Bisnis.com, JAKARTA — pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu kelancaran produksi, distribusi, hingga kepastian operasional perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian serius pelaku usaha.

Berdasarkan komunikasi Apindo dengan pelaku usaha di sejumlah daerah dan kawasan industri, gangguan listrik berpotensi menghambat aktivitas operasional perusahaan.

"Memang terdapat kekhawatiran, terutama karena gangguan atau pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi, menunda penyelesaian pesanan, mengganggu jadwal pengiriman, serta menambah biaya operasional," katanya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Shinta, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa berhentinya aktivitas produksi selama pemadaman berlangsung. Bagi industri yang mengandalkan proses produksi berkelanjutan, gangguan listrik dapat memicu biaya tambahan yang lebih besar.

Dia menjelaskan, perusahaan harus menanggung biaya restart mesin, penggunaan generator set (genset), tambahan konsumsi bahan bakar, hingga risiko kerusakan bahan baku maupun barang dalam proses produksi. Selain itu, keterlambatan pemenuhan kontrak kepada pembeli juga berpotensi terjadi apabila gangguan listrik berlangsung berulang.

"Sektor yang paling rentan terdampak umumnya adalah sektor yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinyu," ujarnya.

Tidak hanya industri besar, Shinta menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai menghadapi risiko yang tidak kalah besar. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kapasitas maupun sumber daya untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Akibatnya, gangguan listrik berpotensi menekan produktivitas usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.

Apindo pun meminta pemerintah segera menemukan solusi atas kondisi tersebut. Di sisi lain, organisasi pengusaha itu mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Shinta menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap kecukupan cadangan daya, keandalan pembangkit, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan energi primer, hingga sistem mitigasi saat terjadi gangguan.

Menurutnya, bagi pelanggan industri dan kawasan industri, aspek komunikasi juga menjadi faktor penting. Pelaku usaha membutuhkan pemberitahuan dini serta respons yang cepat agar dapat menyesuaikan jadwal produksi dan meminimalkan kerugian.

"Untuk pelanggan industri dan kawasan industri, pemberitahuan dini, kanal komunikasi yang jelas, serta respons yang cepat tanggap dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan jadwal produksi, mengamankan bahan baku, mengatur tenaga kerja, dan meminimalkan kerugian operasional," katanya.

Lebih lanjut, Apindo mengingatkan bahwa keandalan pasokan listrik tidak hanya berpengaruh terhadap kegiatan operasional harian perusahaan, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

Hal itu terutama berlaku bagi sektor manufaktur, kawasan industri, dan industri berbasis teknologi yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan berkesinambungan.

Karena itu, Apindo berharap pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat sekaligus mencegah gangguan serupa terjadi kembali.

"Listrik merupakan prasyarat utama kegiatan ekonomi. Karena itu, mitigasi, transparansi, dan percepatan pemulihan menjadi sangat penting agar dampaknya terhadap kegiatan usaha dapat diminimalkan dan tidak kontra-produktif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," ujar Shinta.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi menambahkan, di tengah munculnya gangguan pasokan listrik, pemerintah dinilai perlu bergerak cepat dan merancang kebijakan yang optimal baik untuk jangka pendek maupun perbaikan struktural dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, Zuhdi mengatakan pemerintah perlu segera meningkatkan stok batubara pada PLTU yang saat ini kekurangan karena berbagai Faktor. Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah dan PLN perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi pembangkit.

"Pemerintah dan PLN harus menyadari kalau bergantung besar pada PLTU akan memberikan peluang untuk kejadian ini terulang lagi. Dibutuhkan diversifikasi ke sumber lain dan penguatan seluruh ekosistem pendukung seperti integrasi grid, dan sistem penyimpanan energi yang intermittent," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) menilai kondisi sepanjang kuartal I/2026 cukup menantang bagi sektor jasa maritim logistik, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar yang berdampak langsung terhadap biaya operasional perusahaan.

Direktur Utama PSSI Yolanda Watulo menyampaikan bahwa perseroan akan fokus menjaga stabilitas operasional dan pengelolaan usaha secara disiplin di tengah dinamika industri logistik dan energi nasional.

"Kuartal I/2026 masih cukup menantang, terutama akibat penyesuaian volume pengangkutan dan tekanan margin operasional," ujarnya dikutip, Rabu (27/5/2026)

Oleh karena itu, lanjutnya, perseroan saat ini lebih memprioritaskan stabilisasi operasional dan kesehatan keuangan dibanding mengejar pertumbuhan agresif. Fokus utama diarahkan pada efisiensi biaya, menjaga utilisasi armada tetap optimal, serta mempertahankan arus kas dan likuiditas yang sehat.

Untuk tahun ini, perseroan belum memberikan panduan atau guidance spesifik terkait target pendapatan maupun laba bersih. Meski demikian, kondisi fundamental perusahaan dinilai masih cukup solid.

Dia juga menjelaskan bahwa bahan bakar atau fuel merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam industri pelayaran sehingga kenaikan harga BBM non subsidi otomatis meningkatkan beban operasional perusahaan.

Namun, dampak tersebut dinilai belum terlalu mengganggu kinerja karena sebagian kontrak perseroan telah memiliki mekanisme pass through atau penyesuaian tarif kepada pelanggan, terutama untuk kontrak berbasis time charter.

“Dampaknya masih relatif dapat dikelola karena sebagian kontrak perseroan memiliki mekanisme pass through atau penyesuaian biaya kepada pelanggan,” katanya.

Selanjutnya perseroan juga terus memperkuat langkah efisiensi operasional melalui pengelolaan konsumsi bahan bakar, optimalisasi voyage, preventive maintenance, hingga peningkatan utilisasi armada. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga margin usaha di tengah kondisi industri yang masih fluktuatif.

Per 31 Maret 2026, perseroan mencatat kas dan setara kas sebesar US$58,7 juta dengan debt to equity ratio (DER) sekitar 0,06 kali dan current ratio yang tetap berada pada level sehat. Selain itu, lanjutnya, di tengah tekanan industri, perusahaan juga masih melanjutkan sejumlah pengembangan strategis secara selektif dan bertahap guna mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Secara sektoral, dia memperkirakan industri logistik maritim masih dibayangi sejumlah tantangan mulai dari volatilitas harga BBM, tekanan tarif angkutan, margin operasional, hingga fluktuasi volume pengangkutan. Selain itu, sektor ini juga cukup sensitif terhadap pergerakan harga komoditas dan kebijakan energi domestik.

Meski demikian, perseroan melihat masih terdapat sejumlah katalis positif yang dapat menopang bisnis pelayaran hingga akhir tahun. Kebutuhan distribusi energi domestik, logistik batu bara dan bulk commodity, serta aktivitas transshipment dinilai masih menjadi penopang utama permintaan jasa logistik maritim.

Dengan kondisi tersebut, perseroan menegaskan akan tetap fokus menjaga utilisasi armada, meningkatkan kualitas operasional, memperkuat efisiensi biaya, serta menjaga kesehatan arus kas sambil melanjutkan pengembangan usaha secara hati-hati dan terukur.

PSSI juga tetap menyiapkan ekspansi armada secara selektif. Perusahaan direncanakan untuk menambah dua set tug & barge serta dua unit barge yang ditargetkan selesai pada akhir kuartal III/2026 dan awal kuartal IV/2026. Tak hanya itu, PSSI juga mulai menjajaki peluang bisnis baru di segmen liquid bulk untuk memperluas sumber pendapatan di luar angkutan batubara.

PSSI tercatat membukukan pendapatan sebesar US$ 10,59 juta per kuartal I/2026, atau menurun 29,51% dibandingkan US$ 15,02 juta pada posisi yang sama tahun lalu. Penurunan pendapatan tersebut membuat kerugian PSSI membengkak ke angka US$ 1,28 juta, dibandingkan US$ 464,50 ribu pada kuartal I/2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta mempelajari langsung praktik bisnis dan tata kelola perusahaan melalui kegiatan Visit Emiten 2026. Kegiatan edukasi pasar modal tersebut menekankan pentingnya memahami operasional perusahaan dan aspek keberlanjutan sebelum mengambil keputusan investasi.

Kunjungan yang diselenggarakan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB UPN Veteran Jakarta ini berlangsung di PT Astra Agro Lestari Tbk, Rabu (13/5/2026), emiten perkebunan kelapa sawit berkode saham AALI. Program rutin tersebut bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia investasi sekaligus memahami proses bisnis korporasi secara langsung.

Vice President of Corporate Communication PT Astra Agro Lestari Tbk Mochamad Husni mengatakan praktik operasional terbaik dan komitmen keberlanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri sawit nasional.

“Praktik operasional terbaik dan komitmen keberlanjutan menjadi kunci bisnis minyak sawit yang berkesinambungan bukan hanya secara komersial tetapi juga sangat penting untuk mensejahterakan bangsa (prosper with the nation),” ujar Husni.

Husni menyambut kunjungan mahasiswa sebagai bagian dari ruang edukasi korporasi kepada generasi muda mengenai praktik bisnis dan pasar modal. Menurutnya, Visit Emiten memberi kesempatan bagi mahasiswa memahami langsung dinamika industri, tata kelola perusahaan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, peserta tidak hanya mengenal perusahaan dari sisi angka dan laporan keuangan, tetapi juga memahami proses bisnis, tata kelola, hingga komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan lingkungan,” ujarnya.

Husni menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan memberi perspektif baru mengenai dunia kerja dan industri perkebunan nasional.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi pengalaman pembelajaran yang bermanfaat serta menginspirasi mahasiswa untuk terus mengembangkan kompetensi dan perspektif mereka terhadap dunia industri dan investasi,” katanya.

Presiden KSPM 9.0 Anugerah Putra Prasetyo mengatakan mahasiswa perlu memahami bahwa investasi tidak hanya berkaitan dengan pergerakan angka di pasar modal, tetapi juga proses bisnis yang dijalankan perusahaan.

“Sebagai investor, kita tidak hanya melihat hitungan angka, tetapi juga harus memahami bagaimana proses bisnis tersebut terjadi,” ujarnya.

Anugerah berharap kunjungan tersebut membantu peserta memahami fundamental perusahaan secara langsung melalui interaksi dengan praktisi industri.

Project Officer Visit Emiten 2026 Dinda Suci Batalano mengatakan tema kegiatan dipilih agar mahasiswa melihat nilai investasi dari perspektif bisnis dan keberlanjutan perusahaan.

“Melalui kunjungan edukasi ini, kami berharap peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan mendalam mengenai dunia industri serta pasar modal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Astra Agro yang telah membuka kesempatan belajar bagi mahasiswa.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Astra Agro Lestari yang telah menerima dan membuka ruang belajar bagi kami pada hari ini,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mengkhawatirkan aturan teranyar otoritas fiskal untuk memperketat aturan pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak bisa berpengaruh kepada operasional perusahaan.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan PMK No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar Pajak alias restitusi dipercepat. Aturan yang sudah berlaku sejak Jumat (1/5/2026) ini mempertebal sejumlah mekanisme penelitian dalam proses pengajuan restitusi dipercepat.

Restitusi dipercepat ini adalah hak yang diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan Perusahaan Kena Pajak (PKP) berisiko rendah untuk mengajukan pengembalian lebih bayar pajak dari DJP hanya melalui penelitian saja, tanpa pemeriksaan.

Apabila memenuhi persyaratan, maka DJP bisa memberikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) kepada WP maupun PKP.

Persyaratan ini pun kini ditata ulang sedemikian rupa oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Utamanya mengenai tambahan mekanisme penelitian formal, surat pemberitahuan, serta pajak masukan yang dikreditkan.

Pengetatan juga terlihat dalam persyaratan laporan keuangan (lapkeu) yang di antaranya harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Di sisi lain, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan bahwa pengetatan mekanisme restitusi dipercepat ini akan memengaruhi kelancaran operasional perusahaan industri batubara.

Menurut Gita, ini khususnya bagi sektor industri berorientasi ekspor, yang turut berkontribusi kepada negara berupa devisa hasil ekspor (DHE) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi, yang kami harapkan keseimbangan antara penguatan tata kelola penerimaan negara dan perlindungan hak Wajib Pajak yang patuh," kata Gita kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Gita menyebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengetatan restitusi dipercepat. Pertama, dia menegaskan bahwa restitusi merupakan konsekuensi logis dari mekanisme atau rezim PPN sebagai akibat dari lebih besarnya nilai pajak masukan dibandingkan pajak keluaran.

Kedua, restitusi juga menguji apakah sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah berjalan secara efektif dan efisien.

Ketiga, restitusi juga merupakan instrumen bagi perusahaan terkait dengan ketahanan arus kas perusahaan terkait.

"Karena dengan adanya pengetatan ataupun pembatasan restitusi oleh pemerintah akan menambah beban bagi perusahaan serta ketidakpastian bagi industri," terang Gita.

Untuk itu, pengusaha industri batubara tersebut berharap agar penerbitan PMK No.28/2026, baik terkait proses penelitian SPT, validasi pajak masukan, laporan keuangan dan lain-lain juga harus transparan, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menyoroti soal dampak pengetatan restitusi dipercepat terhadap arus kas (cashflow) perusahaan.

Menurutnya, aspek ini adalah yang paling krusial. Industri manufaktur, eksportir dan padat karya diharapkan tetap bisa memiliki likuiditas yang cukup di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.

Angga mengkhawatirkan dana likuiditas bisa tertahan lama oleh negara, modal kerja perusahaan tertekan, serta dampaknya terhadap ruang ekspansi.

"Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, likuiditas adalah 'nafas' dunia usaha," jelasnya kepada Bisnis.

Beberapa risiko lain yang dikhawatirkan Angga juga meliputi overcompliance dan administratif, sampai dengan dampak terhadap kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.

PENGETATAN USAI RELAKSASI

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menyampaikan, bahwa sejatinya tidak ada hak WP yang diambil karena restitusi dipercepat merupakan fasilitas. WP yang mendapatkan fasilitas ini adalah mereka yang sudah patuh terhadap aturan pajak.

Wahyu mengatakan bahwa fokus utama aturan ini adalah memberikan kepastian hukum dan mempercepat aliran kas (cash flow) bagi WP yang patuh, namun dengan kriteria yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

"Langkah ini diharapkan dapat membuat implementasi pemberian fasilitas lebih tepat sasaran. Artinya hanya wajib pajak yang patuh yang mendapat fasilitasnya," ujarnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, Wahyu tidak menampik bahwa pengetatan restitusi dipercepat akan membuat WP lebih sulit untuk mendapat fasilitas tersebut lantaran harus memenuhi syarat-syarat tambahan.

Artinya, lanjut Wahyu, ada upaya ekstra untuk membuktikan diri sebagai WP yang tidak bermasalah.

Menurut Wahyu, implikasi yang harus diwaspadai pemerintah adalah, ketika WP yang selama ini sudah tergolong patuh berdasarkan kriteria lama, tidak bisa mendapat fasilitas restitusi pendahuluan, maka akan kehilangan tambahan cashflow.

"PMK ini membuka ruang bagi pelaku usaha UMKM. Wajib Pajak dengan omzet maksimal Rp50 Miliar kini memiliki kesempatan untuk memanfaatkan jalur cepat restitusi pendahuluan ini guna mendukung likuiditas bisnis mereka," terangnya.

Pada Kamis (30/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa aturan baru mengenai restitusi dipercepat ini bukan membatasi hak WP. Aturan baru ini ditujukan untuk menata ulang mekanisme yang direlaksasi pada 2020 lalu.

Saat itu, sebagaimana diketahui, dunia usaha mengalami kesulitan karena krisis pandemi Covid-19.

"Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh, itu kami regulasi ulang," terang Bimo kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurut Bimo, pihaknya menemukan banyak WP yang memanfaatkan restitusi dipercepat namun ternyata tidak seharusnya menerima relaksasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang dilakukan bukti permulaan hingga penyidikan.

"Jadi memang ada moral hazard di situ. Maka wajar saja ketika kami mereview aturan yang sudah lima tahun tersebut. Jadi tidak akan mengurangi hak, hanya memang kalau masuk tidak masuk ke kriteria yang kami akan periksa. Itu proses yang biasa, seperti SPT lebih bayar," terangnya.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya pada awal tahun ini juga sudah bertekad untuk memperbaiki manajemen restitusi yang dicurigai olehnya mengalami 'kebocoran'. Hal itu tidak lepas dari nilai restitusi 2025 yang tembus hingga Rp361 triliun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan sampai menggaet Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit restitusi pajak 2020-2025. Dia mengeklaim BPKP telah memiliki temuan awal dari audit tersebut.

"Jadi saya tanya Pak Ateh [Kepala BPKP], gimana? Ada temuan gak? [Dia menjawab] ada, entar dikasih. Tetapi masih belum selesai. Dia bilang sih ada temuannya tetapi laporannya belum resmi dari saya belum melihat angkanya " ungkap Purbaya ke wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

DERETAN PENGETATAN

Adapun PMK No.28/2026 mencabut seluruh aturan pendahulunya dari PMK No.39/2018 sampai PMK No.119/2024.

Kesamaan secara umum pada tiga kategori itu adalah penambahan syarat ihwal keterlambatan penyampaian SPT, kepemilikan utang pajak, tidak pernah melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Otoritas fiskal melalui PMK baru itu juga memperketat penelitian terhadap kewajiban formal, surat pemberitahuan, maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Pada WP Kriteria Tertentu misalnya, Kemenkeu menambahkan sederet klausul aturan yang memperketat syarat bagi WP Kriteria Tertentu untuk bisa memeroleh SKPPKP dari DJP.

Pada pasal 3 ayat (2), kriteria untuk WP Kriteria Tertentu tidak berubah.

Yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memeroleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Akan tetapi, pada pasal 3 ayat (4), fiskus menambahkan persyaratan mengenai klausul tidak mempunyai tunggakan pajak bagi WP Kriteria Tertentu yang ingin mengajukan restitusi dipercepat.

Apabila mengacu pada PMK No.39/2018 sebelumnya, tidak mempunyai tunggakan pajak artinya tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

Pada PMK terbaru, artinya turut diperluas juga ke tunggakan pajak yang sudah melewati daluwarsa penagihan.

Beleid terbaru itu juga menambahkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b arti prasyarat tidak memiliki tunggakan pajak. WP yang ingin mengajukan restitusi dipercepat diwajibkan juga tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak.

Itu termasuk tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, syarat terkait dengan laporan keuangan bagi pemohon restitusi dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu turut ditambah. Awalnya, pada PMK No.39/2018, otoritas fiskal hanya mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Kini syarat itu diperluas. Lapkeu harus memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak termasuk WTP dengan paragraf penjelas (modified unqualified opinion).

Beberapa syarat lain yaitu bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan ulang, hingga tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir.

Kemenkeu juga mengubah dan menambahkan kondisi di mana DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu.

Tambahannya meliputi keterlambatan penyampaian SPT yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya, memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, serta terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memeroleh persetujuan.

Di sisi lain, penelitian kewajiban formal oleh DJP terhadap permohonan restitusi dipercepat juga dipertebal. Dari enam poin aturan yang tertuang pada PMK No.119/2024, terdapat penambahan menjadi 10 poin aturan di PMK teranyar.

Salah satunya yakni terkait dengan proses hukum. Pada aturan sebelumnya, penelitian kewajiban formal mencakup WP tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan bidang perpajakan.

Kini, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Setelah penelitian kewajiban formal, DJP juga menindaklanjuti dengan penelitian Surat Pemberitahuan. Otoritas memerinci lebih lanjut secara khusus kaitannya dengan UU PPN, meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pasal 6 ayat (10) PMK No.28/2026 juga menambahkan tujuan penelitian terhadap pajak masukan yang dikreditkan oleh WP dengan Kriteria Tertentu. Tujuan baru yang dimuat oleh otoritas fiskal adalah guna memastikan pajak masukan yang dikreditkan tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang serta surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai.

Adapun pengetatan bagi WP Persyaratan Tertentu di antaranya berbentuk perincian lebih lanjut pada pasal 9 ayat (2). Kemenkeu menambahkan definisi baru untuk WP Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perincian ini menyasar terhadap jumlah peredaran usaha WP Badan maupun jumlah penyerahan PKP.

Untuk WP Badan, diatur bahwa WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar dengan jumlah peredaran usaha di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar. Jumlah lebih bayar atau restitusinya dibatasi paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, pada PMK No.209/2021, diatur bahwa jumlah lebih bayar yang bisa diajukan restitusi oleh PKP ini bisa mencapai paling banyak Rp5 miliar.

Khusus PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu, ini tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dalam pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan menyampaikan SPT masa pajak PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana dengan WP Kriteria Tertentu, otoritas pajak juga dalam PMK terbaru menambah cakupan yang sama untuk mekanisme penelitian surat pemberitahuan dan pajak masukan.

Terakhir, untuk PKP Berisiko Rendah, beleid terbaru ini menghilangkan satu klausul kriteria PKP berisiko rendah sebagaimana diatur pada PMK No.119/2024.

Di PMK terbaru, kriteria PKP Berisiko Rendah tidak lagi mencakup 'PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d' sebagaimana pada PMK No.39/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Persyaratan tertentu dimaksud adalah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. Sebab, pada Bab WP dengan Persyaratan Tertentu sebelumnya, syarat PKP yang bisa mengajukan restitusi dipercepat sudah lebih diperinci yaitu yang memiliki SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Kemenkeu menambahkan satu klausul yang dapat mencabut keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, yaitu apabila PKP terlambat menyampaikan SPT masa pajak PPN dalam 12 bulan terakhir.

Pada regulasi sebelumnya, pencabutan hanya bisa dilakukan dalam hal adanya pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan perpajakan kepada PKP Berisiko Rendah; dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan kekuatan hukum tetapi; serta tidak

PMK baru juga menambah cakupan penelitian oleh DJP terhadap kewajiban formal maupun pajak masukan yang dikreditkan untuk PKP Berisiko Rendah, sebagaimana WP Kriteria Tertentu dan WP Persyaratan Tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang melanggar aturan di kawasan hutan bukan berarti perusahaan tersebut masih diperbolehkan beroperasi.

Prasetyo Hadi menyebut bahwa penegasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026). Dia menekankan bahwa tidak benar jika pemerintah disebut mengumumkan pencabutan izin, namun tetap membiarkan kegiatan usaha berjalan tanpa batas.

“Perlu kami klarifikasi dan luruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran, bahwa Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan, pertanyaan yang muncul pada hari kedua setelah pengumuman kebijakan lebih menyoroti apakah kegiatan ekonomi di lokasi tersebut masih berlangsung. Menurutnya, penghentian kegiatan tidak dapat dilakukan secara serta-merta tepat setelah pengumuman.

“Tidak bisa juga begitu diumumkan langsung kemudian berhenti total, karena harus kita pikirkan dampaknya,” kata Prasetyo.

Sebagai contoh, Prasetyo menyinggung kondisi di Mentawai, Sumatra Barat, yang kegiatan ekonominya didominasi oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan kebijakan lebih jauh berupa moratorium hutan alam sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menekan laju deforestasi.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Masyarakat yang sudah terlanjur mencari nafkah harus kita pikirkan,” ujarnya.

Prasetyo menyebutkan di Mentawai pemerintah akan mengalihkan kegiatan ekonomi dari pemanfaatan kayu ke kegiatan non-ekstraktif, seperti reboisasi dan pengembangan sektor pariwisata.

Pemerintah telah berkoordinasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Mentawai yang dinilai memiliki nilai ekonomi jangka panjang lebih besar dibandingkan penebangan hutan.

“Potensi Mentawai jika dikembangkan pariwisata justru bisa jauh lebih besar dibandingkan menebang kayunya,” kata Prasetyo.

Terkait isu pergantian perusahaan pascapencabutan izin, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan ekonomi akan dilanjutkan. Sebagian aktivitas usaha bisa saja dihentikan sepenuhnya apabila dinilai tidak lagi memberikan manfaat.

Namun, untuk kegiatan ekonomi yang dianggap strategis dan menguntungkan bagi bangsa dan negara, pemerintah memastikan pengelolaannya akan dijalankan oleh perusahaan negara.

“Kalau ada kegiatan ekonomi yang kita anggap memberi keuntungan bagi bangsa dan negara, maka itu dijalankan oleh perusahaan negara,” pungkas Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bank bjb menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya perseroan memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

RUPSLB Tahun 2025 menetapkan dua keputusan pokok, yakni menyetujui pembatalan pengangkatan komisaris utama independen, komisaris independen, serta direktur kepatuhan yang sebelumnya telah ditetapkan; serta menyetujui pemberhentian direktur utama perseroan sehubungan dengan wafatnya Yusuf Saadudin.

Keputusan tersebut menjadi dasar bagi perseroan melakukan penyesuaian susunan pengurus serta melaksanakan tindak lanjut administratif dan pelaporan kepada regulator guna menjamin kesinambungan tata kelola dan operasional perusahaan.

Sesuai keputusan RUPSLB, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Rudie Kusmayadi

Komisaris : Herman Suryatman

Komisaris : Tomsi Tohir

Komisaris Independen : Novian Herodwijanto

Direksi

Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Ayi Subarna*

Direktur Keuangan : Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM : Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel : Nunung Suhartini

Ayi ditetapkan sebagai direktur pengganti direktur utama perseroan berdasarkan SK Direksi Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 Tanggal 15 November 2025 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Serta telah disampaikan kepada publik dalam keterbukaan informasi perseroan pada 17 November 2025.

Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai RUPS secara elektronik.

Seluruh proses memanfaatkan sistem e-RUPS melalui platform eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pimpinan Rapat, profesi penunjang, dan lembaga pendukung hadir secara fisik di Menara bank bjb, Bandung.

Melalui penyelenggaraan RUPSLB ini, perseroan menegaskan komitmen dalam menjaga tata kelola perusahaan yang kuat, transparan, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Penyesuaian struktur organisasi merupakan langkah strategis guna memastikan keberlangsungan operasional dan stabilitas perusahaan. Bank bjb percaya dukungan pemegang saham menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan dan transformasi perseroan.

Dalam keterangan Selasa (9/12/2025), bank bjb menyatakan RUPSLB 2025 menjadi momentum bagi bank bjb memperkuat struktur kepemimpinan, menyelaraskan proses internal dengan ketentuan terbaru, serta memastikan setiap keputusan strategis dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang akuntabel.

Perseroan berkomitmen menjaga kepercayaan publik, regulator, dan pemangku kepentingan dengan meningkatkan standar tata kelola, transparansi, serta profesionalisme dalam setiap proses korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup per hari ini, Senin (8/12/2025), mulai memanggil delapan (8) entitas yang terindikasi memperparah banjir Sumatra karena aktivitas bisnisnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghentikan operasional empat dari delapan entitas yang dipanggil tersebut.

“Hari ini kami juga memulai penyelidikan terkait dengan bencana banjir di Sumatra Utara. Hari ini kami memanggil empat entitas di Sumatra Utara dan besok empat lagi yang memiliki wilayah konsesi,” kata Hanif di sela-sela penyerahan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah dan banjir Sumatra di Jakarta, Senin (8/12/2025).

KLH memang telah menghentikan seluruh operasional empat perusahaan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru per 6 Desember 2025. Tiga di antara empat entitas tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang merupakan pengembang PLTA Batang Toru.

Selain penghentian operasional, KLH juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

“Kemarin kami juga sudah menghentikan kegiatan di lapangan pada empat entitas utama. Jadi ini segera dilakukan langkah-langkah penyelidikan oleh Tim Gakkum untuk memberikan langkah-langkah penyelesaian dari kasus bencana yang kita hadapi,” imbuh Hanif.

Dalam keterangan resmi, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatra Utara,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah membekukan sementara empat perusahaan yang diduga memperparah bencana banjir di Sumatra.

Berdasarkan siaran pers Kemen LH, pembekuan itu dilakukan setelah kementerian melakukan verifikasi udara dan pemeriksaan di lapangan dalam beberapa hari terakhir.

"KLH/BPLH menambah satu perusahaan ke daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga audit lingkungan selesai, sehingga total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya," dalam siaran pers Kemen LH, dikutip Minggu (7/12/2025).

Hanya saja, Kemen LH belum mengungkap satu perusahaan yang telah dibekukan ini. Sementara itu, untuk tiga perusahaan yang diketahui telah dihentikan operasionalnya yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

Adapun, penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan dari pemerintah untuk memastikan aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu DAS.

Sementara itu, Menteri LH sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak secara administratif maupun hukum terhadap pihak yang memperparah bencana alam di Sumatra ini.

Dia juga menegaskan proses audit lingkungan, pemeriksaan ketentuan izin, dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilakukan dengan ketat, transparan, serta melibatkan pakar independen.

"Penanganan bencana ini harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat; bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan," tutur Hanif.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi penyebab atau biang kerok banjir di Sumatra Utara (Sumut).
Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
Penghentian sementara operasi perusahaan tersebut dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.
Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/12/2025).
Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan.
Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Menurut Hanif, penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyebutkan hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
Pihaknya pun memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai pondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kertas PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) membantah tuduhan operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi di Sumatra.

Corporate Secretary Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden menegaskan bahwa seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.

"Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi," ujarnya dalam keterbukaan informasi yang dirilis Senin, (1/12/2025).

Melansir laman resminya, Toba Pulp Lestari (TPL) kini mengantongi izin untuk mengelola 167.912 hektare (Ha) Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sumatra Utara. Perkebunan yang diotorisasi kepada TPL melalui izin operasi dari Pemerintah Indonesia tersebut berlokasi di lima wilayah di Sumatra Utara, yaitu Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele.

Anwar menjelaskan bahwa audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada tahun 2022–2023 dan hasilnya menyatakan bahwa perseroan taat mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegasnya.

Anwar juga menekankan, bahwa selama lebih dari 30 tahun beroperasi pihaknya terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, dia juga menegaskan pihaknya tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di area perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

Seperti diketahui, saat ini Sumatra sedang dilanda bencana banjir. Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan hingga 1 Desember 2025 telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana tersebut. Secara keseluruhan, bencana banjir yang diikuti dengan longsor dan cuaca ekstrem di Sumatra berdampak pada 33.620 jiwa.

Pada bulan November lalu, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengeluarkan pernyataan, bahwa pemerintah provinsi akan mengevaluasi operasional Toba Pulp Lestari. Nantinya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah pusat.

Hal tersebut adalah buntut dari aksi protes yang dilayangkan oleh puluhan kelompok masyarakat dari sejumlah kabupaten kepada Bobby pada 10 November 2025, yang menyoroti kegiatan usaha Toba Pulp Lestari dinilai berdampak negatif bagi lingkungan, ekologi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Merespons hal itu, Anwar mengatakan pihaknya belum menerima salinan rekomendasi tersebut, karena rekomendasi yang dimaksud masih berupa rencana yang akan disusun setelah pemerintah provinsi menyelesaikan proses evaluasi operasional Toba Pulp Lestari di sejumlah kabupaten tempat perusahaan beroperasi.

"Perseroan telah mengirim surat untuk melakukan audiensi kepada Gubernur Sumatra Utara untuk menjelaskan posisi perseroan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Platform infrastruktur pembayaran dan produk digital skala enterprise, Ayoconnect fokus melakukan restrukturisasi internal untuk menghadapi dinamika yang berkembang di industri teknologi finansial (tekfin/fintech).

Direktur Utama Ayoconnect Group Chiragh Kirpalani menjelaskan pihaknya fokus melakukan peninjauan internal terhadap tata kelola dan prosedur operasional, sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab.

Hal ini juga seiring meningkatnya perhatian publik terhadap integritas operasional perusahaan sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 yang telah memiliki 140 klien, termasuk Bank Mandiri, BRI, BSI, serta berbagai bank digital dan lembaga keuangan lain.

"Ayoconnect sedang berada pada tahap penting menuju kematangan organisasi. Kami menyadari perlunya memperkuat tata kelola dan memastikan struktur manajemen kami lebih kokoh, transparan, dan siap untuk tumbuh berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/10/2025).

Salah satu langkah restrukturisasi internal Ayoconnect demi meningkatkan transparansi, keberlanjutan dan kepercayaan publik, yakni penunjukan Faisal Rachman, mantan Direktur TASPEN, sebagai Special Advisor bagi CEO Ayoconnect Group pada Oktober 2025.

Pasalnya, Faisal membawa lebih dari 30 tahun pengalaman di industri keuangan, baik di sektor BUMN maupun swasta. Kariernya dimulai di PT Taspen (Persero) sebagai Corporate Secretary sebelum menjabat sebagai Direktur Research, Planning, dan IT.

Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Marketing di PT Arthaloka, serta aktif sebagai anggota Komite Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sejak 2004.

Penunjukan Faisal Rachman telah mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham utama, termasuk Ilham Habibie, Mandiri Capital, BRI Ventures, serta investor fintech global Finch Capital.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas Ayoconnect di tengah tantangan industri. Transformasi yang sedang dijalankan, termasuk kehadiran Pak Faisal, menjadi bagian dari visi kami untuk memulihkan kepercayaan publik dan menyiapkan Ayoconnect memasuki dekade keduanya dengan lebih kuat," tambah Chiragh.

Sementara itu, Faisal menegaskan kesiapannya untuk membantu Ayoconnect melalui masa transisi dan memastikan perusahaan berada pada jalur yang benar menuju stabilitas dan pertumbuhan.

"Saya melihat semangat pembelajaran dan komitmen dari manajemen Ayoconnect untuk memperkuat integritas serta posisi mereka di industri fintech nasional. Dengan tata kelola yang lebih baik dan kemitraan yang kuat bersama regulator serta lembaga keuangan, Ayoconnect dapat terus berkontribusi secara positif bagi ekosistem pembayaran di Indonesia," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi, Nur Adi Kuncoro. Keputusan ini berlaku sejak 13 Oktober 2025 dan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan.

"Pemberhentian Sementara Sdr. Nur Adi Kuncoro dari Jabatan sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk karena terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan," sebagaimana dikutip dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis, (16/10/2025).

Selama masa pemberhentian sementara, tugas Direktur Operasi dan Produksi akan dijalankan oleh Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Perseroan menegaskan bahwa langkah ini bersifat sementara hingga ditetapkan keputusan lebih lanjut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Keputusan ini tidak berdampak pada operasional, keuangan, dan/atau kelangsungan usaha perseroan," jelasnya.

Melansir situs resmi perseroan, sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Adi pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Utama PT Timah Tanjung Alam Jaya pada 2022-2023, Kepala Divisi Perencanaan & Pengendalian Produksi tahun 2019-2021, serta Kepala Divisi Pengadaan pada 2019.

Nur Adi Kuncoro resmi diangkat menjadi Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 15 Juni 2023. Jabatan tersebut kini untuk sementara dijalankan oleh Direktur Utama hingga adanya keputusan lanjutan dari RUPS.