pendapatan negara, dengan mendorong pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi.

Salah satu yang tengah dibahas adalah pengenaan pajak ekspor untuk produk turunan bahan mentah bijih nikel, yakni nickel pig iron (NPI). Menurut Bahlil, pemerintah tengah merumuskan formula untuk pengenaan pajak produk tersebut.

Kendati demikian, pihaknya cenderung berhati-hati dalam menerapkan kebijakan serupa untuk batu bara. Pasalnya, terdapat perbedaan standar batu bara berdasarkan nilai kalori, sehingga perlu terdapat penyesuaian lebih terperinci.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan untuk lebih berhati-hati. Kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor,” pungkas Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas menolak permintaan berbagai pihak untuk meninjau ulang pemangkasan kuota produksi nikel dan batu bara dalam RKAB 2026. Pemerintah bersikeras bahwa pembatasan produksi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan supply and demand agar harga komoditas tambang nasional tidak anjlok di pasar global.

Ketegasan ini merespons kekhawatiran pelaku usaha terkait penurunan target produksi nasional yang dinilai terlalu signifikan. Bahlil menekankan bahwa membanjiri pasar dengan produksi berlebih hanya akan menekan harga, yang pada akhirnya justru merugikan penerimaan negara dari sumber daya alam yang tidak terbarukan.

“Saya kan katakan bahwa supply and demand. Gimana kalau kita melakukan produksi yang banyak dengan harga yang jatuh, jangan harta negara kita dijual murah dong,” ujar Bahlil saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Selain faktor harga, Bahlil menyebut kebijakan ini sebagai langkah konservasi demi keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Menurutnya, pengelolaan tambang tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan harus terukur dan berkesinambungan.

“Ada anak cucu kita juga yang harus melanjutkan bangsa ini ya,” tambahnya.

Namun, kebijakan pengetatan kuota ini dipandang berbeda oleh pihak industri melalui Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Sari Esayanti yang menilai penurunan kuota akan mengganggu perencanaan jangka panjang perusahaan, mulai dari operasional hingga komitmen kontrak penjualan global. IMA mengkhawatirkan celah pasar ekspor yang ditinggalkan Indonesia akibat pembatasan ini justru akan dimanfaatkan oleh negara pesaing seperti China.

Sari berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog konstruktif agar kebijakan kuota 2026 tidak mengorbankan daya saing industri dan kepastian investasi di dalam negeri.

“Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga perlu menjadi perhatian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan ESG atau Environmental, Social, and Governance (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) di perusahaan tambang menjadi suatu keniscayaan yang tak lagi bisa ditawar.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), menekankan bahwa penerapan prinsip ESG tidak hanya menyangkut soal lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan transparansi.

Kepatuhan terhadap tiga aspek ini, imbuhnya, akan berdampak pada reputasi perusahaan, terutama ketika mencari pendanaan, mitra kerja, maupun investor.

“Faktor ESG itu sudah menjadi bagian inheren dari kegiatan pertambangan. Karena itu, kami di IMA mendorong anggota agar bisa mencapai standar beyond compliance,” ujar Hendra di sela Harita Nickel Journalist Award, dikutip Senin (27/10/2025).

Menurut Hendra, regulasi lingkungan di Indonesia termasuk yang paling ketat di dunia. Salah satu contohnya adalah kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi yang harus disetor dalam bentuk deposito, bukan hanya pencadangan akuntansi sebagaimana masih diperbolehkan di beberapa negara lain.

“Ini menunjukkan bahwa aturan lingkungan di Indonesia ketat sekali. Soal besaran jaminan kami serahkan ke pemerintah, itu bukan isu lagi. Yang penting kepatuhan,” ujarnya.

Hendra juga menilai bahwa tata kelola pertambangan di Indonesia kini sudah makin baik, meskipun masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya patuh.

Dia mencontohkan Harita Nickel menjadi salah satu perusahaan yang telah mewujudkan ESG. “Apa yang sudah dilakukan Harita Nickel positif untuk bisa diikuti perusahaan lain. Mereka buktikan perusahaan nasional bisa wujudkan ESG seperti perusahaan multi nasional company,” kata Hendra.

Sejalan dengan itu, Direktur Health Safety Environment (HSE) Harita Nickel, Tony Gultom menjelaskan bahwa perencanaan praktik teknik tambang menjadi dasar ESG. Peraturan pemerintah merupakan syarat minimal dan tiga komponen utama ESG, yakni lingkungan, K3, serta sosial masyarakat harus dijalankan secara beriringan.

“Dulu terbagi, lingkungan ada, K3 ada, sosial ada. ESG itu bagian dari itu, menyatukan, karena tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pilah-pilah lagi, apalagi ada aturannya,” kata Tony.

Lebih lanjut Tony menuturkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap safety, K3, tidak saja untuk karyawan tapi juga demi masyarakat dan lingkungan. Jika bicara lingkungan, aturannya sudah ada termasuk di dalamnya adalah jaminan penutupan tambang atau reklamasi yang diwajibkan dalam ESG.

“Kalau jaminan reklamasi tidak disetor bagaimana bisa beyond. Dulu banyak perusahaan mementingkan produksi, itu tidak bisa lagi seperti itu. Seperti RKAB [rencana kerja dan anggaran biaya], itu kan produksi. Tapi kalau dana reklamasi tidak ditempatkan, jaminan tidak ada, bagaimana RKAB mau disetujui,” jelas Tony.

Sementara itu, Horas Pasaribu, Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi lembek dengan perusahaan yang tidak menerapkan ESG, salah satunya adalah jaminan reklamasi.

Baru-baru ini, imbuhnya, terdapat 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dihentikan sementara kegiatan pertambangan sampai mereka membayarkan jaminan reklamasi.

“Kalau ESG baik, tentu ga ada yang kena sanksi. Setiap IUP harus menempatkan jaminan reklamasi. Bukan untuk pemerintah, tapi akan kembali lagi ke perusahaan jika sudah terbukti melaksanakan reklamasi sesuai dokumen yang telah disetujui,” kata Horas.

Sebagai gambaran, dalam Permen ESDM No 17/2025 disebutkan bahwa penempatan jaminan reklamasi menjadi syarat RKAB. Artinya, jika perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi maka RKAB tidak akan disetujui.

Menurut Horas, cara ini jauh lebih tegas dibandingkan dengan aturan main sebelumnya. “Ini demi peningkatan penerapan ESG dan pada akhirnya untuk kepentingan negara,” tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan di balik kebijakan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi satu tahun sekali, dari sebelumnya berlaku tiga tahun sekali.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, perubahan kebijakan tersebut berangkat dari evaluasi menyeluruh atas efektivitas sistem tiga tahunan yang diterapkan beberapa tahun terakhir.

Awalnya, keputusan memperpanjang masa RKAB menjadi tiga tahun dibuat karena keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah pusat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

"Di pusat dulu hanya menangani terkait dengan penanaman modal asing dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) BUMN, serta PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan kontrak karya. Kemudian dilimpahi begitu banyaknya perizinan yang ada di daerah yang kemudian melimpah ke pusat," jelasnya dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Jumat (17/10/2025).

Namun, seiring waktu, sistem pengajuan RKAB tiga tahunan ternyata justru menimbulkan masalah baru. Pihaknya kesulitan untuk cepat beradaptasi pada situasi global yang fluktuatif.

"Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata tiga tahun ini responsifnya kita itu kurang. Sehingga apabila terjadi gejolak di pasar, baik domestik maupun global, itu jadi lambat. Kontrolnya jadi lambat," ujar Tri.

Atas dasar itu, pemerintah kemudian menetapkan perubahan baru lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Lewat aturan ini, penyusunan dan penyampaian RKAB kembali dibuat per tahun.

"Untuk tahunan lebih kepada perbaikan tata kelola, terus kemudian kita nanti percepatan terhadap kondisi pasar global dan dunia seperti apa itu kita cepat responsifnya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa lebih mengontrol arah produksi mineral nasional agar sesuai dengan kebutuhan dan strategi negara.

Kendati demikian, pihaknya tak menampik kembalinya RKAB menjadi setahun sekali dinilai menimbulkan tantangan administratif bagi perusahaan tambang. Tak sedikit yang menilai bahwa perubahan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Namun, pihaknya sudah menyiapkan solusi digital untuk mempermudah proses tersebut.

"Kita nantinya dengan RKAB satu tahunan ini menggunakan aplikasi namanya Minerba One. Di dalamnya nanti si perusahaan itu akan tahu sampai di posisi mana dia RKAB dia dilakukan evaluasi," imbuhnya.

Melalui Minerba One, proses pengajuan dan evaluasi RKAB diharapkan bisa berjalan jauh lebih cepat dan transparan. Menurutnya, perubahan kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk menghadapi dinamika harga komoditas yang fluktuatif.

"Sekarang ini rumus itu jadi berubah. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita harus cepat beradaptasi, mengintervensi. Nah dengan adanya yang tahunan ini mudah-mudahan kita lebih mendapatkan gain," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2025. Melalui regulasi ini penyampaian RKAB kini dilakukan sepenuhnya melalui sistem informasi terintegrasi dan berlaku untuk satu tahun bukan lagi tiga tahun.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah memberikan pelayanan RKAB setiap tahun. Meski begitu, karena banyak permasalahan pemerintah memutuskan untuk memberikan relaksasi RKAB diperpanjang menjadi tiga tahun.

Adapun, kebijakan relaksasi tersebut sudah sempat diberlakukan. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi kembali lantaran RKAB yang diajukan badan usaha menunjukkan volume produksi yang cukup besar.

"Ini kan total produksi ini kan cukup besar, ini terpisah-pisah. Jadi untuk batu bara itu kan kelihatan jumlah produksi yang cukup besar, ya kemudian untuk mineral itu sesuai dengan komoditasnya jumlah produksinya cukup besar," kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Jumat (17/10/2025).

Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengolahan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba. Sebagai contoh, komoditas seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah wajib diproses di dalam negeri.

Namun berdasarkan hasil akumulasi dari RKAB yang diajukan, pasokan atau supply yang direncanakan justru jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan di dalam negeri.

"Akibatnya itu adalah harga turun signifikan. Jadi kita lihat itu harga komoditas tahun 2023, 2024 dan 2025 ini kan terjadi penurunan. Dampaknya itu adalah ini terjadinya penurunan penerimaan negara," ujar Yuliot.

Ia menyampaikan usulan untuk mengembalikan penerapan RKAB menjadi tahunan berasal dari Komisi XII DPR RI. Pasalnya, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAB dengan masa berlaku tiga tahun, ditemukan sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam proses evaluasi, pemerintah menemukan cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengajuan RKAB. Berdasarkan hasil evaluasi, sebelumnya tercatat ada sebanyak 39 persyaratan yang wajib dilengkapi oleh perusahaan tambang.

Oleh sebab itu, Kementerian ESDM tengah menyusun peraturan menteri baru yang mengatur tata cara penyusunan dan penyampaian RKAB, termasuk mekanisme penunjukan RKAB agar prosesnya menjadi lebih efisien.

Adapun, dari total 39 persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi dalam pengajuan RKAB, pemerintah kini menyederhanakannya menjadi hanya 8 persyaratan. Penyederhanaan ini bertujuan agar dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha tidak terlalu banyak.

Selain itu, menurut Yuliot bagi pihak yang melakukan evaluasi terhadap RKAB, jumlah aspek yang harus diperiksa juga menjadi lebih sedikit, sehingga proses penilaian dan persetujuan RKAB bisa lebih cepat.

"Untuk penyampaian RKAB ini, ini sudah bisa disampaikan setiap tahunnya adalah dari 1 Oktober itu sampai dengan akhir November dan ini kalau ada kelengkapan-kelengkapan data ini bisa dipenuhi dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi dengan upaya kita ini akan lebih memberikan kepastian kepada pelaku usaha pertambangan dan juga itu dampaknya kita menjaga penerimaan negara," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan alasan dibalik perubahan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan, dari yang sebelumnya tiga tahun sekali menjadi satu tahun.

Setidaknya kebijakan tersebut diberlakukan supaya komoditas tambang Indonesia yang membanjiri pasar Dunia tidak berimbas kepada anjloknya harga komoditas tersebut.

Bahlil menggambarkan, bahwa total konsumsi batu bara di Dunia saat ini kurang lebih mencapai 8-9 miliar ton per tahun. Namun, yang diperdagangkan di pasar kurang lebih mencapai 1,3 miliar - 1,4 miliar ton per tahunnya.

Nah, Indonesia sendiri, kata Bahlil, di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025 ini produksi batu baranya mencapai 800 - 900 juta ton. Adapun yang di ekspor mencapai 500-600 juta ton.

"40% - 45% total ekspor batu bara di Dunia itu dari Indonesia. Artinya apa? ini suplai dan demand, begitu kita terlalu banyak ketersediaan barang, yang terima sedikit, itu pasti harganya anjlok," ungkap Bahlil dalam Minerba Convex 2025, Rabu (15/10/2025).

Oleh sebab itu, pemerintah bersama dengan Komisi XII DPR mengusulkan untuk melakukan revisi pengajuan RKAB dari yang sebelumnya tiga tahun menjadi 1 tahun. Atas aturan itu, pemerintah bisa memperhatikan volume supaya Indonesia ikut mengendalikan nilai batu bara Dunia.

"Kemarin dari DPR mengusulkan, di dalam rapat kerja dengan ESDM, bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap sistem RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun, dengan memperhatikan volume, agar nilai batu bara dunia dapat kita ikut mengendalikan dari Indonesia," tegas Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2025.