Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada penerbangan Indonesia mulai diterapkan pada 2027 sebagai transformasi transportasi udara yang rendah emisi.

"Jadi ini tahun 2027 semangatnya adalah kita menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF), artinya ini sebagai alternatif dari avtur konvensional dan ini jauh lebih bersih," kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

Pemerintah menyiapkan transformasi sektor penerbangan rendah emisi melalui penerapan bahan bakar berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) mulai 2027.

AHY mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan komitmen pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon sektor transportasi.

Menurutnya, pengembangan sektor penerbangan harus tetap memperhatikan dampak perubahan iklim serta berbagai tantangan lingkungan yang muncul akibat meningkatnya emisi karbon secara global saat ini.

Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah dekarbonisasi untuk sektor penerbangan melalui pengurangan konsumsi energi, konversi sumber energi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

AHY menjelaskan upaya dekarbonisasi tersebut juga akan menjadi bagian dari penguatan ekosistem kebandarudaraan agar pengembangan sektor transportasi udara berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan konsep bandara emisi nol bersih yang dinilai realistis untuk diwujudkan melalui berbagai pendekatan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.

Ia menyebut sejumlah bandara di berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan konsep net zero emission sehingga dapat menjadi referensi pengembangan bandara berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penggunaan SAF sebagai alternatif bahan bakar penerbangan yang lebih bersih dibandingkan avtur konvensional saat ini.

AHY mengatakan penggunaan SAF ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 sebagai tahap awal transformasi menuju sistem penerbangan nasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, penerapan SAF akan difokuskan untuk satu persen penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten; dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pemerintah berharap implementasi awal tersebut menjadi tonggak penting sebelum penggunaan SAF diperluas secara bertahap pada lebih banyak rute penerbangan internasional maupun domestik mendatang.

AHY menegaskan pengembangan SAF juga diharapkan mampu dilakukan dari hulu hingga hilir di dalam negeri dengan tetap memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan tata kelola ekosistem bandara nasional guna meningkatkan konektivitas, mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan," kata Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

AHY mengatakan penguatan ekosistem kebandarudaraan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa antardaerah.

Menurut dia, sektor transportasi udara memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

AHY menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan ekosistem kebandarudaraan yang kuat guna meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut diharapkan mampu memperbesar perputaran uang di daerah sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rapat koordinasi, pemerintah menempatkan penyusunan landasan hukum sebagai agenda utama guna memastikan penguatan tata kelola bandara memiliki dasar regulasi yang kuat.

AHY menegaskan regulasi yang komprehensif diperlukan agar berbagai program pengembangan kebandarudaraan dapat berjalan efektif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia mengungkapkan salah satu tantangan utama sektor kebandarudaraan saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan bandara.

Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing layanan kebandarudaraan nasional.

AHY menegaskan penguatan tata kelola ekosistem bandara harus mampu menjadikan sektor kebandarudaraan sebagai pengungkit konektivitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Yang jelas setelah itu kita berupaya untuk meningkatkan daya saing, competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara," tegas AHY.

"Dan yang terakhir memastikan agar sektor kebandarudaraan benar-benar menjadi pengungkit konektivitas nasional kita. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan, mudah-mudahan bisa tercipta dan mengikuti," tambah AHY.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, agar mampu masuk jajaran 10 bandara terbaik dunia pada 2029.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis, Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu dari sepuluh bandara terbaik dunia pada 2029.

"Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang semangat kita untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai top 10. 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Dan tentu harus diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya," kata AHY saat membuka rapat tersebut.

Ia mengatakan target tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan pengelolaan bandara dapat berjalan secara berkesinambungan dan terukur.

Menurut AHY, semangat menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara kelas dunia telah dibahas sejak rapat koordinasi yang digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Januari 2025.

Ia menilai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut karena kualitas layanan dan peringkatnya terus mengalami peningkatan dibandingkan sejumlah bandara internasional lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan slot penerbangan serta berbagai aspek operasional kebandarudaraan lainnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong penyusunan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada operator bandara guna meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan layanan penerbangan nasional.

AHY menyebut pemerintah turut mengkaji penguatan konektivitas dan penerapan kebijakan antarmoda agar akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

Upaya transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang dilakukan melalui Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) sebagai operator utama pengelola Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

Pengelolaan berbasis digital terus diperkuat, termasuk integrasi berbagai sistem pelaporan dan deklarasi guna meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna di lingkungan bandara internasional tersebut.

AHY mengaku optimistis langkah yang sedang berjalan akan mempercepat transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi hub penerbangan berstandar global yang mampu bersaing dengan bandara terbaik dunia lainnya.

Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menempati peringkat ke-22 dalam daftar bandara terbaik di dunia (World's Top 100 Airports) versi Skytrax pada tahun 2026.

"Tahun 2022 Bandara Soekarno-Hatta itu peringkat 51 dunia. Dan secara bertahap secara gradual semakin kecil peringkatnya. Dan kita sekarang di tahun 2026 di peringkat 22," kata AHY.

"Sedangkan proyeksi kita di 2027, 2028, 2029 kenapa tidak kita punya ambisi untuk kita masuk ke 10 besar. Dan saya pikir ini feasible, bukan sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan kita," katanya menambahkan.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah kini mulai menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai upaya untuk meringankan beban dan memangkas birokrasi membeli pupuk yang selama ini dinilai terlalu rumit.

"Saat ini, pola penebusan pupuk bersubsidi bagi petani tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu, masih memerlukan proses validasi serta verifikasi administratif berlapis-lapis. Sekarang tidak seperti itu lagi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Widi Astuti saat menghadiri acara rembuk tani di kawasan Kelurahan Tunjung, Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan, langkah itu dilakukan pemerintah pusat agar para petani di daerah tidak perlu lagi menunggu waktu lama atau terjebak birokrasi rumit untuk membeli pupuk.

Astuti yang hadir dalam acara itu mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi atas inovasi pertanian berbasis geospasial yang dikembangkan oleh Pemkab Bangkalan.

"Terobosan Pemkab Bangkalan ini sangat solutif karena mampu mendata secara presisi mengenai kepemilikan lahan, luas area pertanian, hingga estimasi riil kebutuhan pupuk para petani di lapangan. Bahkan, sistem ini juga dibekali kemampuan mendeteksi potensi serta ketersediaan aliran sumber air di setiap titik koordinat," katanya.

Astuti menyatakan, hasil peninjauan lapangan terkait inovasi pertanian yang diterapkan Pemkab Bangkalan itu akan dilaporkan langsung kepada Menko Pangan agar program tersebut bisa dijadikan proyek percontohan (pilot project) berskala nasional untuk diterapkan di wilayah lain.

"Inovasi yang dikembangkan Pemkab Bangkalan ini benar-benar menginspirasi dan patut dicontoh agar bisa diterapkan di daerah lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Bangkalan Henry Kusuma Karyadinata menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan penurunan harga pupuk, yang dinilai terbukti meringankan beban operasional usaha tani di Madura.

Pada kesempatan itu, Henry juga memaparkan tren positif pada sektor komoditas gabah.

"Saat ini harga gabah di tingkat petani Bangkalan sudah merangkak naik berada di kisaran Rp7 ribu hingga Rp7.500 per kilogram. Capaian ini sudah jauh lebih berpihak kepada kesejahteraan petani jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat anjlok di angka Rp4 ribu hingga Rp4.500 per kilogram," katanya.

Henry juga menambahkan, pemutakhiran data pertanian di kabupaten paling barat di Pulau Garam itu juga sudah terintegrasi secara digital dalam satu sistem satu data.

Melalui data geospasial ini, sambung dia, profil pemilik lahan, luas bentangan tanah, hingga kuota pupuk yang dibutuhkan sudah terpetakan secara akurat.

Program integrasi data itu baru mencakup empat kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dan diproyeksikan akan rampung dalam dua bulan ke depan.

"Melalui integrasi data ini, Bangkalan siap membuktikan bahwa jika sarana, prasarana, serta pemenuhan pupuk diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, maka target swasembada pangan nasional pasti bisa kita capai," katanya.

Rembuk tani yang diikuti ratusan orang perwakilan dari 1.305 kelompok tani yang tersebut di 273 desa, dan 8 kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Pemkab Bangkalan memfasilitasi kegiatan itu, agar petani bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat, sekaligus bisa memaparkan program baik yang telah dicapai dan dukungan para petani Bangkalan dalam ikut mensukseskan program prioritas pemerintah pusat.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), hari ini secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan , mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.

Berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.

Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multi pemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

Otorita IKN dan UNDP Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan



"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik," ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Y.M. Olivier Zehnder.

"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” sambungnya.

SLPI Fase II hadir pada momen krusial saat Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan , dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga sumber daya alam yang menjadi landasan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kerja Sama Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia.

“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” lanjutnya.

Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta. Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” ujar Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

“Fase II adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan, sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal," bebernya.

Peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan cetak biru proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pantai utara (pantura) Jawa agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Kami berharap tahun ini ada progres yang lebih nyata. Sebab, yang dibangun bukan hanya tanggul, tetapi juga blueprint pengembangan kawasan pantura agar lebih berkembang secara ekonomi,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menko menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa Pantura Jawa merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang karena mencakup kawasan yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pembangunan proyek tersebut didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga merancang pengembangan kawasan yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Untuk mendukung pembiayaan proyek, pemerintah menyiapkan skema land value capture.

“Kami menawarkan konsep land value capture untuk mendatangkan investasi yang dibutuhkan karena kebutuhan anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Menurut AHY, pembangunan proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menjaga kawasan industri strategis dan ekonomi khusus yang telah berkembang di sepanjang Pantura Jawa.

Ia menambahkan pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek tersebut.

"Kami mengoordinasikan tidak hanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota," ujar dia.

AHY menjelaskan pengembangan tanggul laut raksasa direncanakan mencakup kawasan pantura dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang sekitar 575 kilometer (km), dan tahap awal pengembangan difokuskan di Teluk Jakarta serta koridor Demak-Semarang-Kendal.

Selain membangun tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam seperti penanaman bakau atau mangrove.

“Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan hasilnya lebih baik serta berkelanjutan,” ucap AHY.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas akan menjadi prioritas kerja kementeriannya pada 2027 guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

​​​​​​​​​​​​​​“Infrastruktur itu tidak dibangun hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional,” kata AHY usai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kementerian Koordinator IPK mengoordinasikan lima kementerian teknis dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur dasar akan menjadi fokus karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Karena itu, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membuat kehidupan masyarakat lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan kementeriannya juga akan memperkuat fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur berjalan sesuai target.

Menurut AHY, tugas kementerian koordinator tidak hanya terbatas pada koordinasi di tingkat pusat, tetapi juga mengawal implementasi program pembangunan secara langsung di daerah.

“Kami justru lebih banyak melakukan kunjungan ke lapangan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar progres pembangunan berjalan baik,” ungkapnya.

Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu anggaran indikatif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp276,8 miliar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

AHY mengatakan pagu tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan, serta pengawalan berbagai program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.

"Pagu sebesar Rp276 miliar yang telah kami ketahui itu mudah-mudahan dapat membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan," ucap dia.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Menurut AHY, setiap proyek infrastruktur harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan konektivitas, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru, dan memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Kemenko IPK tengah mengawal sejumlah proyek strategis di sektor infrastruktur dan konektivitas, termasuk pengembangan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta pengembangan jaringan perkeretaapian nasional guna memperkuat konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Kemenko IPK juga turut memantau pengembangan Program Tiga Juta Rumah, pembangunan infrastruktur jalan daerah, serta penguatan sistem irigasi dan distribusi air guna mendukung swasembada pangan dan pemerataan pembangunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (NRE) bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) memacu pembangunan tahap pertama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pulau Sembur Laut, Kepulauan Riau.

Corporate Secretary Pertamina NRE Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kemajuan proyek PLTS KDKMP di Pulau Sembur sudah mencapai 80 persen.

“Proyek PLTS berbasis energi terbarukan yang disandingkan dengan dengan program KDKMP ini telah mencapai kemajuan sekitar 80 persen. Kami ucapkan terima kasih atas koordinasi dan dukungan semua pihak terutama Kementerian Koperasi RI serta masyarakat Pulau Sembur yang berupaya mewujudkan proyek ini,” ujar Nur Hidayati.

Adapun Pulau Sembur dipilih sebagai lokasi proyek berbasis energi baru dan terbarukan ini karena memenuhi sejumlah kriteria utama pengembangan KDKMP, yakni telah memiliki aktivitas ekonomi yang berjalan, sudah terbentuk KDKMP, tapi belum terhubung jaringan listrik.

Nur Hidayati menyampaikan, pada tahap pertama ini, seluruh panel surya telah terpasang, dan sistem baterai telah berhasil dikirim dan tiba di lokasi proyek.

Pada tahap pertama ini, PLTS dibangun dengan kapasitas 400 kilo-watt peak (kWp) dan didukung sistem baterai 600 kilo-watt hour (kWh).

“Nantinya keseluruhan daya PLTS yang terpasang sebesar 1 megawatt-peak (MWp) dengan baterai 1 megawatt-hour (MWh),” ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Hidayati menjelaskan saat ini pekerjaan difokuskan pada penyelesaian jaringan distribusi listrik, integrasi sistem baterai, serta pembangunan fasilitas pendukung berupa cold storage berkapasitas 5 ton dan ice maker berkapasitas 2 ton per hari, yang nantinya akan dikelola oleh KDKMP setempat.

Fasilitas tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada triwulan III 2026 dan akan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi produktif berbasis energi bersih di Pulau Sembur.

Proyek hasil kolaborasi Kemenkop dan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina NRE ini merupakan proyek PLTS berbasis koperasi pertama di Indonesia.

Model yang dikembangkan menempatkan koperasi sebagai pengelola utama aset energi sekaligus penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat kembali kepada anggota dan warga desa.

“Kami berharap PLTS KDKMP Pulau Sembur dapat menjadi contoh bagaimana energi terbarukan tidak hanya menghadirkan energi yang andal, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antar koperasi,” kata Nur Hidayati.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak mahasiswa untuk tidak pesimis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meski operasionalnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Hal itu disampaikan Ferry dalam menjawab pertanyaan wartawan mengenai demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu yang salah satu aspirasinya meminta program Kopdes Merah Putih diefisienkan dan dievaluasi kembali.

“Memang tidak mudah mengoperasionalkan, tapi jangan pesimis. Dan rakyat kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit,” kata Ferry di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Ferry menjelaskan, pembentukan KDMP merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas usaha.

Ia menjelaskan pelaksanaan program tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga pengoperasian koperasi.

Karena itu, proses implementasi dinilai memerlukan waktu dan penyesuaian sebelum dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, ujar Ferry, pemerintah juga menyesuaikan target pembangunan Kopdes Merah Putih pada tahun ini. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih akan terus dilanjutkan.

“Tapi operasionalisasi itu kan membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang disampaikan oleh DPR. Dan Koperasi Desa ini kan harus profit dan lain sebagainya. Jadi harus ada pendekatan yang kualitatif juga,” kata Ferry.

Diberitakan sebelumnya, Menkop Ferry memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

"Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6).

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan.

"Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya 12.530," kata dia.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, Koperasi Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026